Diskusi Bulanan Interseksi Putaran Ke-6.
Tema: NEOLIBERALISME, NEGARA, WARGA NEGARA
Pembicara: HILMAR FARID (JARINGAN KERJA BUDAYA).
Waktu: Tgl. 18 Desember 2006
Jam: 15.00 WIB - selesai
Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760 (lihat Denah Menuju Lokasi)

Salah satu kritik terhadap Neoliberalisme adalah kecenderungan menempatkan negara dalam subordinasi pasar. Meskipun di kalangan Mahzab Neoliberalisme sendiri terdapat silang sengketa antara menempatkan negara dengan pasar, fakta yang bisa diterima umum adalah kekuatan ekonomi pasar cenderung dibiarkan demi membela prinsip paling mendasar dari Neoliberalisme itu sendiri: “Kebebasan”.

Titik krusialnya justru terletak disini. Dengan membiarkan kebebasan seperti lalu lintas yang dapat mengatur dirinya sendiri, bagaimanakah menciptakan kontestasi yang seimbang diantara kontestan jika dalam faktanya pasar yang berlangsung cukup sempurna hanya bisa diterima di dalam konsep, bukan praktik? Konsep warganegara yang dirancang dalam politik kesetaraan dan kebebasan individu ternyata menimbulkan resiko sendiri jika pasar dibiarkan berperan terlalu lebar dalam kehidupan kewargaan seperti ini. Misalnya jika media sekarang ini kita bayangkan sedang memediasi kesetaraan dan kebebasan berpendapat dalam kasus Lapindo, kenapa representasi media masih terlalu bias perusahaan? Dimanakah suara massa-rakyat yang mendekap dalam kubangan lumpur, dimanakah suara ibu rumah tangga yang sibuk memikirkan anak kandung dan keluarganya dalam kondisi yang serba darurat? Apakah media benar-benar berada dalam kompetisi “pasar sempurna”? kenapa tiba-tiba kita menerima berita bahwa kasus Lapindo telah dijadikan Musibah nasional? Apakah seluruh representasi ini berlangsung alamiah seperti pasar sempurna yang dibiarkan sebagaimana anjuran Smith dimana pasar akan digerakaan oleh invisible hand?

Disini kita dihadapkan dengan prinsip dasar dalam mekanisme pasar itu sendiri: Modal. Faktanya, modal yang dibiarkan bebas ternyata memiliki mekanisme yang berbeda dengan kebebasan “pasar gagasan”. Modal akan selalu mencari peluang untuk, seperti dalam kata-kata Karl Marx: Penggandaan dan surplus value yang terus menerus tidak peduli apakah disana akan ada kebebasan ataukah tidak. Dan jika kebebasan modal ekonomi ini dibiarkan seperti “pasar gagasan” maka lagi-lagi tidak mungkin kita menjelmakan pasar yang sepurna.

Itulah kontradiksi antara kebebasan dan pasar.

Pertanyaan ke depan, apakah demokrasi yang kita bayangkan ke depan memang bisa terus dilakukan sambil kita menerima “kebebasan pasar’? Dengan cara apakah kesetaraan dan kebebasan individu tidak menjadi hambatan dan berjalan seiring dengan kekuatan pasar? Di negara-negara Eropa kebebasan pasar dikontrol oleh mekanisme pasar-sosial. Diskursus ini tentu menarik dicermati. Sembari tetap menerima kapitalisme, sistem pasar-sosial juga memahami batas-batasnya. Mungkinkan cara ini efektif untuk menetapkan suatu batas sekaligus menjinakkan kapitalisme agar tidak mencederai relasi kewargaan yang dibayangkan berlangsung bebas-setara? Atau pertanyaan yang lebih prisipil, mungkinkah kebebasan dan kesetaraan dibangun dalam politik kewargaan, dengan masih tetap mempertahankan kapitalisme?

Atau jika kita kita menolak kapitalisme, adakah jalan lain yang jauh lebih manusiawi?

