Sepuluh Tahun Pasca Konflik Komunal di Poso
October 09, 2009/ 08:11 |
Mashudi Noorsalim
Peneliti The Interseksi Foundation
Bulan Agustus tahun 2009 lalu merupakan tahun ke sepuluh setelah pertama kali peristiwa kekerasan meledak di Poso, yang kemudian disusul dengan insiden-insiden kekerasan yang menyebar di beberapa wilayah di sekitarnya. Akibat dari konflik tersebut telah mengakibatkan lebih dari 25.000 orang menjadi pengungsi dan diperkirakan lebih dari 1000 orang tewas. Setelah sepuluh tahun berlalu, dapat dikatakan bahwa konflik kekerasan telah berakhir. Paling tidak, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya konflik kekerasan secara terbuka yang melibatkan massa dalam tiga tahun terakhir.
Anak dan Senjata. Ketika ditanya mau perang lawan siapa? “Israel!” jawab anak-anak dari suatu komunitas. Sementara anak-anak dari komunitas lain menjawab, “kelompok jihad!”. Tampaknya pemerintah dan masyarakat sipil harus lebih serius memberikan pendampingan terhadap anak-anak korban konflik.
Namun demikian, situasi nir kekerasan tersebut perlu dilihat secara lebih kritis: Apakah situasi damai telah dicapai di Poso? Indikator-indikator apa yang digunakan untuk mengukur perdamaian yang dimaksud? Setidaknya ada tiga argumentasi mengapa konflik kekerasan sudah tidak terjadi lagi di Poso.
Pertama, seluruh stakeholder (pemerintah, aparatur negara, dan masyarakat sipil) turut mendukung dan terlibat dalam membangun perdamaian. Misalnya, pemerintah pusat untuk memfasilitasi inisiatif Perjanjian Malino dan pelaksanaannya, di mana seluruh peserta elit lokal, dan inisiatif masyarakat sipil untuk membangun rekonsiliasi di tingkat akar rumput dan membangun kehidupan di antara para korban.
Kedua, kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik telah jenuh dalam memerangi satu sama lain. Setelah peperangan antara dua komunitas yang terjadi hampir enam tahun lebih, tidak ada kelompok pemenang dalam konflik tersebut. Bahkan sebaliknya, kedua kelompok sama-sama mengalami kerugian yang luar biasa.
Ketiga, beberapa faktor penyebab terjadinya konflik telah berkurang. Beberapa kelompok-kelompok yang masih melakukan teror dan kekerasan karena menuntut penegakan keadilan bagi para pelaku kekerasaan dari pihak lawannya. Namun, setelah sekelompok orang di belakang teror dan kekerasan, terutama pada kasus mutilasi tiga siswi sekolah menengah ditangkap oleh polisi di satu sisi, dan pada pihak lawannya, hukuman mati terhadap Tibo dan kawan-kawannya dilakukan pada tahun 2007, kondisi keamanan telah meningkatkan secara bertahap. Baca selanjutnya↳
Komedi, Kritik!
August 17, 2009/ 21:14 |
Hikmat Budiman
Peneliti The Interseksi Foundation
Mengapa Susilo Bambang Yudhoyono sering mengadakan konferensi pers di halaman belakang Istana Negara hanya untuk menanggapi kritik lawan-lawan politiknya yang sebenarnya tidak begitu penting? Mengapa gaya egaliter Jusuf Kala selama kampanye Pemilu pemilihan presiden 2009 yang lalu justru banyak dilihat sebagai penampilan seorang calon pemimpin yang kurang berwibawa? Ilmuwan politik atau ahli teori sosial mungkin bisa menjelaskannya dari banyak sisi. Tapi saya curiga, jangan-jangan itu semua bersangkutpaut dengan komedi dan relasinya dengan tradisi kritik politik dalam (sebagian) masyarakat Indonesia.
Tanpa harus melihat banjir program-program variety show dan komedi situasi pada stasiun-stasiun televisi swasta di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini, komedi pasti sudah lama menjadi bagian sangat penting dalam peradaban umat manusia. Kalau Aristotle benar, manusia adalah satu-satunya mahkluk yang bisa diajak tertawa. Melalui komedi kita seperti mendapatkan saluran untuk dorongan-dorongan dari dalam jiwa yang niscaya tersumbat oleh norma, oleh dogma, dan hipokrisi. Dalam komedi ketidakpatutan sosial justru menjadi norma, yang tidak masuk akal bisa diterima, budak bisa menjadi tuan atau sebaliknya, yang vulgar menjadi bagian dari tatakrama, dan penyimpangan (indecorum) sosial dan estetik merupakan keharusan inheren, sehingga sadar atau tidak kita selalu berada dalam posisi berguncang tanpa ikatan-ikatan standar kultural yang lazim. Karena itu, mereka yang merasa berasal dari kelas “terhormat” cenderung melihat komedi sebagai representasi dari kehidupan orang-orang kelas menengah ke bawah. Komedi dianggap bisa menghadirkan segala jenis ketidakpatutan sikap dan prilaku kelas sosial semacam itu. Jika demikian maka komedi juga merupakan fungsi dari perbedaan kelas sosial. Baca selanjutnya↳
Migrasi ke Antah Berantah dan Tragedi Melting Pot
August 13, 2009/ 21:38 |
Migrasi ke Antah Berantah dan Tragedi Melting Pot
Mohammad Nurkhoiron, MA
Peneliti The Interseksi Foundation
Darmaji, adalah profil yang masih tersisa dari sejarah transmigrasi di Indonesia. Kini ia sudah berusia sangat udzur, diatas 70 tahun. Ia adalah bekas petugas dinas kesehatan yang berada di Kecamatan Sembakung. Hidup di desa ini sudah ia alami sejak tahun 1960an.
