Rasionalitas modern memandang massa sebagai kekuatan anomali, irasional dan selalu menjadi pusat reproduksi bagi energi-energi desktruktif. Singkatnya, massa yang bergerak dengan melakukan tindakan kekerasan merupakan kolektivitas yang disusun berdasarkan elemen-elemen negatif. Individualitas di dalam kerumunan massa menjadi kosong, lalu kekosongan ini diisi oleh suatu energi balik untuk meretas proses individuasi itu sendiri. Pertanyaannya adalah kenapa di zaman yang semakin modern, kerumunan massa seperti ini masih menghantui kehidupan kita sehari-hari? Tidakkah dalam sistem yang semakin modern individu sudah semakin rasional?

Francisco Budi Hardiman, atau yang lebih akrab disapa Franky, dalam diskusi bulanan yayasan Interseksi (21 Juni 2006) meragukan kenyataan ini. Ia justru berpendapat bahwa dorongan merusak dan berbuat positif dalam takaran rasionalitas modern terus menjadi bagian inheren dari pendulum modernitas itu sendiri. Pada satu sisi, manusia sebagai pribadi memiliki hasrat untuk berbeda, menjadi unik. Tapi pada sisi yang lain dan pada saat yang bersamaan, individu modern juga memiliki kecenderungan untuk mencari simililaritas menjadi "yang sama" di dalam apa individu bisa memperoleh ketenangan, tidak memiliki keharusan bertanggungjawab secara individual, dan menyerahkan kedaulatan subjeknya kepada kolektivitas. Baca selengkapnya>>

After the demise of Soeharto’s New Order regime the political situation in Indonesia is marked by, among others, political liberalization. The situation has given the impetus for the emergence of a double-edged phenomenon. On the one hand, there are some groups of society that has taken their communal identities, religion identities in particular, as their main political vehicle to prevail over opposing forces in political strugles, and to grasp the power left by former authoritarian government. On the other hand, the same political athmosphere has also given wider political opportunities for those interested in promoting secularism as well as other issues such as human rights issues as part of the efforts to strengthen democracy in the country. This double-edged phenomenon is inevitable as part of contemporary political reality marked by the increase of religion and efforts to empower the people. In his essay, Ridwan al-Makassary tries to reflect the dilemma that Indonesian has been faced with due to the tensions and political contestations amongs Islamic hard liner and secularism advocates. He also iluminates the problematic situations regarding the application of universal principles of the human rights brought about by the architectural shift of the global politics. Read the essays>>

For English please read bellow.

Tgl. 21 Juni 2006 Yayasan Interseksi akan kembali mengadakan diskusi rutin bulanan. Kali ini kami mengundang Dr. Franciso Budi Hardiman sebagai pembicara, yang secara khusus akan memaparkan kajian diskursus tentang massa, teror, dan trauma. Topik ini tentu saja sangat relevan dengan konteks kondisi dunia saat ini, ketika terorisme sudah nyaris seperti CocaCola: hadir kapan saja dan di mana saja, tanpa pernah sepenuhnya bisa kita duga. Dr. Hardiman adalah seorang filsuf yang sehari-hari mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, dan baru-baru ini telah mempublikasikan buku terbarunya dengan topik yang juga menjadi subjeks diskusi ini. Sejak lebih satu dekade yang lalu, nama Budi Hardiman juga sudah dikenal luas di kalangan pembaca teori-teori sosial (kritis), terutama melalui serangkaian karyanya yang secara khusus membahas pemikiran filsuf Jerman pewaris terjauh Aliran Frankfurt, Jurgen Habermas. Erudisinya pada bidang filsafat akan membantu mencerahkan pemahaman kita tentang banyak soal yang belakangan ini benar-benar menghantui hidup kita: terorisme.

Seperti diskusi-diskusi sebelumnya, forum kita kali ini juga didedikasikan bagi peserta yang sangat terbatas jumlahnya. Karena itu pastikan kehadiran Anda melalui 021-79192676 (Amel) pada jam kerja atau melalui email ke INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM. Untuk informasi lebih lanjut silakan dibaca TOR diskusinya, dan untuk melihat jadwal diskusi bulanan kami silakan dilihat pada halaman Agenda.