Diskusi Bulanan Interseksi Putaran Ke-5.
Tema: Diskursus Gerakan Sosial Islam Kontemporer. Refleksi di Indonesia
Pembicara: Ahmad Suaedy (Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ketua Yayasan Desantara).
Waktu: Tgl. 11 October 2006
Jam: 15.00 WIB - selesai
Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760 (lihat Denah Menuju Lokasi)


Pengantar Diskusi
Gerakan Islam di Indonesia nampaknya telah memasuki fase baru yang “meneggangkan”—sekaligus membosankan. Perguliran isu global seperti 9/11 New York memicu artikulasi yang semakin vokal kelompok-kelompok yang selama ini sering disebut sebagai Fundamentalisme Islam. Lepas bahwa konsep ini dipenuhi oleh senggama ideologis (khususnya Barat dalam mencitrakan Islam/Timur/Tidak beradab, dll) gerakan berwajah keras, dengan keragaman isu yang disampaikan; dari Negara Islam, Syariat Islam, Presiden Islam, sampai Juara Indonesian Idols yang harus Islam menyedot berbagai lembaran koran, dan siaran tv-tv swasta di Indonesia.

Meskipun demikian, gerakan-gerakan ini tidak selalu mulus dan mudah diterima sebagai “suara publik” di Indonesia. Antitesis, perlawanan dan kritik dari kelompok-kelompok lain muncul mengisi wacana di siaran-siaran media. Haszim Muzadi, Din Syamsuddin, dua tokoh dari Ormas Islam terbesar di Indonesia misalnya mengklaim bahwa wajah Islam di Indonesia adalah wajah Islam yang ramah (bukan rajin menjamah), pluralis dan toleran terhadap perbedaan (termasuk perbedaan dalam mendapatkan harta korupsi, hehe).


Perdebatan, percekcokan dan polemik pun terjadi. Bisa jadi sosok seperti Hasyim Mudzadi, dan Din Syamsuddin tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok “pluralis”, tapi fakta bahwa antitesis terhadap kelompok-kelompok “Fundamentalisme islam” terjadi di beberapa tempat juga fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan, pro-kontra dua kubu ini semakin seru ketika sekelompok anak muda dibawah masinis Ulil Absar Abdallah mengusung bendera Islam Liberal memicu fatwa kontroversial dari MUI (yang diketuai oleh Din Syamsuddin) yang menyatakan “kesesatan” Islam liberal.

Pro-kontra ini semakin memanas ketika sebagian kelompok keras Islam dari kalangan FPI misalnya melontarkan gagasan dan sepak terjang kontroversial (baca: premanisme).

Yang menarik di tengah seluruh pergulatan pro-kontra di kalangan gerakan Islam itu sendiri dalam membangun visi keislamannya, negara seperti tidak memberi sinyal tegas untuk menempatkan posisi agama dalan hubungannya dengan negara.

Negara seperti dibiarkan untuk mengalami vakuum ideologis, terutama di dalam caranya melihat dan menindak kelompok-kelompok yang dalam berbagai hal, jelas menafikan ideologi Pancasila itu sendiri yang pada masa Orde Baru terlalu sering dipraktikkan secara represif-demonstratif. Soalnya adalah apakah ruang politik paska Orde Baru ini memang merupakan sinyal bagi kevakuman ideologis yang kemudian kelahirkan berbagai competition discourses untuk mengisi, mewarnai, menguasai ideologi negara kelak di kemudian hari? Atau, sebaliknya, apakah munculnya keragaman visi ideologis ini sesungguhnya merupakan akibat dari delegitimasi Orde Baru khususnya terhadap Pancasila sebagai common denominator yang semula sudah kita sepakati sebagai patform bersama membangun kehidupan kebangsaan?

Jika dua-duanya bisa diterima, soalnya kemudian adalah bahwa memang proyek “Menjadi Indonesia” belumlah mencapai titik akhir. Di dalam proses seperti ini, ke depan masih akan temukan lagi kompetisi-kompetisi (pertarungan) wacana yang didalamnya sesungguhnya “berkelakar” (huahaha) ingin menguasai alam pikiran orang Indonesia dengan visi tertentu.....

Nah, bagi orang Islam, aktivis Islam, atau pakar Islam, pertanyaannya adalah visi ideologis dan wacana seperti apakah ke depan yang masih pantas bisa disuguhkan sebagai usaha untuk mewarnai bangsa Indonesia seperti saat ini? Namun, harus juga diakui dan dicermati, bahwa deskripsi, atau gagasan eksplanatif mengenai kekhususan, keanekaragaman, kebhinnekaan bangsa Indonesia adalah suatu bagian dari klaim diskursif (meskipun kleim ini harus diakui “nilai ilmiahnya”, yang posisi diskursifnya pastilah bisa kita sepadankan dengan klaim dari kubu lain bahwa “sejak dari zaman dulu, bangsa Indonesia sudah dikuasai oleh kekuatan Islam" ).


