Tgl. 1 September 2009, Interseksi akan mengadakan diskusi tentang hak warga atas kesehatan. Diskusi akan menghadirkan pembicara Diding Sakri, mantan direktur eksekutif Perkumpulan Inisiatif, Bandung, yang sudah bertahun-tahun, bersama lembaganya, menekuni isu hak kesehatan ini. Jadwalnya adalah sebagai berikut:

• Hari/tgl: Selasa, 1 September 2009
  
  
• Waktu: Jam 15.00 - selesai (dilanjutkan dengan buka puasa bersama)
  
  
• Tempat: Kantor Yayasan Interseksi
                 Jl. Raya Lenteng Agung Barat No. 39
                 RT 003/RW 01, Kelurahan Lenteng Agung
                 Jakarta Selatan 12610
                 Telp./Fax.: 021 7820 444
                 Email: office [at] interseksi [dot] org; interseksi [at] gmail [dot] com

Abstrak
Kesehatan adalah hal yang fundamental dalam mengatasi kemiskinan, hak asasi manusia sekaligus kewajiban Negara yang ditegaskan dalam konsitusi dan undang-undang. Untuk menjamin kesehatan seseorang, diperlukan pelayan public sector kesehatan yang aksesibel bagi semua orang. Permasalahannya, di Indonesia, hingga saat ini, pelayanan kesehatan tidak mudah diakses khususnya karena adanya kendala ekonomi atau biaya yang tidak terjangkau. Praktik terbaik dari upaya mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan suatu kebijakan jaminan pelayanan kesehatan dengan penerapan skema asuransi social yang berlaku bagi semua warga Negara tanpa terkecuali.

Selanjutnya konsep ini kita sebut sebagai sistem jaminan sosial kesehatan, suatu konsep yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 40 tahun 2004 namun hingga kini tidak diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia. Dengan terpilihnya kembali rezim pemerintahan yang telah berkuasa selama 5 tahun terakhir, maka cukup beralasan untuk mengatakan bahwa system jaminan social kesehatan di Indonesia tidak akan terimplementasikan dengan mudah dalam 5 tahun ke depan. Kecuali ada factor-faktor penentu di luar pemerintahan yang dapat mengadvokasi situasi ini. Pada titik inilah, penting kiranya kita menggantungkan harapan kepada kelompok masyarakat sipil, kampus, dan elemen perubahan lainnya untuk dapat menjadi kekuatan advokasi kebijakan. Paper ini akan terdiri dari 4 bagian utama. Pertama adalah pemaparan secara singkat mengenai sistem jaminan kesehatan sebagai upaya untuk menjaminan akses universal terhadap pelayanan kesehatan. Kedua, praktik terbaik di berbagai daerah sebagai langkah awal menuju universalisasi akses terhadap layanan kesehatan. Ketiga, alternatif model untuk universalisasi layanan kesehatan di Indonesia. Keempat tindakan strategis yang perlu dilakukan oleh kelompok reformis untuk mewujudkan jaminan akses universal terhadap pelayanan.

Salah satu kekuatan Negara yang jarang dibahas adalah kemampuan Negara dengan perangkat narasinya untuk menciptakan partisi2 imajiner, baik yang bersifat spasial ('wilayah NKRI') atau pun yang bersifat temporal (misalnya periodisasi sejarah).Perbatasan dalam wacana negara selalu diasosiasikan sebagai sebuah sekat yang dilihat dengan ajeg, kaku dan otoritatif - sebuah sekat yang membedakan identitas, ruang dan sejarah. Sayangnya, sekat ini juga mempengaruhi arah perkembangan studi-studi di Indonesia tentang perbatasan.

Kasus dari penelitian Dave Lumenta di Kalimantan Timur yang mencoba memahami sejarah hubungan masyarakat suku Dayak Kenyah dengan proses (nation-)state making sejak zaman kolonial hingga sekarang, menunjukkan bahwa sebuah pendekatan dan metodologi baru diperlukan bagi analisa-analisa sosial dalam memahami dinamika wilayah perbatasan. Sebuah pendekatan baru menuntut kita untuk melihat wilayah perbatasan sebagai sebuah kontinuum ketimbang sebagai 'sekat'.

