Posted by Hikmat Budiman



Mulai bulan April sampai bulan November 2010 nanti, Interseksi akan mengorganisir sebuah program yang relatif baru. Dalam program tersebut, kami berusaha menggabungkan beberapa hal yang pernah kami kerjakan sebelumnya ke dalam format yang lebih aplikatif. Konkretnya, kami mencoba mendekati persoalan relasi antar kelompok sosial dalam masyarakat multikultur melalui jalan penggunaan medium film untuk mempromosikan nilai, ikut membangun dan memelihara perdamaian di negeri ini. Seperti diketahui bersama, sudah sejak tahun 2004 kami berusaha mendalami isu-isu krusial dalam masyarakat Indonesia yang multikultur, dan sejak tahun 2008 kami mulai menggunakan medium film/video untuk menampilkan problematik kelompok-kelompok etnik/agama minoritas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari hasil beberapa kajian yang pernah kami lakukan tadi, yang semuanya sudah pula kami publikasikan dalam bentuk buku serial Hak Minoritas yang terbit dalam tiga volume itu, salah satu hal penting yang kami temukan adalah kenyataan bahwa sebagian dari kita, mungkin termasuk kami sendiri, cenderung hidup dalam kurungan batas-batas yang meskipun mampu memberi rasa aman dalam hidup tapi seringkali tidak sehat dalam konteks relasi antar kelompok. Kita seperti hidup di dalam sebuah kepompong, yang melindungi kita dari gangguan pihak lain tapi sekaligus menanamkan purbasangka yang sering membuat kita cenderung kurang hormat terhadap orang atau kelompok orang di luar kepompong kita itu. Batas atau kepompong itu bisa berupa etnik, budaya, agama atau bahkan klaim teritorial.

Tapi jangan lupa, ada pula tafsir yang barangkali lebih cerdas tentang kepompong, seperti tampak pada penggalan bait-bait lagu yang cukup populer di kalangan remaja sekarang, berjudul "Kepompong": "....persahabatan bagai kepompong. Mengubah ulat menjadi kupu-kupu". Metafora ini sangat kuat menggambarkan bagaimana sebuah persahabatan yang baik seharusnya bisa mengubah seseorang menjadi jauh lebih bebas dan dewasa. Menjadi kupu-kupu yang bisa terbang meninggalkan kepompong, menyambut dunia yang kaya ragam dan perbedaan. Kita bisa menukar-tangkap kata "persahabatan" dalam bait lagu tadi dengan ikatan-ikatan atau batas-batas atau, sebut saja, kepompong kultural, sehingga kita bisa memaknai batas-batas tadi tidak hanya dengan ungkapan-ungkapan yang cenderung derogatif maknanya seperti "kuno", "ketinggalan zaman" atau ungkapan-ungkapan lain. Artinya, batas-batas seperti etnis, agama, budaya, dan teritori itu pertama-tama harus diperlakukan sebagai kepompong: tempat kita mengasuh hidup agar bisa menjadi manusia yang lebih dewasa. Dalam lingkungan ilmu-ilmu sosial tertentu, budaya dipercaya melekat pada individu sejak ia dilahirkan. Tapi bukan berarti bahwa seorang individu tidak akan pernah sanggup melampaui dan bersikap kritis terhadap budaya yang membesarkannya itu.

Semangat program ini adalah mendorong generasi muda Indonesia untuk saling mengenal lingkungan sosial dan kebudayaan yang berbeda dari tempat hidupnya, menjadi kupu-kupu yang bisa terbang meninggalkan batas-batas kultural dan geografisnya untuk saling belajar dengan sesamanya dari kelompok yang berbeda. Seperti bunyi pepatah lama “tak kenal maka tak sayang”, tujuan program ini adalah agar tercipta saling pengertian dan penghormatan yang mendalam antar warga masyarakat yang hidup dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Tentu saja terdapat banyak jenis pengelompokan sosial, tapi program ini hanya akan difokuskan pada dua jenis pengelompokan sosial yang hampir pasti bisa ditemukan dalam setiap lingkungan sosial: pengelompokan berdasarkan etnis, dan pengelompokan berdasarkan agama. Di luar pengelompokan sosial, program ini juga dirancang untuk mendorong pesertanya memiliki pemahaman tentang wilayah lain di luar tempat domisilinya sehari-hari.

Melalui program ini kami ingin mengajak peserta program untuk mulai meretas batas-batas yang sering mengungkung kita dalam cara pandang yang sempit tentang kelompok di luar kelompok kita sendiri. Apa yang sering disebut stereotipe (purbasangka) tentang sebuah kelompok, pada dasarnya adalah cara kita menempatkan kelompok di luar kelompok kita pada tempat yang tidak seharusnya di dalam wilayah kesadaran hidup sehari-hari, sehingga gambaran tentang kelompok tersebut niscaya dicirikan oleh hal-hal yang inferior dibandingkan dengan apa yang diyakini sebagai ciri kelompok kita sendiri. Tentu saja tidak ada larangan hukum bagi individu atau kelompok individu untuk memiliki gambaran stereotip tentang kelompok sosial yang lain. Streotipe mungkin bisa dianggap sebagai bukti ketidaklengkapan pengetahuan kita tentang kelompok sosial tertentu. Yang menjadi persoalan adalah ketika stereotipe itu kemudian menjadi satu-satunya acuan dalam menetapkan hubungan-hubungan sosial antar kelompok.

Kalau stereotipe adalah cermin dari ketidaklengkapan informasi dan pengetahuan kita tentang kelompok di luar kelompok sendiri, maka salah satu cara terbaik untuk mengurangi akibat buruknya dalam hubungan antar kelompok adalah dengan melengkapi pengetahuan/informasi tentang masing-masing kelompok. Program Crossing Boundaries: Cross-Culture Video Making for Peace dimaksudkan agar warga-warga masyarakat yang hidup dalam lingkungan kelompok sosial yang berbeda itu bisa saling berbagi satu sama lain, sehingga kehidupan sehari-hari kita tidak lagi hanya didasarkan pada purbasangka melainkan lebih pada pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sesamanya.

Dekolonisasi Rezim Adiministrasi Pemerintahan Indonesia Tahun 1950-an

Berakhirnya kekuasaan negara kolonial tidak serta merta menghilangkan pengaruh mereka dalam wacana dan praktik negara baru yang dibentuk oleh pemerintahan pasca-kolonial. Setelah itu, sebuah periode yang dalam historiografi sering disebut sebagai dekolonisasi dimulai. Di Indonesia, periode itu sampai sekarang masih diselimuti kabut ideologis yang pekat, sehingga banyak sarjana paling berbakat sekalipun sering terjatuh pada pandangan teleologis yang tidak selalu tepat. Berbagai aspek dalam periode yang secara temporal mengacu pada rentang waktu tahun 1950-an tersebut terus menerus menjadi bahan perdebatan, seperti disampaikan oleh Farabi Fakih dalam diskusi dwi-bulanan Yayasan Interseksi pada hari Kamis, 11 Februari 2010. Mempresentasikan isu mengenai dekolonisasi rezim administrasi pada tahun 1950-an, mahasiswa S-3 di Departemen Sejarah, Universitas Leiden, Belanda, tersebut memaparkan perdebatan di kalangan sarjana terkemuka, seperti Herbert Feith, Harry J. Benda, Ben Anderson, dan yang lainnya, tentang bagaimana memahami dan menempatkan periode 1950-an dalam wacana historiografi Indonesia. Bagi Feith, misalnya, periode 1950-an adalah sebuah periode yang krusial dalam sejarah Indonesia; sementara pada satu sisi periode ini ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga politik modern seperti partai-partai politik dan terselenggaranya Pemilu 1955 yang demokratis, pada sisi lain periode ini menyaksikan berbagai pertarungan politik yang melemahkan proses institusionalisasi negara yang baru dibentuk.

Kegagalan membangun sebuah institusi negara yang kuat itulah yang menjadi concern studi Farabi Fakih. Khususnya dalam ranah administrasi, kegagalan itu tercermin dalam ketidakmampuan rezim pemerintahan baru untuk melanjutkan tradisi pemerintahan negara kolonial yang efisien. Dalam hal ini, Farabi menunjukkan beberapa perbandingan antara praktik negara kolonial tahun akhir dan negara Indonesia awal, sebuah usaha yang kemudian mengundang kritik dari peserta diskusi yang hadir sore itu sebagai perbandingan yang tidak seimbang. Menurut Farabi, aspek administrasi dari pemerintah Indonesia pada tahun 1950-an mengalami kemerosotan kualitas dibanding dengan pemerintahan Hindia Belanda, sehingga mengakibatkan beberapa problem, seperti pembayaran gaji pegawai negeri yang tidak teratur dan sering telat. Karena adanya problem tersebut, program pemerintah banyak yang tidak jalan sehingga tugas pemerintah sebagai penyedia layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, tidak berfungsi dengan maksimal.

Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan pembangunan institusi pemerintahan yang kuat pada tahun 1950-an adalah nasionalisme. Farabi berargumen bahwa nasionalisme Indonesia yang sangat anti-kolonial lebih banyak menghasilkan kerugian daripada keuntungan. Banyak tenaga ahli Belanda yang masih tersisa di institusi-institusi pemerintahan pada masa itu terabaikan, padahal sejatinya mereka dapat dimanfaatkan untuk membantu para pegawai Indonesia yang belum terampil mengelola sebuah pemerintahan baru. Tenaga ahli Belanda itu akhirnya pulang kampung pada tahun 1958 seiring dengan kampanye nasionalisasi yang semakin menguat. Oleh banyak kalangan, peristiwa itu cukup disesali karena menghilangkan kesempatan bagi transfer pengetahuan dan pengalaman dari para pegawai rezim lama yang dianggap lebih berhasil.

Mengatakan bahwa negara Hindia Belanda lebih berhasil daripada negara Indonesia tentu menyimpan resiko anakronistik yang berbahaya. Selain bahwa kedua periode tersebut berlokasi pada kondisi zaman yang berbeda, pandangan tersebut secara moral akan menimbulkan banyak pertanyaan di seputar wacana kolonialisme dan nasionalisme itu sendiri. Bagi banyak orang Indonesia, kolonialisme adalah buruk dan nasionalisme adalah baik. Oleh karena itu, pendapat Farabi Fakih yang mengatakan bahwa negara Hindia Belanda lebih berwatak multikultural—sebuah konsepsi kontemporer yang juga sering dianggap bermoral “baik”—daripada negara Indonesia menyulut perdebatan di kalangan peserta diskusi Yayasan Interseksi pada sore itu. Seorang peserta mengatakan bahwa negera Hindia Belanda memang berhasil membangun institusi pemerintahan yang efisien, tetapi jelas tidak demokratis. Pada ranah masyarakat, ketidakdemokratisan itu terlihat dari ketiadaan partisipasi publik dalam politik. Relasi antar kelompok etnis hanya berlangsung dalam ranah ekonomi, sementara secara sosial dan politik tersegregasi sedemikian rupa dalam kluster-kluster identitas yang ketat. J.S. Furnivall menyebut Hindia Belanda sebagai “masyarakat plural”.

Sampai tingkat tertentu, periode tahun 1950-an sering diperbandingkan juga dengan periode Indonesia pasca-Soeharto, khususnya dalam hal keriuhan partai politik dan jatuh bangunnya pemerintahan. Sayang sekali, Farabi kurang mengekspolasi tema penting ini dalam diskusi itu. Menurut Farabi, tema tersebut memang sangat krusial, dan akan menjadi salah satu agenda penelitiannya lebih lanjut. Dari dua periode tersebut kita bisa melihat ada sebuah pola yang berulang: ketika rezim lama runtuh, rezim pelanjutnya tampak kesulitan merumuskan apa yang hendak dilakukan; sementara warisan lama dianggap buruk, yaitu negera Hindia Belanda dan negera Orde Baru Suharto, rezim baru gagal membangun institusi negara yang lebih baik sebagimana dijanjikan oleh mitos-mitos nasionalisme pada tahun 1950-an dan reformasi pada akhir tahun 1990-an. Seolah gusar dengan kenyataan ini, Farabi mengeluarkan sebuah tesis yang pasti akan kontroversial; barangkali, yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah pemerintahan yang kuat, bukan pemerintahan yang demokratis.[]

Jakarta 18 Februari 2010




Sidang pembaca yang kami hormati,

Untuk menghemat waktu, silakan langsung download halaman revisi Bibliografi buku Hak Minoritas. Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme di halaman Download atau langsung di sini. Untuk revisi halaman spesifikasi, silakan download di sini.

Buku Hak Minoritas. Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme baru saja kami terbitkan pada bulan Desember 2009 yang lalu. Saat ini, buku tersebut mungkin sudah berada di tangan sebagian pembacanya, baik yang menerimanya sebagai compliment dari Yayasan Interseksi maupun yang membelinya di toko buku. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan Anda semua selama ini.

Kami telah mendapat banyak masukan tentang buku tersebut, mulai dari pujian sampai kritik yang sangat tajam terhadap substansi. Kami bisa bersikap mudah menghadapi pujian, tapi kami harus lebih serius menghadapi kritik karena pasti sangat berguna untuk perbaikan kerja kami di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak.