“Waktu itu saya naik kapal laut sampai ke Tarakan. Kita singgah dulu di Madura. Selebihnya naik perahu kayu yang ditumpangi beberapa orang dengan mendayung. Saya menginjak Tarakan sekitar tahun 1956”. Ujarnya, mengenang masa-masa sulit menuju Sembakung tempat terakhir dimana ia menggantungkan nasibnya. Nasib merantau ia harus lakoni untuk meraih hidup yang lebih baik. Ia sendiri adalah orang Jawa, keluarganya sebagian besar masih tinggal di Jawa Tengah. Mungkin, di masa itu Darmaji adalah satu-satunya yang memiliki semangat mengarungi lautan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Ia hanya berbekal informasi serba sedikit bahwa di Kalimantan Timur dibutuhkan beberapa orang untuk mengisi posisi-posisi di dinas-dinas pemerintahan. Baca selanjutnya↳
Mohammad Nurkhoiron, MA
Peneliti The Interseksi Foundation
“Waktu itu saya naik kapal laut sampai ke Tarakan. Kita singgah dulu di Madura. Selebihnya naik perahu kayu yang ditumpangi beberapa orang dengan mendayung. Saya menginjak Tarakan sekitar tahun 1956”. Ujarnya, mengenang masa-masa sulit menuju Sembakung tempat terakhir dimana ia menggantungkan nasibnya. Nasib merantau ia harus lakoni untuk meraih hidup yang lebih baik. Ia sendiri adalah orang Jawa, keluarganya sebagian besar masih tinggal di Jawa Tengah. Mungkin, di masa itu Darmaji adalah satu-satunya yang memiliki semangat mengarungi lautan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Ia hanya berbekal informasi serba sedikit bahwa di Kalimantan Timur dibutuhkan beberapa orang untuk mengisi posisi-posisi di dinas-dinas pemerintahan. Baca selanjutnya↳
Keistimewaan dan Problem Politik Pengakuan
December 05, 2008/ 08:01 |
Beberapa Cerita dari Sebuah Perjalanan Singkat di Aceh
Hikmat Budiman
Peneliti the Interseksi Foundation
Bagi sebagian orang dari luar Aceh, ungkapan "formalisasi syariat (atau lebih sering ditulis syariah) Islam" untuk merujuk pada pemberlakuan syariat Islam sebagai landasan pengaturan tertib sosial dalam bentuk regulasi pemerintah daerah di provinsi Aceh (belakangan berganti nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam, NAD), mungkin merupakan nasib sosiologis masyarakat Aceh yang tidak terlalu perlu dipersoalkan. Sebutan "Serambi Mekah" yang pada dasarnya sedikit, kalau bukan tidak ada sama sekali, hubunganya dengan kondisi kehidupan dan ketaatan masyarakat Aceh pada ajaran Islam, misalnya, oleh orang non-Aceh seringkali dilihat sebagai indikasi tentang senyawa antara Aceh dan Islam. Julukan yang semula hanya merujuk pada gagasan tentang jarak spasial dalam rute jamaah haji Indonesia menuju tanah suci di Mekah Saudi Arabia, kemudian berubah menjadi ekpresi atau bahkan testimoni sosial tentang kehidupan religius masyarakat Aceh dalam naungan nila-nilai dan ajaran Islam: Aceh adalah Islam (meskipun mungkin tidak berlaku sebaliknya). Dipahami dalam konteks seperti itu, klaim kota Manokwari di Papua Barat sebagai "Serambi Yerusalem" atau "kota Injil", semacam usaha untuk meraih status distingtif dalam versi Nasrani, yang merujuk pada Aceh sebagai preseden historisnya, misalnya, memperlihatkan berlangsungnya (kekeliruan) konotasi konseptual yang terlanjur terbentuk di tengah masyarakat non-Aceh tentang senyawa tadi.
Aceh memang sering diidentikkan dengan sebuah wilayah tempat Islam bukan hanya menjadi agama mayoritas penduduknya, melainkan juga dianggap sebagai sebuah karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain. Islam sebagai sebuah jalan hidup, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dalam pengertian yang paling mungkin dalam masyarkat Indonesia kontemporer, bolehjadi memang sudah lama berlaku di Aceh. Ungkapan lokal (hadih Madja) "Adat ngön syariat lagee dzat ngön sifeut" (adat dan syariat seperti zat dan sifatnya) dengan cukup terang memperlihatkan bagaimana orang Aceh memandang syariat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari: bahwa syariat (ajaran Islam) dan adat (yang bisa berarti kebudayaan dalam arti luas tapi juga bisa berarti pola-pola kebiasaan hidup sehari-hari) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
Paling tidak sejak tahun 1959 Aceh diberi klaim tentang sebuah status istimewa, dalam arti memiliki status yang distingtif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia terutama karena asumsi tentang atau identifikasi Aceh dengan Islam. Dengan demikian relasi negara Indonesia modern dan Aceh sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya memang menggunakan, untuk meminjam konsep Wittgenstein, permainan bahasa (language game) yang berbeda dibandingkan dengan wilayah-wilayah administratif lainnya dalam republik Indonesia.[1] Kesediaan orang Aceh, khususnya para ulama yang berpengaruh saat itu, untuk berintegrasi dengan Indonesia sebagiannya karena mayoritas penduduk daerah lain di Indonesia beragama Islam, sehingga Indonesia dianggap memiliki identitas yang sama dengan orang Aceh. Integrasi juga ditentukan oleh kepercayaan bahwa negara Indonesia merdeka akan memperbolehkan orang Aceh secara resmi menegakkan hukum Islam di wilayahnya (Salim, 2004). Aceh mendukung kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bahkan mengirimkan pasukan untuk melawan belanda di Sumatra Utara, karena mengira bahwa hal tersebut akan membawa pada kemerdekaan atau otonomi lokal dalam wadah struktur negara federal (Kingsbury, 2007).