Diskusi bulanan Yayasan Interseksi putaran ke-23 akan membahas tema problemtik tentang isu-isu perbatasan (border issues). Pembicara yang akan memantik diskusi kali ini tidak lain adalah Dave Lumenta sendiri. Diskusi akan diadakan pada:

• Hari/tgl: Senin, 27 Oktober 2008
  
• Waktu: Jam 15.00 - selesai
  
• Tempat: Kantor Yayasan Interseksi
                 Jl. Raya Lenteng Agung Barat No. 39
                 RT 003/RW 01, Kelurahan Lenteng Agung
                 Jakarta Selatan 12610
                 Telp./Fax.: 021 7820 444
                 Email: office [at] interseksi [dot] org; interseksi [at] gmail [dot] com

Seperti biasa, karena keterbatasan tempat, diskusi ini hanya untuk jumlah peserta yang terbatas. Silakan konfirmasikan kehadiran Anda melalui 021-7820 444 (Risna) atau email ke interseksi[at]gmail[dot]com

Diskusi bulanan Yayasan Interseksi putaran ke-22 akan membahas tema problemtik HAM dan Demokrasi Lokal di Indonesia. Pembicara yang akan memantik diskusi kali ini adalah Samuel Gultom, MA, program officer HAM Yayasan Tifa, Jakarta. Diskusi akan diadakan pada

• Hari/tgl: Senin, 22 September 2008
• Waktu: Jam 15.00 - selesai disambung buka puasa
• Tempat: Kantor Yayasan Interseksi
                 Jl. Raya Lenteng Agung Barat No. 39
                 RT 003/RW 01, Kelurahan Lenteng Agung
                 Jakarta Selatan 12610
                 Telp./Fax.: 021 7820 444
                 Email: office [at] interseksi [dot] org; interseksi [at] gmail [dot] com

Seperti biasa, karena keterbatasan tempat, diskusi ini hanya untuk jumlah peserta yang terbatas. Silakan konfirmasikan kehadiran Anda melalui 021-7820 444 (Risna) atau email ke interseksi[at]gmail[dot]com

Di balik orang ramai membicarakan kebangkitan kembali Indonesia belakangan ini, kita seperti melihat frustasi hari ini yang bercampur begitu saja dengan sekepalan harapan untuk hari nanti. Dalam pusaran labirin keputusasaan itu, kita seperti sedang melihat satu larik saja cahaya yang memberi kita keyakinan bahwa di ujung sana masih ada terang, yang sumbernya justru dari masa lalu yang belum terlampau jauh betul. Indonesia kita bayangkan seperti sebuah sosok yang tidak lagi bediri tegak, terhampar oleh berton-ton persoalan. Karena itu ada ajakan untuk bangkit kembali, untuk mengatur barisan, agar kita melangkah lebih tegap, padu-padan sehaluan.

Indonesia adalah sebuah konsep modern. Ia sebenarnya tak punya jejak-jejak pra sejarah. Tapi, dari masa ke masa selalu muncul pandangan-pandangan yang mencoba menarik jauh mundur Indonesia ke jaman pra-Indonesia demi kepentingan politik persatuan. Berhadapan dengan pandangan mistis ini adalah dua kecenderungan yang pernah beradu pendapat dalam "polemik kebudayaan" antara mereka yang mencoba merumuskan keindonesiaan dengan melacak unsur-unsur kebudayaan yang menghidupi dan dihidupi masyarakat kebanyakan dengan yang melihat 'barat' sebagai acuan kemajuan sehingga diperlukan percepatan untuk mengejar ketinggalan berabad-abad.