On Wednesday, 26 June 2006 the Interseksi Foundation is convening a discussion with Dr. Francisco Budihardiman as the speaker. The topic of the discussion is on "discourse on mass, terror, and trauma". This particular topic is extremely crucial in current situation when terrorism is almost like Cocacola; anytime, anywhere it haunts us without us being aware of. Dr. Hardiman is a philosopher from the Jakarta-based Driyarkara School of Philosophy. He has just recently published a book entitled Memahami Negativitas. Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma (Understanding Negativity. Discourse on the Mass, Terror, and Trauma) (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005). His name has been widely known to those interested in critical social theories in Indonesia, since he has published several works discussing the ideas developed by one of the most important figures of the Frankfurt School, Jurgen Habermas. His erudition in philosophical discourses will help enlighten us on terrorism and its impacts to our civilization.

The discussion is only for very limited participants. So please confirm your participation either by phone at 021-79192676 (Amel) at work hour or by email to INTERSEKSI AT GE-MAIL DOT COM. For further information please go to our Agenda page.

Posted by: Hikmat Budiman

Ada yang menarik dari proses workshop penguatan jaringan Yayasan Desantara di Puncak, Jawa Barat, tgl. 5-7 Juni 2006 yang lalu. Kebetulan saya sendiri "ditodong" oleh panitia untuk menjadi salah seorang fasilitator dalam workshop tersebut. Pembentukan jaringan antar sesama lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi nonpemerintah, atau apa pun sebutan yang seturut maknanya, itu tentu saja bukan hal istimewa. Dalam pekerjaan saya sebelumnya, berkali-kali saya terlibat membidani lahirnya beberapa jaringan antar-LSM di Indonesia. Yang mengesankan dari workshopnya Desantara ini adalah karena di dalamnya para peserta sepakat untuk:

Pertama, membentuk sebuah jaringan yang tidak meletakkan komunitas masyarakat yang dibelanya sebagai pusat orientasi melainkan justru menjadi bagian integral dari jaringan itu sendiri. Yang berada di pusat perhatian bukan komunitas lokalnya sebagai sebuah entitas fisik, melainkan problem ketimpangan relasi atau proses pembedaan (distiction) yang bisa menimpa siapa saja. Dengan demikian, antara Yayasan Tantular di Malang dengan komunitas-komunitas seniman Ludruk, atau antara Yayasan Sahabat Morowali di kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan komunitas masyarakat Wana di kawasan Cagar Alam Morowali, misalnya, ditempatkan pada status yang sama dalam jaringan. Konsekwensinya, bukan hanya LSM anggota jaringan yang memiliki obligasi moral untuk membela komunitas lokal, tapi komunitas lokal pun bisa terlibat membantu komunitas-komunitas lain secara bersama-sama. Secara konseptual, komunitas lokal juga bisa berperan besar dalam membantu kerja-kerja LSM yang menjadi anggota jaringan. Ini tidak sama dengan konsep jaringan yang dipakai oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tentu saja.

Kedua, semua peserta workshop sepakat memperluas medan kritisismenya dengan penekanan bahwa komunitas-komunitas lokal memang harus dibela tapi bukan berarti bahwa mereka tidak pernah salah. Posisi ini diharapkan bisa mendihindarkan jaringan ini dari jebakan romantisasi kultural yang substansinya nyaris identik dengan proyek-proyek kekuasaan negara untuk melestarikan mereka.

Kita masih akan melihat bagaimana kerja konkret dari jaringan yang bahkan disepakati untuk tidak buru-buru diberi nama ini. Interseksi sendiri bisa membantu jaringan ini melalui pemanfaatan ruang-ruang elektronik dalam cyberspace ini. Ke depan, situs Interseksi.ORG bolehjadi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman jaringan kita untuk mempublikasikan lembaganya ke lingkungan yang lebih luas. Ini mungkin bentuk lain dari komitmen untuk menjadikan networking sebagai salah satu basis penyelenggaraan program-program aktivitas Interseksi. Ada ide lain?