[Baca selanjutnya.....]
Hikmat Budiman
Peneliti the Interseksi Foundation
Aceh memang sering diidentikkan dengan sebuah wilayah tempat Islam bukan hanya menjadi agama mayoritas penduduknya, melainkan juga dianggap sebagai sebuah karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain. Islam sebagai sebuah jalan hidup, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dalam pengertian yang paling mungkin dalam masyarkat Indonesia kontemporer, bolehjadi memang sudah lama berlaku di Aceh. Ungkapan lokal (hadih Madja) "Adat ngön syariat lagee dzat ngön sifeut" (adat dan syariat seperti zat dan sifatnya) dengan cukup terang memperlihatkan bagaimana orang Aceh memandang syariat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari: bahwa syariat (ajaran Islam) dan adat (yang bisa berarti kebudayaan dalam arti luas tapi juga bisa berarti pola-pola kebiasaan hidup sehari-hari) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
Paling tidak sejak tahun 1959 Aceh diberi klaim tentang sebuah status istimewa, dalam arti memiliki status yang distingtif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia terutama karena asumsi tentang atau identifikasi Aceh dengan Islam. Dengan demikian relasi negara Indonesia modern dan Aceh sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya memang menggunakan, untuk meminjam konsep Wittgenstein, permainan bahasa (language game) yang berbeda dibandingkan dengan wilayah-wilayah administratif lainnya dalam republik Indonesia.[1] Kesediaan orang Aceh, khususnya para ulama yang berpengaruh saat itu, untuk berintegrasi dengan Indonesia sebagiannya karena mayoritas penduduk daerah lain di Indonesia beragama Islam, sehingga Indonesia dianggap memiliki identitas yang sama dengan orang Aceh. Integrasi juga ditentukan oleh kepercayaan bahwa negara Indonesia merdeka akan memperbolehkan orang Aceh secara resmi menegakkan hukum Islam di wilayahnya (Salim, 2004). Aceh mendukung kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bahkan mengirimkan pasukan untuk melawan belanda di Sumatra Utara, karena mengira bahwa hal tersebut akan membawa pada kemerdekaan atau otonomi lokal dalam wadah struktur negara federal (Kingsbury, 2007).
[Baca selanjutnya.....]
Pemilu dan Diskursus Politik Anti-Massa
October 08, 2008/ 09:58 |
Samuel Gultom
Program Officer Yayasan Tifa, Jakarta
Beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan sejumlah perkembangan menarik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, jumlah mereka yang memilih untuk tidak memilih –biasanya diseragamkan sebagai golput—ternyata sangat signifikan. Kenyataan ini tentunya mengkhawatirkan partai-partai politik kontestan pemilu, sampai-sampai Megawati dan Jusuf Kalla harus melontarkan kritik yang gegabah terhadap mereka yang memilih untuk tidak memilih. Sementara itu, kita juga melihat bagaimana partai-partai politik kini sangat giat merekrut artis atau figur publik dalam daftar calon legislatifnya. Tidak kalah penting, konon saat ini semakin banyak aktivis LSM yang masuk ke partai politik, umumnya untuk masuk dalam daftar calon legislatif.
Perkembangan-perkembangan ini menarik karena pada dasarnya mereka mencerminkan situasi yang memprihatinkan daripada sesuatu yang menjanjikan. Artinya, setelah hampir satu dasawarsa bergelut dengan reformasi, sebenarnya keadaan yang dihasilkan tidak juga beranjak lebih baik. Memiliki pemimpin di eksekutif atau legislatif yang terkenal di dunia akting atau tarik suara, tetapi tidak memiliki jejak dan kompetensi di bidang politik misalnya, tentulah bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Oleh karena itu perkembangan-perkembangan seperti ini sebenarnya menggugah kita untuk mempertanyakan kembali secara reflektif praktek politik yang selama ini berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan politik elektoral. Cara terbaik untuk merefleksikannya adalah dengan membongkar kembali struktur kekuasaan yang terbentuk pada masa sebelumnya, dan kemudian memeriksa sejauh mana ia diwariskan pada masa sekarang.
Baca selanjutnya.....
Program Officer Yayasan Tifa, Jakarta
“In the past, durable democratic institutions emerged out of repeated, long-term struggle in which workers, peasants, and other ordinary people were much involved, even where the crucial maneuvers involved an elite’s conspiring in small concessions to avoid large ones. Revolutions, rebellions, and mass mobilisations made a significant difference to the extent of democracy in one country or another.”
Charles Tilly, 1997: 275
Charles Tilly, 1997: 275
Beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan sejumlah perkembangan menarik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, jumlah mereka yang memilih untuk tidak memilih –biasanya diseragamkan sebagai golput—ternyata sangat signifikan. Kenyataan ini tentunya mengkhawatirkan partai-partai politik kontestan pemilu, sampai-sampai Megawati dan Jusuf Kalla harus melontarkan kritik yang gegabah terhadap mereka yang memilih untuk tidak memilih. Sementara itu, kita juga melihat bagaimana partai-partai politik kini sangat giat merekrut artis atau figur publik dalam daftar calon legislatifnya. Tidak kalah penting, konon saat ini semakin banyak aktivis LSM yang masuk ke partai politik, umumnya untuk masuk dalam daftar calon legislatif.