Perdebatan yang sampai hari ini belum selesai sering disederhanakan sebagai pertentangan antara 'barat-timur' atau 'tradisi-modernitas', sementara sisi-sisi yang lebih kompleks dari perdebatan ini, misalnya perlawanan terhadap feodalisme, kebimbangan dalam menyikapi kolonialisme, atau keengganan untuk mempersoalkan struktur kelas, jarang disentuh. Padahal, dari kompleksitas inilah lahir satu konsep yang boleh dikatakan 'organik' Indonesia, yaitu 'kerakyatan' meskipun kata 'rakyat' itu sendiri berasal dari Arab. Seperti apa itu gagasan tentang 'kerakyatan' ramai diperbincangkan, terutama di kalangan seniman dan intelektual kiri, sejak 1950an, tapi sebelum ia berkembang lebih luas sudah terlibas oleh tragedi 1965 bersama dengan penumpasan para pekerja kebudayaan yang menyumbangkan pikiran dan karya bagi terumuskannya konsep 'kerakyatan'.

Untuk mendiskusikan hal tersebut secara lebih kritis, hari Jum'at tgl. 25 Juli 2008 kami mengundang Gung Ayu Ratih, peneliti pada Institut Sejarah Sosial Indonesia, untuk jadi pembicara dalam Diskusi Bulanan Yayasan Interseksi putaran ke-21. Seperti biasa, diskusi akan dilaksanakan di kantor Yayasan Interseksi, dan dimulai pada jam 15.00 waktu Jakarta Selatan sampai selesai. Keterbatasan ruang menyebabkan diskusi bulanan Interseksi hanya bisa diikuti oleh jumlah peserta yang sangat terbatas. Karena itu, pastikan kehadiran Anda melalui 021-7820444 (pada jam kerja), atau melalui surat elektronik pada interseksi[at]gmail[dot]com.

• Tema: Refleksi Atas Agenda dan Strategi Politik Gerakan Sosial
• Pembicara: Sapei Rusin (Ketua Badan Pelaksana Perkumpulan Pergerakan, Bandung)
• Tgl/Jam: Kamis, 22 Mei 2008, Jam 15.00 - selesai
• Tempat: Kantor Yayasan Interseksi
                 Jl. Raya Lenteng Agung Barat No. 39
                 RT 003/RW 01, Kelurahan Lenteng Agung
                 Jakarta Selatan 12610
                 Telp./Fax.: 021 7820 444
                 Email: office [at] interseksi [dot] org; interseksi [at] gmail [dot] com

• Makalah: dibagikan hanya kepada peserta diskusi
• Konfirmasi: 021-7820444 (dengan Nia)

Gerakan sosial (social movement) adalah salah satu terminologi yang paling banyak dibicarakan dalam khasanah teori-teori sosial modern. Tapi tidak banyak yang sadar bahwa konteks dan karakter gerakan sosial di Indonesia telah, sedang dan terus akan berubah. Selain perubahan konteks dan karakter gerakan, penting untuk dikaji bagaimana massa rakyat menghadapi pagelaran kuasa, dan bagaimana (sebagian) eksponen utama dan pendukung gerakan-gerakan rakyat tersebut menafsirkannya, menghadapi kesempatan politik yang tersedia dan merumuskan tantangan-tantangan utama yang dihadapinya, serta pada saatnya memilih dan melancarkan aksi kolektif yang mereka andalkan. Paper ini berangkat dari pengalaman penulisnya yang hampir satu dekade lebih terlibat dalam beberapa model gerakan sosial di Indonesia.

Seperti apa bentuk pilihan agenda dan strategi politik yang diambil oleh gerakan-gerakan sosial yang ada di Indonesia setelah kekuasaan Suharto berkahir, itu akan menjadi tema yang dibahas oleh Sapei Rusin, Ketua Badan Pelaksana Perkumpulan Pergerakan, sebuah organisasi non pemerintah yang berbasis di Bandung, Jawa Barat dalam diskusi bulanan Yayasan Interseksi kali ini.

