Laporan Diskusi Bulanan tentang Gerakan Sosial Pasca Suharto

Oleh : Nia Trisnawati
Staf The Interseksi Foundation


Di era Orde Baru, bertahan atau berakhirnya kekuasaan (formal) Suharto adalah salah satu indikator terpenting keberhasilan gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, peristiwa pemakzulan Suharto tahun 1998 sering dirujuk sebagai salah satu kulminasi gerakan sosial era Orde Baru. Tapi apakah tatanan sosial yang dihasilkan oleh gerakan sosial tersebut berubah total ke arah yang lebih baik, itu adalah persoalan yang tetap belum bisa dijawab secara memuaskan. Banyak perubahan berlangsung pada beberapa sektor kehidupan masyarakat pasca Suharto, tapi selebihnya adalah pembenaran terhadap konstata lama “plus ça change, plus c'est la même chose”, semakin banyak berubah semakin tetap sama saja.

Diskusi Bulanan Interseksi putaran ke 19, tgl. 22 Mei 2008, menghadirkan pembicara Sape’i Rusin, Ketua Badan Pelaksana Perkumpulan Pergerakan, Bandung sekaligus anggota komunitas pendiri Yayasan Interseksi. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi pasca Suharto membawa Sapei pada keinginan untuk melakukan sebuah refleksi kritis atas agenda dan strategi politik gerakan sosial kontemporer di Indonesia.

Diskusi dimulai dengan cerita tentang demonstrasi beberapa kelompok massa menolak rencana kenaikan harga BBM di depan istana dua hari sebelum diskusi. Dalam demonstasi tersebut, Sapei melihat langsung salah satu contoh konkret tentang bagaimana gerakan sosial di Indonesia telah mengalami fragmentasi setelah mush bersama yang sangat besar, Suharto, berhasil diturunkan satu dekade sebelumnya. Meskipun memiliki tujuan yang persis sama, yakni menolak kebijakan negara dalam konteks harga bahan bakar minya, tapi beberapa kelompok yang datang ke depan istana negara hari itu terlihat sebagai kelompok-kelompok yang tidak pernah membagi bersama sebuah platform gerakan sosial yang sama. Kisah tersebut kemudian dilengkapi dengan cerita singkat tentang keterlibatan personal Sapei dalam beberapa formasi organisasi rakyat di beberapa wilayah di Indonesia, yang memberinya bekal landasan pengalaman sangat kuat untuk membangun argumen tentang keharusan melakukan refleksi atas kondisi gerakan sosial kontemporer di Indonesia tadi.

Tidak bisa dimungkiri bahwa Indonsia mengalami masa yang teramat sulit justru setelah Suharto tidak lagi berkuasa. Dapat dilihat misalnya bagaimana kondisi kirisis politik-ekonomi yang semakin parah, krisis energi, harga-harga bahan pokok yang semakin tinggi, minyak langka dimana-mana, praktik korupsi semakin menjadi-jadi tidak hanya oleh elit pusat tetapi juga elit daerah, defisit anggarana negara yang semakin bengkak, dan konflik elit politikpun semakin menjadi-jadi. Menurut Sape’i keadaan yang begitu sulit pada seluruh aspek kehidupan pasca tumbangnya rezim Soeharto diatas, adalah suatu hal yang tidak dapat hindari keberadaanya bahwa rakyat Indonesia membutuhkan suatu perubahan untuk keluar dari semua problem di atas.

Untuk melakukan perubahan jelas diperlukan sebuah gerakan sosial yang memiliki karakter. Menurut Sape’i kararter yang harus ada di dalam suatu gerakan sosial yaitu tersedianya syarat internal dan syarat eksternal untuk melahirkan perubahan itu sendiri. Di samping itu perubahan juga membutuhkan kekuasaan, karena tanpa ada kekuasaan keinginan untuk mengubah tatanan sosial tidak bisa diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kebijakan negara. Dengan kalimat lain, gerakan sosial yang mengantarkan kita ke arah perubahan sosial tapi kekuasaanlah yang harus mengeksekusi perubahan tatanan secara lebih luas dan fundamental.