Di luar itu, kami juga menerima beberapa masukan tentang beberapa kekurangan buku tersebut, mulai dari kesalahan-kesalahan kecil seperti kesalahan penulisan judul pada halaman spesifikasi buku, inkonsistensi penulisan sebuah kata atau istilah, kesalahan ketik, pengulangan kalimat, kesalahan menuliskan nama seseorang yang karyanya dirujuk, sampai catatan kaki yang terhapus atau bahkan ada daftar rujukan pustaka yang selama proses editing dan tata letak halaman terhapus dari daftar Bibliografi. Nama Erni Budiwanti, misalnya, ditulis secara konsisten sebagai Eni Budiwanti. Untuk itu semua, kami benar-benar mohon maaf. Tidak pernah ada niat sedikit pun dari kami untuk sengaja melakukan semua itu. Penyebabnya semata-mata faktor teknis selama dalam proses penulisan, penyuntingan, dan proses pra-cetak yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau kami bekerja lebih teliti dan disiplin. Tapi sebagai editor buku tersebut, saya secara personal tentu saja bertanggungjawab sepenuhnya atas semua kesalahan tersebut. Baca selanjutnya↳

Gus Dur telah meninggalkan kita selamanya, rabu 30 desember 2009. Bumi berduka, langit kelam dan udara basah oleh hujan. Konon, detik ketika Bhisma menghembuskan nafasnya yang penghabisan, dewa-dewa mematung khidmat, dan para bidadari serempak turun dari swarga loka menaburkan kesturi. Gus Dur bukan Bhisma yang memilih menampik tahta dan kesenangan, dan bisa memilih sendiri waktu kematiannya. Gus Dur adalah hidup yang gembira untuk melawan duka yang ditimpakan oleh hidup yang bengis. Ia telah menghabiskan seluruh umurnya untuk mengajari kita menyongsong hidup selalu dengan harapan dan keriangan. Bahkan ketika pintu demokrasi dikunci, dan politik dikonversi menjadi ketaklidan. Ia memberi contoh tentang keberanian menggusur yang jumud, membongkar yang mapan. Meskipun periang dan mampu membuat banyak orang meledak dalam kegembiraan, ia tidak ngotot minta disukai semua orang. Ia bisa menerima dicintai tapi juga bisa ikhlas dibenci. Karena itu kematiannya membekaskan nganga besar di hati jutaan manusia.

Gus Dur memang pantas dikenang. Kami berduka sepenuh-penuhnya tentu saja, tapi kami akan terus menghadapi hidup dengan gembira, dan berani seperti yang telah kau ajarkan.

Selamat jalan sahabat!

Karena interval waktu untuk praktek penelitian kemungkinan besar akan bertepatan dengan pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2009, maka kami memutuskan untuk mengundurkan jadwal seluruh tahapan kegiatan Program Pelatihan Penelitian Aktivis Muda HAM Angkatan II/2009. Akibat positifnya, tentu saja, tengat waktu untuk penerimaan calon peserta menjadi jauh lebih panjang, dari semula tgl. 30 Juli 2009 menjadi tgl. 30 Agustus 2009. Informasi lengkap tentang perubahan jadwal kegiatan ini bisa dilihat pada halaman Time Frame Program.

Advokasi HAM atau isu yang lain tidak hanya bisa dilakukan melalui aksi demonstrasi di jalan-jalan. Setiap advokasi membutuhkan dukungan argumentasi yang dapat dipercaya. Argumentasi Anda dapat dipercaya hanya apabila ia didukung oleh sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Yayasan Interseksi berusaha mendukung para pelaku advokasi HAM melalui pemberian pelatihan penelitian sosial yang lengkap: mulai dari pembekalan metodologi, praktik penelitian lapangan, sampai penulisan laporan yang bisa meyakinkan pembacanya.

Setelah berhasil menyelenggarakan program Pelatihan Penelitian Angkatan Pertama tahun 2008 yang lalu, Yayasan Interseksi, bekerjasama dengan Hivos, kembali akan menyelenggarakan program Pelatihan Penelitian Aktivis HAM tahun 2009. Program ini ditujukan bagi para peneliti/aktivis muda yang menekuni isu-isu hak asasi manusia dan persoalan-persoalan diversitas kultural dalam relasinya dengan bangunan sosial tentang kebangsaan Indonesia. Kami mengundang para aktivis/peneliti muda HAM yang berdomisili di wilayah Jabodetabek untuk mengikut program pelatihan ini. Peserta yang lolos seleksi penerimaan akan mendapatkan seluruh paket pelatihan secara cuma-cuma, dan subsidi sebagian dana praktek penelitian lapangan.

Berikut adalah testimoni beberapa peserta pelatihan Angkatan Pertama:

Dulu penelitian adalah suatu hal yang tampak sulit bagi saya. Penelitian juga terkesan rumit dan hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang memang mampu. Suatu hari, tiba-tiba ada sebuah undangan dari Interseksi untuk mengikuti pelatihan penelitian bagi pemula. Singkat cerita akhirnya saya menjadi salah satu peserta yang lolos untuk ikut pelatihan ini. Betapa senangnya hatiku saat itu..hehehehe

Pelatihan ini berbeda sekali dengan pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga lainnya: tidak terlalu serius, kalau pegal-pegal kelamaan duduk silahkan angkat kaki di atas kursi, merokok berbatang-batang, boleh pake celana pendek, boleh pake sandal biasa, fun dan para tutornya sangat membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta selama proses penelitian. Dan yang paling penting sang peneliti dipersilahkan menulis sesuai dengan karakternya masing-masing.

So, buat teman-teman yang lain ayo ikut ramai-ramai daftar di pelatihan ini. Dijamin BEDA

Membuat penelitian kukira sama dengan membuat skripsi. Dimana harus ada banyak teori yang disertakan. Maka tak heran kalau proposal penelitian pertamaku menghabiskan hampir seratus halaman. Setidaknya begitu yang kualami sebelum aku mengikuti workshop penulisan penelitian yang diadakan Interseksi setahun lalu. Menjadi sangat surprise, ketika di workshop itu semua teori-teori yang sudah kutulis dipangkas habis (aku masih suka malu kalau mengingat kejadian itu), tetapi bukannya menghilangkan makna malah kemudian semakin memperjelas arah yang ingin kusampaikan. Aku belajar banyak di dalamnya terutama belajar menulis sambil mengendalikan emosi karena kami juga selalu diingatkan untuk menulis tidak dengan cara “marah-marah”.

Berbekal pengetahuan yang diperoleh dari workshop itu, aku mulai terjun kelapangan untuk mengumpulkan sejumlah data dan membuat laporannya. Setelah kutulis kasus itu menjadi jelas. Selama ini pengalaman advokasi yang kulakukan memang belum pernah didokumentasikan secara apik. Biasanya aku hanya menuliskan point-pointnya saja yang menurutku penting. Aku lupa bahwa setiap kata dan setiap peristiwa dalam sebuah kasus jika ditulis dan dianalisa bisa menjadi alat bantu dalam melakukan advokasi karena dari hasil analisa itu memudahkan kita menentukan strategi berikutnya.

Pengalaman melakukan penelitian bersama Interseksi, tidak saja membuat aku secara pribadi menjadi mengerti bagaimana cara membuat penelitian tetapi juga memberi semangat baru bagi kawan-kawanku untuk melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang kami tangani untuk kemudian didokumentasikan. Meski masih dalam proses belajar tetapi langkah ini memperkaya referensi kami sehingga tidak terjebak hanya dalam aktivisme belaka tanpa alat bukti.

Akhirnya, kepada kawan-kawan ayo ikuti penelitian ini, akan ada banyak pengetahuan dan pengalaman baru didalamnya, terutama buat kawan-kawan dari Sumatera.

Saya merasakan peningkatan kemampuan dalam penentuan fokus riset. Selama ini saya selalu kesulitan dalam menentukan fokus karena saya menganggap semua hal penting dan semua hal harus dijawab. Yang saya tahu, hal itu memang benar, namun ketika saya mengikuti pelatihan penelitian Interseksi, saya mendapat satu hal penting bahwa untuk menjawab semua hal, kita harus belajar satu hal secara maksimal dan tuntas. Awalnya memang sulit karena kebiasaan saya sebelumnya masih belum hilang benar. Namun saya memperoleh pengetahuan juga dari pengalaman temen-temen peserta yang lain, sehingga ada share pengalaman dan dari sana bisa belajar satu sama lain.

Bagi saya, penelitian dan mengkaji tidak hanya melakukan konfirmasi seluruh informasi yang kita miliki di lapangan, melainkan juga adalah menunjukkan analisis baru yang bisa memperkaya wacana ilmu pengetahuan. Dengan diselenggarakannya Pelatihan Penelitian HAM, dan kebetulan saya termasuk yang lolos seleksi panitia, saya mendapatkan kesempatan untuk terus mengasah dan menguji kemampuan saya khususnya yang terkait dengan isu HAM. Pada saat itulah saya memiliki kesempatan yang cukup memadai untuk mempelajari tentang HAM lebih dalam, bagaimana konsep HAM mulai muncul dan bagaimana kaitannya dengan isu gerakan petani yang saya minati.

Pelatihan ini sangat efektif bagi saya, karena kemudian saya juga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang persoalan-persoalan HAM, hal ini dikarenakan peserta yang memiliki interest yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut kemudian membuat isu HAM yang menjadi fokus pelatihan ini menjadi sangat luas dipaparkan, sehingga setidaknya bagi saya, pelatihan ini telah memberikan gambaran menyeluruh tentang HAM itu sendiri.

Selebihnya, program ini cukup 'menyenangkan' sebagai sebuah program akademik, yang diselenggarakan dengan cara yang relax dan prosesnya secara tidak disadari telah mendorong seluruh pesertanya untuk selalu peka dan tangkas mencari bahan-bahan maupun wacana-wacana baru khususnya tentang HAM dan isu yang diminatinya. Dengan proses seperti ini, setidaknya akan memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin menjadi peserta, baik mereka yang sangat minim pengetahuannya tentang HAM maupun yang sudah 'tumpah isi kepalanya' dengan isu HAM.... Sukses buat Yayasan Interseksi.

Bagi para pelaku advokasi/peneliti muda yang bekerja pada isu-isu HAM, pelatihan ini akan banyak membantu Anda mempertajam pemahaman konseptual dan kemampuan analisa sosial yang didasarkan pada teknik pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan disajikan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Tahun 2009 ini Yayasan Interseksi kembali membuka program pelatihan untuk Angkatan Kedua. Jumlah peserta dibatasi hanya untuk 5 (lima) orang peserta. Pendaftaran peserta akan ditutup tgl. 30 Juli 2009. Silakan dibaca informasinya↳

Posted by Dina Amalia Susamto
Program Officer the Interseksi Foundation

Kita pernah bersama melahirkan 'ambang subuh jaman baru.' Di tengah kepedihan para ibu yang buah rahimnya dipenjarakan, hilang tak tentu rimbanya, atau diterjang peluru tajam karena berpikir merdeka, kita saling genggam tangan, coba satukan suara dan pikiran, lalu melangkah maju. Ketika Jakarta, Solo, dan Palembang disambar api kiriman tangan-tangan yang tampak tak bertuan, ribuan kaum miskin hangus dalam perangkap, dan ratusan perempuan Tionghoa diperkosa, sejenak kita terpana. Toh kita berhasil halau ketakutan dan duka mendalam. Kita perererat genggaman jemari kita dan mengeja dengan keyakinan bahwa 'dimana pun tirani harus tumbang!

Sepuluh tahun berlalu sejak 'reformasi total' terpekik, sejak ribuan ibu relakan uang pembeli susu anak-anaknya untuk nasi bungkus, sejak derap kaum muda menggetarkan jalan-jalan utama kota dengan 'bergerak dan bersatu, membangun Indonesia baru.' Kita pernah buka paksa gembok jeruji penjara kecil dan besar. Kita kuasai ruang-ruang terbuka dan penuhi mereka dengan impian dan harapan kita tentang Indonesia baru. Kita berkejaran dengan serdadu-serdadu bayaran dan jengkal demi jengkal mereka terdesak ke pinggir. Kita bergeming walau yang dipertuan para serdadu kirimkan gerombolan berjubah putih, dan sambil kebaskan kelewang, mereka teriakkan kebesaran Tuhan. Di lubuk hati terdalam kita percaya bahwa Tuhan berpihak pada kemanusiaan dan demokrasi.

Saya tidak sedang mengajak Anda sekadar bernostalgia. Sketsa yang baru saya sampaikan mengandung pertanyaan tak terhingga. Kita sedang ditelikung oleh kekuatan-kekuatan yang memanfaatkan sepenuhnya ruang-ruang yang sudah kita buka dengan susah payah, kekuatan-kekuatan yang selalu berniat memenjarakan pikiran dan tubuh kita. Apakah kita sudah terlalu bermurah hati? Apakah terang tanah itu sudah demikian menyilaukan sehingga tak segera kita tetakkan patok-patok acuan kebersamaan kita? Ataukah kita terlanjur bayangkan acuan-acuan itu punya kehidupan dan kekuatannya sendiri? Bahwa sebagai gugus-gugus gagasan – apakah itu demokrasi, kemanusiaan, keadilan, atau kesetaraan -- mereka mampu secara alamiah memikat dan mengikat kesetiaan orang per orang, kelompok, pun golongan yang berbeda-beda dalam mewujudkan Indonesia baru yang kita cita-citakan.

[Baca Selanjutnya.....]

Dari Redaksi:

Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra bukan orang asing bagi keluarga dan warga komunitas Interseksi. Beberapa peneliti kami ada yang sempat menjadi muridnya baik semasa kuliah atau kerja di UGM maupun yang kuliah di S2 Antropologi UI. Mas Heddy, begitu kami akrab memanggilnya, bahkan juga pernah memberi pembekalan metodologi bagi para peneliti Interseksi sebelum mereka berangkat ke lapangan untuk penelitian tentang Hak Minoritas tahun 2006 yang lalu. Pengukuhan beliau menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM, dengan demikian, adalah juga sebuah kabar gembira bagi kami. Selamat untuk sang Profesor. Semoga makin produktif berkarya dan mendidik anak bangsa.

Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh Humas UGM tentang pengukuhan tersebut:

Revolusi Paradigma Ilmu Antropologi Budaya Memperluas Cakrawala Pengetahuan


Revolusi yang terjadi dalam sebuah paradigma antropologi budaya atau ilmu sosial-budaya tidak hanya menghasilkan sebuah paradigma baru yang melengkapi paradigma lama, tetapi juga melahirkan satu atau beberapa sub paradigma baru dalam paradigma lama. Dalam perkembangan pemikiran antropologi budaya, revolusi paradigma dianggap mencerminkan perkembangan pemikiran dalam ilmu sosial budaya pada umumnya. Padahal, revolusi keilmuan dalam ilmu sosial-budaya bukanlah pergantian paradigma karena paradigma yang lama tidak ditinggalkan setelah paradigma baru lahir yang mengungkap aspek-aspek tertentu dari kenyataan yang sebelumnya terabaikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof Dr Heddy Shri Ahimsa Putra MA, Mphil, dalam pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM, Senin (10/11) di ruang balai senat UGM.



