Minoritas dan Diversitas: Cerita dari Kaliurang

Posted by Hikmat Budiman


kaliurang_kecil
Sebagian peserta Roundtable Meeting Advokasi Hak Minoritas dan Masyarakat Adat di Indonesia
Sumber foto: Pusat Studi Asia Pasifik, UGM


Minoritas dan diversitas adalah dua persoalan krusial bagi masa depan Indonesia. Keduanya adalah dua sisi dari satu keping persoalan yang sama, yang sudah didiskusikan bahkan sejak sebelum negara Indonesia terbentuk, tapi yang oleh sebab-sebab tertentu tidak pernah benar-benar bisa diselesaikan secara menggembirakan. Minoritas adalah produk dari proses-proses sosial melalui apa perbedaan (difference) menjadi acuan untuk menemukan "yang lain", dan melahirkan praktek-praktek pembedaan (distinction) dalam sikap hidup sehari-hari antar kelompok sosial masyarakat. Diveritas menarik wacana tentang kebangsaan modern pada sebuah dilema tanpa putus: tarik-tolak antara dorongan meleburkan diri ke dalam bangsa dan kenyataan bahwa peleburan semacam itu dalam prakteknya lebih sering merupakan praktek perampasan oleh negara seperti yang terjadi dalam kasus hak-hak masyarakat adat. Baca selanjutnya...
|

Dari Pertanyaan ke Observasi Awal

M Subhi Azhari
Peserta Program Pelatihan Penelitian HAM dan Diversitas Kultural Yayasan Interseksi-HIVOS 2008
Bekerja pada The Wahid Institute, Jakarta



Proses penelitian ini persis dimulai pada tanggal 11 Agustus 2008, ketika saya memulai menyusun daftar pertanyaan untuk para narasumber. Daftar pertanyaan ini sesungguhnya adalah panduan umum yang tentu tidak akan saya ikuti secara rigid di lapangan mengingat segala informasi bisa dikembangkan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Begitupula dalam menyusun daftar pertanyaan ini, saya membaginya kedalam 3 kelompok pertanyaan yang disesuaikan dengan bidang dan kompetensi setiap narasumber. Ketiga kelompok pertanyaan tersebut menggambarkan setiap perspektif dari informasi yang ingin digali dalam riset ini yakni kelompok pertanyaan untuk pemerintah/negara, kelompok pertanyaan untuk pengamat dan praktisi HAM serta yang terakhir kelompok pertanyaan untuk korban.

Pengelompokan seperti ini sengaja saya gunakan dengan harapan akan memenuhi tujuan dari riset ini yakni mengetahui bagaimana persepsi pemerintah/negara terhadap MUI sebagai organisasi keagamaan yang memiliki peranan sangat besar dalam lahirnya keputusan pemerintah (SKB) terhadap Ahmadiyah. Juga ketidakmampuan pemerintah menangkap gejala meningkatnya kekerasan pasca keluarnya fatwa MUI tentang Ahmadiyah. Karena dugaan sementara saya, pemerintah selama ini telah salah mempersepsikan MUI sebagai satu-satunya lembaga fatwa yang harus diikuti. Kesalahan persepsi itu telah menimbulkan pemihakan pemerintah dalam persoalan tafsir agama hanya kepada MUI. Padahal banyak lembaga keagamaan yang juga memiliki kompetensi mengeluarkan fatwa, namun tidak mendapat respon yang sebanding dari pemerintah ketimbang fatwa yang dikeluarkan MUI. Baca selanjutnya...
|

Catatan tentang Perjalanan Wawancara ke Malang

Rini Kusnadi
Peserta Program Pelatihan Penelitian HAM dan Diversitas Kultural Yayasan Interseksi-HIVOS 2008
Bekerja pada Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), Jakarta



