Sofie Dewayani
She has published novels for children and teenagers. She writes short stories and articles for Koran Tempo, Jurnal Mata Baca, and Republika daily. She is now furthering her study on Curriculum and Instruction at Language and Literacy Program University of Illinois at Urbana-Champaign with specialitation in Children's Literature. She can be reached at SOFIE DEWAYANI AT YAHOO.COM.
| Related Links |
|---|
|
Visit Sofie's Portfolio |
| Visit Sofie's Blog
page |
| Essay with related topic |
Kekalahan Tradisi Lisan: Merenungkan Bojongpari |
Literasi, Properti, Jatidiri
Sofie Dewayani
“Anak-anak harus belajar aktif ya? Harus diskusi?” bisiknya lirih, teringat sebuah acara debat di televisi. Belajar aktif, diskusi, dia membatin lagi, seperti mengejanya untuk pertama kali. Mungkin dia tak percaya kata-kata itu menjelma nyata, tak hanya terpampang di koran atau layar kaca. Pendidikan SPG yang ditempuhnya tak pernah mengajarkannya untuk bebas berpendapat. Ilmu tersaji untuk dipelajari, mengapa harus didebat? Bagaimana bisa mengajak murid-muridnya untuk berpikir kritis, kalau dia sendiri tak pernah punya waktu untuk berdiskusi? Sesampai di rumah, setumpuk pe-er dan ulangan sudah menanti untuk dikoreksi. Lalu dia harus belanja ke pasar, membuat kue untuk dijual di kantin sekolah esok hari. Mengapa menjadi guru itu seperti terengah-engah rasanya, banyak tuntutan tak bisa dipenuhinya? Murid-murid di kelasnya pun sama seperti dirinya. Mereka menatap kemiskinan dengan menyimpan keluh diam-diam, tanpa banyak bertanya, apalagi mendiskusikannya. Sekarang, Nanik harus merenungi apa maknanya menjadi kompeten, dan mereka-reka apakah dirinya mampu menjadi sosok guru yang berbasis kepada kompetensi, seperti di buku panduan yang dibacanya.
Ya, salahkan kualitas guru, dan pola pendidikan masa lalu. Ada kebodohan kultural yang lama tak terusik. Penjajahan selama tiga setengah abad membuat kita terbiasa bungkam, enggan bergegas bangkit. Kemalasan sosial, mental, dan intelektual menjadi daki berlapis-lapis dan pendidikan bertugas membenahinya. Lalu tak heran kalau sekolah menuai kritik. Ketika sekolah dianggap gagal menumbuhkan kapasitas intelektual, bahkan gagap merespon kebutuhan lapangan pekerjaan, pendidikan kembali menjadi beban kesalahan masa lalu. Wajah pendidikan kita carut-marut, maka tak heran apabila sebagai bangsa kita berjalan tertatih-tatih.
Beberapa hari ini, ketika beberapa komunitas di kota besar mempromosikan budaya membaca, kata literasi kembali ditelanjangi beramai-ramai. Benarkah kemunduran bangsa ini akibat gagapnya tradisi literasi? Banyak akademisi yang mengeluhkan betapa sulitnya memapankan budaya mengkaji teks, mengkritisinya, mengkontruksi pemikiran baru, dan menstrukturkannya menjadi tulisan yang bernas. Di tengah melesatnya budaya populer, buku tak pernah menjadi prioritas. Masyarakat lebih mudah menyerap budaya berbicara dan mendengar, ketimbang membaca, membangun gagasan, lalu menuliskannya.
Walter Ong adalah salah satu yang membongkar kelemahan tradisi lisan dalam karyanya yang fenomenal, Literacy and Orality. Setiap peradaban tentu saja mewariskan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita tak perlu meragukan pengetahuan masyarakat Baduy yang tak melek huruf dalam melestarikan lingkungan. Kepakaran, yang dalam tradisi lisan diperoleh dengan mendengar, magang, mengingat simbol dan ilmu dalam bentuk syair, tetap tidak bisa disebut proses pembelajaran kognitif, karena tradisi lisan tak mengenal proses abstraksi, mengklasifikasi, dan menjelaskan fenomena secara deduktif. Karenanya menurut Ong, menulis tak hanya melestarikan jejak sebuah peradaban, tetapi juga upaya untuk menyempurnakan potensi kemanusiaan.
