Cisarua, 7-9 September 2009

(Dipersiapkan oleh Irine H. G dan Arkhemi Suci Lestari)


Tahun 2009 adalah tahun kedua program Pelatihan Penelitian yang diadakan Interseksi bekerjasama dengan HIVOS, khusus untuk mereka yang menekuni isu-isu hak minoritas dan/atau diversitas cultural. Program ini bukan terutama menekankan pada metode pelatihan klasikal di dalam ruang-ruang kelas, melainkan lebih merupakan apa yang dalam ungkapan lama disebut learning by doing, belajar penelitian dengan cara melakukan penelitian. Pada prinsipnya, kami melihat bahwa orang tidak mungkin belajar penelitian hanya dengan menerima materi atau teori-teori di dalam kelas seperti bentuk-bentuk perkuliahan di universitas. Penelitian bukan materi yang harus dihafal diluar kepala, melainkan aktivitas yang hanya mungkin disempurnakan melalui praktek terus-menerus. Tapi itu tidak berarti para peserta pelatihan langsung berangkat ke lapangan tanpa pembekalan materi pemahan tentang penelitian sosial yang memadai. Untuk keperluan itulah kami melaksanakan Workshop persiapan penelitian tgl. 7-9 September 2009 yang lalu.

Workshop diadakan di Wisma Aryanti, kawasan Cisarua, Puncak, kabupaten Bogor, diikuti oleh 9 (sembilan) peneliti muda dari Jabodetabek, Yogyakarta dan Sulwesi Tenggara, 2 (dua) narasumber dari Yogyakarta, yaitu Dr Pujo Semedi dari Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada dan Batara Ibnu Reza, S.H., LLM dari IMPARSIAL Jakarta, serta 6 peserta dari Interseksi dan Akatiga. Dua peserta terjauh yag mengikuti pelatihan penelitian kali ini datang dari Kendari dan Yogyakarta. Workshop ini khusus ditujukan untuk membahas, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas rancangan penelitian yang telah diajukan oleh beberapa peserta pelatihan yang sudah terpilih.

Dalam pembukaan workshop pimpinan Interseksi menjelaskan latar belakang mengapa NTERSEKSI melakukan kegiatan pelatihan penelitian, dan membuka kesempatan bagi peneliti muda se Nusantara (walaupun baru bisa dilakukan untuk wilayah Jabodetabek). Melalui kegiatan ini INTERSEKSI mencoba untuk “membongkar” anggapan seolah-olah penelitian hanya bisa dilakukan oleh kalangan intelektual kampus ataupun yang bekerja sebagai peneliti seperti LIPI. Sebab pada dasarnya penelitian adalah aktivitas yang bisa dilakukan oleh semua orang. Di samping itu, gagasan pelatihan ini juga dipicu oleh kenyataan bahwa di lingkungan organisasi masyarakat sipil, misalnya, banyak sekali orang yang berminat melakukan riset, tapi kualitasnya hasilnya masih banyak yang belum memenuhi standar penelitian yang baik. Di lain pihak, upaya advokasi isu-isu penting berbasiskan HAM dan demokrasi banyak yang tidak didukung oleh analisa dan data yang akurat. Dalam konteks ini, Interseksi melihat bahwa banyak lembaga mempunyai dukungan dana yang besar tetapi tidak mempunyai dukungan data yang kuat.

Penelitian juga dipandang sebagai hal yang penting, terutama jika isu yang diteliti sangat membantu pada proses advokasi. Persoalannya adalah, hasil penelitian seperti apa? Ada kecenderungan bahwa aktivis NGO menggunkan bahasa yang hiperbolis atau mempuyai kelemahan dalam argumentasi untuk mengadvokasi isu. Penelitian akan membantu aktivis untuk sedikit berjarak dengan isu yang diteliti, dan lebih reflektif.

Kebetulan Interseksi memiliki sedikit pengalaman melakukan beberapa penelitian dengan hasil yang mendapat apresiasi cukup baik dari berbagai kalangan. Pengalaman itulah yang ingin dibagi kepada para peserta pelatihan ini. Untuk kepentingan berbagi pengalaman dan pengetahuan itulah, dalam Workshop ini Interseksi juga menghadirkan beberapa peneliti yang pernah terlibat dalam beberapa penelitian bersama, baik dalam penelitian tentang isu-isu Hak Minoritas dan Multikulturalisme maupun peserta pelatihan penelitian angkatan sebelumnya (tahun 2008).

Organisasi workshop terbagi ke dalam dua aktivitas utama: Pertama, pembekalan materi tentang penelitian sosial dan logika penulisan sosial oleh Dr. Pujo Semedi, dan diskusi tentang materi Hak Asasi Manusia oleh Bhatara Ibn Reza dari Imparsial; Kedua, pembahasan draft rancangan penelitian yang disusun oleh masing-masing peserta terpilih.

Pujo Semedi memberi tekanan akan pentingnya pengamatan (observasi) dalam sebuah proses penelitian dengan metode kualitatif. Dalam banyak kasus, pengamatan ini bahkan kadang lebih penting daripada wawancara formal berbekal panduan wawancara. Sebab jika seorang peneliti berhasil menempatkan dirinya dalam konteks kehidupan masyarakat tempatan, seringkali orang akan memberikan informasi yang dibutuhkan bahkan tanpa harus ditanya. Aktivitasnya lebih merupakan obrolan informal daripada sebuah wawancara formal. Pujo Semedi sendiri membagikan pengalaman penelitiannya di wilayah perkebunan teh di Jolotigo, Jawa Tengah. Ia menceritakan dengan lugas bahwa peneliti berbeda dengan para pendongeng, sebab peneliti mempunyai kewajiban untuk menceritakan kembali hal pertemuan dengan subyek dan isu yang ditelitinya sesuai dengan fakta yang ada. Pujo menjelaskan bahwa siapapun bisa menulis, namun sebuah tulisan yang baik akan dimulai dengan:

Pertama, dongeng kita ini (bahasa Pujo Semedi untuk penelitian) dibuat untuk menjawab pertanyaan tertentu. Kedua, sudah pasti, sebelum merumuskan pertanyaan penelitian, peneliti wajib membaca literatur yang relevan. Tanpa itu, rumusan pertanyaan penelitian hanya akan mengandalkan common sense belaka. Pujo Semedi memberikan contoh melalui tulisan sepanjang 1500-an kata yang “disarikan” dari riset dia mengenai perkebunan teh Jolotigo. Dengan judul “struggle for Dignity” , yang menceritakan strategi perempuan pemetik teh perkebunan Jolotigo untuk mempertahankan harga dirinya. Pujo memulai penelitiannya dengan pertanyaan mengapa perempuan buruh perkebunan teh senang berdandan padahal mereka menghabiskan waktunya sejak pagi buta hingga sore hari di perkebunan. Pertanyaan ini dipandu oleh serangkaian hasil pembacaannya terhadap kondisi gender dalam proses produksi di perkebunan teh itu, selain dari pengamatannya terhadap perilaku sehari hari atau relasi antara para peghuni perkebunan.

