For English please scroll down

Paling tidak sejak dekade 1970an, neoliberalisme telah menyebar ke banyak tempat di dunia, dan telah menjadi sebentuk "ideologi" di balik kebijakan-kebijakan pembangunan di banyak negara, termasuk di Indonesia saat ini. Argumen utama neoliberalisme adalah bahwa kita harus membiarkan pasar bebas menjadi panduan bagi seluruh tingkah laku umat manusia. Pasar, dengan kata lain, dianggap sebagai hakim sekaligus kuasa yang tidak bisa dilawan. Konsekwensinya, intervensi negara ke dalam ekonomi harus terus-menerus dikurangi, dan bahwa (dengan itu) obligasi negara untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negara juga semakin tidak relevan. Indonesia di bawah rezim kuasa saat ini persis berada dalam lingkaran doktrin semacam itu.

Pada hari senin, tgl. 18 Desember 2006, kami mengundang Hilmar Farid, seorang intelektual muda yang sangat dihormati di Indonesia, untuk lebih jauh berdiskusi tentang topik neoliberalisme tersebut berikut konsekwensinya pada nasib negara Indonesia, dan relevansinya bagi kehidupan kita sebagai warga negara. Untuk ToR dan informasi lainnya yang terkait, silakan jelajahi halaman Agenda situs ini. Rincian pelaksanaan acaranya adalah sebagai berikut:

• Hari/Tgl: Senin, 18 Desember 2006
  
• Waktu: Jam 15.00 - selesai
  
• Topik: Neoliberalisme, Negara, Warga negara
  
• Pembicara: Hilmar Farid
  Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760

Seperti biasa, forum diskusi ini hanya untuk peserta yang jumlahnya sangat terbatas. Karena itu pastikan kehadiran Anda ke 021-79192676 (Amel) pada jam kerja atau ke INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM.

At least since 1970s, neoliberalism has spread throughout much of the world, and has become the dominant "ideology" behind development policies in many countries, including Indonesia today. The main argument of neoliberalism is that we should let the free market forces guiding all of human action. It argues that state intervention in the economy must be minimized so that the state can diminish its obligation to provide for the welfare of the citizen.

On Monday, the 18th of December 2006 we are inviting Hilmar Farid, a highly respected young intellectual from the Jakarta-based Jaringan Kerja Budaya, to our monthly discussion forum to dig deep the topic of neoliberalism and its concequences to the fate of the state of Indonesia, and its relevance to the life of the people in this country. And as always the case with our forum, it is for only limited participants. So please confirm your participation either by phone at 021-79192676 (work hour with Amel) or by email to INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM. For ToR and other information please browse our Agenda page.

On Monday, November 27th, 2006, at Bukafe Bookstore, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Interseksi held its fifth round monthly discussion on the topic of "Understanding New (Islamic) Social Movement". The speaker, Ahmad Suaedy, the excecutive director of the Jakarta-based Wahid Institute, highlited several crucial issues on the recent development of what he coined the new (Islamic) social movement in the country of Indonesia (paper).

Sueady said that most of the studies on Islamic movement before 1980s put emphasis on the intermingling relations of Islamic movements with Communism and/or Sosialism, and other issues such as the betterment of people's life, the succesion of government and the likes. However, since 1979 when Khomeini trembled the world with Iranian Revolution, most of the studies on Islam have shifted the focus to the emergence of the radical-fundamentalist movement groups by muslim communities in many regions in the world. This has been exacerbated by the September 11, 2001 terrorists attack of the WTC twin tower in the USA after which most writings on Islam have been focused on Islam and or as the source of world terrorism.

In Indonesia, according to Suaedy, there have been two different types of Islamic sosical movements: the moderate and the radical/fundamentalist. Despite the fact that they have totally different orientation, they do share something in common: both the radical and the moderate all are intermingling with other social institutions like NGOs, mass organizations (Ormas) or political parties. It is not surprising that Islamic social movements have frequently been reduced into merely the vehicles of political elites to pursue their vested political interests.

His presentation generated critical comments from the participants attending the forum that afternoon. Ridwan al-Makassary writes the report for all us here in bahasa Indonesia:


Wacana gerakan Islam yang mendominasi lingkungan intelektual sebelum 1980-an acap berkelindan dengan gerakan Komunisme atau Sosialisme yang mengusung aspirasi kelompok yang menuntut perbaikan nasib atau suksesi pemerintahan seperti kaum buruh, kaum tani, dan kelompok separatis, seperti GAM di Aceh dan pembebasan Muslim Moro.