Print this Page

• Theme: Praktek Hukuman Mati di Indonesia
• Speaker: Bhatara Ibnu Reza (Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor)
• Date: Monday, 17 March 2008, at 15.00
• Venue: Kantor Yayasan Interseksi Jl. Raya Lenteng Agung Barat No. 39 RT 003/RW 01, Kelurahan Lenteng Agung Jakarta Selatan 12610 Telp./Fax.: 021 7820 444 Email: office [at] interseksi [dot] org; interseksi [at] gmail [dot] com Web Site: http://interseksi.org
• Confirmation: 021-7820444 with Nia

• Abstract

Wacana pelaksanaan dan penerapan hukuman mati tampak justru berkembang pada lima tahun terakhir. Hal ini tentu melahirkan pertanyaan, mengapa soal hukuman mati justru populer di masa desakan perubahan sistem peradilan, sistem hukum nasional dan berbagai instrumennya meningkat dan menjadi agenda politik nasional post Soeharto?. Memang pada periode ini beberapa ketentuan hukum baru justru mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman hukuman maksimal, seperti pada UU 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM, ataupun ketentua Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Akan tetapi sangat kontras bila melihat semangat dalam konsitusi kita yang berusaha untuk menjamin dan menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) . Secara tegas Pasal 28 ayat 1 huruf I UUD 1945 menyatakan :

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Berbagai tesis memang dapat dikembangkan untuk mencari jawaban mengapa hal ini bisa terjadi?. Tetapi ada baiknya kita menelisik kedalam bagaimana watak politik hukuman mati itu berlangsung?, dan apakah hal itu lahir dari kesadaran membangun sistem hukum yang berwibawa, atau justru hal itu dikembangkan untuk mengatasi ketidak wibawaan hukum yang semakin terbuka?. Permasalahan ini tidak dapat dijawab lewat analisis spekulatif yang sering berkembang untuk membenarkan penerapan hukuman mati, seperti hal itu dibenarkan oleh ajaran agama, atau untuk membalas tindakan si pelaku kejahatan,hukuman mati merupakantindakan yang manusiawi untuk mengakhiri derita pelaku kejahatan, dst.

Sayangnya, semua spikulasi pembenaran penerapan hukuman mati itu memang akhirnya telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak menjatuhkan hukumna mati. Berdasarkan catatan berbagai lembaga HAM internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman hukum mati pada sistem hukum pidananya (retentionist). Angka orang yang dihukum mati di Indonesia termasuk cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi dan Iran.

Fakta-fakta penerapan hukuman mati itu menunjukkan gejala hukuman mati sebagai instrumen politik kekuasaan. Mengingat kecenderungan politik yang berkembang berelasi dengan naik turunnya penerapan hukuman mati. Catatan kasus-kasus hukuman mati diatas perlu memperoleh perhatian lebih dalam untuk menjelaskan kerangka utama mengapa ancaman hukuman mati digunakan sebagai pilihan?. Jika hukuman mati adalah alat politik; tujuan apa yang hendak dicapai dari penguasa ? Apa sasaran politik kekuasaan yang hendak dicapai ? Bagaimana pengaruh proses hukuman mati terhadap pengendalian masyarakat ? Dan apa strategi politik politik agar penerapan hukuman mati dapat dihapuskan ?

Print this Page



Theme: Competing Image and Negotiating Power for Women’s Leadership in Muhammadiyah
Speaker: Kurnia Hastuti Dewi[#]
Date: Friday, February 15th 2008. At 15.00

On Friday the 15th of February 2008 at 15.30 we are inviting Kurnia Hastuti Dewi of the Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), to discuss the topic of Competing Image and Negotiating Power for Women's Leadership in Muhammadiyah to our monthly discussion. And as always the case with our monthly forum, it is only for limited participants. So please confirm your participation either by phone at 021-7820-444 (work hour with Nia) or by email to interseksi [at] gmail [dot] com.


Abstract (English)
This paper examines competing images of women leadership and dynamics of gender relations between Muhammadiyah and ‘Aisyiyah elites, and between old and young generations in these organizations. Interviewed with Muhammadiyah and ‘Aisyiyah elites indicates that they have similar concept on women’s leadership that women should behave according to fitrah. However, this paper analysis shows the possibilities that in practice, image of women’s leadership in Muhammadiyah is not monolithic. This paper also shows that there is struggle between the established notion of gender-role identities of being wanita sholehah for Muhammadiyah female as appropriate image for women leader vis a vis masculine traits of leadership which culturally assigned for Muhammadiyah male. The reservation of Muhammadiyah and ‘Aisyiyah prominent elites across generation toward female candidate with masculine traits of leadership and possible influence of the Javanese culture context in determining reasonable strategies for negotiation gender relations is also be addressed.

