Laporan Diskusi Konflik dan Pembangunan
September 21, 2006/ 12:35 | Filed in: REPORT
Bukafe Pancoran Jakarta Selatan, 20 September 2006.
Minimnya kajian Konflik dan Pembangunan di Negara yang Banyak Konflik
Konflik dan Pembangunan jarang disinggung dalam perdebatan publik di Indonesia. Padahal, seiring runtuhnya Orde Baru konflik terjadi di berbagai tempat. Penanganan terhadap konflik sayangnya tidak disertai dengan blueprint yang jelas dengan melakukan pendekatan studi pembangunan yang memadai. Demikian benang merah dalam diskusi bertajuk Konflik dan Pembangunan yang diadakan forum interseksi. Tajoeddin menambahkan bahwa, meskipun saat ini studi pembangunan sudah banyak digunakan oleh beberapa lembaga donor dalam menganalisis suatu kasus konflik di suatu negara, kondisi di Indonesia belum memberikan harapan bagi sumbangan yang signifikan bagi adanya studi konflik dan pembangunan. Masalahnya adalah, negara tidak memiliki visi yang jelas, elite-elite politik jarang sekali yang bersedia melihat manfaat bagi penelitian yang berhubungan dengan studi konflik dan pembangunan. Relasi antara negara dan dunia pemnelitian masih missing link, sehingga komunikasi untuk mendapatkan manfaat antara satu dengan yang lain tidak terjadi. Parahnya, sebagian kelompok yang bisa memanfaatkan negara untuk membiayai sejumlah proyek penelitian tidak memiliki visi yang jelas dalam rangka pertanggungjawaban publik. Buru-buru merasakan manfaat dari hasil penelitian ini, BAPPENAS sebagai lembaga resmi negara yang seharusnya memiliki kewenangan membangun blueprint pembangunan tidak banyak yang tahu kesibukannya. Ironis karena minimnya kajian mengenai konflik dan pembangunan, ditunjang oleh kejumudan para pengambil kebijakan justru terjadi negara yang potensial terjadi konflik seperti Indonesia.
Sementara itu, di negara-negara Eropa dan negara lain, konflik dan pembangunan sudah menjadi kajian menarik. Kajian ini berkembang pesat, melahirkan beragam perspektif dengan tingkat impelementasi kebijakan yang berbeda-beda. Jika semula ilmu-ilmu ekonomi banyak mewarnai dan mendominasi kajian pembangunan di awal tahun 1970an, isu-isu konflik banyak menyadarkan banyak pihak untuk melihat dimensi konflik dan pembangunan dalam perspektif yang multidisiplin. Mereka sebagian menyadari bahwa berbagai dimensi dalam studi pembangunan dapat digunakan untuk melihat berbagai kasus konflik di belahan dunia. Salah satu persepektif dalam konflik dan pembangunan misalnya menyatakan bahwa konflik itu bersifat embedded dalam pembangunan. Pembangunan yang digalakkan di berbagai negara secara tak terelakkan berpotensi menimbulkan konflik. Pembangunan-pembangunan di belahan dunia selalu menciptakan kemiskinan (selain kemakmuran bagi sebagian pihak), kelangkaan sumber daya (scarcity), kesenjangan sosial, dan lain-lain. Kajian ini mengimplikasikan sejumlah indikator-indikator penting untuk mengurangi konflik. Misalnya indikator prosperity (kesejahteraan). Namun demikian, perspektif kajian konflik dan pembanngunan, tidak selalu melihat konflik secara negatif.. Perang-perang sipil misalnya, yang muncul akhir-akhir ini di beberapa negara dinyatakan juga sebagai katalisator bagi munculnya perbaikan dalam pembangunan. Ini adalah bagian dari perspektif dalam kajian konflik dan pembangunan yang melihat dimensi konflik sebagai upaya awal untuk mengawali perbaikan dan perubahan. Konflik tidak dilihat sebagai sosok yang negatif.
Beberapa studi komparatif oleh beberapa pakar studi pembangunan memang sudah banyak dilakukan. Studi ini banyak membandingkan dinamika pembangunan di Indonesia dengan negara-negara berkembang lain. Beberapa kajian itu menyimpulkan bahwa kondisi di Indonesia tidak jauh lebih buruk dari Afrika barat, dan beberapa negara di Asia Selatan. Namun studi seperti ini tidak sepatutnya membuat kemajuan-kemajuan yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia terhenti. Lagipula, kajian komparasi ini terlalu bias ‘merendahkan Indonesia” karena hanya dibandingkan dengan negara-negara yang sangat miskin, dan terbelakang. Dengan kata lain, dalam konteks studi konflik dan pembangunan, studi konparasi seharusnya bisa dilakukan lebih baik.