Perkembangan-perkembangan ini menarik karena pada dasarnya mereka mencerminkan situasi yang memprihatinkan daripada sesuatu yang menjanjikan. Artinya, setelah hampir satu dasawarsa bergelut dengan reformasi, sebenarnya keadaan yang dihasilkan tidak juga beranjak lebih baik. Memiliki pemimpin di eksekutif atau legislatif yang terkenal di dunia akting atau tarik suara, tetapi tidak memiliki jejak dan kompetensi di bidang politik misalnya, tentulah bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Oleh karena itu perkembangan-perkembangan seperti ini sebenarnya menggugah kita untuk mempertanyakan kembali secara reflektif praktek politik yang selama ini berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan politik elektoral. Cara terbaik untuk merefleksikannya adalah dengan membongkar kembali struktur kekuasaan yang terbentuk pada masa sebelumnya, dan kemudian memeriksa sejauh mana ia diwariskan pada masa sekarang.
Baca selanjutnya.....
Nyong Ambon Pung Gaya
July 19, 2008/ 19:19 |
Hatib Abdul Kadir
Kota Ambon yang sempit dan padat, menyebabkan pola interaksi anak muda menjadi lebih intensif. Pasca konflik, ruang publik anak muda, secara garis besar hanya terpusat pada dua tempat, yakni Ambon Plaza dan Lapangan Merdeka. Dari kesempitan ini tingkat persebaran gosip, isu dan perkembangan anak muda secara informatif sangat cepat menyebar. Gaya atau tingkah pola anak muda Ambon yang penuh sensasi, luar biasa atau bahkan menjengkelkan dengan cepatnya terkabarkan ke segala penjuru. Anak muda akan segera tahu, jika si A sebagai pelaku sesuatu, maka pendengar kabar atau saksi mata akan mengetahui, si A anak muda dari wilayah mana, siapa saudara yang dikenalnya, dan dimana ia sering duduk-duduk2.
Pakaian, selera makanan dan minuman, pilihan musik menggambarkan pengalaman sosio kultural. Demikian pula, pengalaman anak muda Ambon dalam menerjemahkan pilihan gaya hidup dan selera tubuh mengacu kepada benang historis dan nilai kultural. Kemampuan menjalankan gaya secara bergengsi pada sebagian anak muda Ambon, dianggap bagian dari transfer gaya kaum kolonial yang diadaptasi kembali dan terus diartikulasikan hingga ketika pasca konlik tahun 2002. Pencuatan gaya dikalangan anak muda, disinyalir karena dua hal, yakni anak muda yang memasuki masa usia transisi dan perlu menyampaikan ekspresi tubuh dengan mencolok, serta bentuk tingginya kesensitifan terhadap rasa keterasingan diri ketika berada di tengah modernitas sebuah kota (Ewen, 47-54: 1988).
Konstruksi Anak Muda dalam Negara
Anak muda digambarkan sebagai orang-orang paling bergelora, radikal dan heroik terhadap wacana anti kolonial. Munculnya Jong Java (Pemuda Jawa), Indonesia Muda (Pemuda Indonesia), Jong Islamietenbond (Liga Pemuda Islam), Jong Minahasa (Pemuda Minahasa), dan lainnya mengindikasikan pemuda identik dengan orientasi yang peduli dengan konstruksi Negara Bangsa. Setiap individu pemuda diharuskan mempunyai loyalitas kepatuhan terhadap negara sekaligus pelaku utama perubahan dan mempunyai berbagai potensi yang masih tertanam (Ryter, 47, 58: 1998). Salah satu karakter pemuda Indonesia seperti yang digambarkan Anderson tidak merujuk pada jenjang usia tertentu, dan memang pemuda di Indonesia dalam rentangan rejim tidak terbatas pada waktu tertentu (timeless) (Anderson 3: 1999)
Antropolog James T Siegel, melihat bahwa karakterisasi pemuda yang dianggap sangat politik pada masa Orde Baru, dibengkokkan ke istilah “remaja”. Sebuah istilah yang diidentikkan dengan anak-anak muda apolitis, dekat dengan perilaku konsumtif dan hasrat-hasrat ketubuhan yang bertingkah hedonistik3. Kata remaja juga mengacu kepada anak muda kelas menengah dengan pilihan-pilihan konsumsi yang telah selesai mengurusi permasalahan tubuh secara primer, seperti masalah gizi, kesehatan hingga pendidikan. Konsep remaja ataupun anak muda mempunyai satu kesamaan, yakni sangat peduli dengan selera (taste) dan tingkat konsumtifitas yang tinggi (Ryter, 58: 1998; Siegel, 203-4: 1986; Shiraishi, 1997: 149). Baca selanjutnya>>
Pakaian, selera makanan dan minuman, pilihan musik menggambarkan pengalaman sosio kultural. Demikian pula, pengalaman anak muda Ambon dalam menerjemahkan pilihan gaya hidup dan selera tubuh mengacu kepada benang historis dan nilai kultural. Kemampuan menjalankan gaya secara bergengsi pada sebagian anak muda Ambon, dianggap bagian dari transfer gaya kaum kolonial yang diadaptasi kembali dan terus diartikulasikan hingga ketika pasca konlik tahun 2002. Pencuatan gaya dikalangan anak muda, disinyalir karena dua hal, yakni anak muda yang memasuki masa usia transisi dan perlu menyampaikan ekspresi tubuh dengan mencolok, serta bentuk tingginya kesensitifan terhadap rasa keterasingan diri ketika berada di tengah modernitas sebuah kota (Ewen, 47-54: 1988).