Bahasa Indonesia
Makalah ini memeriksa citra-citraan yang saling bersaing satu dengan lainnya tentang kepemimpinan perempuan dan dinamik relasi gender antara elit-elit Muhammadiyah dan Aisyiyah, dan antara generasi tua dan generasi muda dari organisasi tersebut. Wawancara dengan elit-elit Muhammadiyah dan Aisyiyah mengindikasikan bahwa keduanya memiliki konsep yang serupa tentang kepemimpinan perempuan, yakni bahwa kiprah perempuan harus sesuai dengan fitrahnya. Meskipun demikian, analisa dalam makalah ini menunjukkan beberapa kemungkinan bahwa dalam prakteknya citra tentang kepemimpinan perempuan di Muhammadiyah tidaklah monolitik. Makalah ini juga memperlihatkan adanya pergulatan antara gagasan mapan tentang identitas sebagai "wanita sholehah" untuk perempuan Muhammadiyah sebagai citra yang pantas untuk pemimpin perempuan vis a vis ciri-ciri kepemimpinan maskulin yang secara kultural diberikan kepada laki-laki Muhammadiyah. Reservasi lintas generasi elit-elit Muhammadiyah dan Aisyiyah terhadap kandidat perempuan dengan ciri kepemimpinan maskulin dan kemungkinan pengaruh dari budaya Jawa dalam menentukan strategi-strategi untuk negosiasi relasi gender juga dibahas dalam makalah ini.

[#] Kurniawati Hastuti Dewi is a researcher at the Centre for Political Studies The Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta, Indonesia.

Indonesian Chinese Quest for Identity: A problem of ethnic minority integration in multi-ethnic Indonesia

Speaker: Tobias Basuki, MA[#]
Date: Friday, September 28th, 2007. At 15.30

On Friday the 22nd of September 2007 at 15.30 we are inviting Tobias Basuki, MA of the Pelita Harapan University to discuss the topic of Indonesian Chinese Quest for Identity to our monthly discussion. And as always the case with our monthly forum, it is only for limited participants. So please confirm your participation either by phone at 021-7820-444 (work hour with Nia) or by email to interseksi [at] gmail [dot] com.


Abstract (English)
The Indonesian Chinese had been part of the archipelago for centuries. They had lived, settled, and considered various parts of the Indonesian archipelago as their home. But compared to their counterparts, the other overseas Chinese in the neighboring Southeast Asian countries, the Indonesian Chinese have remained in a quandary about their identity and place in the nation they call home. Discrimination and violence had occurred and persisted against them through different regimes. This paper attempts to answer the question regarding the dilemma of the Indonesian Chinese and their associated ethnic, socio-political, and economic problems. A variety of studies and perspectives had proposed different answers regarding the problem. In general they can be categorized into three perspectives in Comparative Politics: rationalist, structuralist, and culturalist. This paper studied the case across three different time periods (pre-Independence, Soekarno era, and Soeharto era). A fourth variable, identity, is proposed as a crucial element in understanding the problem and a starting point to the solution to the quandary.

Abstrak (Bahasa Indonesia)
Sudah beratus tahun kaum Tionghoa, bersama-sama dengan suku-suku lainnya, telah hidup dan menjad bagian dari kepulauan Nusantara yang saat ini kita kenal sebagai negara Indonesia. Walaupun telah kehilangan akarnya baik dari segi bahasa maupun budaya, kaum Tionghoa Indonesia sampai saat ini tidak pernah 'mapan' dalam kedudukannya sebagai salah satu suku/bagian di Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dan budaya. Wang Gungwu profesor ahli politik dari National University of Singapore mengatakan bahwa "Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan masalah Cina" dan "entah karena apa dibandingkan dengan di negara-negara lain, Cina perantauan di Indonesia paling banyak dibantai atau dilukai, melarikan diri atau diusir, dan paling tidak aman keadaannya ….."