Tanggal 20 Agustus 2008 jam 17:30 sore hari, aku tiba di stasiun Gambir. Aku langusung menunggu kereta Gajayana yang akan membawaku ke Malang ke tempat Bapak dan Ibu Utomo. Beliau adalah orang tua dari Bimo Petrus, salah satu aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1997/1998. Ini adalah kali pertama aku pergi dengan kereta api. Ada sedikit perasaan takut dan khawatir kala itu, tapi aku yakin aku akan baik-baik saja selama perjalanan. Ketika kereta tiba aku langsung masuk ke dalam gerbong pertama. Sebelumya aku bertanya-bertanya dulu dengan menunjukan tiketku kepada orang lain dimana aku duduk, ternyata aku ada di gerbong pertama dan tempat dudukku nomor 9C. Begitu menemukan tempat duduk, aku langsung duduk dan merapikan barangku dengan menaruhnya di bagasi atas.

Kereta api Gajayana akhirnya berjalan setelah berhenti selama lima menit di stasiun. Aku mulai menikmati perjalanan ini meskipun memiliki sedikit perasaan takut dan khawatir. Terkadang aku ngobrol dengan seorang ibu-ibu yang berusia sekitar enam puluhan yang duduk di sebelahku. Beliau ingin kembali ke Malang setelah mengunjungi anaknya yang bekerja di Jakarta selama tiga minggu. Sesekali aku bertanya tentang alamat yang akan aku tuju, yaitu jalan Lahor tempat bapak dan ibu Utomo tinggal, dan beliau menjawab “wah, itu bisa pake becak kok mbak kalau mau ke sana, paling mahal cuma lima ribu aja. Kalau naek angkot cuma dua ribu lima ratus. Tapi memang lebih enak pake becak, dan tukang becak juga semua tau kok jalan Lahor.” Setelah itu, tidak banyak percakapan terjadi karena aku lebih menikmati perjalanan dengan melihat ke luar jendela. Baca selanjutnya...
|

Belajar Spradley di Jatimulya

Ingwuri Handayani
Peserta Program Pelatihan Penelitian HAM dan Diversitas Kultural Yayasan Interseksi-HIVOS 2008
Bekerja pada Desantara, Institute for Cultural Studies, Depok, Jawa Barat



“Semua itu harus ditulis. Apapun... jangan takut tidak dibaca atau tidak diterima penerbit.
Yang penting tulis, tulis, tulis. Suatu saat pasti berguna.”
Pramoedya Ananta Toer, Menggelinding 1, Lentera Dipantara, Jakarta, 2004



Tiba-tiba, saya jadi merasa begitu kecil setelah membaca tulisan James P. Spradley soal etnografi. Semula, saya membayangkan bahwa, dengan membuka mata, memasang telinga dan berkeliling di kompleks perumahan Jati Mulya serta melakukan wawancara, akan mendapatkan temuan seperti para peneliti lainnya. Tetapi, ternyata, setelah saya membaca tulisan Spradley itu, betapa masih banyak hal yang harus dilakukan selain tiga hal di atas.

Karena, demikian Spradley, etnografi harus bisa memahami kandungan dari kode-kode bahasa yang disampaikan, bisa menafsiri dari perilaku bahkan hanya dengan menunjukkan gesture tertentu pun, bisa memahami maksud yang ingin diungkap. Memahami semua itu, tentu hanya bisa didapat jika kita intens dengan komunitas dan terutama, immerse. Sementara, apa yang saya lakukan selama ini, masih terlalu jauh dari apa yang disebut dengan metode etnografi a la Spreadly ini.
Baca selanjutnya...
|

Cerita Pendek Agustus


Hari Merdeka Bagi Kasih


Dina Amalia Susamto






H

ari ini seorang bayi perempuan lahir di istana. Tepat tujuh belas Agustus. Tujuh tahun lalu Kasih lahir dari dunia gelap rahim ibu. Sejak memasuki bulan Agustus, sepanjang jalan di gang menuju rumah bilik kami, warna merah putih berkibar-kibar, bergelantung, bahkan rumah-rumah gubuk di sekitarku dicat merah putih. Juga gubuk kami.