Dalam pidatonya yang berjudul "Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya", Heddy Ahimsa menegaskan, munculnya paradigma baru sebenarnya tidak mematikan paradigma lama, bahkan memungkinkan para ilmuwan sosial budaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai gejala yang mereka pelajari.

"Revolusi dalam ilmu sosial budaya bersifat memperluas cakrawala pengetahuan, sehingga memungkinkan ilmuwan memunculkan paradigma baru," katanya.

Dalam ilmu sosial budaya, menurut pria kelahiran Yogyakarta, 28 Mei 1954 ini, garis perbedaan paradigma satu dengan yang lain tidak tegas karena selalu ada kesamaan-kesamaan pada satu atau beberapa unsurnya. Kesamaan ini bisa terletak pada asumsi dasar, pada model, atau pada metode-metodenya.

Sementara dalam antropologi budaya telah terjadi beberapa revolusi keilmuan, sehingga dalam disiplin ini terdapat banyak paradigma. Antropologi budaya kini secara paradigmatis bersifat majemuk karena antropologi budaya adalah a paradigmatically plural discipline.

Implikasi dari beberapa pandangan yang bersifat majemuk ini menurut suami Nany Phir Yani, menjadikan perspektif paradigma yang diikuti para ilmuwan tidak akan lagi berpikir terkotak-kotak berdasarkan disiplin atau obyek studi.

"Ini memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih efektif dan efisien, dan dialog keilmuan di kalangan ilmuwan sosial-budaya akan lebih mudah terjalin," tambah bapak tiga anak ini.

Dengan demikian, para ilmuwan dari disiplin yang berbeda dapat melakukan penelitian bersama lewat paradigma tertentu sehingga akan terjadi proses pengembangan dan pembangunan paradigma baru yang lebih cepat. Dengan kesadaran yang kokoh tentang paradigma, kata Ahimsa, revolusi ilmu pengetahuan akan dapat dilakukan dengan lebih terencana, lebih mudah dan lebih cepat. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

RESOLUSI KONPERENSI WARISAN OTORITARIANISME II : DEMOKRASI DAN TIRANI MODAL
Kampus Universitas Indonesia, Depok, 5-7 Agustus 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selama tiga hari ini 500 akademisi, intelektual, tokoh dan penggerak masyarakat, pemimpin dan aktivis organisasi sosial dan politik dari kampung dan kampus berkumpul di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Diskusi yang meluas dan mendalam dilakukan secara serempak dalam sebelas panel dan dua seminar, pemutaran film dan pertunjukan. Dalam tiga hari ini para peserta membicarakan betapa Indonesia kini berada di ambang kebangkrutan dan bencana ekologis yang mengancam keberadaan negeri ini. Dibicarakan pula betapa strategi ekonomi yang terus mengeruk kekayaan alam di negeri kepulauan terbesar di dunia ini sudah jauh melampaui batas. Di hulu negeri, hutan yang menjadi pemasok air terus digunduli dengan kecepatan empat kali lapangan bola setiap menit, sementara di hilir ekosistem mangrove hanya menutup kurang dari sepersepuluh garis pantai negeri ini. Lebih dari sepertiga daratan negeri ini dikuasai sekitar seribu pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Sembilan dari sepuluh ladang minyak dan gas bumi dikuasai perusahaan lintas negara sehingga hasilnya tidak pernah bisa dinikmati secara maksimal oleh rakyat Indonesia sendiri. Daya dukung lingkungan terus merosot dan dalam beberapa dekade mendatang jika tidak ada langkah drastis yang diambil kita harus menghadapi kenyataan bahwa yang tersisa di negeri ini hanyalah ampas.

[Baca selanjutnya...]

Hari Minggu, tanggal 1 Juni 2008 mungkin akan lewat sebagai hari minggu biasa saja bagi sebagian orang. Tidak banyak yang masih ingat bahwa pada tanggal yang sama lebih dari setengah abad yang lalu, beberapa pendiri negeri ini telah menetapkan sebuah landasan penting bagi pengelolaan diversitas bangsa-bangsa yang membentuk satuan yang sampai hari ini disebut Indonesia. Sukarno menyebut landasan tersebut Pancasila. Tapi 1 Juni 2008 akan menjadi hari yang tidak mudah hilang dari ingatan bagi mereka yang masih peduli pada apa yang hari-hari belakangan ini tampak lengas: prinsip bahwa Indonesia diperuntukkan bagi semua warganya, bukan satu kelompok tertentu. Peristiwa Monas 1 Juni 2008 memberi kita satu lagi bukti bahwa sebagian kelompok kecil orang Indonesia tidak pernah benar-benar serius menghargai cita-cita luhur para pendiri negeri ini. Berikut adalah kronologi peristiwanya yang kami kutip langsung dari situs the Wahid Institute.

Ratusan orang berseragam Front Pembela Islam (FPI) menyerang puluhan massa dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang tengah mempersiapkan aksi damai di pelataran Monumen Nasional (Monas), Minggu (01/06/2008). Puluhan orang dari AKKBB yang terdiri termasuk ibu-ibu dan anak-anak mengalami luka-luka dan trauma.

Penyerangan yang berlangsung tiba-tiba tersebut terjadi pada pukul 13.00 WIB ketika massa AKKBB yang bermaksud memperingati 63 tahun Pancasila itu belum sepenuhnya berkumpul. Akibat penyerangan tersebut, 12 orang luka parah dan puluhan orang luka ringan termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Sebagian korban kemudian dilarikan ke rumah sakit dan sebagian lagi dievakuasi ke halaman Gedung Galeri Nasional.

Beberapa orang yang mengalami luka serius antara lain Imdadun Rahmat memar di sekujur badan dan kepala bocor, M. Guntur Romli luka di sekujur badan dan hidung patah, KH Maman Imanulhaq luka di sekujur badan dan sobek di bagian dagu, Ahmad Suaedy, luka di punggung dan sobek di dagu, Dr. Syafii Anwar, kepala berdarah, Hamid Taher gegar otak ringan dan tangan kiri patah, Joanes sobek di kepala dengan tujuh jahitan, Bernard sobek di kepala dengan delapan jahitan, Omink gegar otak, Sunandar memar di badan dan mata kemasukan pasir.

Korban lain Doni, Sopir soundsystem, Yogi, Heru, Siti Maryam, Ela, Ataurrahman, Sarip, Yaya, Dani H, Nurbarjah, Yanto, Jaka, Lukman, Suleman, Said, Kusworo dan Sair.

Selain korban luka, satu Mobil dirusak, beberapa soundsystem rusak dan dibakar, backdrop terbakar dan satu gitar dirusak.

Berikut kronologi peristiwa Aksi 63 tahun Pancasila dengan tema “Satu Indonesia untuk Semua” Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) Pelataran Monas, 1 Juni 2008.

12.45
Massa AKKBB mulai berdatangan ke belakang Stasiun Gambir, bercampur dengan massa gerak jalan sehat PDIP. Ada 3-4 polisi yang mengatur lalu lintas dan mengatur massa PDIP yang menuju pulang.

12.55
Massa AKKBB yang lain berdatangan ke dalam Pelataran Monas, berkumpul di satu titik untuk konsolidasi.

13.10
Massa AKKBB yang berada di belakang Stasiun Gambir berjalan menuju ke dalam Monas untuk merapatkan barisan dengan massa yang lain, untuk memberi kesempatan kepada massa PDIP membubarkan diri dari tempat parkir di belakang Stasiun. Ada seorang polisi berpakaian preman yang berkumpul di lokasi ini, dan 2 polisi berseragam agak jauh dari lokasi.

13.20
500-an massa FPI berjalan dari arah utara selayaknya orang baris berbaris.

13.25
Massa FPI sampai di depan massa AKKBB yang sedang mengatur barisan, dan tanpa basa basi langsung memukuli massa AKKBB yang sebagian duduk-duduk di aspal, tanpa perlawanan. Mereka memukuli membabi buta sambil berteriak: “Kamu Ahmadiyah ya”. “Allahu Akbar”. Tidak ada seorang aparat pun yang menolong. FPI sudah menyiapkan laskarnya dalam 4 lapis dan lapis terakhir laskar memakai baju hitam hitam, tutup muka dan senjata tajam seperti pedang, sejenis samurai, kayu seperti tombak. Juga pasir pedas yang dilemparkan ke mata.

13.30
Lapisan pertama membubarkan diri namun datang lapisan kedua sambil berteriak ’Allah Akbar’ dan minta lapisan pertama kembali menyerang, sehingga bertambah rombongan FPI yang menyerang teman teman AKKBB. Seorang polisi dengan mobil patroli datang menghampiri namun mobil nya ditendang beberapa orang FPI sehingga polisi itupun lari. Beberapa anggota AKKBB mencoba minta polisi berbuat sesuatu tapi polisi itu malah pergi. Mereka sempat dihampiri seorang anggota FPI dengan mengatakan,"Pergi lu, gue tahu lu Ahmadyah, pergi lu, mau mampus lu".

13.35
Massa AKKBB sudah lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Serombongan polisi bermotor dating ke lokasi, melokalisir massa FPI. Massa FPI menghancurkan mobil dan soundsystem di dalamnya, kemudian membakarnya, di depan para polisi yang mengelilingi mereka.

14.00
Tim AKKBB menyisir seluruh lokasi, dan ada beberapa massa AKKBB yang masih tersisa di dalam dan tak berani keluar. Mereka memilih berdampur dengan pengunjung umum Monas, menunggu massa FPI bubar.

14.15
Massa FPI berjalan ke arah istana, bergabung dengan aksi Hizbuttahrir di depan istana.

14.28
AKKBB membuat konferensi pers dadakan di pelataran Galeri Nasional. Polisi mengingatkan massa AKKBB untuk tidak berlama-lama di Galeri Nasional, karena ada kemungkinan massa FPI masih akan mengejar.

15.00
Massa AKKBB bubar dari Pelataran Galeri Nasional

16.00
Delapan sepeda motor berbendera FPI berhenti di depan Galeri Nasional dan melakukan pengamatan. Hanya tersisa beberapa orang di Pelataran Galeri Nasional.

Sumber: wahidinstitute.org

Yayasan Interseksi membutuhkan dua orang peneliti muda lulusan S1 atau S2 ilmu-ilmu sosial. Satu orang untuk kebutuhan (temporer) penelitian lapangan, dan satu orang sebagai staf regular. Pelamar untuk kedua posisi tersebut harus memiliki minat dan pengalaman penelitian dan pengelolaan program kegiatan, memiliki kemampuan menulis laporan penelitian, dan bersedia ditugaskan ke luar kota dalam waktu minimal satu bulan penuh. Angka Indeks Prestasi Akademik, dan kemampuan menulis artikel di surat kabar tidak akan banyak menjadi bahan pertimbangan. Diutamakan mereka yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris lisan dan tulisan untuk staf regular. Lebih disukai mereka yang menguasai salah satu alat musik.

Interseksi tidak memiliki preferensi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, dan etnik. Peluang ini terbuka baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hanya pelamar serius yang akan dipanggil untuk wawancara.

Kirimkan lamaran Anda disertai CV dan contoh tulisan paling lambat tgl. 15 Juni 2008 ke office [at] interseksi [dot] org atau ke interseksi [at] gmail [dot] com. Cantumkan kode TEMP untuk staf temporer dan REG untuk staf regular pada subjek email Anda.

Lamaran melalui surat non elektronik harap dialamatkan ke YAYASAN INTERSEKSI, Jl. Raya Lenteng Agung Barat No. 39 RT 003/RW 01, Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12610. Cantumkan kode TEMP atau REG sesuai jenis pekerjaan yang Anda pilih pada pojok kiri-atas amplop lamaran.

The Interseksi Foundation in cooperation with the TIFA Foundation cordially invites you to A Public Discussion and Film Screening on

Date/Time: Thursday, 10 April 2008 at 13.00 - 16.30 PM
Venue: AKSARA Book store, Jl. Kemang Raya No. 8 B, Jakarta Selatan 12730. Phone: 021-7199288
Film Title: To Mompalivu Bure (Kisah Orang-orang Pencari Garam)
Speakers:

• Suma Riella Rusdiarti (Lecturer, University of Indonesia)
• Daniel Rudi Haryanto (Adio-visual Researcher at the Interseksi Foundation)
• Jabar Lahadji (Executive Diretor, Sahabat Morowali, Palu, Central Sulawesi)

RSVP: Nia at 021-7820444

Print this Page


Hasil penelitian audio visual di kawasan Cagar Alam Morowali, dengan subjek kehidupan orang-orang Wana, sampai saat ini masih dalam proses pengolahan data dan editing. Kalau segalanya berjalan sesuai rencana, bulan April 2008 nanti Yayasan Interseksi akan menyelenggarakan peluncuran versi pre-production release sebuah film dokumenter yang dihasilkan dari proses pengolahan dan editing tadi. Untuk mendapatkan lebih banyak masukan tentang film yang akan diluncurkan itulah, tgl. 10 Maret 2008 kami mengundang beberapa orang peserta menghadiri sebuah diskusi yang akan membahas preview film yang masih sedang dalam proses pembuatannya.

Hari/tanggal : Senin, 10 Maret 2008
Waktu : Pukul 15.00 - Selesai
Pembicara : Daniel Rudi Haryanto
Tema : To Malivu Bure (Orang-orang (yang) Mencari Garam)
Tempat : Kantor Yayasan Interseksi, Jl Lenteng Agung Barat No 39 RT 003 RW 001, Jakarta Selatan 12610 (Depan Stasiun Tanjung Barat)

Untuk konfirmasi lebih lanjut, silahkan menghubungi saudari Nia di 021-7820 444 (Sekretariat Yayasan Interseksi) atau http://interseksi.org.

Print this Page





Dua minggu yang lalu, tim peneliti udio-visual Yayasan Interseksi kembali dari sebuah field work di kawasan Cagar Alam Morowali, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Seperti telah diberitakan sebelumnya, sejak bulan November 2007 yang lalu Interseksi sedang mencoba sebuah metode penelitian yang sama sekali baru bagi kami. Kalau selama ini kami menggunakan cara-cara konvensional dalam melakukan pengumpulan data, dalam riset audio-visual kami menggunakan perangkat kamera video untuk menghasilkan data audio-visual tentang ragam pola strategi yang dipakai komunitas-komunitas lokal di Indonesia dalam berhadapan dengan lingkungan pengaruh di luarnya.