Makalah ini meninjau beberapa pengamatan yang telah dilakukan oleh para peneliti masalah Cina perantauan mengenai kurangnya integrasi dan terjadinya kekerasan yang dialami kaum Tionghoa Indonesia:

• Rasionalis menyebut kompetisi ekonomi dan manipulasi politik sebagai penyebab.
• Strukturalis meninjau masalah ini dari aspek usaha-usaha kaum elit politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan memakai kaum Tionghoa sebagai bemper ataupun kambing hitam.
• Kulturalis menyatakan permasalahannya ada pada perbedaan agama, kultur, dan tradisi.
  

Di dalam studi perbandingan tiga periode pemerintahan di Indonesia, makalah ini menemukan bahwa ketiga faktor yang disebut di atas tidak dapat menjelaskan permasalahannya secara utuh dalam rentang waktu dan jarak (across time and space). Makalah ini mengemukakan variabel keempat, identitas. Dikemukakan bahwa permasalahan etnis Tionghoa adalah pertama-tama permasalahan identitas sebelum menjadi permasalahan Rasionalis, Strukturalis, maupun Kulturalis.

Permasalahan etnis Tionghoa bukanlah satu-satunya permasalahan kaum minoritas di Indonesia. Namun problematika etnis Tionghoa dapat menjadi representasi permasalahan minoritas secara luas dalam kenegaraan Indonesia yang plural. Dan solusi dari dilema ini penting dalam mengatasi permasalahan bangsa secara luas. Etnis Tionghoa diharapkan dapat membentuk identitas mereka, menyadari kewajiban sebagai warga negara dengan seimbang bukan saja sekadar memperjuangkan hak-hak mereka. Apakah etnis Tionghoa akan menjadi bagian dari "komunitas imaginer" (Benedict Anderson's "Imagined Community) bangsa Indonesia?

[#] Tobias Basuki is a lecturer at the Faculty of Social and Political Sciences, Pelita Harapan University. He recently finished his MA in Political Science from Northern Illinois University with concentrations in Comparative Politics (CP) and International Relations (IR). He postponed entrance to the PhD program until next Fall of 2008 to return home to Indonesia to reorient and research for issues that are imminent and in line with his specialties and interests. He can be reached at Tobias Basuki [at] Gmail [dot] com. For more information please go to http://www.tobiasbasuki.com

Yayasan Interseksi mengundang Anda untuk hadir dalam diskusi bulanan terbatas edisi bulan Juni 2007.



Seperti biasa, diskusi ini hanya untuk jumlah peserta yang sangat terbatas. Jadi segera konfirmasikan kehadiran Anda melalui email ke interseksi at gemail dot com atau melalui telepon ke 021-7820444.


Abstrak
Pilkada Aceh pada bulan Desember 2006 dinilai bebas dan adil oleh banyak pihak, baik domestik maupun internasional. Tetapi sebuah pemilihan seharusnya lebih dari hanya bebas dan adil saja. Pemilihan dimaksudkan untuk menjadi bagian dari sebuah sistem demokrasi di mana masyarakat bisa pilih calon dengan kesadaran atas platformnya, dan di mana pelaksanaan pilkada menjamin bahwa calon yang menang melakukannya dengan cara yang demokratis. Akibatnya, pemerintahan selanjutnya mempunyai legitimasi tinggi karena masyarakat merasa memilih pemerintahan yang mereka inginkan.

Makalah ini akan membahas hubungan antara Pilkada Aceh (dengan fokus kepada pilkada tingkat kabupaten/kota), demokratisasi dan governance, melalui dua jalur. Pertama, pelaksanaan Pilkada. Beberapa aspek dari pelaksanaan Pilkada Aceh dinilai baik – seperti pendaftaran pemilih, dan penghitungan suara – tetapi beberapa hal tidak dilaksanakan dengan baik – seperti pengawasan (termasuk pengawasan pendanaan) dan penyelesaian sengketa. Kedua, perilaku pemilih. Penelitian di lapangan menunjuk bahwa pemilih mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih antara calon, termasuk platform (kalau memang ada platform yang jelas), track record, legitimasi dan afiliasi. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa sistem neo-patrimonial masih bertahan, dan merupakan ancaman terhadap sistem demokrasi dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kelemahan dalam pelaksanaan pilkada dan perilaku pemilih yang neo-patrimonial mempunyai potensi untuk melestarikan sebuah “siklus pemerintahan korup”.