Aku menunggui ibuku saat menahan mulas. Ada cairan merah mengalir di betis ibu yang putih. “Ini tujuh belas agustusan, Ibu.” Ibu memandangku sambil memegang pensil yang panjangnya sejempol tangannya. Ia membuka buku coklat lusuh berisi catatan uangnya.
“Ini hari merdeka kan Bu?”
“Merdeka apa? Yoga, kemarikan uangmu. Dapat berapa?” Aku mengeluarkan dari saku bajuku receh lima ratusan dan seribuan.
“Rp.25.000.”
“Hitung!” Ibu mengamati dengan teliti jari-jariku seakan ia tahu, jari-jari kecilku akan menyulap lembar-lembar ribuan itu menguap entah kemana. Ekor mataku sempat melirik wajahnya yang tak tampak sedikitpun merasakan sakit, padahal aku tahu leleran merah di betisnya yang putih semakin lebar dan panjang. Ketika aku memberi uang itu pada ibu, ia mengangkat roknya. Ia membuka kakinya sehingga terlihat olehku seperti ada batu hitam keluar dari kemaluan ibu.
“Masakin air hangat.” Perintahnya tetap dengan suara tenang.

Jantungku berdegup kencang. Ini pertama kali aku melihat orang melahirkan. Sambil menunggu air menjadi hangat, aku buru-buru kembali ke kamar ibu, takut ia kesakitan. Merah sudah merembes kemana-mana. Ibu menyuruhku mengambil badan bayi yang sudah setengah keluar, dan aku melihat ibu menggunting sesuatu yang panjang seperti tali.
“Kamu kalau pegang bayi, kepala dan badannya, sandarin lehernya di dadamu. Kalau nggak begitu kecengklak” Aku mengikuti perintah ibu. Setelah selesai ibu meminta bayi yang kugendong. Tanganku seperti dicat merah, kulitku juga menjadi merah. Aku diperintahnya lagi mengambil air hangat yang diwadahi dalam baskom putih.

“Ini mandikan.” Aku memandikan bayi itu dengan satu pertanyaan, mengapa dia tidak menangis? Bukankah katanya setiap bayi yang lahir pasti menangis? Aku memeriksa nafasnya, jantungnya. Dia masih hidup. Begitu mahluk kecil ini kumasukkan, seluruh air menjadi merah. Aku sangat hati-hati memeganginya. Dia kecil sekali sebesar kelinci. Dia kelihatan sangat lemah, meskipun setelah telunjukku kumasukkan dalam genggaman tangannya, dia sanggup menggenggamku. Aku merasakan detak jantungnya.
“Ini baju-bajunya.Dan ini kain buat bedong. Ini handuknya.” Ibu pergi mandi.





Baca selanjutnya...
|

Siaran Pers Yayasan Pembela Rakyat Pinggiran

KELOMPOK WARGA RUMAH SUSUN (KWRS) AMPLAS
Jl. Panglima Denai Gg. Soda Kelurahan Amplas, Kec. Medan Amplas
Sumatera Utara – Indonesia, Telp. 0812 64674639 (Adelina Br. Napitupulu)
======================================================



Siaran Pers
No: 10/B/VIII/2008

½ MERDEKA UNTUK RAKYAT MISKIN KOTA AMPLAS


Gagal melakukan penggusuran paksa terhadap masyarakat miskin kota Medan yang menghuni Rumah Susun Amplas, tidak membuat PD. Pembangunan Kota Medan berhenti melakukan upaya teror dan intimidasi terhadap masyarakat. Rakyat dibuat tidak tenang untuk tetap tinggal di Rusun tersebut dengan adanya pemadaman listrik di Rusun Amplas terhitung sejak 2 Juli 2008. 43 KK rakyat miskin kota yang terdiri dari balita, anak-anak, dan orang dewasa, serta manula, laki-laki dan perempuan, harus menjalani hidup dalam kegelapan ditengah Kota Medan. Kenyataan yang tragis padahal selaku rakyat miskin kota, KWRS Amplas juga merupakan Warga Kotamadya Medan. Masih ½ merdeka untuk rakyat miskin kota Amplas.

