---

Seiring dengan mengglobalnya isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), muncul tuntutan untuk melakukan advokasi kelompok atau komunitas-komunitas etnik yang mengalami problem marginalisasi baik oleh kebijakan negara maupun oleh kelompok tertentu dalam masyarakat (mayoritas). Di Indonesia, demokratisasi telah mendorong bertumbuhnya NGO-NGO lokal di seluruh daerah yang membawa isu-isu HAM yang menggunakan metode advokasi sebagai aktivitas utamanya.

Dalam konteks respons masyarakat terhadap isu-isu di atas, kemunculan organisasi masyarakat sipil (OSM) atau NGO yang concern terhadap isu-isu HAM, dan/atau khususnya demokrasi, serta eksperimen mereka untuk menjadikan nilai-nilai universal tersebut sebagai dasar filosofis dalam melakukan pembelaan terhadap “the disadvantaged groups” tadi merupakan fenomena yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari elemen civil society lainnya. Dari sini tampaklah adanya kebutuhan untuk lebih mengkonsolidasikan isu yang diadvokasi pada level yang lebih luas, baik dalam konteks ingatan publik tentang isu tersebut ,dan terutama, dalam konteks pembuatan kebijakan publik oleh negara. Hal ini hanya bisa dicapai melalui pembentukan wacana sebagai bagian penting dalam upaya advokasi untuk mendapatkan respon dari publik yang lebih luas dan beragam. Upaya advokasi ini memerlukan adanya kemampuan untuk mengumpulkan data yang akurat serta formulasi penulisan dalam bentuk hasil penelitian dengan bahasa yang mudah dipahami dan memenuhi standar penulisan ilmiah untuk dapat meyakinkan pembacanya.

Beberapa persoalan di atas mencerminkan saling keterkaitan antara beberapa upaya yang saling terkait untuk mengatasinya. Pertama, untuk bisa meyakinkan publik dan pembuat kebijakan tentang isu yang diadvokasi, sebuah advokasi yang baik adalah advokasi yang didukung oleh data yang bisa dipertanggungjawabkan. Data yang terpercaya hanya bisa didapatkan melalui proses pencarian data yang ditopang oleh metode yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Singkatnya, sebuah advokasi yang bisa meyakinkan adalah advokasi yang didukung oleh proses penelitian yang baik. Kedua, ketajaman analisa terhadap isu atau kasus (hak asasi manusia) mensyaratkan pemahaman yang memadai tentang isu tersebut, baik dalam konteks spesifik isunya sendiri maupun dalam konteks relasi isu tersebut dengan dimensi persoalan yang lebih luas seperti setting kultural, sosial, politik dan ekonomi subjek yang dikaji. Ketiga, penelitian sosial yang bisa menghasilkan data yang terpercaya, dan ter-representasikan dalam format tulisan yang layak dibaca publik, membutuhkan proses latihan dan praktek yang serius. Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu-isu yang diangkat, aktivis NGO perlu memiliki kemampuan dasar penelitian untuk memperkuat kemampuan argumentasi dalam advokasinya.

Dengan latar belakang tersebut, Yayasan INTERSEKSI merancang program sebagai upaya berbagi pengetahuan dalam bentuk pelatihan dan praktek penelitian untuk para aktivis LSM/NGO yang bergerak pada isu-isu hak asasi manusia. Pelatihan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para aktivis NGO dalam melakukan penelitian, dan secara khusus, hasilnya juga dapat mempengaruhi pada perdebatan diskursif di kalangan yang lebih luas.

---