Diskusi bisa mengenai Aceh atau mengenai pilkada di Indonesia secara umum.

Monthly Discussion, Tuesday, May 15th, 2007.

We are inviting Akiko Horiba to our montly discussion on May 15th, 2007. Ms. Akiko is a Ph.D candidate at Sophia University, Tokyo, Japan. Currentyly she is doing a research in Ambon for her dissertation. We invite her to discuss some of the finding of her research on Ambon conflict from an insight of social movement theory and civic relations perspective. She begins with a basic question why instead of abating the Ambon Conflict was expanded throughout some other areas in Molucas region.

As we know, violent conflict in Ambon spread not only inside of the Ambon Island but also throughout the Maluku Province. Ordinary people were divided into two communities – Christian and Muslim – and involved in the violence. Many analysts said that there was conspiracy behind the Ambon conflict. Though not altogether denying that, Akiko's interest is not “Why” and “Who” started the conflict. Her focus of study is on why ordinary people, even women and children, involved in the violence and expanded the conflict, and how people were mobilized into two communities and fought each other.

In her presentation Akiko will discuss the mobilization process in Ambon conflict and comparing the Christian and the Muslim community by using the insights of Social Movement Theory and the perspectives of civic relations. First, She will explain why Social Movement Theory is useful to analyze the conflict and to understand people’s involvement of conflict, mainly about collective action framing and mobilization structures. Secondly, She will look at the Ambon civic relations, especially city of Ambon, in order to get deeper understanding of mobilization structures. To observe the civic life, we can find strong relationship between mobilization and existent network and social category. And finally she will describe the reason why Ambon conflict expanded.

It is hoped that once we understand the people’s mobilization process, we can analyze deeply the conflict itself and also we can get new perspectives for peacebuilding and conflict prevention.

The discussion is started at 3 p.m on Tuesday, May 15th, 2007. Please confirm your participation either by phone at 021-7820-444 (work hour with Amel) or by email to INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM.

As long as the violent conflicts in Papua cannot be terminated, the flow of refugees from the Indonesian province into Papua New Guinea (PNG) will continue. It is widely believed that the reasons for such flights have been the threats of violence made by the Indonesian security apparatus. In fact the violence has become 'cyclical'. Both the security apparatus and pro-Independence groups have a stake in maintaining the violence. Apart from the violent measures taken by the Indonesian army and police, the aggressive conduct of non-State actors, such as OPM and its affiliated groups, highland youth or student groups, and other pro-Independence hardliners, have recently contributed significantly in the reproduction of violence. These groups distrust the Indonesian State institutions in the strongest sense while opposing the mainstream pro-Independence group such as Papuan Presidium Council. There are deep links between the value placed on revenge in tribal warfare, identity, and the failure of law enforcement.

On Tuesday, the 25th of April 2007 we are inviting Muridan Satrio Wijoyo, a highly respected young intellectual from the Indonesian Institute of Sciences and a Ph.D candidate at Leiden University, the Netherland, to our monthly discussion forum to dig deep the topic of "Non-State Actors and the 'Cycle' of Violence" in contemporary Papua, and its relevance to the life of the people in this country. The discussion is for only limited participants. So please confirm your participation either by phone at 021-7820-444 (work hour with Amel) or by email to INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM.

On Thursday, the 22nd of March 2007 at 15.30 we are inviting Nicolaus Teguh Budiharjanto of the Jakarta-based Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS), a Ph.D candidate at the Northern Illinois university, to our office to discuss the topic of political party survival in our monthly discussion. And as always the case with our forum, it is for only limited participants. So please confirm your participation either by phone at 021-7820-444 (work hour with Amel) or by email to INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM.

