Posted by: Hikmat Budiman

Tahun 2002 yang lalu sebagian warga Jakarta mengalami banjir terparah yang pernah terjadi di kota ini. Waktu itu, konon, 2/3 wilayah DKI terendam genangan air yang bahkan ada yang sampai 5 meter tingginya. Hal paling menarik adalah bangkitnya solidaritas warga Jakarta untuk saling menolong. Ketika negara terlalu banyak menghabiskan anggaran dan energinya untuk politik kekuasaan, ia kehilangan sebagaian kemampuannya untuk membantu warganya yang kesusahan. Sebuah kekuatan besar kemudian muncul bersumber dari kerelaan orang untuk berbagi, untuk berempati pada penderitaan sesama. Di mana-mana ada posko bantuan. Peristiwa serupa, tapi dalam skala yang jauh lebih besar juga terjadi saat Aceh dihantam prahara tsunami beberapa tahun lalu. Dan dari situ kita masih bisa merasakan bahwa sesungguhnya republik ini belum mau habis. Paling tidak masih jauh lebih banyak orang baik hadir setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita yang nyata, daripada apa yang kita dapat dari gambaran tentang buruknya reputasi pejabat-pejabat publik kita. Beberapa kalangan lantas menghubungkan itu dengan tesis-tesis tentang modal sosial.

Tahun ini, menurut pengakuan beberapa orang korban, banjir yang melumpuhkan Jakarta lebih parah daripada tahun 2002 yang lalu. Diperkirakan sekitar 70% wilayah Jakarta kebanjiran. Seperti biasa, suasana menjadi terlampau riuh, bukan hanya oleh lenguh penderitaan para korban bencana, tapi juga oleh para penjaja suara politik. Foto-foto di halaman muka semua surat kabar yang terbit di Jakarta menampilkan Jakarta yang mirip kuda nil: makhluk raksasa lamban yang sedang berendam dalam kubangan air kotor. Dan tampak bodoh. Sangat dramatis. Karena itu kami tidak ingin menampilkan gambar serupa di halaman ini.

Lantas muncul pernyataan yang benar-benar sulit dipercaya bahwa itu keluar dari orang yang memiliki empati. Banjir tahun 2007 ini, kata pernyataan tersebut, tidaklah separah seperti yang digambarkan dalam berbagai pemberitaan. Media massalah yang melebih-lebihkan berita sehingga seolah-olah Jakarta lumpuh. Padahal masih banyak warga yang tidak terkena musibah itu. Bahkan yang terkena musibah pun masih banyak yang bisa tertawa. Mudah ditebak, pernyataan itu hanya mungkin diucapkan oleh orang yang dulu pernah berkata "kalau tidak mampu membeli LPG kenapa tidak pakai kompor minyak tanah saja?". Persisnya, itu adalah ucapan Aburizal Bakrie, orang yang jabatannya mengalami demosi dari Menko Perekonomian (ketika menepis keberatan orang terhadap kenaikan LPG) menjadi Menko Kesra saat ini.

Dari pernyataan itu kita bisa melihat betapa tidak nyambungnya antara apa yang sedang dialami oleh rakyat dengan pemahaman seorang Menko Kesra, yang tugasnya justru untuk mengurusi kesejahteraan rakyat. Bagi rakyat yang sedang menderita akibat banjir tahun ini, keluhan mereka seperti terus-menerus membentur tembok keras, karena begitu susahnya seorang pejabat seperti Ical memahami apa yang disuarakan mereka. Indonesia jadi seperti apa yang dalam Genesis dilukiskan sebagai a tower of bable, antara rakyat dan pemerintahnya seperti bicara dalam bahasanya sendiri-sendiri sehingga tidak pernah bisa saling memahami. Kalau negara kita bayangkan sebagai sebuah penyelenggaran politik untuk mencapai kesejahteraan, seperti menara yang dibangun untuk mencapai syurga dalam kisah biblikal, pernyataan Ical tadi merefleksikan kenyataan bahwa penyelenggaraan politik itu justru bisa melahirkan frustasi karena antara bahasa yang dipakai oleh rakyat dan pemerintah tidak berada pada semesta pemaknaan yang sama. Duo monolog seperti itu hanya mungkin terjadi akibat dua kemungkinan: atau rakyat yang keliru memilih pemimpin atau si pemimpin yang kian hari kian bebal seperti tembok. Waktu rakyat Amerika kecewa pada Clinton akibat skandal seksualnya dengan Monica Lewinsky mereka berkesimpulan bahwa "Clinton memang presiden kita, tapi ia jelas bukanlah pemimpin kita". Lantas apa yang pantas kita katakan?

Tags: Banjir Jakarta, komunikasi politik