Paparan Ong tentang kelemahan tradisi lisan tentu saja mengundang
kritik karena sesungguhnya, dalam peradaban manusia literasi dan
tradisi lisan berkelindan begitu rupa. Tulisan pertama yang
ditemukan di Mesopotamia 5000 tahun yang lalu misalnya sulit
dikategorikan ke dalam jejak tradisi lisan atau literasi, apalagi
apabila dinilai dengan standar literasi yang berlaku saat ini.
Sebagai seorang akademisi yang tumbuh dalam tradisi literasi barat,
kritik Ong tentu saja memuat bias. Definisi literasi yang
diunggulkan Ong nyata-nyata merujuk kepada tradisi literasi
kontemporer yang diwariskan oleh hegemoni literasi Romawi. Setiap
kebudayaan oral memiliki jejak literasi yang unik. Kita mengenal
literasi tradisional dari masa lalu yang terekam dalam serat,
tulisan di arca, candi, juga di daun lontar. Ragam tulisan ini
mampu membuktikan bahwa standar literasi itu tak tunggal. Namun
mengapa kita hanya menempelkan label buta aksara kepada mereka yang
tak bisa membaca tulisan latin, sedangkan kita juga mengenal
literasi Jawa, Sunda misalnya, atau literasi Islam yang berbasis
kepada tulisan Arab? Hegemoni literasi, tampaknya membuktikan
bekerjanya sebuah mekanisme yang tak terlihat: ideologi.
Kemelek-hurufan dan kapitalisasi
Literasi telah lama menjadi standar kemajuan bangsa, karenanya berbagai macam cara dilakukan untuk memacunya. Tak hanya Indonesia, negara-negara berkembang di seluruh dunia berlomba-lomba menekan angka buta aksara untuk meningkatkan taraf kemajuan negara yang standarnya telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Harvey Graff dalam Literacy Myth menengarai bahwa literasi telah mempengaruhi mobilitas ekonomi dan peta sebaran ras dan kelas. Terdapat semacam stigma bahwa buta aksara akan memicu kemiskinan dan kriminalitas. Dalam pendidikan anak, seorang ibu yang melek aksara tentu akan dianggap lebih mumpuni ketimbang yang buta aksara.
Kompleksitas tatanan ekonomi pun meningkatkan tuntutan kemampuan
literasi, sehingga memperoleh nilai tambah kemelek-hurufan tak
cukup lagi. Di era digital ini, literasi teknologi menjadi standar
kemampuan yang diharapkan oleh lapangan kerja. Seandainya Karl Marx
masih hidup mungkin dia akan menggolongkan literasi sebagai salah
satu bentuk kapital, karena sebagaimana kapital, literasi harus
memiliki nilai guna (use-value), bagian konstan sebuah
produksi yang harus mampu terus-menerus menciptakan nilai tambah
(surplus-value). Literasi mempertahankan eksistensi
dirinya sebagaimana rangkaian listrik; arusnya membuat lampu tetap
menyala. Ketika apresiasi berbanding lurus dengan kuantitas
pengalaman literasi seseorang, mungkin literasi juga berfungsi
sebagai komoditi, yang bisa disetarakan dengan nilai nominal.
Kiranya tak berlebihan seandainya Catherine Prendergast menyebutkan bahwa literasi adalah properti, atau milik kelas tertentu. Dalam bukunya Literacy and Racial Justice, Prendergast menunjukkan bahwa dalam sejarah literasi selalu menjadi alat bagi bangsa-bangsa kolonial untuk mengukuhkan hegemoninya. Literasi tak hanya menjadi hak milik mereka yang dulu tak bisa diakses oleh bangsa yang terjajah, namun juga sesuatu yang kini dibagi-bagikan dengan kemasan ‘kesetaraan, kemajuan, dan modernitas.’ Sepertinya, negara-negara maju tengah mendistribusikan sesuatu milik mereka agar negara berkembang tumbuh bersama-sama. Padahal, yang tercipta adalah suatu bentuk ketergantungan baru. Kita akan terus-menerus mengejar sesuatu itu seperti menggapai fatamorgana, hingga entah kapan. Mungkin sudah saatnya kita bertanya, benarkah literasi menawarkan wacana pembebasan?