Pada bulan desember 2007 kami memberangkatkan tiga orang anggota tim peneliti kami ke kawasan Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah. Setelah selama satu bulan penuh berada di lapangan, mereka membawa pulang bukan oleh-oleh cenderamata berupa barang-barang eksotik seperti kebiasaan para pelancong, melainkan tumpukan besar data audio-visual yang sangat berharga. Tapi tumpukan data tersebut tidak akan terlalu banyak artinya kalau tidak bisa ditetapkan jaring-jaring relasi makna antara satu dengan lainnya. Singkatnya, setelah sebulan penuh berada di lapangan, tugas tim peneliti kami tidaklah menjadi mudah melainkan mungkin malah bertambah susah. Tantangan terbesar yang sekarang kami hadapi adalah bagaimana agar jejak-jejak audio-visual, orang biasa menyebutnya footage, yang total berukuran lebih dari 1 Terabyte (1000 GB), yang berhasil dikumpulkan dengan susah payah itu, bisa menghasilkan sebentuk pengetahuan yang bisa merangsang pikiran agar menjadi lebih cerdas.

Untuk keperluan itulah, tanggal 4 - 6 Februari 2008 ini kami mengadakan workshop di kawasan Cisarua Puncak. Melalui workshop tersebut kami berusaha memeriksa kelengkapan data, mendengar sebanyak mungkin saran dan kritik, sekaligus menetapkan bayangan konseptual tentang apa yang ingin kami hasilkan dari pekerjaan lapangan yang sudah dilakukan. Diharapkan hasil riset audio-visual kami bisa ditampilkan di depan publik pada awal minggu kedua bulan maret 2008.

Nomor kontak Yayasan Interseksi selama pelaksanaan Workshop : 081586467495 (Nia)

Kalau segalanya berjalan sesuai rencana, mulai bulan November 2007 ini sampai bulan Februari 2008 nanti Interseksi, dengan dukungan yayasan Tifa, akan mengorganisir sebuah penelitian baru, penelitian audio visual, yang akan mencoba merekam strategi-strategi lokal komunitas To Wana di kawasan Cagar Alam Morowali, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam menghadapi problem sistemik kehidupan mereka dalam konteks Indonesia kontemporer. Komunitas To Wana adalah salah satu komunitas yang pernah diteliti tim peneliti Interseksi tahun 2005 lalu, dalam program penelitian tentang Hak Minoritas tahun pertama.

Dalam kaitan dengan pemahaman masyarakat Indonesia tentang hak minoritas, melalui beberapa program yang pernah dilajalankannya selama beberapa tahun terakhir ini, Interseksi mendapati kenyataan yang kontradiktif satu dengan lainnya: di satu sisi orang Indonesia merasa bangga dengan kekayaan ragam budaya bangsanya, tapi di sisi lain kebanggaan tersebut tidak diiringi oleh terbitnya penerimaan penuh bahwa seluruh perbedaan itu memiliki hak hidup yang sama di dalam sebuah geopolitik yang sama, Indonesia. Penelitian kami di sembilan daerah di Indonesia, misalnya, memperlihatkan kuatnya dorongan kelompok mayoritas untuk memaksakan nilai-nilai dan identitasnya kepada komunitas-komunitas minoritas yang memiliki perangkat nilai dan identitasnya sendiri.





Di lain pihak, aktivitas kami membawa persoalan hak-hak minoritas ke peta perdebatan diskursif mulai merangsang minat sebagian masyarakat Indonesia untuk mendiskusikan persoalan hak-hak komunitas minoritas secara lebih serius. Ini antara lain bisa dilihat dari respon yang sangat positif dari masyarakat terhadap publikasi buku Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia (2005 cetak ulang 2007) yang pernah kami terbitkan. Buku berikutnya, Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa (2007) yang baru bulan Agustus 2007 lalu kami terbitkan juga sudah mendapat respon cukup baik dari pembacanya. Meskipun demikian, karena pilihan medium dan cara penyampaian gagasan yang dipilih, yakni dalam bentuk tulisan ilmiah yang cenderung ketat dan pekat, buku tersebut belum dapat menjangkau khlayak peminat yang lebih luas. Meskipun diapresiasi tinggi oleh sebagian kalangan akademisi, tapi ia tidak cukup mudah dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya.

Kenyataan seperti itu mendorong Interseksi mencari alternatif penyampaian gagasan yang, selain lebih mudah dipahami oleh lebih banyak orang, lebih mampu menarik minat dan kepedulian masyarakat terhadap problem-problem hak minoritas di Indonesia. Tantangan ini harus segera dijawab, dan salah satu jawabannya adalah melalui program penelitian audio visual. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan sebuah deskripsi naratif yang serius tentang sebuah problem krusial yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, tapi yang disampaikan melalui medium dan idiom yang lebih mudah dipahami.

Tgl 4 September 2007, Yayasan Interseksi telah melaksanakan kegiatan Peluncuran dan Diskusi Buku hasil penelitian tentang Hak Minoritas di Indonesia. Acara diselenggarakan di hotel Santika, Jakarta Barat, dari jam 12.00, didahului dengan makan siang untuk semua peserta yang datang, sampai jam 17.00. Ada dua buku yang hari itu diluncurkan secara bersama-sama. Pertama, buku Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Editor: Hikmat Budiman), dan kedua, buku Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa (Editor: Mashudi Noorsalim, dkk.). Di luar dugaan, jumlah peserta yang datang melebihi perkiraan sebelumnya, sehingga panitia harus berkali-kali meminta tambahan tempat duduk.

Setelah pendaftaran dan makan siang, acara dimulai dengan sambutan dari pimpinan Yayasan Interseksi, Hikmat Budiman, dan direktur eksekutif Yayasan Tifa, Tri Nugroho. Dalam sambutannya, direktur Interseksi secara singkat menguraikan latar belakang penerbitan kedua buku yang hari itu diluncurkan, dan relevansinya bagi kondisi sosial politik yang saat ini terjadi di Indonesia. Salah satu tujuan program penelitian tentang hak minoritas dan multikulturalisme yang dijalankan oleh Interseksi, menurutnya, adalah untuk mencoba memeriksa gagasan-gagasan tentang hak minoritas secara lebih kritis, dan mencari alternatif konseptual bagi advokasi hak-hak minoritas di Indonesia. Hikmat Budiman juga menjelaskan bahwa buku Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme yang diluncurkan adalah edisi cetak ulang dari buku yang sama yang pernah terbit tahun 2005 yang lalu. Melalui direkturnya, Interseksi juga memberi penghargaan kepada para peneliti yang telah mencurahkan dedikasinya selama proses penelitian dan penulisan, serta pihak-pihak yang telah banyak membantu Interseksi dalam proses tersebut, terutama kepada warga di semua komunitas yang dijadikan subjek penelitian, dan Yayasan Tifa yang telah memberi dukungan finansial dalam semua tahapan penelitian. Beberapa peneliti dan tim kerja yang terlibat dalam penelitian tentang Hak Minoritas dipanggil untuk tampil ke depan diperkenalkan kepada para peserta diskusi.

Dalam sambutan berikutnya, direktur eksekutif Tifa memberikan apresiasi tinggi kepada Interseksi atas keberhasilannya menerbitakan dua buah buku yang, menurutnya, selain berpenampilan bagus juga berisi pembahasan tema-tema yang cukup sulit tapi dikerjakan secara cukup berhasil. Ke depan Tri Nugroho berharap agar kerjasama antara Tifa dan Interseksi bisa dilanjutkan, terutama dalam mengupayakan pencarian jawaban terhadap berbagai tantang demokrasi di Indonesia.

Sebelum diskusi dimulai, acara diisi dengan pemberian dua buah buku yang diluncurkan kepada beberapa orang perwakilan peserta, sekaligus menandai peluncuran kedua buku tersebut.

Karena buku pertama telah lama terbit, diskusi siang itu difokuskan untuk membahas substansi buku kedua, Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa. Diskusi dipimpin oleh moderator Tantan Hermansyah, salah seorang peserta forum Interseksi yang bekerja sebagai dosen UIN Jakarta dan peneliti pada the Brigthen Institute, Bogor. Ada empat pembicara yang diundang, yakni Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, Dr. Daniel Dhakidae, Dr. Thung Ju Lan, dan salah satu anggota tim peneliti Interseksi, Indriaswati Dyah Saptaningrum, MA. Salah satu pembicara, Dr. Saifuddin, tiba-tiba berhalangan hadir karena sakit, meskipun beberapa hari sebelumnya sudah mengirimkan makalah yang semula akan dipaparkannya dalam diskusi ini.

Diskusi diawali dengan pemaparan Indriaswati Dyah Saptaningrum (Indry) yang mencoba meletakkan problem hak minoritas di Indonesia ke dalam konteks pencarian format hukum yang lebih akomodatif terhadap gagasan-gagasan multikulturalisme. Presentasi Indry dimulai dengan kajian singkat tentang peran hukum (produk perundang-undangan) negara dalam konstruksi dan peminggiran kelompok masyarakat lokal, diikuti dengan analisis singkat untuk mengkritisi advokasi berbasis hak yang menjadi mainstream dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Draft makalah Indry bisa dilihat lengkap pada halaman download situs Interseksi.

Pembicara kedua, Dr. Thung Ju Lan memberi beberapa catatan kritis pada seluruh tulisan yang dimuat dalam buku Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa. Dua tulisan pengantar, misalnya, dianggapnya cenderung menimbulkan kebingungan tentang untuk siapa buku tersebut diterbitkan. Sebab sementara pengantar yang satu hanya melempar ide-ide yang relatif tidak mudah dipahami oleh pembaca awam, pengantar yang lain mencoba menjelaskan beberapa konsep dalam bahasa yang lebih sederhana. Tapi karena dua tulisan ini dikerjakan oleh dua orang penulis yang berbeda, pembaca harus bekerja keras untuk memahami kaitan di antara keduanya. Dr. Ju Lan juga menyayangkan kecenderungan para penulis dalam melihat multikulturalisme sebagai konsep yang bisa digunakan sebagai solusi pasti bagi persoalan hak-hak minoritas di Indonesia. Di atas semua itu, Dr. Ju Lan tetap memberi apresiasi tinggi kepada seluruh peneliti yang telah berusaha keras melahirkan karya yang cukup penting dalam khasanah pengetahuan di Indonesia. Catatan kritis Dr. Thung Ju Lan bisa dilihat lengkap pada halaman download situs Interseksi.

Dr. Daniel Dhakidae tampil sebagai pembicara terakhir. Berbeda dengan Dr. Julan, Dhakidae tidak membahas satu per satu tulisan secara detil, melainkan mencoba menempatkan upaya publikasi yang dilakukan oleh Interseksi ke dalam konteks perkembangan tradisi ilmu pengetahuan sebuah masyarakat. Artinya Dhakidae melihat Interseksi lebih sebagai (awal) dari lahirnya sebuah aliran pemikiran (school of thought) dalam kajian sosial di Indonesia. Ia mengawali paparannya dengan menyatakan bahwa buku-buku yang diterbitkan oleh Interseksi seharusnya merupakan kewajiban negara republik Indonesia. Ia kemudian membandingkan kerja-kerja penelitian Interseksi, melalui publikasi dua buku tentang hak minoritas, itu dengan apa yang telah dilakukan oleh institusi kolonial Belanda yang kemudian menjadi terkenal sebagai the Leiden School of Anthropology (LSA). Menurut Dhakidae, apa yang dilakukan oleh Interseksi pada prinsipnya sama dengan apa yang telah dilakukan oleh LSA tapi dengan tujuan yang sangat berbeda. Kalau LSA melakukan studi untuk kebutuhan menaklukan masyarakat jajahan, Interseksi melakukannya justru untuk membebaskan komunitas-komunitas yang ditelitinya. Lebih jauh Dhakidae bahkan menyatakan bahwa kedua buku ini merupakan karya historik yang masih akan sangat bernilai pada masa sepuluh, dua puluh bahkan lima puluh tahun ke depan. Solusi untuk persoalan minoritas, menurut Dhakidae, adalah meletakkan mereka sebagai warga yang berdaulat dari sebuah republik.

Pada sessi tanya jawab, peserta menyampaikan banyak sekali pertanyaan dan tanggapan yang berharga. Ada yang menyatakan bahwa studi tentang minoritas sebenarnya tidak perlu sebab apa yang disebut minoritas pada dasarnya adalah sebutan orang lain kepada sebuah kelompok. Yang mendesak justru adalah studi tentang kelompok mayoritas, terutama mereka yang tinggal dalam areal-areal perbatasan (border areas) dengan negara lain. Peserta lain mempersoalkan tidak adanya perspektif gender dalam kajian hukum tentang kelompok-kelompok minoritas. Ada pula peserta yang mengajak hadiran mengalihkan perhatian dari persoalan hak minoritas terhadap dominasi kapitalisme neoliberal. Sebab menurutnya, akar dari segala persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah struktur dominasi ekonomi pasar kapitalisme. Transkripsi lengkap diskusi akan segara diupload di situs ini dalam waktu dekat.

Cukup menggembirakan bahwa sebagian terbesar peserta bisa tetap bertahan tidak meninggalkan ruangan sampai acara berakhir pada jam 16.30 WIB. Beberapa peserta yang sejak awal sudah pamit tidak bisa hadir lengkap, ternyata tetap terpaku di kursinya masing-masing sampai pembawa acara mengumumkan bahwa acara peluncuran dan diskusi buku sudah selesai, dan tepuk tangan meriah diberikan kepada semua pembicara.