Sementara pada tahun 2000-an, diskursus gerakan Islam kuat didominasi oleh gerakan Islam yang mengusung bendera Islam fundamentalisme, terutama paska 11 September 2001. Gerakan fundamentalisme Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat Al-Islamy di Pakistan; belakangan muncul Taliban dan Mujahidin di Afghaistan; FIS di Al-Jazair; revolusi Mullah di Iran dan seterusnya sejatinya memperjuang ideologi Islam sebagai negasi bagi kegagalan ideologi besar dunia, seperti nasionalisme, sekularisme bahkan kapitalisme.

Kesuksesan gerakan Islam yang terjadi sejak 1979, tahun dimana Revolusi Iran berkecamuk, telah menyebarkan virus ideologi Islam sebagai panacea melawan ideologi-ideologi Barat, yang terbukti gagal mensejahterakan. Ironisnya, sangat sulit sekali menemukan artikulasi pemikiran tentang gerakan Islam yang mereferensi pada konsep pembebasan tertentu, misalnya bebas dari kemiskinan. Sementara berkaca dari gerakan sosial secara umum dengan mudah bisa dibaca gerakan pembebasan dari ketertindasan, seperti teologi pembebasan para pastor di Amerika Latin.

Revolusi Komunisme sering mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan demi meraih tujuan. Gerakan Islam fundamentalis juga mengupayakan “kejayaan agama” dengan cara-cara yang sama. Ikhwanul Muslimin di Mesir yang terlibat pembunuhan presiden Anwar Sadat adalah contohnya. Karenanya, terpendam problema ideologis dan teologis dalam pandangan Islam ketika melihat pembebasan dalam dimensi-dimensi kemanusiaan. Perbedaan mendasar antara teologi pembebasan dalam Katolik misalnya, terlihat dari cara bagaimana ia secara langsung melakukan pemberdayaan rakyat untuk mengambil arus lain dari mainstream. Penyadaran atau conscientization dalam bahasa Paulo Freire, kepada rakyat telah mengukuhkan kesadaran yang bersifat massal.

Sebaliknya, demikian Suaedy, gerakan Islam yang saat ini ramai dibicarakan di dunia itu justru cenderung bergerak ke arah yang berlawanan: ketidakbebasan manusia dan penerapan diktum-diktum agama yang nyaris anti-dialog dengan kenyataan historis masyarakatnya. Sejak keberhasilan Revolusi Iran menumbangkan kekuasaan Syah, malah muncul rasa percaya diri pada tokoh-tokoh gerakan Islam radikal bahwa untuk mengambil alih kuasa (yang dianggapnya zalim), Islam terbukti tidak lagi membutuhkan boncengan komunisme atau sosialisme.

Tentang gerakan sosial baru berbasis Islam di Indonesia, Suaedy membaginya ke dalam dua kategori bentuk. Yang pertama adalah gerakan yang memilih jalan moderat. Artinya, gerakan ini tidak terutama berorientasi menawarkan alternatif radikal untuk menumbangkan kekuasaan yang ada. Yang kedua adalah gerakan yang secara fundemental berbeda, yakni yang secara radikal ingin menggantikan tatanan yang ada dengan tatanan baru yang mereka idealisasikan. Gerakan seperti ini cenderung memilih pendekatan konfrontatif baik terhadap musuh maupun kelompok moderat. Kelompok inilah yang juga sering disebut sebagai kaum fundamentalis Islam.

Di balik perbedaan karakteristiknya, Suaedy tetap melihat bahwa dua bentuk gerakan Islam tadi pada dasarnya membagi satu hal yang sama dalam peta politik nasional saat ini: keduanya berhimpitan dengan Ornop dan Ormas atau bahkan partai politik.

Alih-alih menjadi saluran aspirasi masyarakatnya, gerakan-gerakan sosial semacam itu justru hanya menjadi, dalam bahasa Suaedy, ”penundukan oleh atau titipan dari struktur negara atau kekuasaan tertentu”. Dalam kalimat lain, yang terjadi bukanlah gerakan sosial rakyat melainkan lebih merupakan apa yang oleh Cunningham disebut contra-movements. Melaui contra-movements itulah negara menundukkan seluruh potensi gerakan sosial rakyat yang mengganggu kekuasaannya.