Sayangnya, meskipun di Indonesia perdebatan studi pembangunan sudah berlangsung sejak tahun 1970an, perdebatan ini jarang dikembangkan menjadi studi yang lebih serius dan lebih powerfull. Misalnya, dalam studi pembangunan tentang modernisasi yang dikembangkan masa Orde Baru, kajian ini terhenti bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru. Sebagian pihak yang melihat kegagalan negara Orde Baru mengelola proyek modernisasi ini bahkan semakin antipati, dan jarang yang bisa melihat persoalan pembangunan secara kritis. Padahal bisa jadi dimensi dalam perspektif modernisasi, khususnya di masa Orde Baru sebagian dapat diteruskan, meskipun tidak bisa diabaikan bahwa asumsi-asumsi teoritik yang membangun gagasan ini sudah banyak dikritik oleh dunia akademik. Misalnya gagasan modernisasi yang banyak menerapkan paradigma positivistik ini mempunyak kekayaan alat yang canggih dalam melakukan perubahan sosial. Menurut Tajoeddin, orang-orang positivistik yang banyak menerapkan analisis ilmu eksakta ini memiliki kecanggihan dalam membangun tool of analysis. “Kita seharusnya bisa belajar dari situ. Membangun kajian konflik dan pembangunan yang sistematik”.
Munculnya konflik yang terjadi di Indonesia akhirnya kurang dapat ditangkap dalam perspektif pembangunan. Beberapa lembaga donor di Indonesia sebenarnya membawa perspektif –perspektif baru dalam melihat konflik dan pembangunan. Sayangnya perspektif ini kurang bisa ditangkap oleh para peneliti dan kelompok akademisi di Indonesia. Soalnya adalah lembaga donor masih dilihat sebagai lembaga proyek dan bisa memberikan sejumlah proyek tertentu. Persoalan bahwa mereka membawa sejumlah ideologi tertentu, dan asumsi teoritik tertentu dalam mengoperasionalisasikan proyek jarang dievaluasi dan dilihat secara kritik. Lagi-lagi, ini karena lemahnya dunia penelitian dan intelektual yang independen di Indonesia.
Diskusi ini akhirnya menyimpulkan perlunya wawasan yang lebih kritis, independen dan lebih terbuka bagi kelompok peneliti dan intelektual di Indonesia. Diperlukan forum-forum diskusi yang dapat melibatkan berbagai pihak untuk dijadikan forum tukar gagasan. Padahal selama ini forum-forum diskusi masih berjalan di tempat (onani), karena belum bisa dihubungkan dengan pra pengambil kebijakan yang memiliki dunia sendiri. Disinilah perlunya kemauan untuk menjebol missing link antara dunia peneliti, akademisi, elite birokrasi/ pengambil kebijakan dan kelompok lain yang saling bertukar pikiran untuk mendiskusikan persoalan-persoalan kebijakan publik di Indonesia. (Nurkhoiron)
Minimnya kajian Konflik dan Pembangunan di Negara yang Banyak Konflik
Konflik dan Pembangunan jarang disinggung dalam perdebatan publik di Indonesia. Padahal, seiring runtuhnya Orde Baru konflik terjadi di berbagai tempat. Penanganan terhadap konflik sayangnya tidak disertai dengan blueprint yang jelas dengan melakukan pendekatan studi pembangunan yang memadai. Demikian benang merah dalam diskusi bertajuk Konflik dan Pembangunan yang diadakan forum interseksi. Tajoeddin menambahkan bahwa, meskipun saat ini studi pembangunan sudah banyak digunakan oleh beberapa lembaga donor dalam menganalisis suatu kasus konflik di suatu negara, kondisi di Indonesia belum memberikan harapan bagi sumbangan yang signifikan bagi adanya studi konflik dan pembangunan. Masalahnya adalah, negara tidak memiliki visi yang jelas, elite-elite politik jarang sekali yang bersedia melihat manfaat bagi penelitian yang berhubungan dengan studi konflik dan pembangunan. Relasi antara negara dan dunia pemnelitian masih missing link, sehingga komunikasi untuk mendapatkan manfaat antara satu dengan yang lain tidak terjadi. Parahnya, sebagian kelompok yang bisa memanfaatkan negara untuk membiayai sejumlah proyek penelitian tidak memiliki visi yang jelas dalam rangka pertanggungjawaban publik. Buru-buru merasakan manfaat dari hasil penelitian ini, BAPPENAS sebagai lembaga resmi negara yang seharusnya memiliki kewenangan membangun blueprint pembangunan tidak banyak yang tahu kesibukannya. Ironis karena minimnya kajian mengenai konflik dan pembangunan, ditunjang oleh kejumudan para pengambil kebijakan justru terjadi negara yang potensial terjadi konflik seperti Indonesia.