Jika pertanyaan ini kita lontarkan ke Hashim Mudzadi, Din Syamsuddin, atau Ulil Absar Abdallah, Habib Rizik, apalagi Nurmahmudi, maka jawaban yang akan kita terima pastilah basi, dan merupakan perulangan dari diskursus dominan mengenai Islam yang kini sudah muncul di beberapa media. Sebagian dari pengamatan tokoh-tokoh selebiritis ini, setidaknya menurut Interseksi, cenderung memandang kekuatan islam dalam dua kubu yang bertabarakan: pluralis vs non-pluralis, Islam ramah vs Islam sangar, Islam Pancasilais vs Islam anti Pancasila, dll.


Adapun kelemahan dari cara pandang seperti ini setidaknya adalah
1. Mereka pada umumnya tidak menyertakan faktor-faktor pasar, determinasi pasar, sebagai persoalan globalisasi (ekonomi, dan kultural) yang juga turut mewarnai pegsesekan-pergesekan di Indonesia.

2. Dengan kata lain, pada umumnya mereka terjebak dengan hanya melihat gerakan Islam dalam relasinya dengan negara.

3. Gerakan-gerakan Islam di Indonesia, akhirnya hanya dilihat secara politcs ansich, tanpa melihat perspektif-persektif lain yang lebih kaya misalnya faktor kebudayaan, atau dinamika kebudayaan rakyat di Indonesia.


Tujuan Diskusi Interseksi:
1. Diskusi interseksi ingin melihat dari sisi lain, dan perspektif lain, tentang cara kita melihat gerakan-gerakan sosial Islam di Indonesia

2. Dengan cara pandang perspektif lain ini diharapkan suatu kekayaan intelektual dan pemahaman yang lebih kritis dalam melihat fenomena-fenomena gerakan Islam di Indonesia.

ADVOKASI KEBIJAKAN FILANTROPI ISLAM UNTUK KEADILAN SOSIAL
Pembicara: Chaedar Bamualim, MA
Waktu: Tgl. 11 October 2006
Jam: 15.00 WIB - selesai
Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760 (lihat Denah Menuju Lokasi)


Rasional
Sebagai the third sector, Filantropi Islam (kedermawanan Islam) dapat diharapkan secara aktif mengimplementasi pelbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial di tanah air. Keadilan sosial di sini mengandung arti terciptanya suatu tatanan di mana setiap warga negara memperoleh akses yang setara terhadap sumber-sumber ekonomi, sosial dan politik. Untuk terwujudnya keadilan sosial juga mensyaratkan usaha sungguh-sungguh negara dan juga kalangan masyarakat yang mampu untuk memberikan perhatian dan menerapkan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan orang-orang miskin dan kelompok marjinal lainnya. Tidak disangsikan, filantropi Islam dewasa ini menjadi isu dan kajian yang merebut atensi dalam panggung masyarakat Indonesia, terutama pada saat krisis dan berbagai bencana alam merundung kita secara tak berkesudahan. Andil filantropi Islam diandaikan dapat membantu tugas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, sebagai sektor ketiga setelah pemerintah dan pasar, filantropi Islam masih dibelit pelbagai kendala yang bersifat kultural, manajemen kelembagaan dan kebijakan negara.

Terkait dengan masalah kebijakan, sementara kebijakan pemerintah menyangkut filantropi Islam telah relatif berhasil memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga zakat dan wakaf, tampaknya kebijakan yang ada belum mengarah kepada tujuan pengembangan kapasitas lembaga-lembaga tersebut agar mampu menjalankan fungsi tanggungjawab sosialnya secara lebih baik. Di sisi lain, momentum otonomi daerah mendorong beberapa daerah membuat peraturan daerah (perda) tentang zakat. Namun, apakah perda-perda ini benar-benar dapat produktif untuk mendorong peran filantropi keadilan sosial masih perlu dikaji secara seksama.