Baca Juga:

• Pluralitas di Indonesia (Jurnal Nasional, Selasa, 11 September 2007)
• HAM dan KTP (Jurnal Nasional, Selasa, 11 September 2007)
• Pemerintah Harus Perluas Definisi Kaum Minoritas (Voice of Human Rights, 5 September 2007)
• Jangan Pernah Melihat Mereka sebagai Orang Asing (Jurnal Nasional, Selasa, 11 September 2007)
• HAM dan KTP (Jurnal Nasional, Selasa, 11 September 2007)

For English Version please browse below:

Yayasan Interseksi dan Yayasan TIFA dengan hormat mengundang Anda untuk hadir dalam acara Peluncuran dan Diskusi Buku

1. Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Editor: Hikmat Budiman)
2. Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa (Editor: Mashudi Noorsalim, M. Nurkhoiron, dan Ridwan Al-Makassary)

Pembahas:
Dr. Thung Ju Lan
Dr. Daniel Dhakidae
Indriaswati Dyah Saptaningrum, MA
Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin

Acara tersebut akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Selasa, 4 September 2007
Tempat: Seruni Room, Lantai Dasar Hotel Santika
Jl. AIPDA KS Tubun No. 7 Jakarta Barat
Waktu: 12.00 - 17.30 WIBB

Diskusi terbuka untuk umum, dan tidak dipungut biaya. Karena keterbatasan tempat, yang berminat diharapkan mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 021-7820444 selama jam kerja.



The Interseksi Foundation in cooperation with the TIFA Foundation cordially invite you to

A Book Launching and Discussion on:
1. Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme. Second Impression (Editor: HIkmat Budiman)
2. Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa (Editor: Mashudi Noorsalim, M. Nurkhoiron, and Ridwan Al-Makassary)

Speakers:
Dr. Thung Ju Lan
Dr. Daniel Dhakidae
Indriaswati Dyah Saptaningrum, MA
Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin

on
Date/Time: Tuesday, 4 September 2007/12.00 - 17.30
Venue: Seruni Room, Base Floor Hotel Santika
Jl. AIPDA KS Tubun No. 7 Jakarta Barat

For reservation please call 021-7820444

Thank you

Sudah dua tahun ini Interseksi, bekerjasama dengan Yayasan TIFA, Jakarta, mengerjakan agenda penelitian dan penerbitan tentang problem hak-hak minoritas di Indonesia. Agenda tahun pertama, seperti anda ketahui, sudah menghasilkan sebuah buku yang cukup mendapat respon positif dari pembacanya, yakni buku Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Seperti diberitakan dalam posting sebelumnya, tahun ini buku tersebut dicetak ulang dengan satu tujuan sederhana: memperluas potensi diseminasi gagasan tentang problema kehidupan komunitas-komunitas lokal di Indonesia. Tahun ini pula, Agenda tahun kedua selesai dengan akan terbitnya sebuah buku yang dihasilkan dari perluasan penelitian tahun pertama. Judul bukunya, Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa. Kedua buku ini akan diluncurkan dan didiskusikan pada waktu yang sama pada minggu pertama bulan September 2004. Kami akan menyediakan informasi lebih lengkap tentang itu pada update berikutnya sesegera mungkin.

Kalau segalanya berjalan sesuai rencana, bulan agustus 2007 ini Yayasan Interseksi akan menerbitkan dua buah buku sekaligus. Yang pertama adalah buku yang didasarkan pada hasil penelitian tentang Hak Minoritas tahap kedua di Medan, Cianjur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Saat ini naskah buku tersebut sedang dalam proses akhir penyuntingan, dan diperkirakan dalam beberapa hari ke depan sudah akan mulai masuk tahap pracetak, dan mudah-mudahan sekitar pertengah Agustus sudah mulai naik cetak.

Buku kedua adalah edisi cetak ulang buku Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia, yang didasarkan pada hasil penelitian tahap pertama. Di luar dugaan kami, buku ini ternyata mendapat resepsi yang sangat baik dari khalayak pembacanya, dan telah habis persediaannya bahkan sejak sepuluh bulan pertama ia diterbitkan bulan agustus tahun 2005 yang lalu. Baru tahun ini kami bisa menerbitkan edisi cetak ulangnya setelah kami mendapatkan bantuan finansial dari yayasan TIFA. Interseksi memang mendapatkan sejumlah uang dari margin hasil penjualan sebagian buku ini, tapi sejak awal buku itu dijual jauh dibawah perhitungan untung rugi usaha penerbitan komersial. Sebab jika demikian, selain harga yang didapat pembaca akan jauh lebih mahal, hal tersebut juga ditakutkan akan menggeser impresi orang tentang orientasi kelembagaan yayasan Interseksi sebagai sebagai badan hukum nirlaba. Kalau mau jujur, hasil margin penjualan itu bahkan tidak cukup untuk menutupi ongkos cetak yang kami belanjakan waktu itu. Dengan demikian, penjualan buku bagi kami sebenarnya lebih merupakan usaha untuk memperluas akses masyarakat terhadap hasil penelitian kami daripada murni upaya mencari keuntungan finansial. Interseksi tetap pada komitmen bahwa publikasi adalah bagian dari proses pertanggungjawaban (intelektual) kami kepada publik.


Buku Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia tentu saja adalah sebuah batu-tapak yang menggembirakan bagi kami, dan buku lanjutannya diharapkan akan lebih baik kualitasnya. Buku pertama telah memberi kami semangat bahwa penelitian yang baik bisa diteruskan menjadi publikasi yang diterima baik oleh pembaca. Kenyataan bahwa buku tersebut juga mulai banyak dirujuk dalam beberapa kajian lain dengan tema yang relevan oleh beberapa lembaga lain, bahkan dijadikan sebagai materi bahan ajar di beberapa institusi pendidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang kami kerjakan ada sedikit manfaatnya bagi masyarakat.

Pada edisi cetak ulang ini, beberapa kesalahan yang sangat mengganggu seperti kesalahan cetak pada header beberapa tulisan, kejanggalan penomoran catatan kaki dan beberapa kekeliruan minor lainnya sudah diperbaiki.

Salah seorang peneliti Interseksi, Ridwan Al-Makassary, yang sekarang sedang berada di Amerika Serikat untuk sebuah kursus tentang pluralisme, mengirimkan sebuah kabar sedih bagi komunitas Interseksi: salah seorang warga Interseksi, E. Kusnadiningrat, telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu.

Kusnadiningrat adalah salah satu anggota Forum Interseksi sejak pertama kali forum ini dimulai bulan oktober tahun 2001 yang lalu. Tahun 2002 ia masih ikut aktif merancang beberapa pertemuan Forum Interseksi berikutnya, meskipun ia sendiri sudah tidak bisa lagi ikut serta sejak putaran diskusi ketiga. Diskusi persiapan Forum Interseksi terakhir yang diikutinya adalah ketika kami mempersiapkan topik Civil Rights dalam sebuah diskusi santai di Restoran Situ Gintung, Ciputat.

Seluruh warga komunitas Interseksi menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum, dan secara seksama mendoakannya mendapat tempat terbaik di haribaan-Nya. Selamat jalan sahabat!

Pilkada: Bisakah Minta Lebih dari Sekedar "Bebas dan Adil"?

Pembicara: Blair Palmer, Ph.d candidate, Australian National University
Moderator: Ridwan Al-Makassary
Laporan ditulis oleh Mashudi Noorsalim
Selasa, 19 Juni 2007

Diskusi bulanan Interseksi pada 19 Juni 2007 menghadirkan pembicara Blair Palmer, Ph.D Candidate dari Australian National University, dengan tema Pilkada Aceh. Tema ini merupakan hasil penelitian yang telah dikerjakannya sebagai peneliti pada Program Konflik dan Pembangunan, World Bank mengenai pelaksanaan Pilkada di Aceh pada bulan Desember 2006 lalu. Menurut Blair, meskipun secara keseluruhan pelaksanaannya relatif dapat dikatakan berhasil, dalam pengertian jujur dan adil, namun pilkada di Aceh masih menyisakan beberapa pertanyaan, misalnya tentang penyelesaian sengketa, implikasi hubungan antara Pilkada dan good governance, pola kampanye dan perilaku pemilih.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
− monitoring koran untuk insiden konflik terkait Pilkada dari Juli 2006 hingga Februari 2007
− kunjungan lapangan oleh empat tim, dari bulan Oktober 2006 sampai February 2007 untuk melihat tahap-tahap pelaksanaan Pilkada dengan fokus di delapan kabupaten
− studi perilaku pemilih, dengan memperbandingkan antara tiga desa tetangga di Pidie, Nagan Raya, Aceh Utara, dan Bener Meriah

Berkaitan dengan pelaksaan pilkada langsung di Aceh , tingkat kekerasan relatif rendah. Blair mencatat selama bulan Juli 2006-Februari 2007 terdapat 28 konflik kekerasan yang terkait pilkada, sedangkan 231 kasus konflik lainnya tanpa kekerasan. Bahkan kekuatiran akan terjadinya konflik antara GAM dan pendukung NKRI juga tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena suksesnya demobilisasi kelompok bersenjata, dan perilaku militer dan polisi yang profesional. Berikut ini catatan konflik yang berhasil dicatat oleh Blair: 52% konflik antara individu dengan instansi negara, 20% konflik antar instansi negara.

Terdapat beberapa catatan kritis yang perlu diajukan berkaitan dengan kesuksesan pelaksanaan Pilkada tersebut. Pertama, netralitas anggota KIP dan Panwas di tingkat kabupaten dan provinsi. Kedua, penyelesaian sengketa dan komplain, yang kesannya hanya ingin menenkankan perdamaian pelaksanaan namun mengabaikan keadilan. Ketiga, rumor mengenai money politics sangat besar, namun tidak ada bukti. Keempat, tidak adanya audit yang profesional untuk mengawasi dana kampanye.

Berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pilkada, juga terdapat beberapa persoalan, yaitu: pertama, anggaran Panwas yang terlambat dikirim dan jumlah dana yang tidak mencukupi untuk operasional kerja-kerja Panwas. Kedua, Panwas dianggap tidak efektif karena hanya memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan merujuk, namun tidak berwenang untuk menindak para peserta Pilkada yang terbukti melanggar peraturan. Akibatnya, tidak ada tindak lanjut dari kasus-kasus yang dilaporkan, dan jika ada komplain juga tidak bisa sepenuhnya ditangani.

Seperti diketahui, Pilkada yang dilaksanakan di Aceh pada bulan Desember 2006 lalu telah menghasilkan pasangan Irwandi Yusuf sebagai gubernur dan M. Nazar sebagai wakilnya dengan memperoleh suara 38% dari 2.104.739 orang pemilih. Meskipun secara formal pasangan Irwandi – Nazar mencalonkan diri sebagai calon independen, namun mereka didukung oleh GAM. Walapun demikian, GAM tidak secara resmi mendukung salah satu kandidat gubernur. Selain itu, Pilkada yang juga memilih 19 pasangan bupati dan walikota ini telah menghasilkan pemenang sebagai berikut: tujuh pasangan dari KPA/GAM, yaitu di Lhoksumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie, dan Sabang. Sementara enam kabupaten lain dimenangkan oleh calon pasangan dari Golkar di Nagan Raya, Simeulue, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, dan Langsa. Empat lainnya dimenangkan oleh pasangan dari PAN dan dua lainnya merupakan pasangan yang dicalonkan oleh partai gabungan.

Terdapat hal yang menarik berkaitan degan hasil Pilkada di Aceh. Di beberapa kabupaten, banyak penduduk yang mendukung pasangan Irwandi Yusuf dan M. Nazar untuk gubernur, namun memilih calon pasangan dari Golkar untuk bupati. Selain itu, banyak desa yang “kompak”, artinya, lebih dari 50% penduduk memilih calon pasangan yang sama. Namun, di desa tetangganya, pola seperti tidak terjadi.

Palmer menemukan adanya pola neopatrimonial dalam pola hubungan antara pasangan calon peserta pilkada dengan pemilith dalam Pilkada di Aceh kali ini. Neopatrimonial dapat diartikan sebagai hubungan yang menggunakan sumber-sumber pemerintah/negara untuk mengamankan loyalitas klien dalam populasi umum, dan merupakan indikasi dari hubungan patron-klien yang informal (http://en.wikipedia.org/wiki/Neopatrimonialism). Pola ini dikembangkan oleh suatu jaringan antara birokrat, DPRD, kontraktor, politisi, dan elit lainnya. Asusmsi yang dikembangkan adalah: untuk mendapatkan proyek harus melalui “akses”, dan pemimpin akan “ingat” desa yang mendukung calon pasangan pada saat pilkada. Akibatnya, penduduk juga harus melakukan strategi untuk memilih pasangan yang (diperkirakan) menang, dan dan untuk itu mereka harus kompak. Di sini, peran kepala desa sangat berpengaruh dalam membuat keputusan komunal untuk menentukan siapa calon pasangan yang harus dipilih oleh penduduk desa.

Terdapat beberapa implikasi dari pola hubungan neopatrimonial yang berlangsung seperti di atas. Pertama, money politics dan hutang yang dilakukan oleh para pasangan peserta pilkada dianggap sebagai modal yang pada saatnya nanti harus dikembalikan. Kedua, communal voting dapat membahayakan demokrasi karena tidak meningkatkan kapasitas warga untuk mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan yang berdampak terhadap kehidupannya. Ketiga, tujuan pilkada untuk menghasilkan good governance tidak tercapai, justru sebaliknya menghasilkan bad governance. Keempat, pola neopatrimonial justru akan mempertahankan praktek korupsi, kolusi dan nepotism.

Meskipun yang dibahas Palmer difokuskan pada Pilkada Aceh, tapi dalam diskusi materinya berkembang luas menjadi sebuah diskusi tentang Pilkada bahkan Pemilu secara umum. Salah satu yang dibahas adalah tentang fenomen calon independen. Bermula dari keberhasilan pasangan Irwandi Yusuf dan M Nazar dalam Pilkada Gubernur Nangro Aceh Darussalam, misalnya, di beberapa daerah lain juga mulai muncul wacana tentang pentingnya bahkan tuntutan untuk memberi peluang bagi calon-calon independen. Munculnya kecenderungan tersebut tentu saja bisa dibaca dari makin rendahnya kepercayaan masyarakat pada parti politik. Pilkada DKI Jakarta adalah salah satu contohnya.