Kedua, data sangat penting dalam penelitian tak lain disebabkan oleh kedudukannya sebagai informasi faktual yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Dalam penelitian digunakan informasi faktual yaitu informasi yang benar, dan secara ontologis benar pernah terjadi.

Ketiga, penelitian dilakukan berdasarkan logika tertentu. Logika inilah yang sejak awal “dipandu”oleh pertanyaan penelitian. Pujo Semedi menekankan bahwa untuk menulis, bukan teori apa yang akan dipakai yang harus dibingungkan, melainkan pertanyaan penelitian yang harus tajam.

Batara Ibnu Reza dari Imparsial, Jakarta, mengulas aspek-aspek yang mendukung eksplorasi mengenai HAM dan sekaligus memberikan masukan pada masing-masing peserta yang sebagian telah mempresentasikan makalahnya setelah sesi pembicara pertama. Masukan Batara sangat penting, dan peserta mengikuti diskusi dengan antusias sebab tidak terbayangkan oleh mereka bahwa cakupan isu mengenai HAM saling terkait satu dengan lainnya, dengan peran negara menjadi sentral ketika ada persoalan ketimpangan pengaturan dan distribusi hak-hak ini.

Pada Sessi presentasi draft rancangan penelitian, semua peserta mendapat kritik tajam dari sesama peserta workshop. Pada Sessi inilah semua kesalahan umum yang terjadi pada para peneliti pemula dibahas satu persatu, dengan langsung merujuk pada draft rancangan masing-masing peneliti. Diksusi yang intensif baik antara peserta dengan tim fasilitator Interseksi maupun antar sesama peserta menyebabkan acara berlangsung sampai larut malam menjelang sahur puasa. Setelah Sessi presentasi pertama, seluruh peserta pelatihan diberi waktu untuk memperbaiki draft rancangan penelitiannya berdasarkan masukan dan kritik yang telah mereka terima, dan kemudian diwajibkan melakukan presentasi kembali pada keesokan harinya.

Setelah tahapan workshop ini, peserta pelatihan mempunyai waktu dua minggu mulai 10 September hingga 24 September 2009 untuk merapikan proposal penelitian yang akan digunakan sebagai acuan penelitian lapangan selama sebulan.

Kebutuhan pelayanan publik di Indonesia semakin meningkat seiring dengan semakin kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Akibatnya kebijakan publik pada satu bidang yang diputuskan akan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain.

Pada era desentralisasi dan masa sebelumnya kebijakan publik yang dibuat sering ditunggangi dengan motif politik kelompok/elit tertentu. Tujuan kebijakan publik yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat jika diteliti lebih jauh justru tidak dapat dinikmati masyarakat. Hal ini biasanya marak terjadi menjelang peristiwa pemilu/pilkada. Di daerah-daerah dan berbagai instansi mutu pelayanan public terlihat diperbaiki dengan tujuan masyarakat memberi dukungan pada kelompok/elit tertentu seperti adanya perbaikan jalan, menggratiskan Puskesmas dan lain-lain.

Bagaimana menciptakan pelayanan publik yang merupakan kemutlakan Negara memenuhinya dan terhindar dari kepentingan politik elit kelompok tertentu merupakan bahasan diskusi dwibulanan yang diselenggarakan oleh Yayasan Interseksi dalam yang diadakan hari Jumat tanggal 27 Februari 2009 dengan pembicara Nor Hiqma dari Yappika. Diskusi dimulai dengan membicarakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menghasilkan UU 22/1999. Menurut Hiqma didorong factor pemerintahan yang sentralistik pada masa lalu dan factor eksternal yang dipengaruhi oleh kebijakan internasional untuk kepentingan investasi.

Setelah desentralisasi berjalan muncul banyak kritik terutama tentang desentralisasi korupsi atau munculnya raja-raja kecil baru di tingkat-tingkat daerah, kemudian persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah yaitu eksploitasi SDA untuk memperbesar PAD dalam skala yang massif, stagnasi hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang menyebabkan peran pemerintah provinsi kurang diberi tempat dalam menentukan kebijakan. Hal yang sama juga terjadi antara hubungan pemerintah kabupaten dengan kabupaten seperti seringnya terjadi konflik SDA karena otonomi daerah dipahami dengan primordialisme.

Asumsi awal bahwa desentralisasi akan meningkatkan pelayanan public lebih baik karena memperpendek jarak antara pembuat kebijakan dengan persoalan yang diurusnya, memberikan peluang yang lebih besar pada keterlibatan masyarakat, adanya akuntabilitas pemerintah yang lebih jelas terhadap konstituennya, kenyataannya dalam temuan lapangan yang dikerjakan dalam penelitian Hiqma justru menjadi bias. Pertama, Inovasi pelayanan publik oleh pelaku pelayan public dijadikan alat untuk membangun citra baik sebagai investasi untuk pemilihan periode berikutnya. Kedua, Inovasi pelayanan public lebih berorientasi pada pasar dari pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketiga, inovasi pelayanan public belum menjangkau masyarakat miskin secara menyeluruh.

Hiqma menyebut beberapa kasus pelayanan public seperti penggratisan kesehatan di Puskesmas misalnya, ternyata bagi masyarakat yang tinggal jauh dari Puskesmas tersebut justru harus membayar ongkos yang lebih mahal untuk biaya transportasi. Padahal indikator untuk suatu inovasi pelayanan public berguna bagi kesejahteraan rakyat jika masyarakat dimudahkan dengan adanya pelayanan public tersebut. Masyarakat menerima manfaat langsung dari inovasi pelayanan public, bahkan seharusnya inovasi pelayanan public ini memberikan ruang bagi pemenuhan hak dasar serta partisipasi masyarakat di dalamnya.