Dengan dicabutnya akses atas penerangan listrik, maka Negara yang direpresentasikan oleh PD. Pembangunan dan PLN Cabang Medan telah mencabut hak rakyat miskin kota yang tergabung dalam KWRS Amplas atas hak atas standard hidup yang layak (rights to an adequate standard of living) dan hak untuk hidup bermartabat (rights to life dignity). Hal ini terjadi dikarenakan dampak ikutan yang diikutinya sangat dasyhat, tidak adanya akses terhadap listrik menghilangkan juga akses terhadap fasilitas air bersih, akses terhadap informasi, anak-anak tidak dapat belajar dimalam hari, perempuan kesulitan melakukan pekerjaannya, dimalam hari hidup dalam kegelapan, serta masalah ekonomi baru, sebab warga harus membeli minyak lampu yang sangat mahal buat mereka untuk penerangan dimalam hari. Beban ekonomi tambahan ini menambah berat penderitaan warga. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula!!

Akhirnya warga mendapatkan kekerasan berlapis-lapis, telah dimiskinkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil, juga harus menanggungkan beban tambahan karena Negara tidak melakukan upaya yang cukup dalam memenuhi hak-hak warga atas standard hidup layak, melakukan pembiaran terhadap kondisi diatas yang harusnya bisa dicegah, disamping itu, juga melakukan upaya teror dan intimidasi berupa langkah kriminalisasi kepada 2 orang pimpinan KWRS Amplas melalui penerbitan surat P2TL oleh PLN Cabang Medan senilai hampir 12 juta. Surat yang tidak jelas latar belakang dan alasannya tersebut telah dicoba dikonfirmasi kepada DPRD Kota Medan, PD. Pembangunan Kota Medan dan PLN Cabang Medan, namun selama hampir 2 bulan, masih belum membuahkan hasil.

Upaya-upaya KWRS Amplas untuk mendorong pemerintah memenuhi hak atas fasilitas listrik sebagai bagian dari hak atas standard hidup yang layak dan hak untuk hidup bermartabat masih menjadi mimpi kosong rakyat miskin kota. Untuk itu KWRS Amplas menyatakan :


    Demikianlah siaran pers ini disampaikan oleh KWRS Amplas.

    Medan, 21 Agustus 2008

    Pimpinan Aksi,

    Adelina Napitupulu

    Ketua KWRS Amplas
    |

    Dari Diskusi KeIndonesiaan dan Modernitas

    makankrupuk



    Tanggal 25 Juli 2008 yang lalu, Interseksi mengadakan diskusi terbatas bulanan dengan tema keIndonesiaan dan Modernitas dengan pembicara Agung Ayu Ratih dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). Sambil mengenang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-63 yang baru saja lewat, kami rangkumkan untuk Anda beberapa nukilan dari pemikiran Ayu Ratih dan beberapa peserta dalam diskusi tersebut.

    Ayu Ratih memulai perbincangannya dengan sekilas cerita tentang latar belakang mengapa ia tertarik menekuni tema tentang keIndonesiaan dan modernitas. Sebagai orang yang lahir dari latar belakang keluarga yang berasal dari campuran berbagai etnik bahkan ras, ia sering mendapat pertanyaan tentang siapa dirinya sesungguhnya; apakah dia orang Bali, orang Jawa atau siapa? Terhadap pertanyaan seperti itu Ratih biasanya menjawab "bukan, saya orang Indonesia". Ini mungkin memberi kita sedikit gambaran tentang tarik tolak identitas yang hampir umum dialami oleh orang dengan latarbelakang keluarga seperti Ratih.

    "Menjadi Indonesia", dengan demikian, sebagiannya adalah proses bagaimana seseorang menetapkan pilihan yang paling masuk akal di antara pilihan-pilihan asosiasi berlandaskan puak, etnik, ras. Indonesia bukanlah sebuah identitas yang sudah langsung jadi dan asli. Ke dalamnya ia melibatkan momen-momen pengingkaran masa lalu dan sebuah utopia tentang masa depan. Sukarno dan sederet panjang para pendiri republik ini mungkin melihat Indonesia lebih sebagai sebuah panggilan untuk melawan bukan hanya kuasa kolonialisme dan imperialisme tapi juga selubung mitos yang membuat banyak orang merasa nyaman dengan masa silam, tenteram dalam buaian satuan-satuan komunal. Revolusi Indonesia selalu diibaratkan Sukarno sebagai sebuah gelombang yang menggelora, menabrak banyak hal, bukan lautan teduh yang tenang tapi membosankan.

