Posted by Dina Amalia Susamto


Sejak masih duduk di bangku SD melalui pelajaran membaca peta dalam subjek IPS, negara melalui kurikulum pendidikan sudah membangun imaji spasial tentang negara lain sebagai wilayah bayangan berwarna putih yang diabaikan. Anak-anak SD pun tidak terpikir untuk bertanya tentang tanah-tanah yang berada pada garis perbatasan, bagaimana penduduknya, kebiasaan sehari-hari mereka dan lain-lain. Jangankan anak-anak, negara yang mempunyai wacana teritorial, selama ini menganggap bahwa perbatasan hanya sekat yang keadaannya terisolir, ditancapi patok-patok, dijaga oleh tentara-tentara karena wilayah tersebut biasanya menjadi sarang kejahatan-kejahatan seperti penyelundupan dan perampokan.

Melalui studi tetang perbatasan, seperti yang didiskusikan dalam Disklusi Bulanan Interseksi tanggal 27 Oktober 2008, Dave Lumenta mencoba memperkenalkan pendekatan baru, untuk konteks kajian sosial di Indonesia tentu saja, dalam memahami dinamika wilayah perbatasan sebagai kontinuum sosial dari pada sekedar sekat. Menurut Lumenta, studi tentang perbatasan sebenarnya belum lama dilakukan di Indonesia. Studi-studi seperti ini baru mulai sekitar tahun 2001 dengan isu-isu seputar ilegal logging, TKI dan human trafficking. Tapi isu perbatasan tentu saja tidak bisa direduksi hanya ke dalam tiga isu tersebut. Problem perbatasan sangat kompleks, dan untuk melakukan studi tentang satu wilayah perbatasan maka mau tidak mau orang harus pula melakukan studi tentang negara di seberang wilayah batas tersebut. Lumenta sendiri selama bertahun-tahun melakukan penelitian di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Indonesia, khususnya wilayah Apokayan, dan di Serawak, Malaysia.
[Baca selanjutnya...]

Kita pernah bersama melahirkan 'ambang subuh jaman baru.' Di tengah kepedihan para ibu yang buah rahimnya dipenjarakan, hilang tak tentu rimbanya, atau diterjang peluru tajam karena berpikir merdeka, kita saling genggam tangan, coba satukan suara dan pikiran, lalu melangkah maju. Ketika Jakarta, Solo, dan Palembang disambar api kiriman tangan-tangan yang tampak tak bertuan, ribuan kaum miskin hangus dalam perangkap, dan ratusan perempuan Tionghoa diperkosa, sejenak kita terpana. Toh kita berhasil halau ketakutan dan duka mendalam. Kita perererat genggaman jemari kita dan mengeja dengan keyakinan bahwa 'dimana pun tirani harus tumbang!

Sepuluh tahun berlalu sejak 'reformasi total' terpekik, sejak ribuan ibu relakan uang pembeli susu anak-anaknya untuk nasi bungkus, sejak derap kaum muda menggetarkan jalan-jalan utama kota dengan 'bergerak dan bersatu, membangun Indonesia baru.' Kita pernah buka paksa gembok jeruji penjara kecil dan besar. Kita kuasai ruang-ruang terbuka dan penuhi mereka dengan impian dan harapan kita tentang Indonesia baru. Kita berkejaran dengan serdadu-serdadu bayaran dan jengkal demi jengkal mereka terdesak ke pinggir. Kita bergeming walau yang dipertuan para serdadu kirimkan gerombolan berjubah putih, dan sambil kebaskan kelewang, mereka teriakkan kebesaran Tuhan. Di lubuk hati terdalam kita percaya bahwa Tuhan berpihak pada kemanusiaan dan demokrasi.

Saya tidak sedang mengajak Anda sekadar bernostalgia. Sketsa yang baru saya sampaikan mengandung pertanyaan tak terhingga. Kita sedang ditelikung oleh kekuatan-kekuatan yang memanfaatkan sepenuhnya ruang-ruang yang sudah kita buka dengan susah payah, kekuatan-kekuatan yang selalu berniat memenjarakan pikiran dan tubuh kita. Apakah kita sudah terlalu bermurah hati? Apakah terang tanah itu sudah demikian menyilaukan sehingga tak segera kita tetakkan patok-patok acuan kebersamaan kita? Ataukah kita terlanjur bayangkan acuan-acuan itu punya kehidupan dan kekuatannya sendiri? Bahwa sebagai gugus-gugus gagasan – apakah itu demokrasi, kemanusiaan, keadilan, atau kesetaraan -- mereka mampu secara alamiah memikat dan mengikat kesetiaan orang per orang, kelompok, pun golongan yang berbeda-beda dalam mewujudkan Indonesia baru yang kita cita-citakan.