Sejauh ini terdapat dua Undang-Undang mengenai penyelenggaraan filantropi Islam, yaitu UU Zakat No.38 tahun 1989 dan UU Wakaf No. 41 tahun 2004. Dari satu segi, kelahiran UU tersebut dapat dimaknai secara positif, oleh karena dirasakan dapat memberikan kepastian hukum bagi filantropi Islam (Riset CSRCUIN Syahid Jakarta, 2005). Namun, apakah isi maupun penjabaran UU tersebut dapat benar-benar mendorong promosi filantropi Islam untuk keadilan sosial? Atau apakah langkah-langkah pemerintah dan kebijakan-kebijakan lain terkait dapat mendukung agenda di atas? Isu-isu ini perlu untuk dibahas dan dirumuskan jawabannya secara sistematik. Agar dengan demikian dapat dibuat langkah-langkah antisipasi dan konsolidasi agar kedua kebijakan publik filantropi Islam tersebut benar-benar dirasakan dampak positifnya bagi perkembangan filantropi Islam untuk keadilan sosial ke depan.

Atas rasional itu, advokasi kebijakan filantropi Islam untuk keadilan sosial dirasakan mendesak. Lebih-lebih dalam rangka memperkuat dan mengembangkan kapasitas lembaga-lembaga zakat dan wakaf yang umumnya masih lemah. Sebagian besar lembaga-lembaga filantropi Islam masih terhambat masalah Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, akuntabilitas, serta ketiadaan standard yang baku untuk pengembangan. Alih-alih menjadi instrumen yang memberdayakan, dalam banyak kasus lembaga-lembaga ini justru hanya mempraktikkan strategi menunda “kekalahan” karena lemahnya kapasitas. Selain itu, yang terburuk justru eksistensi lembaga tersebut menjadi beban sosial. Tetapi, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap kehadiran beberapa lembaga-lembaga filantropi Islam yang mapan (established). Secara keseluruhan, permasalahan penguatan kelembagaan (capacity building) lembaga-lembaga filantropi Islam adalah hal krusial yang perlu ditangani secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan (stake holders) sektor filantropi Islam.

Dalam konteks ini, Yayasan Interseksi akan melaksanakan diskusi “Advokasi Kebijakan Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial”.

Tujuan Spesifik
Aktivitas diskusi ini secara khusus bertujuan: Membangun kesepahaman tentang pentingnya advokasi kebijakan-kebijakan yang memihak pada aplikasi filantropi Islam untuk keadilan sosial

Penutup
Demikianlah TOR kegiatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai rujukan acara. Hal-hal lain yang belum tercantum akan ditentukan kemudian.

Pembicara: Zulfan Tadjuddin
Waktu: Tgl. 20 September 2006
Jam: 15.00 WIB - selesai
Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760 (lihat Denah Menuju Lokasi)


Sejak tahun 1970an Indonesia mengimplementasikan gagasan modernisasi. Orde Baru mengoperasionalkan gagasan ini ke dalam proyek pembangunan nasional. Salah satu konsep terpenting dari gagasan pembangunan yang diturunkan dari gagasan modernisasi adalah dimulainya suatu prakarsa penting untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai “Kemajuan”. Seluruh aparat birokrasi, agama (agamawan), kebudayaan (budayawan) dilibatkan di dalam proses membangun “konsensus” bersama untuk mendefinisikan makna kemajuan. Dalam konsep modernisasi kemajuan dipahami sebagai suatu proses menuju ke depan yang linear. Secara teleologis beberapa konseptor modernisasi dari berbagai disiplin dilibatkan untuk merumuskan konsep ini. Kelompok ekonom misalnya memaknai kemajuan tahapan-tahapan sebagaimana digambarkan Rostow.

Di Indonesia proyek pembangunan meniscayakan pentingnya mengimpelemntasikan konsep ini. Dari kalangan agamawan – setidaknya dari kalangan Islam, misalnya diperoleh pemahaman teologis, yang dalam wacana publik sering dipahami sebagai “teologi pembangunan”. Suatu simposium khusus di Jakarta diadakan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan “teologi pembangunan”.

Di luar simposium ini, pemerintah bahkan sudah menyiapkan perangkat (aparatus), baik dari birokrasi maupun dari aparatus keamanan untuk menjalankan apa yang disebut sebagai proyek pembangunan nasional yang didalamnya menyarankan suatu pengimplementasian konsep kemajuan. Yang nampak di lapangan adalah suatu mekanisme “pembersihan”(genocide) baik secara halus maupun represif tradisi-tradisi lokal, agama, sistem budaya dan segala sistem sosial lain yang disinyalir sebagai primitif dan tradisional. Beberapa kelompok agamawan dilibatkan untuk turut terlibat dalam proyek ini. Dari kalangan agamawan diperoleh pandangan bahwa yang dimaksud dengan istilah kemajuan adalah menjadikan kelompok, komunitas dan indovidu-individu di berbagai lapisan masyarakat untuk mengikuti salah satu agama resmi sebagaimana sudah dilegalkan oleh pemerintah Orde Baru.