The ability of former authoritarian parties to survive transitions to democracy is puzzling. We may expect discredited and disgraced elites and institutions to lose substantial power to new reformist elites and political parties, to end up in the dustbin of history as a memento of past abusive and repressive regimes. Yet, in some cases the individuals and social groups that underpinned the old regimes and their political party vehicles are able to survive and prosper in radically new political contexts characterized by democratic elections and consolidation processes.

Democratic transitions are complex, contentious, and multidimensional processes in which players multiply, parties proliferate, and interests diversify. Reformist political parties emerge and many new local or communal parties are established to channel the aspirations of particular groups. All compete to gain support from previously non-mobilized electorates. Often, elites from the former regime establish new parties to secure their political existence or to protect their interests. Typically, these contexts are marked by party hopping and opportunistic behavior.

The pressures on political parties to devise successful electoral strategies and to use their existing assets optimally are intense. Small parties may mobilize local or ethno-communal identities and symbolic power to win votes. Some may emphasize a distinct platform or party ideology as an effective way to appeal to electorates. Other parties cultivate support from business interests to tap money to finance campaigns, mobilize supporters, broaden territorial penetration, and, if possible, to buy votes. These varying strategic choices, however, do not seem to explain the divergent fortunes among formerly dominant parties in coping with fundamentally transformed political and institutional contexts. Rather, the ability of such parties to prosper under these new conditions seems to be linked to their abilities to exploit, sustain, and expand clientelistic mass and oligarchic linkages.

Program diskusi bulanan Yayasan Interseksi tahun 2007 akan dimulai pada bulan februari ini. Sejak Mei sampai Desember 2006 yang lalu, forum diskusi ini telah membahas bermacam-macam topik mulai dari persoalan hukum yang berpihak kepada perempuan, gerakan Islam baru di Indonesia, sampai tentang neoliberalisme. Tujuan terpenting forum ini adalah untuk membuat suberversi kecil-kecilan terhadap isi pikiran pesertanya sendiri. Dengan tujuan seperti itu pula, tahun ini kami akan mencoba mendiskusikan tema-tema lain yang lebih variatif dari mulai politik, film, gerakan sosial, sampai relasi sumberdaya alam dan demokrasi.

Untuk menyegarkan pikiran para peserta, kami akan mengawali program diskusi ini dengan tema yang sangat unik, menarik, tapi sekaligus juga konkret terjadi dalam hidup kita sehari-hari, yakni tentang proses transformasi bentuk-bentuk relasi intimasi anggota masyarakat kita sejak zaman awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Salah satu bentuk ekspresi keintiman yang paling universal adalah ciuman. Pada diskusi kita kali ini, ciuman bukan hanya dilihat sebagai ekspresi romantik antara sepasang kekasih, melainkan juga sebagi peristiwa kultural yang di baliknya kita bisa mempelajari bermacam-macam soal pelik yang terjadi belakangan ini seperti kasus kontraversi Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP), sampai hirukpikuk tentang poligami yang bahkan melibatkan presiden RI dalam polemiknya.

Untuk mendiskusikan hal tersebut, kami sengaja mengundang pembicara seorang antropolog dari Austria Institute of Sciences, Dr. Martin Slama, yang bertahun-tahun menghabiskan waktu untuk mempelajari kehidupan masyarakat kontemporer di Indonesia. Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:

Topik Diskusi: Transformasi Keintiman di Indonesia. Sebuah Kajian Antropologi Budaya tentang Ciuman
Pembicara: Dr. Martin Slama (Austria Institute of Sciences)
Waktu: jam 15.00 - selesai
Tempat: Kantor Yayasan Interseksi, Jl. Raya Lenteng Agung Raya No. 39, Jakarta Selatan

Seperti biasa, diskusi ini hanya untuk jumlah peserta yang sangat terbatas. Karena itu konfirmasikan kehadiran Anda melalui telepon ke sekretariat Interseksi (021-7820444) atau melalui email ke alamat ini.