Sebenarnya kelemahan pemberlakuan pelayanan public dalam desentralisasi ini memberikan peluang bagi Organisasi Sasyarakat Sipil (OMS) untuk terlibat di dalam perumusan kebijakan pelayanan public antara lain yang sudah dilakukan adalah kerja sama pembuatan kebijakan seperti dalam program pemerintah Musrembang, penyusunan rencana strategis, RPJM, perumusan APBD dan lain-lain. Sedang program yang dirumuskan Organisasi Masyarakat Sipil sendiri adalah memonitor pembangunan, seperti pelaksanaan Askeskin, Jamkesnas. Di beberapa daerah seperti Aceh , Sumba dan Indonesia bagian Timur yang lain APBD sangat besar, 100 juta per tahun untuk masyarakat desa. Tetapi Rencana Strategis hanya dibuat oleh pemerintah saja. Semestinya ada intervensi dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa oleh OMS. Karena intervensi OMS di pemerintah masih kurang akibatnya, Pembangunan seperti tidak ada hasilnya, tidak berkesinambungan, program-program yang berjalan tidak mensinergikan satu sama lain. Misalnya program peternakan sapi, hanya dibuat seperti adanya, tidak ada pabrik pengolahan daging, susu, sehingga karena produksi sapi berlebih harga sapi menjadi turun.

Untuk hal tersebut rencana strategis yang dapat dilakukan oleh OMS adalah engagement atau berkawan dengan Negara. OMS tidak harus selalu memilih strategi oposisi, meskipun posisi tersebut harus tetap ada yang melakukan. Engagement menurut Hiqma mempunyai makna horizontal (antar warga) dan vertical antara masyarakat dan Negara. Di sisi lain pemerintah menunjukkan sikap lebih terbuka dalam pendekatan ini karena wacana yang terus disuarakan dalam good governance, kemitraan, pemberdayaan dan sebagainya. Di sektor masyarakat sipil, semakin banyak kalangan NGOs yang mengusung tema-tema tata pemerintahan yang baik atau democratic governance. Akan tetapi strategi ini membutuhkan nafas panjang ketika menghadapi oligarki elite, tidak semua birokrasi baik, dan seringkali perubahan yang diharapkan berjalan lamban.

Ketidakpercayaan sebagian besar OMS pada engagement sebaiknya juga tidak sampai membuat gerakan masyarakat sipil ini terpecah. Faktor donor sangat besar mempengaruhi hal tersebut yang menghambat sinergi. Bagaimana mencegah perpecahan tersebut, berpikir positif terhadap OMS lain adalah jawabannya walaupun OMS tersebut mendapat dana dari World Bank tidak usah dianggap sebagai pihak yang bersebrangan, karena kuncinya selama dana itu disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat kita harus tetap menghargai usaha tersebut.

Tanggal 15-17 Desember 2008 Yayasan Interseksi mengadakan workshop persiapan penelitian yang diadakan di Wisma Aryanti, Cisarua Puncak, Bogor. Workshop ini merupakan awal pelaksanaan kegiatan penelitian tentang Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahap 3 oleh Yayasan Interseksi bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Jakarta. Tujuannya adalah untuk membahas desain penelitian (research design) dan memberikan pembekalan metodologi dan kerangka konseptual tentang isu-isu Hak Minoritas dan komunitas/wilayah yang akan dijadikan subjek penelitian. Untuk penelitian kali ini, ada empat wilayah yang dipilih yakni masyarakat Mentawai di Pulau Siberut, Suku Sakai di Riau, Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan masyarakat penganut Buda di Lombok, Nusa Tenggara Timur. Selain penelitian antropologis/sosiologis, pada rentang waktu yang sama Interseksi juga kembali akan memproduksi sebuah film dokumenter di salah satu lokasi penelitian. Peserta workshop berjumlah 22 orang termasuk dua orang narasumber, yaitu Dr. Pujo Semedi yang memberikan materi etnografi serta Dr. Dave Lumenta yang membahas isu minoritisasi.
[Baca selanjutnya...]

Posted by Dina Amalia Susamto


Sejak masih duduk di bangku SD melalui pelajaran membaca peta dalam subjek IPS, negara melalui kurikulum pendidikan sudah membangun imaji spasial tentang negara lain sebagai wilayah bayangan berwarna putih yang diabaikan. Anak-anak SD pun tidak terpikir untuk bertanya tentang tanah-tanah yang berada pada garis perbatasan, bagaimana penduduknya, kebiasaan sehari-hari mereka dan lain-lain. Jangankan anak-anak, negara yang mempunyai wacana teritorial, selama ini menganggap bahwa perbatasan hanya sekat yang keadaannya terisolir, ditancapi patok-patok, dijaga oleh tentara-tentara karena wilayah tersebut biasanya menjadi sarang kejahatan-kejahatan seperti penyelundupan dan perampokan.

Melalui studi tetang perbatasan, seperti yang didiskusikan dalam Disklusi Bulanan Interseksi tanggal 27 Oktober 2008, Dave Lumenta mencoba memperkenalkan pendekatan baru, untuk konteks kajian sosial di Indonesia tentu saja, dalam memahami dinamika wilayah perbatasan sebagai kontinuum sosial dari pada sekedar sekat. Menurut Lumenta, studi tentang perbatasan sebenarnya belum lama dilakukan di Indonesia. Studi-studi seperti ini baru mulai sekitar tahun 2001 dengan isu-isu seputar ilegal logging, TKI dan human trafficking. Tapi isu perbatasan tentu saja tidak bisa direduksi hanya ke dalam tiga isu tersebut. Problem perbatasan sangat kompleks, dan untuk melakukan studi tentang satu wilayah perbatasan maka mau tidak mau orang harus pula melakukan studi tentang negara di seberang wilayah batas tersebut. Lumenta sendiri selama bertahun-tahun melakukan penelitian di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Indonesia, khususnya wilayah Apokayan, dan di Serawak, Malaysia.
[Baca selanjutnya...]

Dina Amalia Susamto

Kita memang harus selalu mengingat konflik-konflik kekerasan yang sering kita saksikan di media-media. Ketika nyawa begitu mudah dipaksa lepas dari tubuh yang masih menginginkan kehidupan dan bahkan kebanyakan tubuh-tubuh yang tergolek kaku tersebut, atau terkapar luka-luka di jalanan, rumah sakit, adalah orang-orang yang masih berusia muda membuat kita menahan nafas kecewa, alangkah sayangnya kematian yang muda dengan cara yang sama sekali tak memberi kebaikan pada kehidupan diri sendiri dan orang lain.

Pemuda setelah melewati masa alienation treshold menurut Tamrin Amal Tomagola berarti telah melewati masa bahaya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam diskusi yang bertajuk Pemuda dan Perdamaian: Penguatan Kesadaran Tentang Kesetaraan, Toleransi dan Perdamaian yang diselenggarakan oleh Jaringan Masyarakat Cinta Damai bekerja sama dengan UNDP dan Kementrian Koordinator Bidang Kesra, Rabu, 10 September 2008, Tomagola membahas tentang Pengelolaan konflik dan Pemudaan Perdamaian.” Kata “Pemudaan” digunakan tidak saja menunjuk pada pemuda sebagai subjek yang berperan dalam perdamaian maupun pertarungan, akan tetapi perdamaian menurut Tomagola harus terus direvitalisasi, dimudakan, agar konflik tidak berakhir dengan penyerangan.