Kekuasaan dalam suatu perubahan memegang peranan penting dengan tujuan untuk mengumpulkan suatu kekuatan. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh tatkala suatu kekuatan massa diorganisir (gerakan massa). Suatu kekuatan yang terorganisir merupakan modal untuk melakukan suatu pergerakan/perubahan. Kekuatan yang terorganisir yang dimaksud adalah berupa organisasi rakyat, yaitu suatu wadah untuk menampung masa dan menampung kekuatan untuk melakukan suatu pergerakan. Organisasi rakyat tersebut pada umumnya dikenal masyarakat berupa lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), karang taruna dan lembaga sejenis non pemerintah.

Sedangkan konteks perubahan yang harus ada dalam suatu perubahan di Indonesia tegas Sape’i antara lain adalah perubahan kebijakan sistematis atas lembaga-lembaga ujung tombak neoliberalisme. Selama ini, neoliberalisme selalu dikuasai oleh rezim militer. Lebih lanjut Sape’i mengatakan bahwa sejumlah agenda penting gerakan sosial dalam transisi yang lebih banyak dipandu oleh paham neoliberalisme ini antara lain adalah:

Pertama, adalah mempertahankan dan merebut kembali negara untuk menjadi pembela hak-hak rakyat dengan memastikan negara untuk menjaga dan melindungi hak ekonomi, budaya, dan sosial, serta mengimplemetasikan rativikasi konvensi PBB atas Hak asasi manusia.

Kedua, terus menerus melakukan protes sosial untuk merubah kebijakan negara dan mencermati kesepakatan negara dengan pasar bebas dan kebijakan neoliberal. Ketiga, PR besar dan tersulit mesti dihadapi setiap gerakan sosial adalah melakukan pengebangan kapasitas counter discourse dan hegemony atas dominasi diskursus neoliberal terhadap demokratisasi, good governance, dan civil soiety.

Karena itu, upaya –upaya untuk memperkuat daya ubah gerakan sosial di Indonesia tidak hanya sekedar mengembangkan sejumlah tindakan teknis yang diperlukan untuk kerja-kerja advokasi atau aksi-aksi gerakan itu sendiri. Yang lebih penting adalah, pertama bagaimana mengembalikan gerakan sosial ke dalam rel kehidupan politik yang sesungguhnya dan bagaimana meningkatkan kapasitas berpolitik dari rakyat atau kelompok rakyat yang selama ini dipinggirkan.

Secara tajam Sapei juga mendiskusikan kecenderungan gerakan-gerakan advokasi di Indonesia yang, menurutnya, jatuh ke dalam pola "agen" pembela rakyat. Gerakan advokasi tidak tumbuh bersama dari dalam kepentingan rakyat sendiri, melainkan lebih merupakan agenda-agenda dari luar yang dilakukan oleh agen-agen advokasi.

Disamping itu kedepan terdapat pula tantangan untuk memperkuat gerakan rakyat di Indonesia. Tantangan tersebut yaitu pertama, membangun organisasi rakyat yang berbasis massa, yaitu organisasi yang tidak hanya berbasiskan victim saja dimana ketika kegiatan pembelaan terhadap pemenuhan hak-hak rakyat terpenuhi maka berlalu begitu saja. Kedua, menyalurkan rakyat dalam suatu wadah dan ketiga, membangun organisasi rakyat sebagai media rakyat untuk berorganisasi.

Hal penting lain yang diperlukan oleh suatu organisasi rakyat adalah memiliki platform organisasi yang jelas (memiliki agenda perubahan sosial), memiliki basis massa yang kuat, memiliki protokol yang jelas dalam membangun relasi dan jaringan kerja politik. Organisasi rakyat harus memiliki jaringan kerja politik, karena hal tersebut merupakan instrumen dari gerakan sosial yang harus dilakukan oleh rakyat dan organisasi-organisasi rakyat. Harus memiliki sistem kaderisasi dan kepemimpinan yang sistematik, karena tanpa hal ini suatu organisasi rakyat hanya akan menguap begitu saja, dan yang terakhir adalah organisasi rakyat harus mengembangkan dirinya betul-betul sebagai organisasi rakyat.

Tags: Gerakan sosial, strategi politik