Diskusi Interseksi, 22 Maret 2007




Memperhatikan perkembangan kehidupan partai-partai politik besar di dunia, ada satu pertanyaan yang menarik untuk diajukan: bagaimana partai-partai besar penopang rezim otoriter bisa bertahan atau sintas? Tiddakah seharusnya partai-partai seperti itu ikut tumbang bersamaan dengan berakhirnya otoritarianisme yang didukung dan mendukungnya? Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) mungkin merupakan contoh yang paling mudah diingat. Kekuatan kedua partai ini rontok bersamaan dengan berakhirnya era kepemimpinan Soekarno. PKI berakhir karena dibubarkan, sedangkan PNI mengalami disfungsi sosial dan lantas bubar setelah Orde Baru melakukan perampingan jumlah partai politik di awal dekade 1970an. Tapi hal yang sama tidak terjadi pada Golongan Karya (Golkar). Setelah kekuasaan Soeharto dilucuti, Golkar bukan hanya selamat dari pembubaran melainkan bisa mentransformasikan dirinya menjadi sebuah partai politik resmi, mengikuti Pemilu dan tetap meraih jumlah suara yang sangat signifikan. Nasib politiknya hanya sedikit mengalami koreksi di dalam pasar suara pemilih menjadi pemenang kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tidak hanya itu, pada Pemilu kedua setelah era Orde Baru berakhir, Golkar bahkan bisa kembali merebut supremasinya dengan meraih jumlah suara terbanyak mengalahkan PDIP yang memenangi Pemilu pertama pasca Orde Baru.

Tidak semua partai politik yang dominan di era otoritarianisme bisa bertahan di era demokratisasi tentu saja. Tapi yang menarik adalah justru kenyataan bahwa banyak sekali partai politik semacam itu yang tetap bisa sintas bahkan ada yang mampu kembali meraih kemenangan. Partai Komunis di Ukraina, misalnya, setelah sempat dibubarkan ia kembali bisa meraih kemenangan pada Pemilu pertama yang diikutinya di era demokrasi. Setelah Ferdinand Marcos dimakzulkan, partainya kembali ikut Pemilu dan sempat mencalonkan Imelda Marco menjadi presiden Filipina. Meskipun tidak berhasil meraih kemenangan jumlah suara, tapi partai New Society Movement pendukung Marcos tetap bisa bertahan dalam era baru politik Filipina bahkan sampai sekarang.

Bagaimana partai politik bisa survive atau sintas? Nico Harjanto, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan kandidat Doktor Ilmu Politik pada Northern Illinois Univeristy, secara tajam menguraikannya dalam dikusi bulanan Yayasan Interseksi tgl. 22 Maret 2007. Menurut Nico, ada beberapa faktor penting mengapa partai(-partai) politik yang dominan di era otoritarianisme bisa bertahan bahkan ada yang mampu meraih kembali supremasi politik di negerinya masing-masing. Pada dasarnya, kemampuan sintas partai politik bergantung pada keluwesan strategisnya (strategic flexibility) dalam menarik minat para pemilih (voters). Dari sekian banyak partai politik yang bisa bertahan dalam periode transisi menuju demokrasi, Nico juga melihat faktor low routinazing dan portable skills sebagai faktor penting, sebab dua hal tersebut bisa mencegah partai yang bersangkutan dari jebakan kebuntuan inovasi strategis untuk menggalang dukungan pemilihnya. Di samping itu, kenyataan bahwa partai-partai tersebut memiliki gambaran tentang keberhasilan yang pernah diraihnya di masa lalu, semacam riwayat yang bisa dipakai untuk memperlihatkan kelebihannya dibandingkan dengan partai-partai saingannya (usable past). Hal lain yang juga cukup mendasar adalah kemampuan partai yang bersangkutan menyelenggarakan pergantian atau regenerasi kepemimpinan secara damai (peaceful leadership regeneration).