Tomagola menyebutkan bahwa antara konflik dan perdamaian merupakan satu titik dalam 1 siklus yang berbeda. Jika di Indonesia terdapat 663 suku bangsa dari Merauke hingga Sabang, maka berbagai benturan kepentingan lumrah terjadi. Untuk itu pemudaan perdamaian harus sering dilakukan. Perdamaian sekali tegak harus terus dirawat sehingga terus bisa sustain.

Menurut Tomagola pengelolaan konflik terdapat 3 tataran:
Pada tingkat makro struktural, di sini pengelolaan konflik berkaitan erat dengan keadilan struktural, yaitu pembagian sumber-sumber daya yang langka dan strategis yang berprinsip pada asas keadilan. Selama ini yang ada sumber-sumber tersebut dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga terdapat kekerasan struktural di sana. Mengupayakan keadilan struktural pada tingkat makro ini berupa rekomendasi kebijakan dengan cara pengurusutamaan pemuda, kebijakan akses dan aset ekonomi, politik, rekruitmen pegawai, pemukiman, pelayanan dasar, dan kebijakan multikulturalisme.
[Baca selanjutnya...]

Posted by Irine H. Gayatri


Sebagai kegiatan lanjutan setelah workshop peneliti yang diselenggarakan oleh INTERSEKSI-HIVOS tentang HAM dan Diversitas Budaya, semua peserta mulai berangkat ke lapangan di wilayah penelitiannya masing-masing. Untuk mendiskusikan temuan awal dan hambatan-hambatan yang ditemui pada proses praktek penelitian lapangan, Interseksi mengundang semua peserta pelatihan yang melakukan praktek di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah untuk mengikuti sebuah interim meeting di kantor Interseksi di Lenteng Agung, tanggal 24 Agustus 2008.

Dari pembicaraan di forum pertemuan ini, tampaklah bahwa para peneliti menemukan banyak hal baru di lapangan, baik yang berkaitan dengan topik yang diangkat menjadi tema penelitian, sampai pada hubungan antara para peneliti dengan subyek yang diteliti serta beberapa hal yang muncul di luar dugaan atau,’tidak terencana sebagaimana dalam riset desain’. Suatu hal yang menonjol dalam cerita peneliti adalah bagaimana, hubungan antara peneliti dengan subyek sangat memperlihatkan hakikat sisi-sisi kemanusiaan. Dengan melihat sisi-sisi ini, justru memberikan ‘warning’ bagi kita, peneliti atau orang luar, agar tidak terjebak dengan satu metode riset saja (misalnya wawancara). Para peneliti mengungkapkan hal-hal yang menarik terhadap isu yang diteliti selain berdasarkan observasi di lapangan, juga dari kajian literatur yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti memang tidak berpretensi apapun, selain hanya mengungkapkan realitas yang inter subyektif sifatnya.[Baca selanjutnya...]

Posted by Hikmat Budiman




Minoritas dan diversitas adalah dua persoalan krusial bagi masa depan Indonesia. Keduanya adalah dua sisi dari satu keping persoalan yang sama, yang sudah didiskusikan bahkan sejak sebelum negara Indonesia terbentuk, tapi yang oleh sebab-sebab tertentu tidak pernah benar-benar bisa diselesaikan secara menggembirakan. Minoritas adalah produk dari proses-proses sosial melalui apa perbedaan (difference) menjadi acuan untuk menemukan "yang lain", dan melahirkan praktek-praktek pembedaan (distinction) dalam sikap hidup sehari-hari antar kelompok sosial masyarakat. Diveritas menarik wacana tentang kebangsaan modern pada sebuah dilema tanpa putus: tarik-tolak antara dorongan meleburkan diri ke dalam bangsa dan kenyataan bahwa peleburan semacam itu dalam prakteknya lebih sering merupakan praktek perampasan oleh negara seperti yang terjadi dalam kasus hak-hak masyarakat adat. [Baca selanjutnya...]

Tanggal 25 Juli 2008 yang lalu, Interseksi mengadakan diskusi terbatas bulanan dengan tema keIndonesiaan dan Modernitas dengan pembicara Agung Ayu Ratih dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). Sambil mengenang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-63 yang baru saja lewat, kami rangkumkan untuk Anda beberapa nukilan dari pemikiran Ayu Ratih dan beberapa peserta dalam diskusi tersebut.

Ayu Ratih memulai perbincangannya dengan sekilas cerita tentang latar belakang mengapa ia tertarik menekuni tema tentang keIndonesiaan dan modernitas. Sebagai orang yang lahir dari latar belakang keluarga yang berasal dari campuran berbagai etnik bahkan ras, ia sering mendapat pertanyaan tentang siapa dirinya sesungguhnya; apakah dia orang Bali, orang Jawa atau siapa? Terhadap pertanyaan seperti itu Ratih biasanya menjawab "bukan, saya orang Indonesia". Ini mungkin memberi kita sedikit gambaran tentang tarik tolak identitas yang hampir umum dialami oleh orang dengan latarbelakang keluarga seperti Ratih.

"Menjadi Indonesia", dengan demikian, sebagiannya adalah proses bagaimana seseorang menetapkan pilihan yang paling masuk akal di antara pilihan-pilihan asosiasi berlandaskan puak, etnik, ras. Indonesia bukanlah sebuah identitas yang sudah langsung jadi dan asli. Ke dalamnya ia melibatkan momen-momen pengingkaran masa lalu dan sebuah utopia tentang masa depan. Sukarno dan sederet panjang para pendiri republik ini mungkin melihat Indonesia lebih sebagai sebuah panggilan untuk melawan bukan hanya kuasa kolonialisme dan imperialisme tapi juga selubung mitos yang membuat banyak orang merasa nyaman dengan masa silam, tenteram dalam buaian satuan-satuan komunal. Revolusi Indonesia selalu diibaratkan Sukarno sebagai sebuah gelombang yang menggelora, menabrak banyak hal, bukan lautan teduh yang tenang tapi membosankan.

[Baca selanjutnya...]

Dina Amalia Susamto
Peneliti Interseksi


Keberadaan Habaib telah menarik perhatian banyak pihak dari masa kolonial hingga sekarang. Habaib dipotret sebagai orang Indonesia yang mempunyai otoritas religius tetapi berbeda dengan yang lain, karena hubungan geneologisnya dengan Muhamad SAW. Habaib merupakan panggilan kehormatan pada para sayyid keturunan Balalawi atau Al-alawiyah yang kemudian melahirkan keluarga-keluarga seperti Basyir, Shahab, Alatas dll. Pusat Kajian Agama dan Kebudayaan (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, beberapa waktu lalu mengadakan sebuah diskusi meja-bundar untuk membahas fenomen politik para Haba'ib tersebut dengan mengundang pembicara Ismail F. Alatas, Research Scholar Department of History, National University of Singapore (NUS). Peneliti Interseksi, Dina Amalia Susamto menuliskan laporannya untuk Anda.