Diri, teks, dan konteks
Literasi bukanlah sebuah entitas yang netral. Literasi juga bukan sekadar kemampuan baca-tulis yang steril dari kepentingan dan ideologi ekonomi, politik, dan sosial. Program pemberantasan buta aksara bukanlah pembagian jatah dari pemerintah yang seragam bentuk dan isinya. Literasi seharusnya dipahami sebagai proses interaksi antara diri, teks, dan konteks. Dialog antara ketiga komponen ini tentunya menghasilkan kemampuan dan tujuan pengembangan literasi yang unik, mungkin berbeda antar komunitas, atau bahkan individu.
Tulisan ini tak bermaksud pesimistik. Tentu saja kita membutuhkan literasi yang menyejajarkan kita dengan negara-negara maju. Prestasi akademis dan kapasitas intelektual telah menjadi instrumen dialog yang mengukuhkan eksistensi bangsa. Namun dalam degup yang cepat itu, setiap komunitas memiliki peran yang sesuai dengan potensi dan konteks sosialnya. Program pengembangan literasi seharusnya tak hanya berhenti pada kemampuan memahami (decoding) teks, tetapi juga menafsirkannya dalam konteks lokal yang unik dan plural, lalu mengaplikasikannya secara fungsional.
Dengan muatan kontekstual ini, fungsi literasi akan merespon kebutuhan lokal sebuah komunitas, bukan tujuan tunggal (nasional) yang seragam. Kegiatan literasi yang otonom ini tentunya akan memberi keleluasaan kepada murid-murid di sekolah Nanik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kultur mereka, mempelajari materi yang mereka butuhkan, bukan yang berorientasi kepada kehidupan kota besar. Program literasi yang otonom juga akan membekali mereka dengan keahlian yang praktis dan fungsional. Bukankah tak setiap orang harus menjadi ilmuwan, matematikawan, ahli teknologi digital atau akademisi? Tentu saja mereka pun boleh menulis dengan bahasa Indonesia dan Jawa campuran, kalau dengan itu mereka lebih leluasa mengekspresikan imajinasi dan gagasan. Bukankah tak setiap orang akan menjadi jurnalis atau sastrawan, yang harus menulis dengan struktur bahasa yang baik dan benar? Mereka tak harus belajar seperti anak-anak di kota-kota besar, apalagi murid-murid sekolah di Amerika. Anak-anak kampung itu akan belajar untuk menjadi diri mereka sendiri, karena literasi sesungguhnya tidak akan mencerabut seseorang dari identitas diri.
Foto-foto dukemntasi Yayasan Interseksi.
