The movie shows the differences among Wana people when responding to challenges and changes that occur around them. As Wana people inhabit a vast area in the Nature reservation zone, the film captures only three locations where Wana community resides, namely in Marisa, Kayupoli and Taronggo, with Kayupoli as the remotest among the three. The Wana community who live in Kayupoli sells resin or rattan in Marisa, therefore Marisa can be considered their ‘economic frontier zone’. From Marisa the commodities are then transported and traded in the market in Kolonedale, a sub district town in the district of Morowali. Meanwhile, a story of Toronggo represents intense encounters between the Wana and the modern world, where various institutions, i.e. education facilities, health centers, and religious traits have existed thus play important roles in the daily life of the Wana.
Toronggo settlement also shows the multi dimensions of development project. To some, settlement program is regarded as pulling the Wana people out of their traditional roots. To some others, the program is seen as a window of opportunity for the Wana to experience change and ‘progress’.
The movie shows how Wana people faces or confront resettlement program, with outside ‘agents’ play different and yet significant roles in the process. Other than NGO s (Non Government Organizations) and religious bodies, intellectual and government roles are prominent in shaping the contemporary world of the Wana people. Investors are also play decisive factor which alters the life of the Wana, with oil palm plantation in Taronggo as an icon of their involvement in a wider market economy. As a result the dependency of Wana people with consumption goods which signify modern society is getting bigger.
Based on our previous research conducted in 2005, the movie also tries to illustrate the historical encounter of local community with modern Indonesia and modernity. They respond diversely to it, with each group who live in different locations pose different strategy to meet both external changes and those which resulted from their internal dynamics.
Since 2005 the Interseksi foundation, supported by the Tifa foundation, has conducted research in several local communities in various parts of Indonesian archipelago. The research is mainly aimed to find solid ground for the arguments in advocating minority rights and in critically discussing the problematic multiculturalism in Indonesia. To Mompalivu Bure is a part of our efforts to highlight some problematic agenda of the state's development trajectories in dealing with local communities in various parts of the country. It is a part of our efforts in facilitating renegotiation of the nation with its subaltern sub-nation nations. Hopefully the movie will be of some use for the policy maker and people who are concerned with issues of minority rights, particularly those whose main concern is with local communities and local politics.
| Specifications | Contributors /Contents |
|---|---|
 Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia (2nd Impression) (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2007) Editor : Hikmat BudimanISBN: 979-99992-0-0Price: Rp. 75,000,00 |
The book is written based on field researches in five local
communities in Indonesia. It was first published in August 2005,
and has received positive reviews from the readers. This is
unquestionably a must have book for university lecturer, student,
NGO activist as well as decision makers whose concern is with the
issues of human rights and local communities.
|
| Specifications | Contributors /Contents |
|---|---|
Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005) Editor : Mashudi Noorsalim, M. Nurkhoiron, Ridwan Al-MakassaryISBN: 978-979-99992-1-4Price: Rp. 70,000,00 |
|
| Specifications | Contributors/Contents |
|---|---|
 KONFLIK DAN PEMILU Civic Engagement dalam Pemilu 2004. Kasus Empat Daerah Pasca Konflik di Indonesia. (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005). Editor : Philips Jusario VermonteISBN: 979-99308-0-4Price: Rp. 30,000,00 |
|
| Specifications | Contributors/Contents |
|---|---|
 Komunalisme & Demokrasi. Negosiasi Rakyat dan Negara (Jakarta: The Japan Foundation, Jakarta and Forum Interseksi, 2003) Editors: Hikmat Budiman and Landry H. Subianto ISBN: 979-97474-0-6 Price: Rp. 30,000,00 |
|
Excerpts:
Buku yang disunting Hikmat Budiman ini perlu diapresiasi tinggi karena lima hal. Pertama, khususnya pada Bab Editorial, Hikmat Budiman mengungkapkan secara jernih kondisi dilematis multikulturalisme di Indonesia. Saya sepakat dengan penulis bahwa tidak satu pun dari tiga model dan kebijakan multikulturalisme di atas yang pas untuk kondisi Indonesia. Muncul kegamangan saat berhadapan dengan pertanyaan ”model apa yang sesuai untuk Indonesia?” Kegamangan yang sama ketika Kamanto Sunarto, Russell Hiang-Khng Heng, dan saya menyunting buku ”Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar”, (2004), Jurnal Antropologi UI, sebagai hasil suatu lokakarya tentang pendidikan multikultural di Asia Tenggara yang dihadiri pakar-pakar dari Asia Tenggara dan Australia pada tahun itu. Dengan kata lain, perlu pemikiran lebih lanjut secara mendalam suatu model multikulturalisme seperti apa yang seyogianya dikembangkan di Tanah Air.