Padahal, yang lebih dibutuhkan di Indonesia adalah gerakan yang benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakatnya. Perlawanan terhadap kekuasaan, atau bahkan lebih jauh perlawanan terhadap dominasi Barat, tidak harus selalu dilakukan melalui pendekatan frontal, melainkan bisa pula melalui bentuk-bentuk perlawanan simbolik seperti melalui praktek-praktek kebudayaan yang resisten terhadap hegemoni dan dominasi.

Suaedy menunjuk gerakan komunitas seniman yang dibidani Acep Zamzam Noor di Tasikmalaya, Jawa Barat, itu sebagai salah satu contoh bentuk perlawanan yang tidak memilih jalur frontal, meskipun snowbooling effectnya mungkin harus didiskusikan lebih jauh. Keberaniannya untuk melawan aturan Perda syari’at Islam dengan menyebarkan spanduk, misalnya, ”dengan Perda syari’at kita masyarakatkan poligami”, adalah kritik yang pada akhirnya mendorong ibu-ibu untuk ”alergi” dengan isu ini. Atau ketika dalam suatu karnaval ia hanya mengenakan celana dalam, adalah semacam situs perlawanan dari anjuran Buparti Tasikmalaya untuk mengenakan busana Muslim. Demikian pula gerakan yang dilakukan SMP Alternatif Qorriyah Thoyyibah yang dikomandani Bahruddin di Salatiga dan Pengajian Rutin untuk kesetaraan perempuan dalam Islam pimpinan Ruqoyyah di Bondowoso. Lebih jauh lihat makalah Ahmad Suaedy.

Islam seperti tiba-tiba masuk ke dalam pusat perbincangan global setelah peristiwa peledakan menara kembar World Trade Center 11 september 2001 yang lalu. Padahal Islam jelas sejak lama telah menjadi bagian dan memberi kontribusi pada dinamik politik, ekonomi, dan kebudayaan dunia. Ironisnya, dalam peta diskursif dominan saat ini, wacana tentang Islam, dan gerakan sosial berbasis Islam terutama, justru tampil dengan segala gambaran negatif tentangnya. Diskusi bulanan Yayasan Interseksi putaran bulan November kali ini, akan secara khusus membincangkan pola-pola gerakan sosial berbasis Islamisme tersebut, dengan terutama mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Menghadirkan Ahmad Sueady, direktur eksekutif the Wahid Institute, sebagai pembicara, diskusi kita kali ini akan diadakan pada:

• Hari/Tgl: Senin, 27 November 2006
  
• Waktu: Jam 15.00 - selesai (dilanjutkan buka puasa bersama)
  
• Topik: Memahami Gerakan Sosial Baru Berbasis Islam
  
• Pembicara: Ahmad Suaedy
  
• Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760

Seperti biasa, diskusi hanya untuk jumlah peserta yang sangat terbatas. Jadi silakan pastikan keikutsertaan Anda melalui telepon pada 021-79192676 atau melui email ke INTERSEKSIATGEMAILDOTCOM.

For English please scroll down.

Hari Rabu, 11 Oktober 2006 Yayasan Interseksi akan mengadakan diskusi bulanan terbatas dengan tema Islam dan Filantropi. Untuk mendiskusi relevansi dan problematik tradisi filantropi dalam masyarakat muslim, kami mengundang Chaedar Bamualim, MA, direktur Center for the Studies of Relegion and Culture (CSRS), Universitas Islam Negeri, Jakarta, sekaligus anggota Dewan Penasihat Yayasan Interseksi, sebagai pembicara. Selama beberapa tahun ini, bersama tim peneliti the CSRS Chaedar telah dan sedang mengadakan penelitian tentang Filantropi Islam di Indonesia. Rincian pelaksanaan acaranya adalah sebagai berikut:

• Hari/Tgl: Rabu, 11 Oktober 2006
  
• Waktu: Jam 15.00 - selesai (dilanjutkan buka puasa bersama)
  
• Topik: Advokasi Kebijakan Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial
  
• Pembicara: Chaedar Bamualim, MA
  Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760

Seperti biasa, diskusi hanya untuk jumlah peserta yang sangat terbatas. Jadi silakan pastikan keikutsertaan Anda melalui telepon pada 021-79192676 atau melui email ke INTERSEKSIATGEMAILDOTCOM.