Sementara itu, di negara-negara Eropa dan negara lain, konflik dan pembangunan sudah menjadi kajian menarik. Kajian ini berkembang pesat, melahirkan beragam perspektif dengan tingkat impelementasi kebijakan yang berbeda-beda. Jika semula ilmu-ilmu ekonomi banyak mewarnai dan mendominasi kajian pembangunan di awal tahun 1970an, isu-isu konflik banyak menyadarkan banyak pihak untuk melihat dimensi konflik dan pembangunan dalam perspektif yang multidisiplin. Mereka sebagian menyadari bahwa berbagai dimensi dalam studi pembangunan dapat digunakan untuk melihat berbagai kasus konflik di belahan dunia. Salah satu persepektif dalam konflik dan pembangunan misalnya menyatakan bahwa konflik itu bersifat embedded dalam pembangunan. Pembangunan yang digalakkan di berbagai negara secara tak terelakkan berpotensi menimbulkan konflik. Pembangunan-pembangunan di belahan dunia selalu menciptakan kemiskinan (selain kemakmuran bagi sebagian pihak), kelangkaan sumber daya (scarcity), kesenjangan sosial, dan lain-lain. Kajian ini mengimplikasikan sejumlah indikator-indikator penting untuk mengurangi konflik. Misalnya indikator prosperity (kesejahteraan). Namun demikian, perspektif kajian konflik dan pembanngunan, tidak selalu melihat konflik secara negatif.. Perang-perang sipil misalnya, yang muncul akhir-akhir ini di beberapa negara dinyatakan juga sebagai katalisator bagi munculnya perbaikan dalam pembangunan. Ini adalah bagian dari perspektif dalam kajian konflik dan pembangunan yang melihat dimensi konflik sebagai upaya awal untuk mengawali perbaikan dan perubahan. Konflik tidak dilihat sebagai sosok yang negatif.
Beberapa studi komparatif oleh beberapa pakar studi pembangunan memang sudah banyak dilakukan. Studi ini banyak membandingkan dinamika pembangunan di Indonesia dengan negara-negara berkembang lain. Beberapa kajian itu menyimpulkan bahwa kondisi di Indonesia tidak jauh lebih buruk dari Afrika barat, dan beberapa negara di Asia Selatan. Namun studi seperti ini tidak sepatutnya membuat kemajuan-kemajuan yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia terhenti. Lagipula, kajian komparasi ini terlalu bias ‘merendahkan Indonesia” karena hanya dibandingkan dengan negara-negara yang sangat miskin, dan terbelakang. Dengan kata lain, dalam konteks studi konflik dan pembangunan, studi konparasi seharusnya bisa dilakukan lebih baik.
Sayangnya, meskipun di Indonesia perdebatan studi pembangunan sudah berlangsung sejak tahun 1970an, perdebatan ini jarang dikembangkan menjadi studi yang lebih serius dan lebih powerfull. Misalnya, dalam studi pembangunan tentang modernisasi yang dikembangkan masa Orde Baru, kajian ini terhenti bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru. Sebagian pihak yang melihat kegagalan negara Orde Baru mengelola proyek modernisasi ini bahkan semakin antipati, dan jarang yang bisa melihat persoalan pembangunan secara kritis. Padahal bisa jadi dimensi dalam perspektif modernisasi, khususnya di masa Orde Baru sebagian dapat diteruskan, meskipun tidak bisa diabaikan bahwa asumsi-asumsi teoritik yang membangun gagasan ini sudah banyak dikritik oleh dunia akademik. Misalnya gagasan modernisasi yang banyak menerapkan paradigma positivistik ini mempunyak kekayaan alat yang canggih dalam melakukan perubahan sosial. Menurut Tajoeddin, orang-orang positivistik yang banyak menerapkan analisis ilmu eksakta ini memiliki kecanggihan dalam membangun tool of analysis. “Kita seharusnya bisa belajar dari situ. Membangun kajian konflik dan pembangunan yang sistematik”.
Munculnya konflik yang terjadi di Indonesia akhirnya kurang dapat ditangkap dalam perspektif pembangunan. Beberapa lembaga donor di Indonesia sebenarnya membawa perspektif –perspektif baru dalam melihat konflik dan pembangunan. Sayangnya perspektif ini kurang bisa ditangkap oleh para peneliti dan kelompok akademisi di Indonesia. Soalnya adalah lembaga donor masih dilihat sebagai lembaga proyek dan bisa memberikan sejumlah proyek tertentu. Persoalan bahwa mereka membawa sejumlah ideologi tertentu, dan asumsi teoritik tertentu dalam mengoperasionalisasikan proyek jarang dievaluasi dan dilihat secara kritik. Lagi-lagi, ini karena lemahnya dunia penelitian dan intelektual yang independen di Indonesia.
Diskusi ini akhirnya menyimpulkan perlunya wawasan yang lebih kritis, independen dan lebih terbuka bagi kelompok peneliti dan intelektual di Indonesia. Diperlukan forum-forum diskusi yang dapat melibatkan berbagai pihak untuk dijadikan forum tukar gagasan. Padahal selama ini forum-forum diskusi masih berjalan di tempat (onani), karena belum bisa dihubungkan dengan pra pengambil kebijakan yang memiliki dunia sendiri. Disinilah perlunya kemauan untuk menjebol missing link antara dunia peneliti, akademisi, elite birokrasi/ pengambil kebijakan dan kelompok lain yang saling bertukar pikiran untuk mendiskusikan persoalan-persoalan kebijakan publik di Indonesia. (Nurkhoiron)