Tags: Jaringan Multikultural Indonesia

Salah satu kelompok yang paling terancam dengan RUU APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi) adalah kaum perempuan. Karena, hampir seluruh pasal dalam RUU tersebut menjadikan perempuan menjadi objek yang akan dibatasi kebebasannya. Namun, gerakan untuk menentang RUU APP justru mendapat tantangan dari kalangan perempuan sendiri. Beberapa organisasi kewanitaan seperti KOWANI, dan organisasi-organisasi perempuan keagamaan malah turut terlibat aktif dalam aksi mendukung RUU tersebut. Beberapa organisasi perempuan tidak menggunakan feminisme sebagai perspektif gerakan sehingga seringkali bias jender. Hal ini menyebabkan, seperti tampak di media, antar kelompok perempuan sendiri justru saling berseberangan dalam memandang kasus RUU APP.

Terdapat beberapa persoalan menarik pada proses peredebatan publik sejak digulirkannya RUU APP ini. Pertama, RUU APP adalah multitafsir, dan hal ini berpotensi untuk dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membatasi kelompok minoritas. Misalnya, terdapat upaya untuk membenturkan antar kelompok beragama. Para pendukung RUU APP menganggap bahwa yang menolak RUU tersebut adalah anti-Islam. Padahal, tidak sedikit kelompok-kelompok Islam yang menolak RUU tersebut karena juga akan menjadi korban.

Kedua, terdapat upaya untuk membuat standarisasi estetika. Di sini, Indonesia sebagai bangsa multikultur akan terancam karena variasi budaya akan dihilangkan dan menjadi satu kebudayaan yang seragam. Ini adalah ancaman yang paling mengerikan, karena selain membatasi kebebasan individu, RUU ini berpotensi menghilangkan kekhasan kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh di Indonesia.

Ketiga, ditengarai terdapat kepentingan modal yang turut mempengaruhi dalam proses pembahasan RUU APP ini. Meskipun sangat sulit dibuktikan, namun sebagaimana pembahasan beberapa RUU yang lain, nuansa ini dapat dirasakan. Sebagian anggota fraksi sesungguhnya tidak mendukung RUU tersebut, namun anehnya mereka tidak berani menyatakan pendapatnya ketika sedang membahas RUU tersebut. Jika dipetakan, satu-satunya fraksi yang menolak RUU APP ini adalah PDIP, dan partai yang mendukung adalah Partai demokrat, PKS dan beberapa partai Islam lainnya. Sedangkan PKB, Partai Golkar dan beberapa partai lainnya belum menentukan pendapatnya.

Diskusi yang diselenggarakan pada 30 Mei 2006 di Bukafe ini menghadirkan pembicara Adriana Veni, seorang aktivis dari Jurnal Perempuan. Ini merupakan program diskusi bulanan yang dilakukan oleh Yayasan Interseksi. Pada tanggal 21 Juni nanti, di tempat yang sama, diskusi akan menghadirkan pembicara Dr. Fransisco Budi Hardiman (dosen STF Dryarkara), yang akan membawakan tema mengenai multiple modernities (lihat agenda diskusi bulanan kami).

Edit: Dr. Hardiman mengajukan tema pengganti tentang diskursus massa, teror dan trauma.

Social conflict has many dimensions, one of which is the emergence of individuals, the so-called conflict entrepreneurs, who take the necessary and deliberate steps to ignite a violent conflict by utilizing a specific situation or in order to gain something through the exploitation of new power relationship. This by no means conflict entreprenuer's main agenda is to seek personal advantage from the conflict. In the case of Maluku, some people deliberately ignited violent conflicts for the benefit of their comunal identities.

Through a joint-project with the Japan Foundation, Jakarta, in the year 2003/2004 the Interseksi Foundation conducted a preliminary research on the role of conflict entrepreneurs in the then recent violent conflicts in Maluku. The research was mainly aimed as a theoretical exploration on the concept of conflict entrepreneurs and to seek the possibilities to utilize such a concept in analysing conflicts in the region. Now, almost three years later, in his essay, Philips Jusario Vermonte, who himself was the project coordinator of the research and is now pursuing Ph.D in political science in Northern Illinois University, further reflects the phenomenon from a wider perspective. Read the essay>>