On Wednesday, October 11th, 2006, the Interseksi Foundation is having a limited discussion on the topic of Islam and Philanthropy. To discuss philanthropy tradition in Islamic societies and its relevance in our contemporary Indonesia, we invite Chaedar Bamualim, MA, director of the Jakarta-based Center for the Studies of Relegion and Culture (CSRS) of the Jakarta State Islamic University, who himself has been a member of Interseksi Foundation's Advisory Board, as the speaker. Together with his research team in the CSRS Mr. Bamualim has been researching Islamic Philanthropy in Indonesia for years. Details of the discussion are as follow:

• Date/Time: Wednesday, October 11th, 2006 at 15.00
  
• Theme: Advocating the Policy of Islamic Philanthropy for Social Justice
  
• Venue: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760

As has been the case, the discussion is for a very limited participants only. So please confirm your reservation either by phone at 021-79192676 or by email at INTERSEKSIATGEMAILDOTCOM.

Seperti telah kami sampaikan akhir bulan Agustus yang lalu, kami akan menata ulang jadwal diskusi tentang Konflik dan Pembangunan bersama Zulfan Tadjoeddin sebagai pembicara. Beberapa hari yang lalu, kami kembali menghubunginya, dan yang bersangkutan menyatakan positif bersedia datang pada hari Rabu, 20 September 2006 untuk berbicara dalam diskusi yang tertunda itu. Maka kami memutuskan untuk melaksanakan diskusi pada tanggal tersebut. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

• Topik Diskusi: Konflik dan Pembangunan (lihat TOR)
  
• Pembicara: Zulfan Tadjoeddin, MA
  
• Hari/Tgl: Rabu, 20 September 2006
  
• Waktu: Jam 15.00 WIBB - selesai
  
• Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760 (lihat Denah Menuju Lokasi)

Diskusi hanya untuk jumlah peserta yang sangat terbatas. Silakan konfirmasikan kehadiran Anda melalui telepon pada 021-79192676 pada jama kerja, atau melalui email ke INTERSEKSIATGEMAILDOTCOM.

Tags: Konflik dan pembangunan

For English please scroll down

Konflik dan pembangunan mungkin merupakan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Salah satu pertanyaan mendasar yang sering muncul tentang relasi antara konflik dan pembangunan adalah, apakah konflik merupakan kendala program pembangunan ataukah ia justru merupakan produk yang niscaya dari proses-proses perubahan sosial sistemik yang direncanakan melalui agenda pembangunan. Sebagian orang menganggap konflik adalah problem sosial yang harus diredam agar tidak mengganggu pembangunan nasional, tapi sebagian yang lain justru merekomendasikan reformasi politik pembangunan agar konflik-konflik sosial bisa diminimalisir. Kontraversi argumen semacam itu tentu saja bergantung pada perspektif apa yang dipakai seseorang dalam melihat konflik dan/atau paradigma teori sosial apa yang dipakai sebagai panduan dalam menafsirkan pembangunan.

Tgl. 30 Agustus 2006, Yayasan Interseksi akan kembali mengadakan diskusi terbatas. Kali ini temanya adalah tentang Konflik dan Pembangunan. Zulfan Tadjoeddin akan hadir sebagai pembicara. Tadjoeddin adalah salah seorang peneliti konflik terkemuka di Indonesia saat ini, dan hasil penelitiannya telah banyak dirujuk dalam studi-studi konflik mutakhir. Untuk TOR dan rute menuju lokasi silakan buka halaman Agenda kami.

Seperti biasa, diskusi ini hanya untuk peserta yang sangat terbatas jumlahnya. Karena itu pastikan kehadiran Anda ke 021-79192676 (Amel) pada jam kerja atau ke INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM.

Conflict and development might be like the two sides of the same coin. One of the fundamental question on the relation of conflict and development is is conflict a hindrance or obstacle to or is it actually a product of development processes. Some sees conflict as social problems to be solved to not disrupting the national development processes, while some other recommends reevaluating the policy of the development to minimize conflict. Needless to say that the controversies are mostly depending on what perspective one uses to look at the conflicts and/or what theoretical paradigm one utilize as the guidance for interpreting the development policies.

On August 30th, 2006, the Interseksi foundation is organizing a discussion on the topic of conflict and development, and we are inviting Mr. Zulfan Tadjoeddin as the speaker. Mr. Tadjoeddin is one of the highly respected researcher on conflict in Indonesia today, and his findings are frequently quoted on recent conflict studies in the country.

As always, the discussion is for a very limited participants only. So please ensure your participation either by phone at 021-79192676 (work hour with Amel) or by email to INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM.

For English please read bellow.