    Baca selanjutnya...
    |

    Laporan Workshop Pelatihan Penelitian HAM

    WORKSHOP

    pelatihan1
    Workshop pelatihan penelitian HAM dan Diversifikasi Kultural yang diadakan oleh Yayasan INTERSEKSI, bekerjasama dengan HIVOS, 7-9 Agustus 2008 di Wisma Aryanti, kawasan Cisarua, Puncak, kabupaten Bogor, diikuti oleh 6 (enam) peneliti muda dari Jabodetabek dan Medan, 3 (tiga) narasumber dari Jakarta dan 3 peserta dari Interseksi dan Yayasan TIFA. Ide untuk melakukan penelitian oleh para aktivis HAM ini berawal dari keinginan para peneliti Interseksi untuk memberikan dukungan bagi para aktivis HAM dengan dasar-dasar penelitian sosial yang kuat sehingga bisa membangun argumentasi yang kukuh untuk menopang kerja-kerja advokasinya. Karena itu, program penelitian ini dirancang dengan tahapan cukup lengkap, mulai dari tahap penetapan tema, penyusunan rancangan penelitian (research design), praktek penelitian lapangan, penulisan laporan, sampai tahap penyuntingan laporan.

    Aktivitas penelitian tentu saja bukan hal asing bagi kalangan aktivis NGO di mana pun. Tapi itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa semua orang sudah bisa melakukan seluruh tahapan penelitian dengan baik. Salah satu kesulitan yang sering dihadapi para peneliti (muda) di kalangan NGO adalah dalam merumuskan persoalan yang hendak ditelitinya.
    pelatihan4
    Meskipun terkesan sangat mudah dan elementer, tapi upaya merumuskan persoalan yang akan diteliti pada dasarnya justru merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses menyusun desain penelitian. Problem lain yang juga umum ditemui di kalangan aktivis advokasi adalah faktor kedekatan atau bahkan ikatan/problem emosional dengan subjek penelitiannya, yang menyulitkan mereka membuat sebuah jarak-kritis untuk menghasilkan sebuah kajian yang bisa dipercaya. Sebagai lembaga yang sejak awal menjadikan penelitian sebagai aktivitas utamanya, kebetulan Interseksi memiliki pengalaman yang bisa dibagi bersama dengan sesama aktivis lembaga masyarakat sipil. Moral program ini, dengan demikian, adalah upaya berbagi pengalaman dan belajar bersama untuk saling menguatkan.

    Salah satu elemen penting dalam tahapan penelitian adalah proses pembuatan rancangan penelitian. Kualitas sebuah penelitian akan banyak ditentukan oleh kualitas rancangan penelitiannya. Karena itu, draft rancangan penelitian dijadikan sebuah syarat untuk menjaring peserta pelatihan ini.
    pelatihan5
    Workshop yang berlangsung tgl. 7-9 Agustus 2008 ini khusus ditujukan untuk membahas, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas rancangan penelitian yang telah diajukan oleh beberapa peserta pelatihan yang sudah terpilih. Beberapa isu yang diangkat sebagai topik penelitian di antaranya mencakup persoalan jaminan kesehatan masyarakat sebagai hak masyarakat di Banjar, Jawa Barat, hak perumahan yang layak di Amplas Medan, hak kebebasan beragama dan keyakinan di Bekasi dan Jakarta, serta hak terhadap akses pertanahan di kabupaten Batang, Jawa Tengah.