Konflik sendiri dalam konstruksi kelompok modernisasi(onist) dimaknai sebagai gangguang, atau anomali. Setiap potensi di masyarakat yang disinyalir menimbulkan konflik diredam. Orde Baru dengan sistem pemerintahan yang totalitarian kerapkali menggunakan tangan besi untuk meredam konflik di masyarakat. Konflik sekadar dimaknai sebagai suatu kecenderungan destruktif yang patut dikesampingkan dan dimusnahkan.

Konstruksi mengenai gagasan kemajuan dari kaum modernisasi(onist) ini dalam proses berikutnya semakin dianggap sebagai proses sosial yang wajar. Konstruksi ini mengendap, terinternalisasi dan selalu direproduksi dalam aktifitas kehidupan di masyarakat.

Belakangan memang teori dependensi mengkritik kelemahan basis teoritik modernisasi yang dianggap mengenyampingkan faktor-faktor eksternal sebagai penghambat “pembangunan” di dunia ketiga, karena ternyata konsep modernisasi yang disuguhkan untuk mengintervensi negara-negara ketiga pada ujungnya hanya menciptakan ketergantungan. Selain itu, teori dependensi juga menyayangkan teori modernisasi yang gagal menghubungkan kesejangan struktural ini sebagai salah satu sumber pemicu konflik.

Teori-teori lain paska pembangunan (post-developmentalism) bahkan telah mendorong suatu semangat baru yang mengkritisi konsep-konsep pembangunan tidak saja hubungan struktural yang dikotomis antara negara maju dan terbelakang, namun juga dari basis epistemologi yang dibangun oleh teori modernisasi.

Makna penting dari perspektif-perspektif baru ini belakangan penting untuk memahami konflik-konflik yang belakangan muncul di berbagai tempat. Sayangnya sampai sekarang diskursus mengenai konflik dan pembangunan di Indonesia masih terbelenggu oleh perspektif-perspektif lama yang masih mengkategorisasikan negara vis a vis masyarakat (civil society) dalam relasi yang dikotomis.

Diskusi Interseksi kali ini akan mengelaborasi lebih jauh hubungan antara konflik dan pembangunan dalam perspektif-perspektif baru, siapa tahu kelak diskusi ini mewarnai wacana publik untuk memberikan semangat dan inspirasi baru bagi masyarakat Indonesia dalam melihat dan mengambil tindakan di dalam pengelolahan konflik di Indonesia.

Pembicara: Dr. Achmad Fedyani Saifuddin
Waktu: Tgl. 12 Juli 2006
Jam: 15.00 WIB - selesai
Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760 (lihat Denah Menuju Lokasi)


Isu kebudayaan hampir menjadi isu marjinal di Indonesia. Padahal polemik kebudayaan pernah bergema mewarnai dinamika politik pencarian akar kebangsaan di Indonesia. Salah satu polemik serius mengenai disain kebudayaan pernah muncul dari suatu perdebatan sengit antara Sutan Takdir Alisyahbana, dengan rivalnya (Ki Hadjar Dewantara). STA yang menganjurkan modernitas di Indonesia perlu belajar dari Barat saat itu mendapat tatntangan keras dari Ki Hadjar yang menganjurkan masa lalu bangsa Indonesia tidak dilupakan sebagai referensi kultural di masa kini. Nampaknya kecenderungan untuk membawa kepada satu gelombang tertentu yang kemudian digempur dengan paradigam paradigma lain yang berbeda terus menjadi kecenderungan umum dalam mendiskusikan masalah kebudayaan di Indonesia. Maka membentuk Indonesia dalam konteks saat ini masihlah perlu dilihat sebagai, dalam bahasa Jurgen Habermas tentang proyek modernitas, “an unfinished project”