Tgl. 12 Juli 2006Yayasan Interseksi kembali akan mengadakan putaran ketiga diskusi terbatas bulanan. Kali ini kami mengundang Dr. Achmad Fedyani Saifuddin sebagai pembicara. Dr. Saifuddin adalah dosen senior jurusan Antropologi Universitas Indonesia, dan telah banyak menulis tentang isu-isu krusial dalam ranah diskursi kebudayaan. Dalam diskusi kita kali ini, ia akan membahas tema Kebudayaan dan Kekuasaan. Meskipun ini merupakan sebuah tema klasik yang sudah sangat sering dibicarakan di seluruh dunia, tapi ia tetap sangat penting karena diskusi tentangnya niscaya kuat terkait dengan konteks historis perkembangan atau dinamik setiap masyarakat. Dengan demikian ia senantiasa relevan pada setiap zaman kekuasaan. Untuk gambaran tematik yang lebih jelas silakan dipelajari TOR Diskusinya pada halaman Agenda situs ini.

Seperti biasa, diskusi ini hanya untuk peserta yang sangat terbatas jumlahnya. Karena itu pastikan kehadiran Anda ke 021-79192676 (Amel) pada jam kerja atau ke INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM.


On July 12th, 2006, the Interseksi Foundation is convening the third montly discuccion to explore several issues in contemporary Indonesia. We are inviting Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, a senior lecturer at the department of Anthropology, University of Indonesia, to discuss a rather classic theme on the relation of Culture and Power. For a brief reference please browse our Agenda page.

The discussion is only for very limitted participants. So please confirm your participation either by phone at 021-79192676 (work hour with Amel) or by email to INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM.

Rasionalitas modern memandang massa sebagai kekuatan anomali, irasional dan selalu menjadi pusat reproduksi bagi energi-energi desktruktif. Singkatnya, massa yang bergerak dengan melakukan tindakan kekerasan merupakan kolektivitas yang disusun berdasarkan elemen-elemen negatif. Individualitas di dalam kerumunan massa menjadi kosong, lalu kekosongan ini diisi oleh suatu energi balik untuk meretas proses individuasi itu sendiri. Pertanyaannya adalah kenapa di zaman yang semakin modern, kerumunan massa seperti ini masih menghantui kehidupan kita sehari-hari? Tidakkah dalam sistem yang semakin modern individu sudah semakin rasional?

Francisco Budi Hardiman, atau yang lebih akrab disapa Franky, dalam diskusi bulanan yayasan Interseksi (21 Juni 2006) meragukan kenyataan ini. Ia justru berpendapat bahwa dorongan merusak dan berbuat positif dalam takaran rasionalitas modern terus menjadi bagian inheren dari pendulum modernitas itu sendiri. Pada satu sisi, manusia sebagai pribadi memiliki hasrat untuk berbeda, menjadi unik. Tapi pada sisi yang lain dan pada saat yang bersamaan, individu modern juga memiliki kecenderungan untuk mencari simililaritas menjadi "yang sama" di dalam apa individu bisa memperoleh ketenangan, tidak memiliki keharusan bertanggungjawab secara individual, dan menyerahkan kedaulatan subjeknya kepada kolektivitas. Baca selengkapnya>>

For English please read bellow.

Tgl. 21 Juni 2006 Yayasan Interseksi akan kembali mengadakan diskusi rutin bulanan. Kali ini kami mengundang Dr. Franciso Budi Hardiman sebagai pembicara, yang secara khusus akan memaparkan kajian diskursus tentang massa, teror, dan trauma. Topik ini tentu saja sangat relevan dengan konteks kondisi dunia saat ini, ketika terorisme sudah nyaris seperti CocaCola: hadir kapan saja dan di mana saja, tanpa pernah sepenuhnya bisa kita duga. Dr. Hardiman adalah seorang filsuf yang sehari-hari mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, dan baru-baru ini telah mempublikasikan buku terbarunya dengan topik yang juga menjadi subjeks diskusi ini. Sejak lebih satu dekade yang lalu, nama Budi Hardiman juga sudah dikenal luas di kalangan pembaca teori-teori sosial (kritis), terutama melalui serangkaian karyanya yang secara khusus membahas pemikiran filsuf Jerman pewaris terjauh Aliran Frankfurt, Jurgen Habermas. Erudisinya pada bidang filsafat akan membantu mencerahkan pemahaman kita tentang banyak soal yang belakangan ini benar-benar menghantui hidup kita: terorisme.