Konstruksi Anak Muda dalam Negara
Anak muda digambarkan sebagai orang-orang paling bergelora, radikal dan heroik terhadap wacana anti kolonial. Munculnya Jong Java (Pemuda Jawa), Indonesia Muda (Pemuda Indonesia), Jong Islamietenbond (Liga Pemuda Islam), Jong Minahasa (Pemuda Minahasa), dan lainnya mengindikasikan pemuda identik dengan orientasi yang peduli dengan konstruksi Negara Bangsa. Setiap individu pemuda diharuskan mempunyai loyalitas kepatuhan terhadap negara sekaligus pelaku utama perubahan dan mempunyai berbagai potensi yang masih tertanam (Ryter, 47, 58: 1998). Salah satu karakter pemuda Indonesia seperti yang digambarkan Anderson tidak merujuk pada jenjang usia tertentu, dan memang pemuda di Indonesia dalam rentangan rejim tidak terbatas pada waktu tertentu (timeless) (Anderson 3: 1999)
Antropolog James T Siegel, melihat bahwa karakterisasi pemuda yang dianggap sangat politik pada masa Orde Baru, dibengkokkan ke istilah “remaja”. Sebuah istilah yang diidentikkan dengan anak-anak muda apolitis, dekat dengan perilaku konsumtif dan hasrat-hasrat ketubuhan yang bertingkah hedonistik3. Kata remaja juga mengacu kepada anak muda kelas menengah dengan pilihan-pilihan konsumsi yang telah selesai mengurusi permasalahan tubuh secara primer, seperti masalah gizi, kesehatan hingga pendidikan. Konsep remaja ataupun anak muda mempunyai satu kesamaan, yakni sangat peduli dengan selera (taste) dan tingkat konsumtifitas yang tinggi (Ryter, 58: 1998; Siegel, 203-4: 1986; Shiraishi, 1997: 149). Baca selanjutnya>>
Kebangsaan, Nasionalisme, dan Multikulturalisme
May 03, 2008/ 23:43 |
Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin
Pergeseran peristilahan dari "suku bangsa" menjadi "kelompok etnik" (ethnic groups) merelatifkan dikotomi "kita"/"mereka", karena istilah "kelompok etnik", berbeda dari "sukubangsa", berada atau hadir di dalam "kita" ("self") sekaligus "orang lain/mereka" ("others"). Mekanisme batas (boundary mechanism) yang menyebabkan kelompok etnik tetap kurang-lebih distinktif atau diskret memiliki karakteristik formal yang sama di kota-kota metropolitan seperti Jakarta maupun di daerah pedalaman pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, dan perkembangan identitas etnik dapat dipelajari dengan peralatan konseptual yang sama di Indonesia maupun di negeri-negeri lain, meski pun konteks-konteks empirisnya berbeda-beda atau mungkin unik. Pada masa kini, kalangan antropologi sosial mengakui bahwa mungkin sebagian besar peneliti kini mempelajari sistem-sistem kompleks yang "unbounded" daripada komunitas-komunitas yang "terisolasi". Baca selanjutnya>>
Pergeseran peristilahan dari "suku bangsa" menjadi "kelompok etnik" (ethnic groups) merelatifkan dikotomi "kita"/"mereka", karena istilah "kelompok etnik", berbeda dari "sukubangsa", berada atau hadir di dalam "kita" ("self") sekaligus "orang lain/mereka" ("others"). Mekanisme batas (boundary mechanism) yang menyebabkan kelompok etnik tetap kurang-lebih distinktif atau diskret memiliki karakteristik formal yang sama di kota-kota metropolitan seperti Jakarta maupun di daerah pedalaman pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, dan perkembangan identitas etnik dapat dipelajari dengan peralatan konseptual yang sama di Indonesia maupun di negeri-negeri lain, meski pun konteks-konteks empirisnya berbeda-beda atau mungkin unik. Pada masa kini, kalangan antropologi sosial mengakui bahwa mungkin sebagian besar peneliti kini mempelajari sistem-sistem kompleks yang "unbounded" daripada komunitas-komunitas yang "terisolasi". Baca selanjutnya>>
Membaca Film To Mompalivu Bure sebagai Esai Multikultural
May 03, 2008/ 23:41 |
Suma Reilla Rusdiarti
Pembacaan atas sebuah karya film dapat dimulai dan mencakup beberapa hal, seperti masalah tema, pendekatan, sudut pandang, aspek sinematografis, tujuan dan fungsi pembuatan film, dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas semuanya, karena ruang dan waktu yang terbatas. Pembacaan atas film To Mompalivu Bure ini akan saya batasi pada dua hal, yaitu masalah representasi dan masalah narasi yang akan menyentuh masalah tema, aspek sinematografis, dan tujuan pembuatan film ini. Baca selanjutnya>>
Pembacaan atas sebuah karya film dapat dimulai dan mencakup beberapa hal, seperti masalah tema, pendekatan, sudut pandang, aspek sinematografis, tujuan dan fungsi pembuatan film, dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas semuanya, karena ruang dan waktu yang terbatas. Pembacaan atas film To Mompalivu Bure ini akan saya batasi pada dua hal, yaitu masalah representasi dan masalah narasi yang akan menyentuh masalah tema, aspek sinematografis, dan tujuan pembuatan film ini. Baca selanjutnya>>
Call for Peace in Central Aceh Falls to Deaf Ears
March 29, 2008/ 13:18 |
MAIN ARTICLE
Irene Hiraswari Gayatri
(A. J. Muste)
One might wonder why after the long and winding road to reach the peace pact between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement, which signed in Helsinki, Finland on August 25, 2005-- after the loss of hundred thousands Acehnese by the impact of earthquake and tsunami--violence still occur between groups in Aceh. Currently Aceh is undergoing a new phase of peace building where former rebel has elected as governor and the province is granted special autonomy by Law of Government Aceh No.11/2006. The peace pact which previously conducted under the supervision of the Aceh Monitoring Mission thus an international body, has been transferred to Indonesian government and the local authorities therefore (ideally) all security matters are fall into the jurisdiction of police force as it is the only authority which mandated to protect the security of all civilians. However again in Central Aceh, we are witnessing that ‘security’ has been manipulated by particular groups to maintain their short-termed interests.