    Selama workshop, semua peserta pelatihan diberi waktu untuk melakukan dua kali presentasi rancangan penelitiannya masing-masing. Pada presentasi pertama, mereka diminta menjelaskan apa yang sudah ditulisnya dalam draft yang sudah dikirimkan kepada panitia. Semua rancangan penelitian kemudian dibahas secara mendetail oleh seluruh peserta dan pemateri workshop. Aspek yang dibahas meliputi substansi tema penelitian, alur logika sebuah rancangan penelitian, cara merumuskan masalah penelitian dengan mengacu pada ulasan kepustakaan (literature review ), pemilihan fokus kajian, aspek-aspek teoritis sampai kelengkapan metodis. Beberapa kritik dan saran perbaikan yang diterima selama sessi presentasi kemudian diinkorporasikan ke dalam desain penelitian yang akan dipakai masing-masing peneliti melakukan penelitian lapangan. Setelah presentasi pertama masing-masing peserta diminta untuk melakukan perbaikan rancangan penelitian dengan memperhatikan pembahasan yang sudah dilakukan.
    pelatihan7
    Pada presentasi kedua, peserta diharuskan menampilkan hasil perbaikan pada rancangan penelitiannya masing-masing.

    Secara substantif keenam peneliti sangat memahami lekuk-liku dari isu atau topik-topik yang diangkat ke dalam kertas kerja penelitian sebagai dasar bagi suatu advokasi. Pelatihan selama tiga hari tersebut dirasakan telah menambah wawasan para peneliti dari aspek teoretik maupun metodologi penelitian. Selain itu, melalui fórum diskusi yang intens di antara para peneliti dan para nara sumber, kemampuan para peneliti untuk mengorganisasikan wawasan mereka serta merumuskan masalah utama yang hendak diteliti menjadi semakin tajam dan terfokus. Wawasan yang luas dan perumusan masalah yang jelas merupakan dua hal penting dalam mengadvokasikan suatu isu. Apalagi idealnya, para aktivis melalui pengetahuan dan riset yang mendalam dapat meyakinkan publik serta pembuat kebijakan agar isu-isu diadvokasi mendapatkan dukungan. Dalam workshop, para peserta membuktikan bahwa suatu data bisa didapatkan melalui proses pencarian data berdasarkan metodologi yang tepat. Selain persoalan mengenai bagaimana menumpulkan data melalui teknik wawancara maupun analisa dokumen, salah satu isu yang dibahas dalam forum adalah metodologi penelitian.

    Di samping itu, pilihan metodologi yang tepat akan menghasilkan posisi atau sudut pandang yang kuat, dan menghasilkan analisa yang tajam. Para peserta workshop semakin memahami betapa selama ini mereka sangat kaya akan data lapangan, apalagi dengan adanya tambahan alat analisa berupa wawasan baru, atau 'bagasi' yang diperoleh dari pendalaman materi tengan HAM dan sejarah sosial. 'Bagasi' ini akan membantu sikap kritis advokator, termasuk peneliti, terhadap isu atau masalah yang diangkat. Dalam workshop ini, para peserta mempertajam análisis masalah yang hendak diadvokasi dengan mengaitkannya dengan konteks HAM dan pengetahuan sejarah sosial ke dalam proses analisanya. Pada prakteknya, 'eksperimentasi' ini--mengaitkan isu yang hendak diadvokasi ke dalam 'ruang' yang lebih luas-- akan membantu peneliti untuk memahami isu/masalah/topik penelitian dalam suatu konteks spesifik, serta melihat relasi isu dengan latar budaya, sosial, politik dan ekonomi subjek yang dikaji. Perumusan masalah juga lebih terbantu dengan tinjauan literatur, yang dimaksudkan untuk menelaah dan membandingkan sumber-sumber pustaka lain yang mempunyai fokus isu serupa.

