Amin Mudzakkir
Peneliti the Interseksi Foundation, Jakarta
Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahap 3


Siapapun yang melakukan penelitian di Kampung Naga pada bulan-bulan terakhir ini akan mendengar sebuah cerita tentang si Willy. Datang pada tanggal 29 Oktober 2008, si Willy mencatatkan diri kepada petugas yang ditunjuk oleh sesepuh Kampung Naga dengan maksud hendak melakukan penelitian selama seminggu. Pak Endut, petugas yang sehari-hari memandu para tamu yang berkunjung ke Kampung Naga, tidak berpikir macam-macam terhadap si Willy ini. Selain karena sudah biasa dikunjungi orang-orang yang hendak melakukan penelitian atau sekedar untuk melancong, sikap dan penampilan si Willy yang pantas membuat Pak Endut menerimanya secara baik. Lebih lanjut, Pak Endut meminta si Willy untuk melapor kepada sesepuh Kampung Naga terlebih dahulu dan kemudian kepada ketua RT.

Singkat cerita, si Willy konon datang kepada Pak Henhen, salah seorang sesepuh Kampung Naga, untuk meminta izin penelitian. Pak Henhen mengizinkan dan menyuruh si Willy melapor kepada Pak Risman, sang ketua RT. Karena telah diizinkan oleh sesepuh, Pak Risman tentu menerima maksud si Willy. Pak Risman kemudian meminta si Willy melengkapi syarat-syarat untuk melakukan penelitian di Kampung Naga, seperti menyerahkan surat izin dari kabupaten dan aparat pemerintah yang terkait. Nah, ketika diminta syarat-syarat itu, si Willy tidak mempunyai surat izin yang dimaksud. Dia hanya membawa surat tugas penelitian dari sebuah lembaga yang—di dalam kop surat—berlokasi di sebuah gedung di lingkungan UNJ (Universitas Negeri Jakarta). [Baca selanjutnya....]

Perjalanan ke Area Konflik

Dina Amalia Susamto
Peneliti the Interseksi Foundation, Jakarta
Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahap 3



Baru pagi, 23 Januari tadi, tanpa direncanakan akhirnya saya nekad menempuh perjalanan ke Suluk Bongkal, setelah selesai mengambil data statistik kecamatan Pinggir.

Suluk Bongkal, sebuah desa yang Desember 2008 lalu pecah keributan antara PT Arara Abadi dan masyarakat dengan persoalan lahan perbatasan. Keributan tersebut menurut masyarakat telah menyebabkan pembakaran lahan yang sudah siap panen yang dilakukan oleh PT Arara Abadi. Tidak hanya lahan, rumah-rumah penduduk juga dibakar karena perusahaan tersebut menganggap lahan di Suluk Bongkal merupakan wilayah perusahaan.

Masyarakat tidak menerima perlakuan PT Arara Abadi. Lahan tersebut menurut pengakuan tokoh masyarakat Sakai yang disebut bathin, sebenarnya merupakan tanah ulayat masyarakat peninggalan kerajaan Siak yang diakui juga oleh pemerintahan Belanda. Tidak semua lahan milik PT Arara Abadi, yaitu lahan yang sudah bersemak belukar yang pernah digarap warga. Sayangnya lahan tersebut dijual kepada pendatang.

Penjualan lahan pada pendatang itu yang menjadikan Arara Abadi bertindak mengusir mereka, karena perusahaan menganggap lahan tersebut miliknya dan menganggap warga yang mengola lahan hanya meminjam. Sementara menurut warga, tanah tersebut memang milik orang Sakai yang dijual kepada pendatang untuk bertahan hidup. Masyarakat pendatang dan Sakai diorganisir oleh Sarekat Tani Riau (STR) yang didukung oleh beberapa LSM seperti Sorak, Segera, Walhi, Jikalahari, Komnas HAM dan mahasiswa memprotes tindakan tersebut, dan menuntut pihak perusahaan dan pihak lain yang terlibat dibawa ke pengadilan atas nama HAM. [Baca selanjutnya......]

Catatan perjalanan ke Riau 17-20 Januari 2009

Irine H Gayatri
Peneliti The Interseksi Foundation

Perjalanan dari Pekanbaru kutempuh dengan jalur darat menumpang travel berjenis Avanza. Rute Pekanbaru-Duri hanya memakan waktu tiga jam kurang dan sepanjang jalan kendaran kami melintasi kompleks Chevron yang tertata rapi diseling rumah-rumah staf perusahaan minyak itu. Menurut Pak Nardia, sopir travel, perusahaan Chevron yang awalnya adalah perusahaan asing baru-baru saja menemukan lagi 22 titik pengeboran. Sudah tentu aktivitas pengeboran ini, menurutnya selain akan mendatangkan rejeki untuk para pemilik perusahaan (asing) akan membuka lapangan kerja bagi para pendatang, yang, menurutnya lagi, ‘dikuasai’ oleh alumnus dari perguruan tinggi negeri ternama di Jawa Barat. Pak Nardia sendiri mengakui, setelah kendaraan kami hampair mendekati Duri dan tinggallah kami berdua di mobil, dia pernah bekerja sebagai salah satu staf kontrak untuk Cevron (dahulu Caltex) di salah satu divisi teknis. Dua belas tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi Pak Nardia sehingga ketika pensiun, dia bsi amenyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Pak Nardia memang ‘orang asli’ dari Riau, dan dia membahasakan pendatang sebagai ‘orang kita Jawa’.

Memang perekonomian di Pekanbaru sebagai ibukota provinsi saat ini dapat dikatakan ditopang oleh urban sectors yang dimiliki oleh beragam etnis. Keberadaan Chevron membuat Provinsi Riau dapat disebut sebagai Jika kita berjalan-jalan di kota Pekanbaru, gemerlap lampu dari pusat-pusat perbelanjaan yang notabene berskala menengah-atas dipegang oleh kalangan etnis Cina. Orang Minang dan sebagian pedagang juga berasal dari Bugis. Komposisi etnis yang beraneka ini juga telah ditelusuri oleh antropolog Parsudi Suparlan dalam bukunya ‘Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia’ (YOI, 1995). Di pusat kota Pekanbaru, gedung-gedung pemerintahan berarsitektur Melayu berdiri megah. Sudah barang tentu yang termegah adalah kantor Gubernur Riau.

’Petualangan’ ku ke Riau kali ini adalah untuk ‘mengikuti’ perjalanan riset Dina, program officer Interseksi yang melakukan penelitian tentang transformasi identitas orang Sakai di Riau. Siapa sangka di balik kegermelapan urban di Pekanbaru, saya akan menemukan berbagai sisi yang tampaknya paradoks? [Baca selanjutnya.....]