Pemilu dan Diskursus Politik Anti-Massa
October 08, 2008/ 09:58 | Filed in: ESSAY
Samuel Gultom
Program Officer Yayasan Tifa, Jakarta
Beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan sejumlah perkembangan menarik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, jumlah mereka yang memilih untuk tidak memilih –biasanya diseragamkan sebagai golput—ternyata sangat signifikan. Kenyataan ini tentunya mengkhawatirkan partai-partai politik kontestan pemilu, sampai-sampai Megawati dan Jusuf Kalla harus melontarkan kritik yang gegabah terhadap mereka yang memilih untuk tidak memilih. Sementara itu, kita juga melihat bagaimana partai-partai politik kini sangat giat merekrut artis atau figur publik dalam daftar calon legislatifnya. Tidak kalah penting, konon saat ini semakin banyak aktivis LSM yang masuk ke partai politik, umumnya untuk masuk dalam daftar calon legislatif.
Perkembangan-perkembangan ini menarik karena pada dasarnya mereka mencerminkan situasi yang memprihatinkan daripada sesuatu yang menjanjikan. Artinya, setelah hampir satu dasawarsa bergelut dengan reformasi, sebenarnya keadaan yang dihasilkan tidak juga beranjak lebih baik. Memiliki pemimpin di eksekutif atau legislatif yang terkenal di dunia akting atau tarik suara, tetapi tidak memiliki jejak dan kompetensi di bidang politik misalnya, tentulah bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Oleh karena itu perkembangan-perkembangan seperti ini sebenarnya menggugah kita untuk mempertanyakan kembali secara reflektif praktek politik yang selama ini berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan politik elektoral. Cara terbaik untuk merefleksikannya adalah dengan membongkar kembali struktur kekuasaan yang terbentuk pada masa sebelumnya, dan kemudian memeriksa sejauh mana ia diwariskan pada masa sekarang.
Baca selanjutnya.....
Program Officer Yayasan Tifa, Jakarta
“In the past, durable democratic institutions emerged out of repeated, long-term struggle in which workers, peasants, and other ordinary people were much involved, even where the crucial maneuvers involved an elite’s conspiring in small concessions to avoid large ones. Revolutions, rebellions, and mass mobilisations made a significant difference to the extent of democracy in one country or another.”
Charles Tilly, 1997: 275
Charles Tilly, 1997: 275
Beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan sejumlah perkembangan menarik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, jumlah mereka yang memilih untuk tidak memilih –biasanya diseragamkan sebagai golput—ternyata sangat signifikan. Kenyataan ini tentunya mengkhawatirkan partai-partai politik kontestan pemilu, sampai-sampai Megawati dan Jusuf Kalla harus melontarkan kritik yang gegabah terhadap mereka yang memilih untuk tidak memilih. Sementara itu, kita juga melihat bagaimana partai-partai politik kini sangat giat merekrut artis atau figur publik dalam daftar calon legislatifnya. Tidak kalah penting, konon saat ini semakin banyak aktivis LSM yang masuk ke partai politik, umumnya untuk masuk dalam daftar calon legislatif.
Perkembangan-perkembangan ini menarik karena pada dasarnya mereka mencerminkan situasi yang memprihatinkan daripada sesuatu yang menjanjikan. Artinya, setelah hampir satu dasawarsa bergelut dengan reformasi, sebenarnya keadaan yang dihasilkan tidak juga beranjak lebih baik. Memiliki pemimpin di eksekutif atau legislatif yang terkenal di dunia akting atau tarik suara, tetapi tidak memiliki jejak dan kompetensi di bidang politik misalnya, tentulah bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Oleh karena itu perkembangan-perkembangan seperti ini sebenarnya menggugah kita untuk mempertanyakan kembali secara reflektif praktek politik yang selama ini berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan politik elektoral. Cara terbaik untuk merefleksikannya adalah dengan membongkar kembali struktur kekuasaan yang terbentuk pada masa sebelumnya, dan kemudian memeriksa sejauh mana ia diwariskan pada masa sekarang.
Baca selanjutnya.....