Kembali ke halaman Community
Sofie Dewayani
N
anik bukanlah seorang guru di sekolah berlantai keramik, yang sibuk mencari tambahan dengan memberi les privat di sore hari. Sekolahnya berlantai semen, dindingnya muram berhias satu-dua gambar pahlawan yang diam. Tak ada karya-karya anak di sana, atau gambar warna-warni, bulletin board, poster, apalagi semboyan pemicu semangat belajar. Sekolahnya yang menyendiri di pinggiran sawah di pelosok kota kecil Krian terasa gerah, bukan karena jalan batu di depannya berdebu, namun karena anak-anak duduk berdesakan, tiga-empat orang, berbagi satu bangku, satu buku, dan juga keringat yang bau. Janganlah berbicara tentang perpustakaan, karena Nanik harus membiarkan buku pelajaran yang hanya beberapa gelintir itu lusuh akibat harus dipakai bergantian. Di pertengahan tahun 2004, saat banyak sekolah di kota-kota besar menyambut rencana kurikulum baru berbasis kompetensi dengan antusias, Nanik mendengarnya diam-diam. Matanya menerawang, beku seperti sorot mata gambar pahlawan, kosong seperti pandangan mata anak-anak di kelasnya saat menyimak pelajaran.“Anak-anak harus belajar aktif ya? Harus diskusi?” bisiknya lirih, teringat sebuah acara debat di televisi. Belajar aktif, diskusi, dia membatin lagi, seperti mengejanya untuk pertama kali. Mungkin dia tak percaya kata-kata itu menjelma nyata, tak hanya terpampang di koran atau layar kaca. Pendidikan SPG yang ditempuhnya tak pernah mengajarkannya untuk bebas berpendapat. Ilmu tersaji untuk dipelajari, mengapa harus didebat? Bagaimana bisa mengajak murid-muridnya untuk berpikir kritis, kalau dia sendiri tak pernah punya waktu untuk berdiskusi? Sesampai di rumah, setumpuk pe-er dan ulangan sudah menanti untuk dikoreksi. Lalu dia harus belanja ke pasar, membuat kue untuk dijual di kantin sekolah esok hari. Mengapa menjadi guru itu seperti terengah-engah rasanya, banyak tuntutan tak bisa dipenuhinya? Murid-murid di kelasnya pun sama seperti dirinya. Mereka menatap kemiskinan dengan menyimpan keluh diam-diam, tanpa banyak bertanya, apalagi mendiskusikannya. Sekarang, Nanik harus merenungi apa maknanya menjadi kompeten, dan mereka-reka apakah dirinya mampu menjadi sosok guru yang berbasis kepada kompetensi, seperti di buku panduan yang dibacanya.
Ya, salahkan kualitas guru, dan pola pendidikan masa lalu. Ada kebodohan kultural yang lama tak terusik. Penjajahan selama tiga setengah abad membuat kita terbiasa bungkam, enggan bergegas bangkit. Kemalasan sosial, mental, dan intelektual menjadi daki berlapis-lapis dan pendidikan bertugas membenahinya. Lalu tak heran kalau sekolah menuai kritik. Ketika sekolah dianggap gagal menumbuhkan kapasitas intelektual, bahkan gagap merespon kebutuhan lapangan pekerjaan, pendidikan kembali menjadi beban kesalahan masa lalu. Wajah pendidikan kita carut-marut, maka tak heran apabila sebagai bangsa kita berjalan tertatih-tatih.
Beberapa hari ini, ketika beberapa komunitas di kota besar mempromosikan budaya membaca, kata literasi kembali ditelanjangi beramai-ramai. Benarkah kemunduran bangsa ini akibat gagapnya tradisi literasi? Banyak akademisi yang mengeluhkan betapa sulitnya memapankan budaya mengkaji teks, mengkritisinya, mengkontruksi pemikiran baru, dan menstrukturkannya menjadi tulisan yang bernas. Di tengah melesatnya budaya populer, buku tak pernah menjadi prioritas. Masyarakat lebih mudah menyerap budaya berbicara dan mendengar, ketimbang membaca, membangun gagasan, lalu menuliskannya.
Walter Ong adalah salah satu yang membongkar kelemahan tradisi lisan dalam karyanya yang fenomenal, Literacy and Orality. Setiap peradaban tentu saja mewariskan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita tak perlu meragukan pengetahuan masyarakat Baduy yang tak melek huruf dalam melestarikan lingkungan. Kepakaran, yang dalam tradisi lisan diperoleh dengan mendengar, magang, mengingat simbol dan ilmu dalam bentuk syair, tetap tidak bisa disebut proses pembelajaran kognitif, karena tradisi lisan tak mengenal proses abstraksi, mengklasifikasi, dan menjelaskan fenomena secara deduktif. Karenanya menurut Ong, menulis tak hanya melestarikan jejak sebuah peradaban, tetapi juga upaya untuk menyempurnakan potensi kemanusiaan.