Ismail F. Alatas, membuka presentasinya dengan sebuah kutipan dari Gunawan Muhamad yang menulis tentang seorang Jawa yang menggurui dua orang klan dari Arab yaitu Baasyir dan Shihab, bahwa bangsa ini merupakan bangsa yaKeberadaan Habaib telah menarik perhatian banyak pihak dari masa kolonial hingga sekarang. Habaib dipotret sebagai orang Indonesia yang mempunyai otoritas religius tetapi berbeda dengan yang lain, karena hubungan geneologisnya dengan Muhamad SAW. Habaib merupakan panggilan kehormatan pada para sayyid keturunan Balalawi atau Al-alawiyah yang kemudian melahirkan keluarga-keluarga seperti Basyir, Shahab, Alatas dll.

[Baca selanjutnya...]

Oleh : Nia Trisnawati
Staf The Interseksi Foundation.

Di era Orde Baru, bertahan atau berakhirnya kekuasaan (formal) Suharto adalah salah satu indikator terpenting keberhasilan gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, peristiwa pemakzulan Suharto tahun 1998 sering dirujuk sebagai salah satu kulminasi gerakan sosial era Orde Baru. Tapi apakah tatanan sosial yang dihasilkan oleh gerakan sosial tersebut berubah total ke arah yang lebih baik, itu adalah persoalan yang tetap belum bisa dijawab secara memuaskan. Banyak perubahan berlangsung pada beberapa sektor kehidupan masyarakat pasca Suharto, tapi selebihnya adalah pembenaran terhadap konstata lama "plus ça change, plus c'est la même chose", semakin banyak berubah semakin tetap sama saja.

Diskusi Bulanan Interseksi putaran ke 19, tgl. 22 Mei 2008, menghadirkan pembicara Sape’i Rusin, Ketua Badan Pelaksana Perkumpulan Pergerakan, Bandung sekaligus anggota komunitas pendiri Yayasan Interseksi. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi pasca Suharto membawa Sapei pada keinginan untuk melakukan sebuah refleksi kritis atas agenda dan strategi politik gerakan sosial kontemporer di Indonesia. [Baca selanjutnya...]

Print this Page



Perkembangan Ilmu Politik Kontemporer di Indonesia

Oleh: Nia Trisnawati
Staf The Interseksi Foundation


Tanggal 11 Maret 2008 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan “Miriam Budiarjo Lectures: Perkembangan Ilmu Politik Kontemporer di Indonesia”. Seminar setengah hari ini bertujuan mengenang jasa dan sebagai penghormatan kepada Prof. Miriam Budiarjo atas kontribusi dan pengabdiannya dalam mengembangkan ilmu politik di Indonesia.

Seminar ini terselenggara atas kerjasama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan PT. Freeport Indonesia. Adapun rangkaian acaranya dimulai dengan pemutaran film Miriam Budiarjo. Pemutaran film tersebut mengajak para peserta untuk merenungkan kembali tentang sosok, pemikiran, perjalanan hidup, perjuangan, pengabdian, karya serta karir Prof. Miriam Budiarjo dalam mengembangkan ilmu politik di Tanah Air. Kurang lebih 100 orang peserta yang terdiri dari ilmuwan politik, pelaku politik, Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) dan perwakilan keluarga Miriam Budiarjo hadir di acara tersebut. Tampak pula hadir dalam acara tersebut Ryias Rasyid, Imam B. Prasodjo dan Gita Prasodjo.
Mewakili keluarga besar Prof. Miriam Budiarjo, Nugroho Wisnu Murti dalam sambutannya mengatakan bahwa acara Miriam Budiarjo Lectures ini merupakan apresiasi nyata bagi perkembangan ilmu perpolitikan di Indonesia yang dikembangkan atas pengabdian Prof. Miriam Budiarjo dalam mengembangkan ilmu politik tersebut. Empat pembicara yang tampil adalah Dr. Chusnul Mar’yah, Prof. Dr. Anak Agung Banyu Perwita, Dr. Pratikno dan Prof. Dr. Eko Prasojo.

Prof. Agung berbicara tentang perkembangan ilmu hubungan internasional di Indonesia. Menurutnya ilmu hubungan internasional yang merupakan bagian dari lingkungan ilmu politik sekarang ini mengalami kemajuan pesat. Hal ini dapat ditandai dengan banyaknya universitas yang membuka jurusan hubungan internasional, baik universitas negeri maupun swasta. Jurusan hubungan internasional merupakan jurusan yang bergengsi di suatu universitas, banyak peminatnya dan jumlahnya terus meningkat. Sayangnya, fenomena ini tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya dari tenaga pendidiknya, serta kurangnya literatur yang berbahasa Indonesia.

Dalam perkembangannya ilmu hubungan internasional dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sosial, politik, hukum, ekonomi dan sejarah. Selain itu, ada beberapa hal penting di dalam dinamika ilmu hubungan internasional. Pertama, aktor (pelaku yang berperan dalam policy making). Kedua, isu (isu-isu yang mempengaruhi hubungan internasional, contohnya konflik Somalia. Lebih lanjut Agung menyatakan bahwa dalam Hubungan Internasional suatu isu memiliki empat dinamika yaitu: pertama, militer strategis dan diplomasi; Kedua, politik ekonomi dan organisasi internasional; Ketiga, keamanan, keamanan merupakan harga mati bagi sebuah bangsa. Contohnya adalah perbatasan tradisional dari sebuah negara (seperti kasus baru-baru ini yaitu kasus Laskar Wathoniyah). Keempat, yaitu studi konflik dan resolusi yang menjadi bagian dari disiplin ilmu Hubungan Internasional. Dan terakhir adalah proses. Proses dalam ilmu hubungan internasional menitikberatkan pada rumusan 3C + 1I yaitu; cooperation, competition, conflict and integration, dimana empat bagian tersebut melibatkan aktor, isu dan proses.

Prof. Eko Prasojo berbicara tentang perkembangan ilmu Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Menurutnya, ilmu Administrasi Negara sebagai bagian dari ranah ilmu politik memegang peranan penting dalam suatu negara atau suatu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945, dimana baik atau buruknya pemerintahan ditentukan oleh sistem pelayanan administrasi negara/ publik. Seiring dengan perjalanan dari administrasi publik hingga kini administrasi pemerintahan sudah mulai mengalami pergeseran paradigma dimulai dari kurun tahun 1955-hingga akhir 90an yang mencakup proses, prosedur dan sistem.