Kecenderungan seperti ini setidaknya juga nampak dalam diskusi mengenai eksistensi negara bangsa saat ini. Salah satu persoalan negara-bangsa yang saat ini terus menjadi perdebatan serius adalah kecenderungan antara menjalankan “unifikasi” kultural dan kecenderungan multikultural. Lepas bahwa unifikasi kultural di Indonesia tidak setelanjang seperti kebijakan “diskriminasi”—untuk mengukuhkan eksistensi budaya melayu--di Malaysia, misalnya, kecendrungan Jawa-isasi banyak dirasakan sebagai bagian dari praktik pembangunan nasional di masa Orde Baru. Dalam konteks perdebatan membangun visi kebudayaan antara yang pro kebhinnekaan dengan homogenisasi, dua kecenderungan ini terus mewaarnai dinamika negara-negara bangsa sampai saat ini. Negara-negara Eropa dan Amerika yang saat ini mulai memikirkan wacana multikulturalisme tentu saja salah satunya didorong karena konflik rasialisme dan antar bangsa yang terus mendera. Di Indonesia, wacana UU anti Pornografi dan para pengkritiknya dalam konteks perdebatan kebudayaan, dalam beberapa hal juga dapat dilacak karena adanya dua kecenderungan ini.

Kecenderungan syariat Islam yang kini mulai digemakan di beberapa tempat memang merupakan persoalan kompleks yang tidak cukup hanya dilihat sebagai persoalan “kejumudan” umat Islam, tapi secara sosiologis juga perlu dilihat sebagai bagian dari konstelasi internasional karena pengaruh globalisasi. Sebagaimana kita ketahui, wacana globalisasi tidak saja membuka kemungkinan orang untuk menerima perbedaan kultural, namun kecenderungan Barat yang monokultural juga inheren dalam proyek globalisasi. Itulah sebabnya, dalam tesis Benjamin Barber, praktik globalisasi yang saat ini memunculkan homogenisasi budaya Barat secara bersamaan akan memunculkan musuh utamanya: glokalisasi.

Di negara Barat sendiri kecenderungan negara bangsa yang mendorong kearah unifikasi kultural nampaknya sudah dilawan keras oleh mahzab Multikulturalisme. Salah satu kecenderungan paling sukses dari paradigma ini muncul di Kanada. Fenomena Quebec di kanada ini sedikit banyak telah menunjukkan betapapun suatu pemerintahan telah menjalani proses demokratisasi ke arah yang semakin matang – setidaknya ditinjau dari segi pembangunan ekonomi dan politik--, fenomena tuntutan kolektif karena faktor kebangsaan dan etnisitas jelas masih potensial menjadi ancaman bagi negara bangsa. Isu agama, etnis, bangsa dan sentimen primordial lainnya tidak lagi patut dilihat dalam pemikiran dualisme sebagaimana di atas. Hubungan antara etnis, agama dan isu ekonomi politik perlu dilihat lebih jeli dan komprehensif yang lebih menunjukkan suatu pertautan yang saling menunjang dan kompleks. Bahkan kasus Quebec dan beberapa kasus perpecahan negara menjadi beberapa keping merupakan bukti kegagalan teori negara bangsa dan modernisasi.

Politik kewargaan di dalam satuan negara bangsa gagal mengakomodasi keanekaragaman warga dengan latar belakang kebangsaan yang berbeda-beda. Dengan menempatkan posisi kebangsaan berada dalam jangkar politik negara, seluruh warga negara diikat ke dalam nasionalitas kebangsaan yang seragam. Karena di dalam gagasan negara bangsa (nation state) ikatan politik secara bersama-sama juga patut dianggap sebagai upaya untuk mengikat warga negara ke dalam satuan budaya atau identitas national tertentu yang disemangati modernitas dengan individualisme liberalnya. Dengan begitu negara bangsa nampak mirip sebagaimana diutarakan Gellner, bahwa ia hampir menyerupai suatu wadah baru, yang dengannya secara otomatis akan melengserkan seluruh artefak masa lalu secara radikal. Gerak pendulum semacam ini tentu saja diakui sangat linear, dengan mengajukan asumsi bahwa ide-ide baru invidualisme liberal ini dengan sendirinya akan berkembang bersamaan dengan proses industrialisasi yang hampir tidak dapat ditolak oleh semua bangsa di dunia. Di Kanada nampaknya liberalisme harus menghadapi “komunitarianisme” yang bergeliat sebagai gerakan rakyat di Quebec.