Seperti diskusi-diskusi sebelumnya, forum kita kali ini juga didedikasikan bagi peserta yang sangat terbatas jumlahnya. Karena itu pastikan kehadiran Anda melalui 021-79192676 (Amel) pada jam kerja atau melalui email ke INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM. Untuk informasi lebih lanjut silakan dibaca TOR diskusinya, dan untuk melihat jadwal diskusi bulanan kami silakan dilihat pada halaman Agenda.


On Wednesday, 26 June 2006 the Interseksi Foundation is convening a discussion with Dr. Francisco Budihardiman as the speaker. The topic of the discussion is on "discourse on mass, terror, and trauma". This particular topic is extremely crucial in current situation when terrorism is almost like Cocacola; anytime, anywhere it haunts us without us being aware of. Dr. Hardiman is a philosopher from the Jakarta-based Driyarkara School of Philosophy. He has just recently published a book entitled Memahami Negativitas. Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma (Understanding Negativity. Discourse on the Mass, Terror, and Trauma) (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005). His name has been widely known to those interested in critical social theories in Indonesia, since he has published several works discussing the ideas developed by one of the most important figures of the Frankfurt School, Jurgen Habermas. His erudition in philosophical discourses will help enlighten us on terrorism and its impacts to our civilization.

The discussion is only for very limited participants. So please confirm your participation either by phone at 021-79192676 (Amel) at work hour or by email to INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM. For further information please go to our Agenda page.

For English please read bellow.

Selama tahun takwim 2006/2007, Yayasan Interseksi akan melanjutkan rangkaian forum diskusi terbatas, yang secara internal kami sebut foracafetaria, untuk membahas bermacam-macam isu dalam kehidupan kontemporer di Indonesia. Pada hari Selasa, tgl. 30 Mei 2006, kami akan menghadirkan Adriana Venny sebagai pembicara yang akan membahas tema "Hukum yang berpihak terhadap perempuan". Ini adalah sebuah tema yang sangat krusial dibicarakan dalam konteks situasi politik di Indonesia belakangan ini. Diskusi akan diselenggarakan di Bukafe, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan hanya untuk jumlah peserta yang sangat terbatas. Adriana Venny adalah pemimin redaksi sebuah berkala tentang isu-isu perempuan yang sangat diperhitungankan di Indonesia, Jurnal Perempuan, sekaligus direktur eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan. Di samping itu, saat ini ia juga tengah menempuh program Doktor di bidang filsafat di Universitas Indonesia. Kebetulan ia juga pernah menjadi salah seorang peserta putaran terakhir Forum Interseksi di Kuningan, Jawa Barat, tahun 2003 yang lalu. Silakan dibaca Acuan Diksusi atau TOR berikut denah menuju lokasi diskusi.


In the fiscal year of 2006/2007, the Interseksi Foundation will continue the series of discussion forum, which we internally dub foracafetaria, to elaborate various issues in contemporary Indonesia. On Tuesday, 30th May 2006, we are inviting Ms. Adriana Venny as the speaker in the forum discussing the women-sensitive legal system that is extremely crucial in the context of current political situations in Indonesia. The discussion will be held in Bukafe, Duren Tiga, Jakarta Selatan (see the map), and is only for limited participants. Ms Venny is the editor-inchief of the highly respected publication on Feminism in the country, Jurnal Perempuan, and is a Ph.D candidate on philosophy at the University of Indonesia. She was also one of the participants to our last Forum Interseksi in 2003 in Kuningan, West Java. For more information, please read the Term of Reference (TOR) of the discussion.

On Wednesday 26 October 2005, interseksi held a small discussion with selected participants. The topic of the discussion was on the Third Party Intervention in Pre-Tsunami Aceh Conflict. Drawn from her MA thesis in Upsala university, Irene Hiraswati Gayatri delivered her paper which seeks to apply negotiation and mediation theory to the Aceh conflict, in particular William zartman’s approach of “ripe moments”. This is a relatively straightforward idea on the linkage between the theoretical section of ripe moments, and brief description of the Aceh conflict. According to I. William Zartman, the conditions (of ripe moment) might exists, but people do not perceive them—and they might have passed when they do.There also some necessary but not sufficient conditions for ripe moments. Which conditions were met? When? Which were not? Are the indicators for those conditions reliable in the case? Why has perception not evolved?

Convened in Bukafe, Duren Tiga, Jakarta Selatan, the discussion went on discussing on how ex-GAM or Gerakan Aceh Merdeka (The Aceh Liberation Movement) will face new challenges after the so-called Helsinky's memorandum between the Indonesian government and GAM's representative months earlier.