[Baca Selanjutnya.....]

Dari Redaksi:

Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra bukan orang asing bagi keluarga dan warga komunitas Interseksi. Beberapa peneliti kami ada yang sempat menjadi muridnya baik semasa kuliah atau kerja di UGM maupun yang kuliah di S2 Antropologi UI. Mas Heddy, begitu kami akrab memanggilnya, bahkan juga pernah memberi pembekalan metodologi bagi para peneliti Interseksi sebelum mereka berangkat ke lapangan untuk penelitian tentang Hak Minoritas tahun 2006 yang lalu. Pengukuhan beliau menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM, dengan demikian, adalah juga sebuah kabar gembira bagi kami. Selamat untuk sang Profesor. Semoga makin produktif berkarya dan mendidik anak bangsa.

Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh Humas UGM tentang pengukuhan tersebut:

Revolusi Paradigma Ilmu Antropologi Budaya Memperluas Cakrawala Pengetahuan


Revolusi yang terjadi dalam sebuah paradigma antropologi budaya atau ilmu sosial-budaya tidak hanya menghasilkan sebuah paradigma baru yang melengkapi paradigma lama, tetapi juga melahirkan satu atau beberapa sub paradigma baru dalam paradigma lama. Dalam perkembangan pemikiran antropologi budaya, revolusi paradigma dianggap mencerminkan perkembangan pemikiran dalam ilmu sosial budaya pada umumnya. Padahal, revolusi keilmuan dalam ilmu sosial-budaya bukanlah pergantian paradigma karena paradigma yang lama tidak ditinggalkan setelah paradigma baru lahir yang mengungkap aspek-aspek tertentu dari kenyataan yang sebelumnya terabaikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof Dr Heddy Shri Ahimsa Putra MA, Mphil, dalam pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM, Senin (10/11) di ruang balai senat UGM.

Dalam pidatonya yang berjudul "Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya", Heddy Ahimsa menegaskan, munculnya paradigma baru sebenarnya tidak mematikan paradigma lama, bahkan memungkinkan para ilmuwan sosial budaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai gejala yang mereka pelajari.

"Revolusi dalam ilmu sosial budaya bersifat memperluas cakrawala pengetahuan, sehingga memungkinkan ilmuwan memunculkan paradigma baru," katanya.

Dalam ilmu sosial budaya, menurut pria kelahiran Yogyakarta, 28 Mei 1954 ini, garis perbedaan paradigma satu dengan yang n tidak tegas karena selalu ada kesamaan-kesamaan pada satu atau beberapa unsurnya. Kesamaan ini bisa terletak pada asumsi dasar, pada model, atau pada metode-metodenya.

Sementara dalam antropologi budaya telah terjadi beberapa revolusi keilmuan, sehingga dalam disiplin ini terdapat banyak paradigma. Antropologi budaya kini secara paradigmatis bersifat majemuk karena antropologi budaya adalah a paradigmatically plural discipline.

Implikasi dari beberapa pandangan yang bersifat majemuk ini menurut suami Nany Phir Yani, menjadikan perspektif paradigma yang diikuti para ilmuwan tidak akan lagi berpikir terkotak-kotak berdasarkan disiplin atau obyek studi.

"Ini memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih efektif dan efisien, dan dialog keilmuan di kalangan ilmuwan sosial-budaya akan lebih mudah terjalin," tambah bapak tiga anak ini.

Dengan demikian, para ilmuwan dari disiplin yang berbeda dapat melakukan penelitian bersama lewat paradigma tertentu sehingga akan terjadi proses pengembangan dan pembangunan paradigma baru yang lebih cepat. Dengan kesadaran yang kokoh tentang paradigma, kata Ahimsa, revolusi ilmu pengetahuan akan dapat dilakukan dengan lebih terencana, lebih mudah dan lebih cepat. (Humas UGM/Gusti Grehenson)