Di tengah benturan peradaban seperti ini bagaimana menempatkan sistem ke-Indonesia-an dalam konteks pergumulan seperti ini? Disain kebudayaan seperti apakah yang mesti kita rakit sedari dini untuk pada satu sisi mempertahankan eksistensi negara-bangsa RI namun pada sisi lain dapat terus menciptakan kebhinnekaan sebagaimana telah dianggap sebagai ciri budaya di Nusantara?

Tentu persoalan ini menjadi semakin rumit, ketika masa pemerintahan Orde Baru sama sekali tidak memberikan dorongan untuk mengangkat persoalan ini. Alih-alih mengangkat dan mempertajam pemahaman tentangnya melaluai diskusi-diskusi publik yang serius, pemerintahan Paska Orde baru lebih banyak disibukkan oleh usaha membangun sistem yang banyak mempertahankan status quo.

Diskusi bulanan Yayasan Interseksi kali ini akan mencoba membahas problematika di atas. Diharapkan peserta diskusi akan mendapatkan provokasi pikiran baru untuk:

• mendiskusikan kembali hubungan antara kebudayaan dengan ide keindonesiaan sebagai “an unfinished project”
• Melihat hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang saat ini tengah dibangun oleh modal (ekonomi, pengusaha), negara, dan kelompok-kelompok sipil di Indonesia.
• Merefleksikan situasi kontemporer, baik pada level mikro maupun makro, konstelasi antara negara, kapital dan geliat-geliat rakyat di tingkat akar rumput sebagai agen dinamisator kebudayaan.

Pembicara: Dr. Francisco Budi Hardiman
Waktu: Tgl. 21 Juni 2006
Tempat: Bukafe, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760 (lihat Denah Menuju Lokasi)

Hingga saat ini, tampaknya kekerasan dan teror masih menjadi cara untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia oleh sebagian kelompok manusia. Teror, karenanya, sering dijadikan suatu alat perbedaan politik (a tool of political dissent). Meskipun, telah banyak upaya-upaya dilakukan untuk menghindari kekerasan tersebut, baik melalui intervensi sosial dan politik oleh institusi-institusi formal maupun melalui kajian-kajian ilmiah (think-thanks), selalu saja tersedia celah bagi para teroris melancarkan aksi terornya yang mematikan, seperti tragedi 11 September, atau tragedi Bom Bali I dan II di Indonesia. Di berbagai media, tidak pernah lepas bagaimana kekerasan masih menjadi ‘makanan’ sehari-hari bagi anak-anak di Palestina, Afganistan, Irak, Somalia, Rwanda, Burundi, dan bagian-bagian dunia yang lain termasuk di Indonesia. Kita menyaksikan bagaimana kekerasan dikutuk dan dinista tetapi sangat ‘dibutuhkan’. Sebagaimana diajarkan dalam doktrin militer bahwa perang diperlukan justru untuk menciptakan perdamaian. Dunia kita perlu membunuh orang untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, dengan tujuan untuk membuat keadaan menjadi lebih adil, demokratis, dan memerdakan manusia. Muncul problema dalam melihat kekerasan yang terjadi saat ini. Kekerasan menjadi realitas, bahkan kebutuhan di satu pihak, sementara kita sepakat bahwa perdamaian adalah tujuannya. Terdapat dualitas yang saling berlawanan dalam kehidupan kita, yaitu keinginan untuk damai, dan keinginan untuk berontak.


Hingga saat ini, kajian mengenai teror dan kekerasan (terutama di Indonesia) didominasi oleh paradigma dalam (etika) politik yang membahas mengenai radikalisme agama dan kapitalisme. Hampir semua kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana kita seolah ‘menyalahkan’ rakusnya kapitalisme dan globalisasinya, dan bangkitnya kaum fundamentalis agama yang menatang suatu dunia yang eksklusioner. Kajian-kajian semacam itu bukannya tidak penting, tetapi seringkali menjebak kita dalam kerangka permikiran yang mekanis, yaitu hanya mencari penyebab-penyebab terjadinya kekerasan yang tampak saja. Juga, seringkali tulisan-tulisan yang dihasilkan dalam kajian tersebut cenderung kering. Selain itu, riset-riset tentang terorisme selalu mengabdi kepada kepentingan sponsor (negara), sehingga sering tidak tercapai riset yang benar-benar ilmiah. Martha Crenshaw menyatakan, ...”i n a field of research so heavily subsidized by government as is terrorism, the temptation to adoptthe government point of view is strong”. Riset mengenai terorisme, seharusnya mengungkap sebab-sebab yang tampak dan tidak tampak. Yang belakangan ini yang sering luput dari berbagai riset dan kerja-kerja intelijen.