Pergeseran administrasi publik terbagi kedalam tiga bagian yaitu; pertama, administrasi publik model klasik, dimana model ini dilihat sebagai seperangkat intitusi negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi yang melayani urusan organisasi birokrasi yang bekerja melalui seperangkat aturan yang berdasarkan pegawai negeri yang politis dan terintitusionalisasi, banyaknya peraturan internal, penugasan permanen yang seragam. Sistem administrasi model klasik terfokus pada pemberian pelayanan masyarakat oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggungjawab secara demokratis kepada official elected.

Kedua, kritik terhadap model klasik karena model tersebut dianggap tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat, tidak peka terhadap hubungan masyarakat dan negara, sebuah birokrasi yang tidak peka dan kurang responsif karena penggunaan sumber daya publik hanya terfokus pada proses dan prosedur. Dengan melihat model sistem administrasi publik seperti demikian, perlu adanya gelombang pembaharuan terhadap sistem administrasi negara klasik yaitu dengan Progressive era public administration, yaitu meningkatkan profesionalisme pelayanan publik melalui jaminan seleksi dan promosi dalam birokrasi. Dan New public management yaitu dengan mereformasi paradigma administrasi publik lama yang tradisionalis.

Eko Prasojo juga mengungkapkan bahwa dalam sistem administrasi publik terdapat isu-isu administrasi publik kontemporer yaitu: reformasi administrasi, desentralisasi, kualitas pelayanan publik, good governonce, globalisasi, kebijakan publik dan hukum administrasi negara. Beliau menutup presentasinya dengan kesimpulan bahwa kontribusi ilmu administrasi negara belum optimal dalam menyelesaikan masalah bangsa karena ilmu administasi belum peka terhadap perubahan lingkungan.


Mantan anggota KPU, Dr. Chusnul Mar’yah, berbicara tentang perkembangan ilmu politik di Indonesia. Menurutnya, perkembangan ilmu politik di Indonesia sangat pesat, ditandai dengan banyaknya jurusan ilmu perpolitikan di universitas. Perkembangan politik dan ilmu politik sekarang ini membuat beliau bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang terjadi saat ini merupakan perubahan ataukah hanya perkembangan politik?. Menurut Dr. Chusnul Mar’yah ilmu politik di Indonesia sekarang ini harus mengadakan pembaharuan atau perkembangan pada aspek reconfiguration in political knowledge, scholar, and paradigm.

Menurut Chusnul ada perkembangan tiga paradigma dalam ilmu politik di Indonesia yaitu; Behavioralist, New Institutional/Post Behavioralist dan Rasional Choice . Ia juga mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini dalam segi politik merupakan living labolatory bagi peneliti-peneliti politik dari dunia Barat, ditandai dengan adanya Politik Mojokuto. Contoh lain dari perkembangan ilmu politik di Indonesia adalah dengan adanya studi kritik modernisasi politik, dan wujud nyata dari studi kritik modernisasi adalah jatuhnya Soeharto (Orde Baru). Menurutnya, perkembangan politik tahun 1988 dan Pemilu 2004 adalah bukti nyata dari perkembangan ilmu politik di Indonesia.

Diakhir presentasinya Chusnul mengungkapkan tentang hambatan dan hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan ilmu politik di Indonesia. Hambatan yang ditemui dalam mengembangkan ilmu politik di Indonesia antara lain adalah kebiasaan para dosen yang menggunakan buku lama secara turun-temurun dan paradigma dosen yang tidak terbuka dengan perkembangan ilmu politik terkini. Sedangkan hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan ilmu politik antara lain dengan mengembangkan metode ilmu politik yang ada, dekolonisasi ilmu politik dan dekonstruction ilmu politik.

Dr. Pratikno berbicara tentang perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Beliau memaparkan bahwa ilmu pemerintahan adalah lmu dari ranah politik yang merupakan saudara sekandung dengan ilmu administasi negara. Hal yang membedakan dari dua ilmu ini adalah fokus dari kedua ilmu tersebut. Fokus dari ilmu pemerintahan adalah bentuk relasi organisasi kekuasaan yang berkaitan dengan urusan publik, sedangkan fokus dari administrasi adalah bentuk birokrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ilmu pemerintahan sekarang ini telah mengalami reformasi. Karakter reformasi ilmu pemerintahan itu sendiri lebih inklusif, partisipatif dan demokratis.

Diakhir presentasinya Pratikno mengungkapkan hal yang harus dilakukan dan hambatan dalam mengembangkan ilmu pemerintahan di Indonesia. Hal yang harus dilakukan adalah dengan cara memanage network dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Hal penting lain yang harus dilakukan adalah mengembangkan studi desa. Studi desa merupakan variasi penting yang harus dilakukan dalam mengembangkan ilmu pemerintahan di Indonesia. Sedangkan hambatan yang ditemui dalam mengembangkan ilmu pemerintahan yaitu komunitas ilmu yang sejenis dan tradisi dari ilmu itu sendiri.

Print this Page


Sebagai rangkaian dari program penelitian audio-visual tentang komunitas ToWana, Yayasan Interseksi telah mengadakan workshop pasca produksi yang diselenggarakan selama dua hari, Senin-Selasa, 4-5 Februari 2008 di Wisma Aryanti, Cisarua, Bogor. Dalam workshop ini, Tim Peneliti Interseksi yang terdiri dari Daniel Rudi Haryanto, Erwan Effendi, dan Ari Rusyadi menampilkan hasil penelitian mereka dari lapangan, yaitu footages yang selanjutnya akan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah film tentang ToWana. Sebagaimana telah diberitakan dalam situs Interseksi sebelumnya, Tim Peneliti Interseksi telah mengadakan penelitian audio-visual selama sebulan lamanya dari tanggal 17 Desember 2007 sampai 17 Januari 2008 di sekitar Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah. Di area yang luasnya sekitar 250.00 hektar itulah sebagian suku Tak, yang kemudian lebih dikenal sebagai ToWana, itu tinggal dalam pola-pola kehidupan yang terus berubah. Populasi mereka pada 2001 berjumlah 1.767 jiwa. Pemukiman mereka menyebar dalam beberapa area yang terus mengalami perubahan seiring dinamika kehidupan di tingkat yang lebih luas.