Pada satu sisi, keberhasilan calon independen seperti terjadi dalam Pilkada Gubernur Aceh mungkin bisa dipandang sebagai gejala temporer yang positif. Ini dengan harapan agar hal tersebut dapat memacu partai-partai politik untuk bisa memperbaiki kinerja dan pelayanannya pada konstituenya. Sebab tanpa itu mereka akan ditinggalkan pemilihnya. Yang menjadi persoalan adalah, apakah tuntutan semacam itu dalam jangka panjang berakibat positif bagi perkembangan demokrasi. Bukan tanpa alasan kalau demokrasi memberi tekanan pada pentingnya peran partai politik sebagai salah satu indikator demokrasi yang sehat. Berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, misalnya, kandidat yang mewakili sebuah atau beberapa partai politik jelas lebih mungkin dituntut akuntabel daripada calon independen yang tidak memiliki keterikatan dengan pihak mana pun. Kalau setelah terpilih seorang calon yang berasal dari partai politik melakukan pelanggaran dalam kebijakannya, misalnya, tekanan dan kontrol bukan hanya akan muncul dari kekuatan oposisi di luar partainya melainkan juga dari dalam partainya sendiri. Ini karena partai tersebut berkepentingan untuk memelihara dukungan politik.

Artinya, calon independen memang dibutuhkan sebagai alternatif sementara, tapi demokrasi yang sehat tidak bisa terus-menerus bersandar pada mekanisme pencalonan seperti itu. Fenomen calon independen adalah cermin dari buruknya performa partai politik di Indonesia. Tapi demokrasi yang sehat tetap mensyaratkan partai politik yang juga sehat. Kalau memang calon independen bisa memacu perbaikan performa partai politik yang ada, tampaknya tuntutan sebagian orang untuk memberi ruang bagi calon independen dalam Pilkada (bahkan Pemilu nasional) memang pantas dipertimbangkan.

Diskusi Interseksi, 22 Maret 2007




Memperhatikan perkembangan kehidupan partai-partai politik besar di dunia, ada satu pertanyaan yang menarik untuk diajukan: bagaimana partai-partai besar penopang rezim otoriter bisa bertahan atau sintas? Tiddakah seharusnya partai-partai seperti itu ikut tumbang bersamaan dengan berakhirnya otoritarianisme yang didukung dan mendukungnya? Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) mungkin merupakan contoh yang paling mudah diingat. Kekuatan kedua partai ini rontok bersamaan dengan berakhirnya era kepemimpinan Soekarno. PKI berakhir karena dibubarkan, sedangkan PNI mengalami disfungsi sosial dan lantas bubar setelah Orde Baru melakukan perampingan jumlah partai politik di awal dekade 1970an. Tapi hal yang sama tidak terjadi pada Golongan Karya (Golkar). Setelah kekuasaan Soeharto dilucuti, Golkar bukan hanya selamat dari pembubaran melainkan bisa mentransformasikan dirinya menjadi sebuah partai politik resmi, mengikuti Pemilu dan tetap meraih jumlah suara yang sangat signifikan. Nasib politiknya hanya sedikit mengalami koreksi di dalam pasar suara pemilih menjadi pemenang kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tidak hanya itu, pada Pemilu kedua setelah era Orde Baru berakhir, Golkar bahkan bisa kembali merebut supremasinya dengan meraih jumlah suara terbanyak mengalahkan PDIP yang memenangi Pemilu pertama pasca Orde Baru.

Tidak semua partai politik yang dominan di era otoritarianisme bisa bertahan di era demokratisasi tentu saja. Tapi yang menarik adalah justru kenyataan bahwa banyak sekali partai politik semacam itu yang tetap bisa sintas bahkan ada yang mampu kembali meraih kemenangan. Partai Komunis di Ukraina, misalnya, setelah sempat dibubarkan ia kembali bisa meraih kemenangan pada Pemilu pertama yang diikutinya di era demokrasi. Setelah Ferdinand Marcos dimakzulkan, partainya kembali ikut Pemilu dan sempat mencalonkan Imelda Marco menjadi presiden Filipina. Meskipun tidak berhasil meraih kemenangan jumlah suara, tapi partai New Society Movement pendukung Marcos tetap bisa bertahan dalam era baru politik Filipina bahkan sampai sekarang.

Bagaimana partai politik bisa survive atau sintas? Nico Harjanto, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan kandidat Doktor Ilmu Politik pada Northern Illinois Univeristy, secara tajam menguraikannya dalam dikusi bulanan Yayasan Interseksi tgl. 22 Maret 2007. Menurut Nico, ada beberapa faktor penting mengapa partai(-partai) politik yang dominan di era otoritarianisme bisa bertahan bahkan ada yang mampu meraih kembali supremasi politik di negerinya masing-masing. Pada dasarnya, kemampuan sintas partai politik bergantung pada keluwesan strategisnya (strategic flexibility) dalam menarik minat para pemilih (voters). Dari sekian banyak partai politik yang bisa bertahan dalam periode transisi menuju demokrasi, Nico juga melihat faktor low routinazing dan portable skills sebagai faktor penting, sebab dua hal tersebut bisa mencegah partai yang bersangkutan dari jebakan kebuntuan inovasi strategis untuk menggalang dukungan pemilihnya. Di samping itu, kenyataan bahwa partai-partai tersebut memiliki gambaran tentang keberhasilan yang pernah diraihnya di masa lalu, semacam riwayat yang bisa dipakai untuk memperlihatkan kelebihannya dibandingkan dengan partai-partai saingannya (usable past). Hal lain yang juga cukup mendasar adalah kemampuan partai yang bersangkutan menyelenggarakan pergantian atau regenerasi kepemimpinan secara damai (peaceful leadership regeneration).

Nico juga menggarisbawahi kesanggupan sebuah partai politik yang bisa memisahkan dirinya dari rezim militer di era otoritarianisme sebagai penjelas lain daya sintasnya di era transisi menuju demokrasi. Dengan cara itu, ketika rezim kuasa otoriter tumbang, partai dominan tersebut bisa mengalihkan tudingan dari dirinya kepada kelompok militer sebagai penopang utama otoritarianisme. Yang menarik adalah ketika tesis ini dipakai untuk melihat fenomen daya sintas partai Golkar di Indonesia. Seperti diketahui, seskipun Golkar adalah kekuatan utama penopang rezim Orde Baru, tapi kekuatan politik ini memiliki strategi penyelematan diri yang memungkinkannya terhindar dari tuduhan bahwa Golkarlah satu-satunya yang harus bertanggungjawab atas kerusakan negara akibat ulah politik rezim yang disokongnya itu. Fokus utama gerakan penentangan Orde Baru tahun 1998, misalnya, adalah turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan, dan di luar beberapa bentuk demonstrasi kecil dan sporadis yang menuntut pembubaran Golkar, hampir tidak ada upaya sistematik dan formal untuk meminta tanggungjawab politik Golkar atas keterlibatannya dalam kerusakan tadi. Ia memang dihujat di banyak tempat, tapi tampaknya ia terlalu kuat untuk dibubarkan. Alih-alih dibubarkan, Golkar malah bisa mentransformasikan dirinya menjadi Partai Politik, dan kembali ikut Pemilu pertama pasca Orde Baru, dan meraih posisi kedua dalam perolehan jumlah suara. Secara strategis, Golkar di bawah Akbar Tanjung bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai "Golkar Baru".

Deklarasi tersebut tentu saja berfungsi ganda. Pertama, ia menegaskan bahwa Partai Golkar (sekarang) berbeda dengan Golkar di masa lalu. Kedua, deklarasi tersebut juga berfungsi mengalihkan tuduhan atas kesalahan masa lalu kepada pihak lain, yakni Golkar lama, TNI dan Soeharto, sedangkan Partai Golkar sama sekali tidak bertanggungjawab atas semua itu. Ini dipertegas oleh sikap Akbar Tanjung yang menolak desakan agar Golkar (baru) meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dalihnya, kerusakan di masa lalu adalah tanggungjawab semua pihak. Di balik itu, yang bisa dilihat adalah sebuah strategi Golkar melakukan detachment atau penjarakan dari kekuatan-kekuatan utama penopang tirani Orde Baru, yakni militer dan birokrasi. Hebatnya, penjarakan tersebut justru bisa dilacak dari tiga interplay kekuatan utama pendukung Orde Baru sejak awal, yakni militer, birokrasi dan Golkar. Artinya, Golkar sudah menempuh strategi tersebut jauh sebelum tesis tentang daya sintas partai politik tadi dikembangkan.

Hal lain yang juga dibahas secara menarik dalam diskusi ini adalah peluang seseorang dalam menghadapi dua pilihan antara bertahan dengan partai lama atau berpindah/mendirikan partai politik. Ternyata pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru menuntut biaya yang jauh lebih besar daripada bertahan dengan partai yang sudah ada. Ini mungkin membantu menjelaskan mengapa sebuah partai dominan bisa tetap bertahan dan tidak terlalu banyak ditinggalkan oleh tokoh-tokohnya. Sebab hitung-hitungan politiknya ternyata memang lebih menguntungkan. Nico juga memberi penekanan pada pentingnya mengelola sebuah partai secara profesional. Berbeda dengan wacana yang berkembang di Indonesia, menurutnya seorang ketua partai politik seharusnya benar-benar serius mengurus dan membesarkan partainya dan bukan justru menjadikan posisi tersebut sebagai batu loncatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden dalam Pemilu. Kandidat presiden bisa berasal dari kader partai yang justru bukan pimpinan partai. Sebaliknya, yang terjadi di Indonesia posisi kandidat presiden hampir otomatis dianggap merupakan prerogatif seorang ketua partai. Ini mungkin membantu menjelaskan begitu banyaknya konflik kepentingan antara kepentingan partai politik dan negara dalam pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru saat ini.

Satu pertanyaan lain yang muncul dalam diskusi adalah tentang mengapa oposisi sulit mengalahkan partai yang berkuasa? Nico mencoba menjelaskannya dengan melihat kasus partai LDP di Jepang. Menurutnya, salah satu penjelasannya adalah karena politisi LDP memiliki jaringan sampai ke bawah dan secara aktif membatasi akses oposisi kepada voters. Boleh jadi jaringan itu berupa financial linkage. Partai LDP memang membentuk semacam patronase bagi aktor-aktor politik lokal. Di sinilah peluang LDP memperkecil ruang gerak oposisi, sebab dalam prakteknya bahkan untuk bertemu dengan anggota partai oposisi saja di distrik tertentu dihambat oleh politisi lokal LDP yang menguasai jaringan birokrasi setempat. Praktek yang hampir sama mungkin bisa juga dilihat dilakukan oleh para pendukung Golkar di Indonesia.

Seperti telah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya, tanggal 26-28 Februari 2007 yang lalu Yayasan Interseksi telah menyelenggarakan workshop penulisan tahap akhir program riset Hak Minoritas tahun ke-2 di Wisma Ariyanti, Cisarua, Bogor. Ridwan Al-Makassary menurunkan laporannya di bawah ini.

Empat orang peneliti lapangan yang dalam workshop sebelumnya telah diminta menyiapkan tulisan yang lebih lengkap, semuanya hadir. Sayangnya, satu orang peneliti hukum tidak bisa datang karena baru saja melahirkan putri pertamanya (selamat!). Di samping para peneliti, juga hadir beberapa orang pengurus Interseksi dan para observer yang secara tajam selalu memberi komentar dan kritik pada semua kertas kerja yang ditulis oleh para peneliti. Seperti biasa, para peserta tidak berangkat bersama-sama dalam satu rombongan. Para peneliti datang sendir-sendiri dari kota asalnya masing-masing, sedangkan sebagian besar yang lainnya berangkat dari kantor Interseksi sekitar jam 11.00 pagi tgl. 26 februari 2007.

Setelah makan siang, sekitar jam 14.00 acara workshop mulai dibuka. Pembahasan pertama adalah evaluasi tentang proses penulisan dan membuat time schedule penulisan akhir dan penerbitan buku. Beberapa standar penulisan ilmiah disepakati, dan semua penulis harus mengikuti standar yang disepakati tersebut. Setelah itu, presentasi kertas kerja dari peneliti. Kegiatan ini yang menjadi inti acara di Wisma Ariyanti. Secara umum, peneliti berhasil membuat kemajuan dalam penulisan kertas kerjanya, meskipun kertas kerja tersebut akhirnya harus disempurnakan lagi berdasarkan dialog yang santai namun tidak kehilangan kritisisme. Meskipun tidak terlalu optimal, workshop penulisan ke-2 ini memberi pijakan untuk menghasilkan karya yang cukup baik kualitasnya. Beberapa orang peneliti bahkan cukup berhasil menyajikan gagasan baru tentang analisa terhadap hak minoritas. Semua peserta berharap buku yang dihasilkan kelak akan lebih baik daripada buku hasil penelitian sebelumnya. Ini menjadi obsesi dari semua peserta yang hadir. Pada akhir Maret ini, para peneliti akan menyerahkan kertas kerja mandirinya, dan kemudian akan dimulai proses pembacaan secara elektronik melalui email untuk terus menyempurnakan tulisan yang sudah dibuat. Setelah tahap ini selesai, sekitar bulan April atau Mei 2007 naskah akan masuk ke bagian editing dan setiap naskah kembali akan "dibongkar" untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir Juni atau awal Juli 2007 naskah buku dijadwalkan sudah selesai dicetak, dan siap dipasarkan.

Tentu saja tidak seluruh waktu kami habiskan untuk mendiskusikan isi tulisan para peneliti. Untuk mengurangi ketegangan, para peserta berinisiatif mengadakan adu-tanding sepakbola mini di halaman wisma tempat kami menginap. Pemain dibagi menjadi dua tim, masing-masing tim terdiri dari empat orang. Para peneliti tergabung dalam satu tim melawan tim panitia. Hasilnya, tim penatia berhasil mencukur habis kekuatan tim para peneliti. Pada momen-momen seperti itulah kegembiraan bersama meluap, dan kami bisa melupakan sedikit beban dari workshop yang memang sering terasa membosankan itu.