There were obvious evidence that militias were involved in the displacement of the locals and the creation of insecurity of civilians. Nonetheless the Indonesian authority denied the existence of such groups prior to the signing of Helsinki MoU but strangely militias are mentioned under the ones who have the rights to receive reintegration funds. Up to today the remnants of having such groups has created backlash where peace building is supposed to take place.
The sad thing is that obviously the police in Central Aceh seemed not learnt anything from the history of violence in the area amidst former violence in 2002 where Central Aceh was polarised sharply during the height tension of armed conflict. Back in 2002 there was a failed international mediation to Aceh conflict. Takengon witnessed the burning of Joint Security Committee headquarter by militias following the flow of IDP s out of Central Aceh. Militia groups were established in order to maintain the areas within Indonesia’s territory thus transformed the armed conflict into one of intergroup conflict in the Gayo society, which is quite a multiethnic one, although it has been part of Aceh Sultanate in 16 century hence also part of Aceh Province.
There were obvious evidence that militias were involved in the displacement of the locals and the creation of insecurity of civilians. Nonetheless the Indonesian authority denied the existence of such groups prior to the signing of Helsinki MoU but strangely militias are mentioned under the ones who have the rights to receive reintegration funds. Up to today the remnants of having such groups has created backlash where peace building is supposed to take place. The latest incident once again proves that although many parties claimed that ‘violence between the two sides has ended’ there are still tones of issues that need to be addressed. Local tensions in Central Aceh included the stalling of reintegration funds, inequality of post conflict recovery projects in some areas, as well as the rivalries to welcome the next 2009 local election. The situation in Central Aceh also has been heightened by the call to form a separate province from Aceh.
Recent conversation via sms, email and phone to friends and sources in Banda Aceh and Takengon, from student activist, NGO worker, to member of BRA and KPA members; expressed their hopes that police is able to go thorough investigation in order to take the responsible parties into account. The expectation however seems ‘surreal’ if one understands the complex nature of society and politics in Central Aceh and its surroundings.
Specifically refer to the incident in Aceh Tengah, in my opinion we could not see this incident merely as spontaneous act which took by one group to another or merely seen as mass action from some groups of community to others. We must put the incident in line with the analytical view of broader sociological context of Central Aceh as an area which is undergoing peace process. We also must remember that peace pact was put into effect only upon the support of all Acehnese in the country and abroad whom have experienced the 30 years of suffer under the armed conflict. At least there are several requirements for peace agreement to work. There has been the successful mediation, the establishment of agency which transform the combatants into civilians, and the 2006 local election as a next step according to Helsinki agreement that opens the way for a democratic-led Aceh. Those have accomplished that in reality, now NGO s (local and international), BRA (Aceh reintegration Body), local government are the ones whom responsible in implementing the peace agreement.
One thing is clear that under the frame of sustainable peace building, local civilian authority, which included police force, must be aware that it is their responsibility to facilitate peaceful environment, by their ability to bridge communication among any groups from the grass root to the ‘elite’ level of society. Only with continuous dialogue on the importance to support the peace agreement among all level of Acehnese society, and not only via ceremonial events to celebrate peace pact or the disbursement of reintegration ‘projects’ that peace can be transformed into a more positive way which brings the ideal welfare to Aceh society in all districts.
ABOUT THE AUTHOR
OTHER ARTICLES BY IRENE
Masyarakat Adat Wana dan Kearifan Lingkungan
January 01, 2008/ 16:10 |
Print this Article
Jabar Lahaji
Direktur Yayasan Sahabat Morowali
Sulawesi Tengah
Akibat ekspansi "ekonomi kota" yang tercermin dari gaya hidup mereka beberapa di antaranya dapat dicontohkan disini. Tidak sulit untuk mencari tape recorder berkapasitas besar di Kajupoli. Setiap pendatang akan segera disuguhi oleh musik ataupun dendang lagu dangdut Bugis-Makasar di situ.....
Berbagai kalangan menyebut suku Wana, terutama yang hidup dan menetap di wilayah Cagar Alam Morowali, sebagai “suku terasing”. Penyebutan seperti itu sebetulnya didasarkan pada wilayah mereka yang “terisolir”, dan mengacu pada suatu keadaan ketidakberdayaan dari suku ini. Setidaknya terdapat dua ‘keuntungan’ sekaligus ‘kerugian’ bagi masyarakat Wana dengan munculnya istilah demikian yaitu; pertama, terdapat suatu upaya agar mereka kemudian menjadi tidak terisolir dan kemudian berdaya; kedua, terjadi perhatian yang luar biasa terhadap mereka.
Dengan istilah terisolir itu, kemudian timbul berbagai upaya agar mereka tidak terisolir lagi yang lantas memunculkan berbagai ‘proyek prestisius’ yang antara lain melahirkan program resettlement. Tidak dapat disangkal, program itu telah menelan dana yang sangat besar, tetapi secara jujur harus dikatakan bahwa program tersebut sama sekali tidak berhasil. Perhatian yang sangat besar terhadap mereka kemudian melahirkan suatu ekses yang bisa jadi mempunyai dampak yang cukup serius dalam perkembangan evolusi masyarakatnya. Karena istilah terisolir itu pula, mereka seakan-akan menjadi tontonan, atau alat peraga hidup bagi orang-orang yang merasa lebih modern. Dalam konteks evolusi masyarkat, kehidupan masyarakat Wana sebetunya hampir di alami oleh hampir semua suku bangsa yang pernah ada di dunia. Demikianlah, dalam skala dan watak mayarakat dikenal dengan istilah-istilah band, segmentary society (tribes), chiefdom, dan state.