Orang Wana yang tinggal di Marisa tetap memiliki komitmen terhadap nilai-nila tradisi mereka. Beberapa ritual penting tetap dijalankan, seperti ritual Mamago, yaitu ritual untuk penyembuhan dengan menggunakan media supranatural. Dari segi tertentu, ritual Mamago merefleksikan sikap mereka terhadap hal-hal baru yang datang kepada mereka, misalnya agama. Ini berkait dengan fakta bahwa bagi kalangan agamawan, yang dalam hal ini terutama tercermin dari sikap seorang pendeta GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) yang telah memiliki sebuah gereja di Taronggo, ritual Mamago adalah kekafiran yang harus ditinggalkan Orang Wana. Perlu diketahui, sebagian Orang Wana ada yang memeluk Kristen, meskipun pada kenyataannya mereka tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual Orang Wana, seperti keterlibatan dalam ritual Mamago. Selain Kristen, Islam adalah agama lain yang telah dianut oleh Orang Wana......

Workshop yang juga diikuti oleh sejumlah pekerja dan pemerhati film tersebut diawali dengan orientasi acara oleh Amin Mudzakkir sebagai panitia penyelenggara yang kembali mengingatkan secara singkat berbagai gagasan awal penelitian audio-visual tentang komunitas ToWana sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya dalam workshop pra produksi. Gagasan awal penelitian audio-visual tentang komunitas Wana berangkat dari perdebatan teoritis tentang hak minoritas dan multikulturalisme dan fakta-fakta empiris tentang pilihan-pilihan strategi yang ditempuh oleh warga komunitas ToWana. Gagasan tentang hak minoritas, terutama dalam kaitannya dengan problem multikulturalisme, merupakan isu baru dalam wacana kebudayaan di Indonesia. Kemunculan wacana tersebut merupakan respons terhadap dinamika yang terjadi pada tingkat empiris, yaitu ketika problem-problem kebudayaan muncul ke permukaan dalam intensi yang luas terutama sejak jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Problem-problem kebudayaan tersebut sebenarnya merupakan fakta historis yang telah berlangsung lama, tetapi bagaimana memahami problem-problem tersebut dengan pendekatan-pendekatan yang beraneka ragam di luar pendekatan resmi negara dan kelompok-kelompok dominan merupakan hal yang belum lama dimulai.

Daniel Rudi Haryanto menjelaskan bagaimana tantangan yang dihadapi Tim Peneliti di lapangan. Dengan menampilkan jurnal harian, foto-foto, dan beberapa footage selama sebulan di Morowali, Rudi bercerita tentang betapa beratnya medan yang harus ditempuh untuk sampai ke lokasi dimana Orang Wana bermukim. Untuk sampai ke sana, diperlukan energi besar untuk menempuh perjalanan panjang melewati danau, sungai, bukit-bukit terjal, dan bentang-bentang alam yang tidak mudah. Ada tiga lokasi pemukiman Orang Wana yang dijadikan fokus dalam penelitian ini, yaitu Marisa, Kajupoli, dan Taronggo. Menurut Rudi, ketiga lokasi tersebut mewakili beberapa mode perubahan dalam kehidupan Orang Wana.

Marisa merupakan lokasi pemukiman komunitas Wana yang sebenarnya belum lama ditempati. Dalam catatan Tim Peneliti, Marisa merupakan lokasi paling menarik untuk melihat bagaimana Orang Wana mempunyai cara untuk merespons perubahan. Sebagian dari mereka yang tinggal di sini pada awalnya tinggal di Kajupoli, lalu pindah ke Kaekae, dan akhirnya sekarang bermukim di Marisa. Pola permukiman mereka sering berpindah mengikuti persebaran potensi-potensi sumber daya alam yang tersedia di area Cagar Alam Morowali. Selain bercocok tanam dengan menanam sejenis padi huma, Orang Wana menggantungkan sumber penghasilan ekonominya pada damar dan rotan. Dua komoditas itu dicari di hutan sebelum kemudian dijual ke para saudagar pengepul yang ada di Kolonedale. Bagi Orang Wana, Kolonedale adalah kota terdekat yang bisa dijangkau dimana di sana mereka selain menjual damar dan rotan juga membeli barang-barang konsumsi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sebagai konsekuensi dari pola kehidupan ekonomi tersebut, demikian Rudi memaparkan hasil penelitiannya, Orang Wana pada masa sekarang bukanlah orang yang asing dengan barang-barang modern. Alat-alat elektronik seperti tape bisa ditemukan dengan mudah di rumah-rumah Orang Wana, selain benda-benda aksesoris lain seperti jam tangan yang biasa dipakai oleh sebagian besar Orang Wana. Ditambah dengan kehadiran para turis dan orang-orang luar lainnya, termasuk para peneliti, yang sering datang ke lingkungan mereka, Orang Wana menunjukan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap hal-hal baru yang datang dari luar. Terlepas dari soal apakah hal-hal baru itu dimengerti sebagaimana fungsi asalnya, yang jelas Orang Wana merespons hal-hal baru itu tanpa paksaan.

Meskipun demikian, demikian Rudi melanjutkan paparannya, Orang Wana yang tinggal di Marisa tetap memiliki komitmen terhadap nilai-nila tradisi mereka. Beberapa ritual penting tetap dijalankan, seperti ritual Mamago, yaitu ritual untuk penyembuhan dengan menggunakan media supranatural. Dari segi tertentu, ritual Mamago merefleksikan sikap mereka terhadap hal-hal baru yang datang kepada mereka, misalnya agama. Ini berkait dengan fakta bahwa bagi kalangan agamawan, yang dalam hal ini terutama tercermin dari sikap seorang pendeta GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) yang telah memiliki sebuah gereja di Taronggo, ritual Mamago adalah kekafiran yang harus ditinggalkan Orang Wana. Perlu diketahui, sebagian Orang Wana ada yang memeluk Kristen, meskipun pada kenyataannya mereka tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual Orang Wana, seperti keterlibatan dalam ritual Mamago. Selain Kristen, Islam adalah agama lain yang telah dianut oleh Orang Wana. Penyebaran Islam sebenarnya berkait dengan interaksi Orang Wana dengan para pedagang dan para pengepul yang beragama Islam di kota. Belakangan, ada juga kegiatan dari organisasi Islam untuk menyebarkan secara langsung agama Islam di lingkungan Orang Wana. Pada beberapa kasus, penyebaran agama-agama itu, baik Kristen maupun Islam, menimbulkan ketegangan-ketegangan tertentu, meskipun hal itu tidak berlanjut menjadi sebuah konflik yang meluas. Biasanya, peristiwa-peristiwa penting yang bernuansa agama di luar lingkungan Orang Wana, seperti konflik Poso, memberi pengaruh tertentu terhadap wacana tentang bagaimana agama dipahami oleh Orang Wana.