    PESERTA WORKSHOP

    1. Hikmat Budiman (Interseksi)
    2. Hilmar Farid (Institut Sejarah Sosial)
    3. Irine H. Gayatri (Interseksi)
    4. Amin Mudzakkir (Interseksi)
    5. Bhatara Ibnu Reza ( Imparsial)
    6. Rini Kusnadi (perwakilan IKOHI, Jakarta)
    7. M. Subhi (The Wahid Institute, Jakarta)
    8. Romiana Manurung (Yayasan Pembela Rakyat Pinggiran, Medan)
    9. Ana Westy (Perkumpulan INISIATIF, Bandung)
    10. Hilma Safitri (Bandung)
    11. Ingwuri Handayani (Desantara Depok)
    12. Samuel Gultom (Yayasan TIFA, Jakarta)
    13. Dina Amalia Susamto(Interseksi)
    14. Nia Trisnawati (Interseksi)
    15. Hendra(Interseksi)


    |

    Resolusi Konperensi Warisan Otoritarianisme II

    RESOLUSI KONPERENSI WARISAN OTORITARIANISME II : DEMOKRASI DAN TIRANI MODAL
    Kampus Universitas Indonesia, Depok, 5-7 Agustus 2008
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Selama tiga hari ini 500 akademisi, intelektual, tokoh dan penggerak masyarakat, pemimpin dan aktivis organisasi sosial dan politik dari kampung dan kampus berkumpul di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Diskusi yang meluas dan mendalam dilakukan secara serempak dalam sebelas panel dan dua seminar, pemutaran film dan pertunjukan. Dalam tiga hari ini para peserta membicarakan betapa Indonesia kini berada di ambang kebangkrutan dan bencana ekologis yang mengancam keberadaan negeri ini. Dibicarakan pula betapa strategi ekonomi yang terus mengeruk kekayaan alam di negeri kepulauan terbesar di dunia ini sudah jauh melampaui batas. Di hulu negeri, hutan yang menjadi pemasok air terus digunduli dengan kecepatan empat kali lapangan bola setiap menit, sementara di hilir ekosistem mangrove hanya menutup kurang dari sepersepuluh garis pantai negeri ini. Lebih dari sepertiga daratan negeri ini dikuasai sekitar seribu pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Sembilan dari sepuluh ladang minyak dan gas bumi dikuasai perusahaan lintas negara sehingga hasilnya tidak pernah bisa dinikmati secara maksimal oleh rakyat Indonesia sendiri. Daya dukung lingkungan terus merosot dan dalam beberapa dekade mendatang jika tidak ada langkah drastis yang diambil kita harus menghadapi kenyataan bahwa yang tersisa di negeri ini hanyalah ampas.

    Baca selanjutnya...
    |

    Islam Politik dan Formasi Otoritas Haba’ib Dari Kwitang Hingga FPI

    Dina Amalia Susamto
    Peneliti Interseksi

    habaib

    Keberadaan Habaib telah menarik perhatian banyak pihak dari masa kolonial hingga sekarang. Habaib dipotret sebagai orang Indonesia yang mempunyai otoritas religius tetapi berbeda dengan yang lain, karena hubungan geneologisnya dengan Muhamad SAW. Habaib merupakan panggilan kehormatan pada para sayyid keturunan Balalawi atau Al-alawiyah yang kemudian melahirkan keluarga-keluarga seperti Basyir, Shahab, Alatas dll. Pusat Kajian Agama dan Kebudayaan (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, beberapa waktu lalu mengadakan sebuah diskusi meja-bundar untuk membahas fenomen politik para Haba'ib tersebut dengan mengundang pembicara Ismail F. Alatas, Research Scholar Department of History, National University of Singapore (NUS). Peneliti Interseksi, Dina Amalia Susamto menuliskan laporannya untuk Anda.

    Ismail F. Alatas, membuka presentasinya dengan sebuah kutipan dari Gunawan Muhamad yang menulis tentang seorang Jawa yang menggurui dua orang klan dari Arab yaitu Baasyir dan Shihab, bahwa bangsa ini merupakan bangsa yaKeberadaan Habaib telah menarik perhatian banyak pihak dari masa kolonial hingga sekarang. Habaib dipotret sebagai orang Indonesia yang mempunyai otoritas religius tetapi berbeda dengan yang lain, karena hubungan geneologisnya dengan Muhamad SAW. Habaib merupakan panggilan kehormatan pada para sayyid keturunan Balalawi atau Al-alawiyah yang kemudian melahirkan keluarga-keluarga seperti Basyir, Shahab, Alatas dll.

    Baca selanjutnya...
    |