Diskusi ini akan membahas wacana massa, teror dan trauma secara lebih mendalam dan komprehensif, dengan pendekatan filsafat. Diskusi ini merupakan pembahasan lebih lanjut dari buku yang pernah ditulis oleh F. Budi Hardiman dengan judul Memahami Negativitas, Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma. Dalam diskusi ini, kita dapat mengkaji dari suatu perspektif yang lebih luas (a broader analyses) mengenai kekerasan sebagai ekspresi sosial, maupun sebagai ekspresi eksistensial manusia. Dan mungkin sangat penting untuk kita tahu adalah pendekatan ‘negativitas’ yang dipakai dalam buku tersebut. Selamat Berdiskusi.

Hari/tanggal : Selasa, 30 Mei 2006
Waktu : Pukul 15.00 – s/d Selesai
Tema : Hukum/Produk Kebijakan yang Berpihak pada Perempuan
Pembicara : Adriana Venny (Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan dan Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan)
Tempat : BUKAFE, Jl. Duren Tiga No. 6A, Jakarta Selatan 12760 (lihat denah lokasi di bawah)


Sampai hari ini draft Rancangan UU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi) masih mendapatkan reaksi keras dari beberapa elemen masyarakat. Salah satunya dari aktifis perempuan. Dalam khasanah produk hukum di Indonesia, posisi perempuan memang sering diposisikan secara subordinat. Fakta ini berhubungan erat dengan kultur masyarakat Indonesia sendiri yang memiliki budaya patriarkis yang sangat kuat. Tentu saja, kita masih bisa mempersoalkan bahwa tidak seluruh budaya patriarkis di Indonesia mengakibatkan perempuan dalam posisi yang sama (tertindas?). Tradisi-tradisi di masyarakat jelas tidak dapat disamaratakan.

Di sisi lain, tradisi (patriarkis) ini sedikit banyak pasti mempengaruhi produk-produk hukum yang mengikat seluruh warga. Contoh termudah tentang bagaimana tradisi setempat mempengarhui produk hukumnya adalah hukum adat. Hukum adat yang terjadi di tanah Minang (Sumatera Barat), misalnya, berbeda dengan hukum adat yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam kasus meletakkan perempuan dalam relasinya dengan kelompok lain hukum-hukum adat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Masalahnya adalah, dalam produk hukum nasional bagaimana kita meletakkan posisi perempuan agar masing-masing tradisi yang berbeda-beda di Indonesia itu tidak berbenturan satu sama lain.

Sistem unifikasi di Indonesia memang sangat sulit untuk melakukan akomodasi terhadap sistem yang plural dan heterogen tersebut – meskipun hal ini tidak berarti mustahil dilakukan. Dalam kasus UU APP ada sebagian perempuan yang mendukungnya, namun juga tidak sedikit yang menolaknya. Sebagian perempuan yang mendukung UU APP berpijak kepada norma-norma agama yang mereka yakini. Dalam pandangan mereka, pornografi wajib diberantas, dan UU APP memiliki semangat dan aturan yang jelas, atau dengan kata lain, sesuai dengan norma agama yang mereka anut. Namun, masih dengan pandangan norma agama yang sama (Islam), UU APP dianggap membelenggu kreativitas perempuan. Di sini perempuan hanya diletakkan sebagai korban.

Prokontra ini terus mewarnai opini publik sampai hari ini. Setidaknya di kalangan masyarakat sipil sendiri masih terdapat agenda yang cukup besar untuk “menyamakan” persepsi mereka mengenai posisi perempuan dan hubungannya dengan diskriminasi.

Pertanyaannya:
• Bagaimana membangun sistem hukum yang berpihak kepada perempuan?
• Bagaimana pemetaan kelompok masyarakat sipil saat ini berkaitan dengan sikapnya terhadap kasus APP?
• Bagaimana mengatasi perbedaan ini, dan apa agenda mendesak gerakan perempuan ke depan, yang dapat memberi dukungan dan dorongan bagi kehidupan kebangsaan yang lebih demokratis?