Berdasarkan Pendataan tahun 2000-2001, populasi suku Wana berjumlah 1.767 jiwa. Pola hidup suku mereka dipengaruhi oleh sistem adat yang mereka anut dengan menyandarkan hidup mereka pada hutan Adat. Penyikapan-penyikapan mereka terhadap hutan, dengan demikian, bisa dikatakan merupakan the way of life, petunjuk dalam menjalani hidup, yang memberi arah hidup orang Wana sehari-hari. Diluar hari-hari mengerjakan lahan kebun dan masa menuai tanaman, keseharian mereka dihabiskan di hutan tropis Cagar Alam Morowali. Dalam kesahajaannya, di hutan seolah-olah selalu ada hari esok yang pasti bagi orang Wana, dan mereka menyongsong pagi dengan amat ceria dan kepastian bahwa di luar sana selalu ada tersedia apa saja yang mereka butuhkan dalam hidup.
[Baca selanjutnya...]
The Dilemma of the Shariah, Secularism, and Human Rights in Modern Indonesia
June 24, 2006/ 22:09 |
After the demise of Soeharto’s New Order regime the political situation in Indonesia is marked by, among others, political liberalization. The situation has given the impetus for the emergence of a double-edged phenomenon. On the one hand, there are some groups of society that has taken their communal identities, religion identities in particular, as their main political vehicle to prevail over opposing forces in political strugles, and to grasp the power left by former authoritarian government. On the other hand, the same political athmosphere has also given wider political opportunities for those interested in promoting secularism as well as other issues such as human rights issues as part of the efforts to strengthen democracy in the country. This double-edged phenomenon is inevitable as part of contemporary political reality marked by the increase of religion and efforts to empower the people. In his essay, Ridwan al-Makassary tries to reflect the dilemma that Indonesian has been faced with due to the tensions and political contestations amongs Islamic hard liner and secularism advocates. He also iluminates the problematic situations regarding the application of universal principles of the human rights brought about by the architectural shift of the global politics. Read the essays>>
The Role of Conflict Entrepreneurs in Violent Conflicts in Indonesia
June 06, 2006/ 18:38 |
Social conflict has many dimensions, one of which is the emergence of individuals, the so-called conflict entrepreneurs, who take the necessary and deliberate steps to ignite a violent conflict by utilizing a specific situation or in order to gain something through the exploitation of new power relationship. This by no means conflict entreprenuer's main agenda is to seek personal advantage from the conflict. In the case of Maluku, some people deliberately ignited violent conflicts for the benefit of their comunal identities.
Through a joint-project with the Japan Foundation, Jakarta, in the year 2003/2004 the Interseksi Foundation conducted a preliminary research on the role of conflict entrepreneurs in the then recent violent conflicts in Maluku. The research was mainly aimed as a theoretical exploration on the concept of conflict entrepreneurs and to seek the possibilities to utilize such a concept in analysing conflicts in the region. Now, almost three years later, in his essay, Philips Jusario Vermonte, who himself was the project coordinator of the research and is now pursuing Ph.D in political science in Northern Illinois University, further reflects the phenomenon from a wider perspective. Read the essay>>
Through a joint-project with the Japan Foundation, Jakarta, in the year 2003/2004 the Interseksi Foundation conducted a preliminary research on the role of conflict entrepreneurs in the then recent violent conflicts in Maluku. The research was mainly aimed as a theoretical exploration on the concept of conflict entrepreneurs and to seek the possibilities to utilize such a concept in analysing conflicts in the region. Now, almost three years later, in his essay, Philips Jusario Vermonte, who himself was the project coordinator of the research and is now pursuing Ph.D in political science in Northern Illinois University, further reflects the phenomenon from a wider perspective. Read the essay>>
Literasi dan Pendidikan Multikultural
May 26, 2006/ 16:02 |
Multikulturalisme melihat kemajemukan sebagai basis penyelenggaraan relasi-relasi sosial antar warga negara. Dalam konteks politik, multikulturalisme merekomendasikan kebijakan yang memungkinkan negara berdiri tegak menjamin diversitas kultural tidak saling melumat satu sama lain. Salah satu bentuk ramifikasi gagasan multikulturalisme adalah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang bukan hanya adaptif terhadap konteks sosial di mana proses belajar dilakukan, melainkan juga mampu mendorong peserta didik melihat perbedaan sebagai azas hubungan dengan sesama. Dalam "Literasi, Properti, Jatidiri", novelis Sofie Dewayani mengulas satu soal krusial dalam dunia pendidikan kita saat ini. Ia memberi tekanan pada partikularitas lokal yang seharusnya menjadi sebuah imperatif baru dalam menentukan muatan materi pendidikan di sekolah. Baginya, literasi tidak harus berarti orang menjadi terasing dari lingkungan hidupnya. Baca selanjutnya>>
Literasi, Properti, Jatidiri
May 22, 2006/ 13:15 |
Apa yang diharapkan dari sebuah sistem pendidikan yang sebagian tenaga pengajarnya merupakan tenaga kerja kelas dua? Ini tentu saja soal sensitif bagi kita. Tapi soal pengkelasan tenaga kerja dalam konteks ini tidak harus semata mengacu pada model formasi sosial sebuah masyarakat, melainkan terutama pada aspek-aspek yang menentukan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi mungkin, bukan slogan kosong setiap rezim pemerintah yang baru berkuasa. Apa yang bisa diharapkan dari sistem pendidikan yang tenaga pengajarnya dibayar bahkan sering lebih murah dari tingkat upah buruh minimum? Apa yang bisa diharapkan dari sebuah sistem pendidikan yang sebagian cukup besar bangunan fisik sekolah dasarnya lebih menyerupai "kandang ayam", seperti pernah diungkapkan dalam puisi seorang profesor ahli pendidikan kita?