Pada akhir acara ada evaluasi terhadap program untuk perbaikan program ke depan. Ada dua hal yang penting dikemukan di sini. Pertama, bahwa mewujudkan karya berdasar riset berkualitas tidak mudah. Perlu kesungguhan! Secara khusus, dalam program ini peneliti mengusulkan adanya preliminary research terutama yang terkait dengan pilihan lokasi riset, yang pada program ini tidak cukup waktu untuk melakukannya. Kendala utamanya sebenarnya adalah soal anggaran yang tidak cukup untuk itu. Kedua, peneliti mengharapkan adanya program yang tidak sebatas menghasilkan riset, melainkan juga agar diiringi oleh pendampingan masyarakat yang diteliti. Bagi Interseksi, terus terang ini bukan hal mudah. Kami tentu saja juga pernah berpikir ke arah itu, tapi untuk melakukannya butuh dukungan bukan hanya dana yang cukup tapi juga sumberdaya manusia yang handal. Sebelum hal tersebut bisa diwujudkan, Interseksi berkomitmen untuk terus melakukan penelitian sosial yang cukup serius, yang bisa digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan advokasi dan pendampingan. Secara khusus, Interseksi juga merencanakan adanya kegiatan sosialisasi hasil riset tersebut melalui worksop atau seminar di daerah yang telah diteliti, dan mencoba untuk meneruskan riset atas komunitas lokal yang mungkin diperluas dengan agenda kampanye terhadap isu ini.

Setelah seluruh acara workshop selesai, hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 kami berangkat pulang ke Jakarta. Dalam perjalanan kami khusus menyempatkan diri berkunjung ke rumah salah seorang peneliti kami, Indry, di daerah dekat Cijantung, Jakarta Timur. Setelah sempat keliru jalan sekitar jam 11 siang kami tiba di rumah yang asri itu. Indry terlihat sangat bahagia menimang buah cintahnya. Seorang bayi perempuan yang cantik. Setelah sebuah penantian demikian panjang, kegembiraan selalu terpancar dalam setiap kalimat yang diucapkannya dalam obrolan bersama kami. Kami semua juga ikut bahagia. Selamat. Selamat. Selamat!

Setelah workshop penulisan pertama di GG House Desember 2006 yang lalu, para peneliti Hak Minoritas tahun ke-2 diberikan keleluasaan waktu sekitar dua bulan untuk menyempurnakan tulisan hasil laporan riset di masing-masing wilayah. Workshop tgl. 26-28 Februari 2007 ini adalah lanjutan dari workshop sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memeriksa dan mendiskusikan kertas kerja masing-masing peneliti setelah selama dua bulan mereka menulis.

Berbeda dari workshop pertama yang difokuskan pada presentasi temuan hasil penelitian lapangan, workshop kali ini khusus didedikasikan untuk membahas masing-masing laporan tertulis yang kelak akan dipersiapkan menjadi sebuah buku. Karena buku memiliki jangkauan pembaca lebih luas daripada sebuah naskah laporan penelitian, banyak aspek yang harus dikerjakan agar laporan-laporan tersebut siap diterbitkan. Masing-masing peneliti akan dihadapkan pada sebuah diskusi sangat mendalam yang bukan hanya membahas aspek substansi melainkan juga aspek-aspek lain seperti bahasa, gaya dan standar penulisan, dan sistematika tulisan. Setelah workshop ini, para peneliti hanya memiliki sisa waktu satu bulan untuk menyempurnakan tulisannya kembali, sebelum seluruh naskah masuk ke bagian editorial yayasan Interseksi. Diharapkan sekitar akhir bulan Juni 2007 buku yang didasarkan pada penelitian tentang Hak Minoritas tahap kedua ini sudah terbit dan beredar di pasaran.

Workshop akan dilaksanakan di Wisma Aryanti, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Hari Senin, tgl 4 Desember 2006, kami berangkat dalam beberapa rombongan terpisah menuju lokasi penyelenggaran workshop penulisan laporan hasil penelitian tentang hak minoritas tahun kedua. Ada yang berangkat dari Yogyakarta, ada pula yang langsung terbang dari Jawa Timur. Beberapa yang lain berangkat dari Jakarta dan Depok. Para peneliti yang datang dari luar kota semuanya tiba lebih dahulu daripada rombongan Jakarta dan Depok. Ketika seluruh rombongan akhirnya tiba satu persatu, waktu sudah hampir pukul 14 petang. Rombongan dari Depok, yang jaraknya paling dekat ke lokasi, justru datang paling belakangan.

Sesuai rencana pada tanggal 4-6 Desember 2006, workshop penulisan pertama, yang bertujuan untuk mendiskusikan hasil temuan lapangan (field research) para peneliti di empat lokasi penelitian, telah dilaksanakan di kesunyian alam pedesaan, GG House, Gadog, Ciawi, Bogor. Semua peneliti lapangan dan Tim Interseksi hadir. Para peneliti, dalam acara tersebut, telah mempresentasikan temuan-temuan lapangannya dengan kapasitas datanya masing-masing, dan juga ditimpali dengan dialog-dialog kritis, baik oleh TIM Interseksi maupun teman-teman sesama peneliti yang terlibat. Acara berlangsung secara santai dan guyub, tanpa menghilangkan kualitas diskusi.


Semua peserta peneliti berusaha tampil sebaik mungkin mempresentasikan draft naskah laporannya masing-masing. Ada empat orang peneliti yang telah menyelesaikan riset lapangan: Heru Prasetia untuk wilayah komunitas Tolotang, Sulawesi Selatan; Uzair Fauzan untuk komunitas Parmalim, Sumatra Utara; Amin Mudzakir untuk komunitas Ahmadiyah, Cianjur, Jawa Barat; dan Paring Waluyo untuk komunitas Tengger, Jawa Timur. Selain keempat orang peneliti tersebut, program riset Interseksi tahun ini juga melibatkan seorang peneliti hukum untuk mengkaji aspek-aspek legal problem kelompok-kelompok komunitas minoritas di Indonesia. Indriawati Dyah Saptaningrum, sehari-hari bekerja di Elsam, Jakarta, kami undang untuk membantu Interseksi membangun argumentasi legal yang memadai atas hasil-hasil temuan para peneliti lapangan.

Secara umum, dari presentasi masing-masing tergambar bahwa para peneliti telah berhasil mengumpulkan banyak data lapangan, yang berguna untuk proses penulisan ke depan, meskipun kumpulan data tersebut belum terstruktur dan sistematik dalam suatu laporan yang utuh. Tetapi, arena ini memang tidak difokuskan untuk tujuan itu. Arena ini lebih bermaksud tidak saja untuk mendiskusikan draft laporan lapangan, tetapi juga membuat out line penulisan untuk kepentingan publikasi sebagai output dari riset. Singkatnya, belum ada kepentingan untuk hadirnya suatu laporan lapangan yang sempurna. Direncanakan pada bulan Februari 2007 akan diadakan workshop penulisan kedua, yang akan menitikberatkan pada konten dan koherensi gagasan secara keseluruhan. Pada saat ini para peneliti diberi waktu untuk membuat draft laporan untuk publikasi buku yang akan didedah lagi pada workshop penulisan ke dua. Untuk melihat notulasi acara dapat menghubungi Interseksi.

In August to October 2006 we dispatched our research team to conduct field researches on minority rights issues in four local communities in Indonesia: Ahmad Uzair to Permalim community in Medan, North Sumatra; Paring Waluyo to Tengger community in East Java; Amin Mudzakir to Ahmadiyah Islamic community in Cianjur, West Java, and; Heru Prasetya to Tolotang community in South Sulawesi. After the field research is through, they took two months to write the rough draft of report based on their findings in the respective areas or communities.

On Monday to Wednesday (Desember 4th-6th, 2006), we are organizing a-three day meeting amongs our field researchers, team of supervisors, and some other resource persons in our first workshop on Report Writing. In the workshop the researchers will exchange their findings to each other, and will collaboratively define the main ideas to be more cultivated to compose a collective report representing Interseksi's research team. The main objective of the workshop is to enhance the quality of the report based on which we will start to prepare the book writing processes in our subsequent workshop later on. Convened at Gunung Geulis House, Bogor, West Java, the workshop is structured into two main activities: researchers' presentations, and discussion on book publication.

Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia

Posted by Ridwan al-Makassary

Pada tgl. 11 Oktober 2006 yang lalu, Yayasan Interseksi telah mengadakan diskusi terbatas tentang Islam dan Filantropi di Bukafe, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Chaedar Bamualim, MA memaparkan beberapa hasil kajiannya dalam sebuah makalah berjudul "How to Promote Islamic Philanthropy for Social Justice" (klik untuk melihat abstrak). Diskusi dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Berikut adalah rangkuman dari apa yang berkembang dalam diskusi tersebut:

Krisis ekonomi, dan juga bencana alam, yang merundung Indonesia sejak 1997 telah menyemangati kaum Muslim memapankan organisasi filantropi Islam guna menyahuti problem sosial ekonomi tersebut. Tidak diragukan, Yayasan Dompet Dhua’fa (YDD) terbentuk karena mengguritanya kemiskinan umat, yaitu kelaparan hebat di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Juga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) hadir merespon pelbagai bencana alam, khususnya banjir dan gempa bumi, yang terjadi di pelbagai wilayah Indonesia.

Fenomena kelembagaan filantropi Islam adalah suatu fenomena baru di Indonesia. Awalnya filantropi Islam dipraktikkan secara tercerai berai (decentralized), sporadik, spontan, dan diskriminatif. Adalah KH Ahmad Dahlan yang mengusulkan adanya pengeloaan zakat secara terlembaga pada awal abad 20. Namun, kenyataannya, sejak Indonesia meraih kemerdekaan, hanya di kota Aceh (1959) terdapat badan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Karena itu, di tengah problem kemiskinan yang mengancam bangsa ini, eksistensi lembaga filantropi Islam ini penting dikaji guna memperkuat efektifitas dan kinerja dari lembaga filantropi Islam tersebut.

Filantropi Keadilan Sosial: Satu Kerangka Teoritik
Konsep kedermawanan (Philanthrophy) tidak diragukan dikenal oleh setiap etnik budaya dan komunitas keagamaan di pelbagai belahan dunia. Di Indonesia, istilah philanthropy belum dikenal secara luas, meskipun prakteknya telah berakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Bahkan, untuk menggambarkan tindakan berdema di Indonesia, masyarakat lebih akrab dengan istilah karitas (charity) yang juga berasal dari bahasa Yunani. Istilah filantropi, secara leksikal, berasal dari bahasa Yunani, philos (cinta) dan anthropos (manusia). Filantropi, karenanya, mengandung arti cinta manusia. Istilah ini juga mereferensi pengalaman masyarakat Barat pada abad ke delapan belas, ketika negara dan individu mulai mengasumsikan adanya tanggung jawab untuk memperdulikan kaum lemah. Singkatnya, defenisi filantropi yang akar katanya ”loving People” saat ini telah bergeser menjadi satu tindakan filantropik yang beorientasi pada ”tujuan-tujuan publik”. Payton, Profesor di bidang studi filantropik, telah mengkonstruksi suatu defenisi operasional (working defenition) dari filantropi sebagai ”voluntary action for the public good”.

Filantropi untuk Keadilan Sosial menurut Ideal al-Qur’an
Filantropi Islam terdiri dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan wakaf. Dalam ajaran Islam, ZIS mengandung pengertian yang sama, yaitu berderma. Dalam ayat 60, surat al-Maidah, misalnya, tidak mengintrodusir istilah zakat, tetapi shadaqah. Namun, pada tataran diskursus penggunaan istilah Zakat, Infak dan Sedekah mengandung makna yang spesifik. Zakat acap diartikan sebagai membelanjakan (mengeluarkan) harta yang sifatnya wajib dan salah satu rukun Islam serta berdasarkan perhitungan yang tertentu. Infak acap merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar dari zakat. Biasanya dimaksudkan untuk kepentingan fii sabilillah, dalam arti sarana, misalnya, bantuan untuk masjid, madrasah, pondok Pesantren, rumah sakit. Ringkas kata, bantuan yang dikeluarkan untuk lembaga keumatan umat tersebut masuk kategori infak. Sedangkan, sedekah biasanya derma yang kecil-kecil jumlahnya yang diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen dll. Berbeda dengan zakat, baik infak maupun sedekah keduanya adalah sunnah. Singkatnya, konsep kedermawanan (filantropi) dalam Al-Qur’an dikenal dengan istilah seperti sadaqoh dan zakat. Di dalam perintah berderma tersebut terkandung ideal kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling memperkuat.

Potensi derma Masyarakat
Studi PBB mencatat bahwa potensi dana umat dari sektor zakat, infak dan sedekah yang mungkin digali mencapai 19.3 triliun rupiah per tahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga Muslim per tahun sebesar 409.267 rupiah dalam bentuk tunai (cash) dan 148.200 rupiah dalam bentuk barang (in kind). Jika jumlah rata-rata sum-bangan ini dikalikan dengan jumlah keluarga Muslim di Indonesia sebesar 34,5 juta (data BPS tahun 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan mencapai 14,2 triliun. Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar 5,1 triliun rupiah. Sayangnya, potensi dana yang besar itu belum tergali dan terkelola secara baik. Dengan ujaran lain aspek manajemen dan akuntabilitas merupakan prioritas untuk dikembangkan.

Aspek Perundang-undangan
Kehadiran suatu undang-undang diandaikan dapat mengatur sistem dan memberi jaminan hukum bagi suatu hal yang diberikan dasar hukum. Demikian halnya, filantopi yang merupakan aktivitas publik, maka jaminan kepastian hukum dipandang sebagai hal penting. Mayoritas masyarakat Muslim (81%), terutama para penge-lola organisasi, memandang penting kehadiran Undang-undang yang mengatur organisasi filantropi Islam untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan aktivitas filantropi. Karena itu, mereka yang mengetahui keberadaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, menilai UU tersebut memberi arti positif dalam dunia filantropi Islam di Indonesia. Menurut mereka, UU tersebut telah memberi kepastian hukum, mampu meningkatkan pengumpulan zakat, meningkatkan keperca-yaan masyarakat terhadap lembaga filantropi, dan menertibkan koordinasi antar lembaga filantropi.

Meski sebagian besar masyarakat (67%) menilai bahwa UU tersebut memenuhi asas-asas keadilan sosial, namun UU tersebut dinilai tidak komprehensif, tidak spesifik dan tidak mengatur kewenangan teknis, serta bersifat sentralistik. Meski aturan pelaksanaan UU tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama, namun tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP) atas UU tersebut membuat sebagian masyarakat (48%) meragukan keseriusan pemerintah dalam penerapan UU zakat tersebut. Sosialisasi yang tidak memadai, juga membuat sebagian besar masyarakat (52%) tidak mengetahui adanya UU tersebut.