Nico juga menggarisbawahi kesanggupan sebuah partai politik yang bisa memisahkan dirinya dari rezim militer di era otoritarianisme sebagai penjelas lain daya sintasnya di era transisi menuju demokrasi. Dengan cara itu, ketika rezim kuasa otoriter tumbang, partai dominan tersebut bisa mengalihkan tudingan dari dirinya kepada kelompok militer sebagai penopang utama otoritarianisme. Yang menarik adalah ketika tesis ini dipakai untuk melihat fenomen daya sintas partai Golkar di Indonesia. Seperti diketahui, seskipun Golkar adalah kekuatan utama penopang rezim Orde Baru, tapi kekuatan politik ini memiliki strategi penyelematan diri yang memungkinkannya terhindar dari tuduhan bahwa Golkarlah satu-satunya yang harus bertanggungjawab atas kerusakan negara akibat ulah politik rezim yang disokongnya itu. Fokus utama gerakan penentangan Orde Baru tahun 1998, misalnya, adalah turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan, dan di luar beberapa bentuk demonstrasi kecil dan sporadis yang menuntut pembubaran Golkar, hampir tidak ada upaya sistematik dan formal untuk meminta tanggungjawab politik Golkar atas keterlibatannya dalam kerusakan tadi. Ia memang dihujat di banyak tempat, tapi tampaknya ia terlalu kuat untuk dibubarkan. Alih-alih dibubarkan, Golkar malah bisa mentransformasikan dirinya menjadi Partai Politik, dan kembali ikut Pemilu pertama pasca Orde Baru, dan meraih posisi kedua dalam perolehan jumlah suara. Secara strategis, Golkar di bawah Akbar Tanjung bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai "Golkar Baru".

Deklarasi tersebut tentu saja berfungsi ganda. Pertama, ia menegaskan bahwa Partai Golkar (sekarang) berbeda dengan Golkar di masa lalu. Kedua, deklarasi tersebut juga berfungsi mengalihkan tuduhan atas kesalahan masa lalu kepada pihak lain, yakni Golkar lama, TNI dan Soeharto, sedangkan Partai Golkar sama sekali tidak bertanggungjawab atas semua itu. Ini dipertegas oleh sikap Akbar Tanjung yang menolak desakan agar Golkar (baru) meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dalihnya, kerusakan di masa lalu adalah tanggungjawab semua pihak. Di balik itu, yang bisa dilihat adalah sebuah strategi Golkar melakukan detachment atau penjarakan dari kekuatan-kekuatan utama penopang tirani Orde Baru, yakni militer dan birokrasi. Hebatnya, penjarakan tersebut justru bisa dilacak dari tiga interplay kekuatan utama pendukung Orde Baru sejak awal, yakni militer, birokrasi dan Golkar. Artinya, Golkar sudah menempuh strategi tersebut jauh sebelum tesis tentang daya sintas partai politik tadi dikembangkan.

Hal lain yang juga dibahas secara menarik dalam diskusi ini adalah peluang seseorang dalam menghadapi dua pilihan antara bertahan dengan partai lama atau berpindah/mendirikan partai politik. Ternyata pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru menuntut biaya yang jauh lebih besar daripada bertahan dengan partai yang sudah ada. Ini mungkin membantu menjelaskan mengapa sebuah partai dominan bisa tetap bertahan dan tidak terlalu banyak ditinggalkan oleh tokoh-tokohnya. Sebab hitung-hitungan politiknya ternyata memang lebih menguntungkan. Nico juga memberi penekanan pada pentingnya mengelola sebuah partai secara profesional. Berbeda dengan wacana yang berkembang di Indonesia, menurutnya seorang ketua partai politik seharusnya benar-benar serius mengurus dan membesarkan partainya dan bukan justru menjadikan posisi tersebut sebagai batu loncatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden dalam Pemilu. Kandidat presiden bisa berasal dari kader partai yang justru bukan pimpinan partai. Sebaliknya, yang terjadi di Indonesia posisi kandidat presiden hampir otomatis dianggap merupakan prerogatif seorang ketua partai. Ini mungkin membantu menjelaskan begitu banyaknya konflik kepentingan antara kepentingan partai politik dan negara dalam pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru saat ini.

Satu pertanyaan lain yang muncul dalam diskusi adalah tentang mengapa oposisi sulit mengalahkan partai yang berkuasa? Nico mencoba menjelaskannya dengan melihat kasus partai LDP di Jepang. Menurutnya, salah satu penjelasannya adalah karena politisi LDP memiliki jaringan sampai ke bawah dan secara aktif membatasi akses oposisi kepada voters. Boleh jadi jaringan itu berupa financial linkage. Partai LDP memang membentuk semacam patronase bagi aktor-aktor politik lokal. Di sinilah peluang LDP memperkecil ruang gerak oposisi, sebab dalam prakteknya bahkan untuk bertemu dengan anggota partai oposisi saja di distrik tertentu dihambat oleh politisi lokal LDP yang menguasai jaringan birokrasi setempat. Praktek yang hampir sama mungkin bisa juga dilihat dilakukan oleh para pendukung Golkar di Indonesia.