Sofie Dewayani, penulis cerita untuk anak-anak dan remaja yang kini tengah menempuh program master di sebuah universitas di Amerika, melukiskan kondisi di atas dalam kalimat-kalimat berikut:
Sekolah, kita tahu, adalah produk dari bermacam-macam pergeseran paradigma kultural. Tradisi yang bertumpu pada sistem pewarisan pengetahuan secara lisan bertumbukan dengan tradisi baca tulis. Menulis dan membaca pasti bukan sekedar sebuah jenis keterampilan baru, karena ia juga telah menjadi sebuah nilai, norma yang dengan mengingkarinya berarti kita telah melakukan kesalahan fatal. Singkatnya literasi membawa serta di dalamnya selarik harapan sekaligus segunung beban. Harapan untuk bisa melecut punggung budak jajahan agar setapak lebih maju, segunung beban yang tidak jelas benar relevansinya bagi hidup sejumlah orang selain bahwa ia telah menjadi sebuah proyek negara. Tentang ini Dewayani, antara lain, menulis:
Esai Dewayani terlalu penting untuk dilewatkan. Bukan hanya karena kalimat-kalimatnya demikian fasih membunyikan isi pikirannya, tapi juga karena tulisannya kembali menegaskan satu soal fundamental dalam politik kita: pendidikan yang tidak pernah jelas relevansinya bagi hidup orang yang menempuhnya. Silakan baca selengkapanya. Sebagai referensi kami juga menghadirkan esai dengan tema serupa yang ditulis Hikmat Budiman sekitar tiga belas tahun yang lalu.
Sofie Dewayani, penulis cerita untuk anak-anak dan remaja yang kini tengah menempuh program master di sebuah universitas di Amerika, melukiskan kondisi di atas dalam kalimat-kalimat berikut:
Nanik bukanlah seorang guru di sekolah berlantai keramik, yang sibuk mencari tambahan dengan memberi les privat di sore hari. Sekolahnya berlantai semen, dindingnya muram berhias satu-dua gambar pahlawan yang diam. Tak ada karya-karya anak di sana, atau gambar warna-warni, bulletin board, poster, apalagi semboyan pemicu semangat belajar. Sekolahnya yang menyendiri di pinggiran sawah di pelosok kota kecil Krian terasa gerah, bukan karena jalan batu di depannya berdebu, namun karena anak-anak duduk berdesakan, tiga-empat orang, berbagi satu bangku, satu buku, dan juga keringat yang bau. Janganlah berbicara tentang perpustakaan, karena Nanik harus membiarkan buku pelajaran yang hanya beberapa gelintir itu lusuh akibat harus dipakai bergantian. Di pertengahan tahun 2004, saat banyak sekolah di kota-kota besar menyambut rencana kurikulum baru berbasis kompetensi dengan antusias, Nanik mendengarnya diam-diam. Matanya menerawang, beku seperti sorot mata gambar pahlawan, kosong seperti pandangan mata anak-anak di kelasnya saat menyimak pelajaran.
Sekolah, kita tahu, adalah produk dari bermacam-macam pergeseran paradigma kultural. Tradisi yang bertumpu pada sistem pewarisan pengetahuan secara lisan bertumbukan dengan tradisi baca tulis. Menulis dan membaca pasti bukan sekedar sebuah jenis keterampilan baru, karena ia juga telah menjadi sebuah nilai, norma yang dengan mengingkarinya berarti kita telah melakukan kesalahan fatal. Singkatnya literasi membawa serta di dalamnya selarik harapan sekaligus segunung beban. Harapan untuk bisa melecut punggung budak jajahan agar setapak lebih maju, segunung beban yang tidak jelas benar relevansinya bagi hidup sejumlah orang selain bahwa ia telah menjadi sebuah proyek negara. Tentang ini Dewayani, antara lain, menulis:
Kiranya tak berlebihan seandainya Catherine Prendergast menyebutkan bahwa literasi adalah properti, atau milik kelas tertentu. Dalam bukunya Literacy and Racial Justice, Prendergast menunjukkan bahwa dalam sejarah literasi selalu menjadi alat bagi bangsa-bangsa kolonial untuk mengukuhkan hegemoninya. Literasi tak hanya menjadi hak milik mereka yang dulu tak bisa diakses oleh bangsa yang terjajah, namun juga sesuatu yang kini dibagi-bagikan dengan kemasan ‘kesetaraan, kemajuan, dan modernitas.’ Sepertinya, negara-negara maju tengah mendistribusikan sesuatu milik mereka agar negara berkembang tumbuh bersama-sama. Padahal, yang tercipta adalah suatu bentuk ketergantungan baru. Kita akan terus-menerus mengejar sesuatu itu seperti menggapai fatamorgana, hingga entah kapan. Mungkin sudah saatnya kita bertanya, benarkah literasi menawarkan wacana pembebasan?
Esai Dewayani terlalu penting untuk dilewatkan. Bukan hanya karena kalimat-kalimatnya demikian fasih membunyikan isi pikirannya, tapi juga karena tulisannya kembali menegaskan satu soal fundamental dalam politik kita: pendidikan yang tidak pernah jelas relevansinya bagi hidup orang yang menempuhnya. Silakan baca selengkapanya. Sebagai referensi kami juga menghadirkan esai dengan tema serupa yang ditulis Hikmat Budiman sekitar tiga belas tahun yang lalu.
Fundamentalism as A Social Movement
February 09, 2006/ 21:51 |
Fundamentalism has been one of the most heatedly debated catchword in global poitics for years. Hundreds of essays have been written to depict the phenomenon from myriad of perspectives. More often than not, fundamentalism is merely seen as a religious hatred of Islam communities against secularized civilization championed by the West. Fundamentalism pictured as a particular Islamic movements agaisnt Western domination is indeed one of the widely used approaches in contemporary social analysis. In his essay, Ridwan al-Makassary, himself has spent enourmous times studying Islam politics, tries to use a slightly different outlook. He argues that the contemporary Islamic fundamentalism movements have been given the impetus by the current unjust global situation. Read more>>