Posted by: Paring Waluyo Utomo

Beberapa hari belakangan ini ramai diberitakan dimedia massa bahwa Gunung Bromo sedang mengalami peningkatan aktivitas. Dalam siarannya, BMG menganalisis ada beberapa gempa berskala kecil karena aktivitas Gunung Bromo. Seolah tak mau ketinggalan, tetangganya, Gunung Semeru juga mengeluarkan asap yang meningkat dari aktivitas normalnya. Bahkan abu Semeru sempat menyebar hingga di Kota Malang dan sekitarnya.

Berita yang hiruk pikuk atas peningkatan aktivitas kedua gunung diatas sempat merisaukan para pengunjung, terutama dari turis-turis yang akan menikmati keindahan Gunung Bromo. Bahkan beberapa warga di Malang membatalkan kunjungannya untuk menghadiri peringatan Kasada di puncak Gunung Bromo.

Meningkatnya aktivitas Gunung Bromo nampaknya tidak berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Tengger. Walau diberitakan Gunung Bromo dan Semeru sedang “batuk”, namun masyarakat Tengger tetap menjalankan ritual Kasada dan pujan Kasada dengan hitkmat di Poten dan bibir kawah Bromo. Ada perasaan yang begitu kuat untuk terikat antara masyarakat Tengger dengan Gunung Bromo.

Justru melalui ritual Kasada inilah puncak dari seluruh kebaktian dan penghormatan masyarakat Tengger terhadap Tuhan, alam, dan leluhur sedang dilakukan. Bagi masyarakat Tengger tidak ada kata pemutus antara mereka dengan Bromo. Ajaran Kasada menyatakan bahwa Ki Kusuma, sesepuh mereka (dalam mitologi Kasada) melakukan pengorbanan diri untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tengger, sebab mereka adalah masyarakat agraris yang basis materialnya ditopang oleh pertanian.

Hingga kini, Bromo adalah situs penting tempat masyarakat tengger dari empat penjuru berkumpul, terutama disaat Bulan Kasada seperti saat ini. Boleh jadi masyarakat tengger saat ini dikotakkan dalam kategori agama yang berbeda mulai dari Islam, Hindu, Budha, maupun Katolik akibat ulah orde baru. Namun semuanya terintegrasi dan berkiblat kepada Gunung Bromo, bahkan sampai meninggal sekalipun harus tetap menghadap Gunung Bromo.

Lari atas kenyataan yang terjadi di Bromo bagi masyarakat Tengger adalah sebuah kefatalan. Kalau mereka lari atas kenyataan di Bromo, sama halnya mereka hendak memalingkan diri dari leluhur mereka. Padahal seluruh konsep pokok dari tradisi dan ajaran yang dikembangkan oleh masyarakat Tengger adalah memberikan penghormatan atas leluhur (atma) mereka yang bersemayam kawasan Bromo, Tengger dan Semeru

Hal ini tercermin tidak hanya terlihat dalam bentuk-bentuk persembahan (sesaji) yang berupa hasil pertanian, akan tetapi penghormatan itu dipujakan dalam mantra dukun Tengger sebagai pemangku teologi Tengger. Mantara pembuka seperti; hong ulun bapa kuasa ibu pertiwi adalah sepenggal kalimat mantra yang menjadi basis kebudayaan Tengger. Kalimat itu mengandaikan betapa pentingnya hubungan antara wong Tengger yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Melalui Gunung Bromo-lah mereka senantiasa merasa dapat berhubungan terus dengan leluhur mereka.

Sudah sejak lama, bahkan sejak awal mula mendiami pegunungan Bromo, Tengger, dan Semeru masyarakat Tengger mengetahui benar tentang kemungkinan ancaman gunung berapi. Justru melalui ritual-ritual yang sedang mereka jalani selama ini yang diwariskan secara terumurun itulah masyarakat tengger hendak merinci gelagat alam, agar mampu memprediksiakan sedemikian rupa. Sayangnya, kearifan dalam memandang fenomena alam ini harus “kalahkan” dengan hitungan matematis model para ahli vulkanologi, geologi maupun geofisika.

Apalagi jika asumsi-asumsi matematis model para vulkanolog ini bersekutu dengan media massa. Maka tak mengherankan jika asumsi yang dibangun oleh para vulkanolog itu mampu membius semua mata publik, bagaikan sebuah “sabda” yang patut untuk didengar adanya.

Atas pemberitaan ini, maka sebagian masyarakat Tengger yang biasanya mencari nafkah dalam keramaian massa disetiap penyelenggaraan ritual kasada menjadi menggerutu. Potensi pendapatan ekonomi menjadi sirna dengan sepinya pengunjung disaat hari-hari sebelum Kasada. Mestinya para teknokrat dan media massa juga mempertimbangan hal-hal seperti ini. Bukankah kalau masyarakat Tengger tidak memiliki kemampuan prediktif atas aktivitas Bromo, mereka telah sirna sedari dulu karena amukan alam dari dua gunung aktif, yakni Bromo dan Semeru.

Kita memang patut memberikan apresiasi kepada para teknokrat gunung itu atas early warning yang mereka keluarkan mengenai aktivitas Gunung Bromo. Namun pertimbangan kultural dan antropologi untuk kemaslahatan orang Tengger juga patut kita perhitungkan.

Penulis sekarang lagi berdiam diri di Gunung Bromo.

Hari Senin malam (28 Agustus 2006), melalui kontak telepon Zulfan Tadjoeddin menghubungi salah seorang staf kami memberitahukan bahwa ia baru saja mendapat pemberitahuan tentang rapat yang sangat penting di kantornya tgl. 30 Agustus 2006. Karena alasan tersebut, Tadjoeddin tidak bisa hadir dalam diskusi di Yayasan Interseksi. Kami akan menata ulang jadwal untuk diskusi Konflik dan Pembangunan ini, dan secara mendalam kami mohon maaf atas pembatalan pada saat-saat akhir menjelang diskusi tanggal 30 Agustus tersebut. Terima kasih.

Berikut adalah email susulan dari Tadjoeddin tentang pembatalan tersebut:

Dear Mbak Amel dan Mashoodi,

Saya mohon maaf sekali karena tidak bisa datang pada acara diskusi yang sudah di agendakan hari Rabu besok karena ada jadwal rapat mendadak di kantor yang harus saya ikuti. Mohon maaf, dalam minggu ini jadwal saya sangat tidak menentu yang tidak saya antisipasi ketika memberikan komitmen ketika di telpon oleh mbak Amel akhir minggu lalu.

Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin kita bisa atur lagi waktu dikusi di bulan-bulan mendatang.

Salam hangat

Zulfan

On Monday night (August 28th, 2006) Mr. Zulfan Tadjoeddin called one of our staff saying that due to a sudden change in meeting schedule in his office, he had to cancel his presentation in our discussion forum on Wednesday 30th, 2006. We will rearrange the schedule for him, and we sincerely apologize for canceling the 30th August discussion at the last minute. Thank you.

Scroll down for English version

Setelah sempat tertunda beberapa bulan, program penelitian tentang Hak-hak Minoritas tahap kedua akan dilakukan para peneliti Interseksi mulai bulan Agustus 2006. Dengan segala keterbatasannya, penelitian tahap pertama telah menghasilkan sebuah buku yang mendapat respon sangat baik dari berbagai kalangan. Buku Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Interseksi, 2005) bagi kami mungkin menjadi semacam benchmark dengan apa hasil penelitian tahap kedua ini akan dibandingkan kualitasnya. Sejak awal penelitian ini antara lain juga disiapkan untuk memperbaiki beberapa kelemahan penelitian sebelumnya. Untuk menjaga dan memperbaiki kualitas yang sudah ada, tanggal 7 sampai 9 Agustus 2006 Interseksi akan mengadakan workshop persiapan penelitian di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Dalam workshop tersebut, para peneliti Interseksi akan memberikan pemaparan konseptual tentang isu-isu utama yang menjadi fokus perhatian dalam program penelitian tahap kedua ini. Semua peneliti lapangan yang akan dikirim ke lapangan juga akan mempresentasikan hasil studi awal pra penelitian tentang masing-masing wilayah yang akan ditelitinya. Tujuannya agar masing-masing peneliti bisa merumuskan persoalan-persoalan spesifik di masing-masing wilayah di luar formulasi persoalan yang telah ditetapkan dalam rancangan awal penelitian. Para peneliti lapangan juga akan diberi landasan-landasan metodis untuk mengumpulkan dan menganalisa data lengkap dengan proses penulisannya. Semua peserta workshop akan dilibatkan secara penuh dalam proses penyusunan Interview Guide. Selain terdiri dari anggota tim peneliti Yayasan Interseksi, workshop ini juga akan melibatkan dua orang antropolog senior, Dr. Heddy Ahimsa Putra dari jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada, dan Dr. Ahmad Fedyani Saifuddin dari jurusan Antropologi Universitas Indonesia. Di samping itu, kami juga mengundang beberapa peserta khusus yang akan berperan sebagai pembaca kritis terhadap rancangan penelitian yang telah kami susun.

Penelitian tahap kedua ini akan dilakukan di empat komunitas di empat wilayah: komunitas lokal Tolotan di Sulawesi Selatan; komunitas lokal Parmalim di Sumatra Utara; Jamaah Ahmadiyah di Bogor, Jawa Barat, dan; masyarakat Tengger di Jawa Timur. Di samping itu, penelitian ini juga melibatkan sebuah kajian hukum atas kebijakan negara tentang politik kewarganegaraan. Laporan lengkapnya akan kami tampilkan di halaman ini segera setelah workshopnya usai. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Ridwan Al-Makassary.


The second phase of the research on Minority Rights is started on August 2006. As you might have already known, the result of the first phase of the research has been published as a book entitled Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Minority Rights. The Dilemma of Multiculturalism in Indonesia). For us the book is kind like a bencmark against which the quality of the second phase research will be compared with. We prepare the second phase research, among others, also as an effort to address some limitations of the previous research. To that end, on 7 - 9 August 2006 we are organizing a workshop in Puncak, Bogor, West Java.

In the workshop, the researchers will make presentations based on their preliminary studies on the specific problems in the respective areas. We invite two noted Anthropologists, Dr. Sri Heddy Ahimsa Putra of the Gadjah Mada University, and Dr. Achmad Fedyani Saifuddin of University of Indonesia to help us finalizing our research design to be used to capture the problems during the field research. It is hoped that through the workshop the researcher will better understand not only how to collect the data from the field but also how to systematize and analyse them, and how to write a good report.

This year we will conducting research in four communities in Indonesia: Tolotan community in South Sulawesi; Parmalim community in North Sumatra; Ahmadiyah Islamic community in Bogor, West Java, and; Tengger community in East Java. The research will also integrating a legal study on the state policies on citizenship. The complete report wil be published on this page after the workshop is concluded. For more information please contact Ridwan al-Makassary.

Seluruh warga komunitas Yayasan Interseksi, Jakarta menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya sastrawan terbesar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, pada usia 81 tahun, pada hari Minggu, 30 April 2006. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ini adalah kehilangan besar bagi seluruh warga dunia. Pram mendedikasikan sebagian terbesar hidupnya untuk terus-menerus mempersoalkan nasib umat manusia. Ia pernah salah tentu saja, tapi selain soal pilihan sikap sejarah, kesalahannya itu tidak sama sekali menganulir cintanya pada sesama manusia seperti tercermin dalam seluruh karya yang pernah ditulisnya. Lepas dari segala bentuk kontroversi dan pertentangan politik di masa lalu, karya-karya dan semangat beliau niscaya tetap hidup dalam jiwa dan pikiran kami yang lebih muda.

Pada tgl. 22 April 2006, Lafadl Institute, sebuah LSM di Yogyakarta, bekerjasama dengan Yayasan Desantara Institute for Cultural Studies, dan Yayasan Interseksi mengadakan sebuah diskusi kecil dengan topik multikulturalisme dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Diselenggarakan di kantor Lafadl, diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah intelektual muda Yogyakarta yang memiliki perhatian pada kebudayaan dan isu-isu politik. Heru Prasetia menurunkan laporannya untuk kita>>

On April 22nd, 2006, Lafadl Institute, a Yogyakarta-based NGO, in cooperation with Desantara Institute for Cultural Studies, and the Interseksi Foundation organized a small discussion on the topic of multiculturalism and the development Policies in Indonesia. Covened in Lafadl's office building, the discussion was attended by a number of young Yogyanese intellectuals who have concern with culture and political issues. Report on the discussion is written for us here by Heru Prasetia>>

Biasanya di negeri ini berbagai wacana semacam posmodernisme, liberalisme, dan multikulturalisme ini hanya menjadi riak-riak belum menyentuh perdebatan yang lebih serius, khusunya dalam public discourse. Maka adalah penting untuk mengangkat discourse multikulturalisme ke dalam konteks dan situasi indonesia. Meskipun demikian, diperlukan juga sikap kritis. Sebab konsep ini tidak lahir dari sejarah masyarakat Indonesia. Multikulturalisme muncul dari sejarah sosial politik negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan lain-lain.Negara-negara yang berhadapan dengan isu rasialisme dan kaum imigran. Isu-isu rasialisme ini menjadi perrsoalan yang lebih luas karena hubungan antar ras dan antar nation meimbulkan problem tertentu yang tidak hanya bisa diatasi dengan pola-pola agenda pembangunan yang sudah dimiliki oleh negara-negara menghadapinya. Jadi multikulturalsme muncul ketika satu wadah nation-state menghadapi pergolakan internal dari dalam. Pergolakan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang masih mengikatkan dirinya dengan semangat-semangat primordial. Baca selanjutnya>>

Another day another press coverage. On Wednesday, February 15th, 2006, Jaringan Islam Emansipatoris (Emancipatory Islam Network) of Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) or the Network for Pesantren and Society Development, is broadcasting a radio talkshow discussing the book the Interseksi foundation has published, Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Muhtadin AR is hosting the talkshow with Very Verdiansyah as the speaker. The talkshow will be aired at 9 - 11 PM at 103.4 D Radio FM. Please check it out. For more information please contact P3M.