....meski dengan rendah hati editor mengemukakan bahwa sebagian dari penulis adalah masih peneliti yunior, saya justru menemukan tulisan- tulisan hasil penelitian ini seharusnya ditampilkan para penulis-peneliti senior. Isu, tema, dan analisis setiap tulisan menggambarkan penguasaan materi dan pendekatan yang baik sehingga secara keseluruhan buku ini penting dan bermutu untuk memberikan pemahaman kepada kita mengenai minoritas dan multikulturalisme itu baik dari segi konsep maupun model kebijakan politik kebudayaan.
Multikulturalisme, Dirayakan atau Dipertanyakan? (by Bosman Batubara, the Yogyakarta-based Lafadl Institute)
Excerpts:
Menghadapi konstruksi kalangan agamawan seperti ini, komunitas Wetutelu tidaklah tinggal diam. Dengan caranya ia melakukan perlawanan. Hal ini dapat dilihat bagaimana komunitas ini memainkan politik tingkat tinggi, yaitu politik bahasa, untuk melawan konstruksi dan intervensi orang luar terhadap dirinya. Oleh orang luar komunitas Wetutelu sering disebut dengan Wektutelu, dengan harapan bahwa penamaan ini akan semakin mensyahkan komunitas ini sebagai komunitas yang belum sempurna. Karena wektu (waktu) dan telu (tiga) bagi orang yang mendengarnya dengan cepat akan membentuk pemahaman tentang praktik sembahyang tiga waktu tadi. Menghadapinya komunitas ini tidak mau disebut sebagai Wektutelu, tetapi mereka ngotot dan mempertahankan bahwa namanya bukan Wektutelu, tetapi Wetutelu. Dalam studinya, Heru Prasetia menemukan bahwa ternyata Wetutelu di kalangan masyarakat Wet Semokan memiliki arti yang tidak tunggal. Banyak tafsir terhadap Wetutelu yang beredar di kalangan masyarakat Wet Semokan, salah satunya bahwa Wetutelu tidak mengacu kepada tiga waktu, tetapi lebih mengacu kepada tiga proses mewujudnya isi dunia. Tafsir ini diturunkan dari asal kata Wetutelu, yaitu metutelu (metu: keluar, telu: tiga), secara lebih spesifik diartikan sebagai proses menganak (lahir), menteluk (bertelur) dan mentiuk (tumbuh).
....dibutuhkan empati dalam melakukan penelitian seperti ini. Jangan sampai terjebak dalam advonturir intelektual dan kehendak menaklukkan. Sebab sudah banyak pengalaman traumatik masyarakat yang didatangi ’orang asing’. Petikan dari narasi liris A Small Place, karya Jamaica Kincaid yang berisi tentang perasaan penduduk Antigua yang sangat membenci orang asing berikut ini mungkin dapat menjadi pembanding betapa kebencian semacam itu telah mengendap membatu: ”Even if I really came from people who were living like monkeys in trees, it was better to be that than what happened to me, what I became after met you, (Kincaid, 1988; 37).” Bagi ‘orang asing’ yang datang ke Antigua, mereka mencari perihal ekonomi sekaligus eksotisme dunia ‘sebelum pra’, tetapi bagi orang Antigua: itu adalah hidup! Jika terjadi begitu, maka, seperti yang ditulis Hikmat Budiman: “ia hanya replika dari Orientalisme á la Barat yang dicoba ditentangnya.”
"Hak Minoritas di Indonesia" pada situs blog Gubugbudaya, 8 Juni
2007.
Excerpts:
"Kegelisahan yang dimunculkan oleh Hikmat Budiman di atas memang bukan tanpa alasan. Konteks kehidupan masyarakat di Indonesia berkaitan dengan kultur, tradisi, agama, bahasa, dan sebagainya merupakan rangkaian yang memiliki kompleksitasnya masing-masing. Meskipun pasal 1 ICCPR (International Covenant On Civil and Political Rights) menjelaskan adanya jaminan bagi tiap-tiap penduduk dan individu untuk menentukan nasib sendiri dalam usaha mereka mendapatkan status politik, pengembangan ekonomi dan budaya, tetapi pada sisi lain implikasi dari kategorisasi/definisi minoritas seperti yang dikemukakan oleh Dokumen PBB di atas justru bisa dimanfaatkan oleh Negara di masing-masing nasionalitasnya untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya minoritas menjadi komoditas ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan bagi kelompok minoritas itu sendiri".
- Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia Rp. 75,000.00
- Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa Rp. 75,000.00
- Konflik dan Pemilu. Civic Engagement dalam Pemilu 2004 Rp. 40,000.00 (limited stock)
- Komunalisme % Demokrasi. Negosiasi Rakyat dan Negara Rp. 35,000.00 (limited stock)
- To Mompalivu Bure (DVD documentary video) Rp. 150,000.00
- Original Price Rp. 375,000.00
Attractive Bundle: Saving up to 33% of original price
Order all five publications for only Rp. 250,000.00 (excluding shipping cost)[#]
* All price valid only for Indonesian domestic market
# Shipping cost varies geographically