Sementara itu, agak berbeda dengan Orang Wana yang tinggal di Marisa, orang Wana yang tinggal di Kajupoli tampak mempunyai ikatan lebih kuat dengan nilai-nilai tradisinya. Pola kehidupan mereka sebenarnya tidak jauh beda dengan Orang Wana yang tinggal di Marisa, tetapi dalam beberapa aspek tertentu mereka menunjukan sikap yang lebih berhati-hati terhadap hal-hal baru. Dalam temuan Tim Peneliti Interseksi, hubungan kekerabatan antar orang Wana di beberapa lokasi permukiman yang berbeda masih menunjukan fungsinya sebagai instrumen untuk mengikat Orang Wana dalam sebuah intensi emosional tertentu. Meskipun mereka mempunya sikap berbeda-beda dalam hal bagaimana merespons perubahan, ada bagian-bagian tertentu dari nilai tradisi yang terus dipertahankan dan menjadi penyeimbang perubahan bagi Orang Wana. Dalam hal kegiatan ekonomi, Orang Wana yang tinggal di Marisa memang lebih intensif berhubungan dengan dunia luar dibanding dengan Orag Wana yang tinggal di Kajupoli, tetapi secara sosial hubungan di antara mereka tetap terjaga, sehingga mereka saling mengerti dimana batas-batas kultural dunia Wana dengan dunia di luar mereka.

Orang Wana yang tinggal di Taronggo pada awalnya dimukimkan di sana melalui program resettlement. Program ini telah dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Sosial, sejak 1979. Menurut Jabar Lahadji, salah satu peserta workshop yang merupakan pendiri LSM Sahabat Morowali, program resettlement di Wana pada masa sekarang dalam kenyataannya banyak menemui kegagalan. Pendekatan yang digunakan dalam progarm tersebut dipandang Lahadji tidak memperhatikan secara utuh aspek-aspek kehidupan Orang Wana. Bagaimanapun, apa yang disebut permukiman bukan sekedar soal rumah, tetapi juga soal bagiamana orang yang bermukim di sana melangsungkan kehidupan sosial ekonominya. Selain itu, pendekatan resettlement berangkat dari kepentingan ekonomi kaum modal, dalam hal ini pengusaha perkebunan karet, untuk mendukung keberadaan industri perkebunan mereka yang berlokasi di sana. Orang Wana, oleh karena itu, sering hanya menjadi penonton dalam perubahan tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka yang kemudian memutuskan meninggalkan Taronggo untuk kembali ke pola pemukinan tradisi mereka.

Menurut Hikmat Budiman, Direktur Yayasan Interseksi yang juga menjadi peserta workshop, isu mengenai permukiman adalah pintu masuk untuk diskusi teoritis yang lebih luas mengenai ‘kampungisasi’. Lebih dari sekedar penanda geofisik, kampung adalah wacana yang diimposisikan ke dalam kehidupan Orang Wana dengan berbagai konsekuensi tertentu, mulai dari konsekuensi ekonomi, sosial, dan politik. Melalui kampung itulah proses modernisasi bekerja. Bersamaaan dengan itu, intervensi negara dan agama adalah dua hal yang ikut menopang sekaligus kemudian menggunakan kampung sebagai arena untuk merepresentasikan kekuasaan mereka. Bagi negara, kampung adalah instrumen untuk menempatkan Orang Wana dalam wilayah kontrol aparatusnya. Bagi agama, kampung adalah tempat dimana Orang Wana bisa didisiplinkan dengan nilai-nilai tertentu, sesuatu yang sulit diwujudkan kalau Orang Wana masih bertempat tinggal di permukiman tradisonal mereka.

Berbagai perdebatan tentang Orang Wana pada akhirnya harus direpresentasikan ke dalam sebuah—meminjam istilah Hikmat Budiman—film semi-etnografis. Dan di sinilah sebenarnya masalah sesungguhnya, yaitu bagaimana merepresentasikan perdebatan tentang Orang Wana di atas ke dalam scene-scene tertentu yang mampu menarik perhatian penonton. Menurut Hafiz, seorang pekerja film dokumenter dan pegiat Forum Lenteng yang ikut hadir dalam workshop, footage dari lapangan yang begitu melimpah itu harus diseleksi dan diedit sedemikian rupa agar menghasilkan sebuah film yang mampu menyampaikan pesan substantifnya tanpa kehilangan fungsinya sebagai media yang mempunyai nilai-nilai estetika tertentu. Untuk itu, dramaturgi sang sutradara harus berangkat dari konstruksi yang jelas. Menanggapai hal ini, Rudi sebagai sutradara film mengajukan beberapa hal yang akan menjadi konstruksi dalam proses pasca produksi film tentang Orang Wana ini. Berangkat dari diskusi teoritis tentang hak minoritas dan multikulturalisme, Rudi mengajukan sebuah istilah ‘To Maliwu Bure’, istilah yang diambil dari bahasa Wana yang artinya para pencari garam. Istilah ini masih diperdebatkan, karena dalam pandangan Jabbar Lahadji, istilah ‘To Maliwu Bure’ kurang tepat secara semantik sebagai istilah untuk mengacu pada pengertian para pencari garam. Sementara perdebatan tentang istilah terus berlangsung, Rudi kemudian mengeksplorasi bagaimana garam berperan dalam dinamika kehidupan Orang Wana. Lebih dari sekedar komoditas konsumsi sehari-hari, garam adalah simbol untuk menunjukan kemoderenan. Oleh karena itu, konstruksi film yang sekarang akan masuk proses pasca produksi itu adalah bagaimana menampilkan secara audio-visual respons Orang Wana di beberapa lokasi yang telah disebutkan di atas terhadap perubahan. Respons yang diberikan tentu akan berbeda-beda, karena Orang Wana bukanlah sekumpulan orang yang monolitis. Mereka, seperti juga komunitas-komunitas lain di luar Wana, adalah sekumpulan orang yang mempunyai pandangan berbeda dalam banyak hal. Pilihan-pilihan hidup individu-individu Wana amat dipengaruhi oleh keterlibatan masing-masing mereka dari dalam pergaulan yang lebih luas, di samping kepentingan internal masing-masing dari mereka yang terus berubah.

Akhirnya, workshop pasca produksi tersebut berakhir dengan menghasilkan sejumlah tugas lanjutan bagi Tim Peneliti untuk menyelesaikan sebuah film tentang Orang Wana sebagaimana diharapkan dalam perdebatan teoritis dan empiris yang berlangsung selama dua hari itu. Bagaimanapun, gagasan-gagasan besar dan temuan-temuan empiris penting yang dipresentasikan dalam workshop pasca produksi itu harus direpresentasikan ke dalam sebuah film yang secara audio-visual memadai, baik secara substantif maupun secara estetis, sehingga pesan yang hendak disampaikan akan sampai kepada penonton atau siapapun yang berkepentingan dengan kehadiran film tentang komunitas ToWana ini.