Kemelek-hurufan dan kapitalisasi
Literasi telah lama menjadi standar kemajuan bangsa, karenanya berbagai macam cara dilakukan untuk memacunya. Tak hanya Indonesia, negara-negara berkembang di seluruh dunia berlomba-lomba menekan angka buta aksara untuk meningkatkan taraf kemajuan negara yang standarnya telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Harvey Graff dalam Literacy Myth menengarai bahwa literasi telah mempengaruhi mobilitas ekonomi dan peta sebaran ras dan kelas. Terdapat semacam stigma bahwa buta aksara akan memicu kemiskinan dan kriminalitas. Dalam pendidikan anak, seorang ibu yang melek aksara tentu akan dianggap lebih mumpuni ketimbang yang buta aksara.
Kiranya tak berlebihan seandainya Catherine Prendergast menyebutkan bahwa literasi adalah properti, atau milik kelas tertentu. Dalam bukunya Literacy and Racial Justice, Prendergast menunjukkan bahwa dalam sejarah literasi selalu menjadi alat bagi bangsa-bangsa kolonial untuk mengukuhkan hegemoninya. Literasi tak hanya menjadi hak milik mereka yang dulu tak bisa diakses oleh bangsa yang terjajah, namun juga sesuatu yang kini dibagi-bagikan dengan kemasan ‘kesetaraan, kemajuan, dan modernitas.’ Sepertinya, negara-negara maju tengah mendistribusikan sesuatu milik mereka agar negara berkembang tumbuh bersama-sama. Padahal, yang tercipta adalah suatu bentuk ketergantungan baru. Kita akan terus-menerus mengejar sesuatu itu seperti menggapai fatamorgana, hingga entah kapan. Mungkin sudah saatnya kita bertanya, benarkah literasi menawarkan wacana pembebasan?
Diri, teks, dan konteks
Literasi bukanlah sebuah entitas yang netral. Literasi juga bukan sekadar kemampuan baca-tulis yang steril dari kepentingan dan ideologi ekonomi, politik, dan sosial. Program pemberantasan buta aksara bukanlah pembagian jatah dari pemerintah yang seragam bentuk dan isinya. Literasi seharusnya dipahami sebagai proses interaksi antara diri, teks, dan konteks. Dialog antara ketiga komponen ini tentunya menghasilkan kemampuan dan tujuan pengembangan literasi yang unik, mungkin berbeda antar komunitas, atau bahkan individu.
Tulisan ini tak bermaksud pesimistik. Tentu saja kita membutuhkan literasi yang menyejajarkan kita dengan negara-negara maju. Prestasi akademis dan kapasitas intelektual telah menjadi instrumen dialog yang mengukuhkan eksistensi bangsa. Namun dalam degup yang cepat itu, setiap komunitas memiliki peran yang sesuai dengan potensi dan konteks sosialnya. Program pengembangan literasi seharusnya tak hanya berhenti pada kemampuan memahami (decoding) teks, tetapi juga menafsirkannya dalam konteks lokal yang unik dan plural, lalu mengaplikasikannya secara fungsional.
Dengan muatan kontekstual ini, fungsi literasi akan merespon kebutuhan lokal sebuah komunitas, bukan tujuan tunggal (nasional) yang seragam. Kegiatan literasi yang otonom ini tentunya akan memberi keleluasaan kepada murid-murid di sekolah Nanik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kultur mereka, mempelajari materi yang mereka butuhkan, bukan yang berorientasi kepada kehidupan kota besar. Program literasi yang otonom juga akan membekali mereka dengan keahlian yang praktis dan fungsional. Bukankah tak setiap orang harus menjadi ilmuwan, matematikawan, ahli teknologi digital atau akademisi? Tentu saja mereka pun boleh menulis dengan bahasa Indonesia dan Jawa campuran, kalau dengan itu mereka lebih leluasa mengekspresikan imajinasi dan gagasan. Bukankah tak setiap orang akan menjadi jurnalis atau sastrawan, yang harus menulis dengan struktur bahasa yang baik dan benar? Mereka tak harus belajar seperti anak-anak di kota-kota besar, apalagi murid-murid sekolah di Amerika. Anak-anak kampung itu akan belajar untuk menjadi diri mereka sendiri, karena literasi sesungguhnya tidak akan mencerabut seseorang dari identitas diri.
Foto-foto dukemntasi Yayasan Interseksi.
Kembali ke halaman Community