FORUM INTERSEKSI 2008

Teman-teman calon peserta Forum Interseksi 2008,

Karena proses penjadwalan ulang seluruh aktivitas Yayasan Interseksi, dengan ini diumumkan bahwa pelaksanaan Forum Interseksi 2008 ditunda sampai akhir Mei 2008. Sebagai koordinator panitia penyelenggara, penundaan ini telah mendapatkan persetujuan dari mitra-penyelenggara yang lain, yakni Perkumpulan Lafadl Inisiatif, Yogyakarta, dan Perkumpulan Inisiatif dan Perkumpulan Pergerakan, Bandung. Di samping itu, sebagian besar calon peserta ketika dikonfirmasi ulang ternyata juga mengajukan usul untuk menunda kegiatan tersebut karena berbenturan dengan jadwal aktivitasnya masing-masing.

Sisi positifnya, penundaan tersebut juga berarti bahwa jadwal penerimaan naskah makalah untuk Forum Interseksi 2008 diperpanjang sampai pertengah bulan Mei 2008. Anda yang kebetulan berminat mengikuti Forum Interseksi 2008 tapi yang, karena beberapa alasan, belum bisa menyelesaikan makalahnya, dengan demikian, bisa kembali mendaftarkan keikutsertaan Anda. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi Koordinator Forum Interseksi 2008, sdr. Amin Mudzakkir di kantor Yayasan Interseksi (021-7820444) atau melalui email ke aminlipi[at]gemail[dot]com.

Berikut ini adalah surat dari pimpinan Yayasan Interseksi kepada beberapa calon peserta yang telah mengirimkan naskah makalah untuk Forum Interseksi 2008:

No. : 012/SP/INT/III/2008
Hal : Pemberitahuan

Jakarta, 26 Maret 2008
Kepada Yth.
Calon Peserta Forum Interseksi 2008
di tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa sehat dan sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, Forum Interseksi 2008 akan diselenggarakan pada 27-29 Maret 2008. Akan tetapi, setelah proses konfirmasi ulang, sebagian besar peserta yang sudah mengajukan kesediaaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut mengajukan usul untuk menunda kegiatan tersebut. Di samping itu, kebetulan secara internal yayasan Interseksi juga sedang melakukan rescheduling semua jadwal aktivitasnya selama tahun 2008 ini. Dengan dua dasar pertimbangan tersebut, maka kamisebagai penyelenggara memutuskan untuk menunda waktu pelaksanaan Forum Interseksi 2008 menjadi tanggal 16-18 Juni 2008.

Demikian pemberitahuan ini dibuat agar Bapak/Ibu menjadi maklum. Selain itu, kami mohon maaf atas penundaan kegiatan tersebut jika hal itu mengganggu agenda Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitassehari-hari.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Hikmat Budiman
Direktur

Tema Umum: Kaum Muda Indonesia Pasca Orde Baru

Kerangka Referensi (ToR)
Gambaran umum di sekitar detik-detik terakhir kejatuhan Orde Baru pada 1998 ditandai dengan pemberitaan yang luas atas peran gerakan kaum muda. Mahasiswa, seperti sudah tidak mungkin terelakkan lagi, selalu menjadi wakil terpenting gerakan tersebut. Aksi-aksi demonstrasi jalanan mereka yang tampak herois seolah menjadi penegasan bahwa kaum muda adalah leksikon yang mempunyai makna perubahan dalam definisi mengenai dirinya. Ditambah dengan mitos-mitos yang direproduksi dalam narasi-narasi sejarah, gerakan kaum muda adalah sosok yang terus menerus diperbincangkan, peran mereka dirindukan, meski dalam keadaan tertentu keberadaannya kadang dipermasalahkan.

Secara historis dapat dikatakan bahwa kaum muda Indonesia adalah fenomena abad XX. Kemunculan mereka merupakan konsekuensi dari modernisasi kolonial setelah dibukanya sekolah yang memungkinkan anak-anak pribumi mengalami sebuah ‘masa belajar’ sebelum mereka terintegrasikan ke dalam kesatuan sosial tertentu (Onghokham, 1991). Fenomena ini, pada awalnya, tentu saja menggoncangkan alam pikiran masyarakat petani yang tidak memberi tempat bagi kalangan di luar orang dewasa. Kaum muda dianggap belum dewasa, sehingga oleh karena itu mereka dianggap belum mempunyai kalayakan yang dibutuhkan seseorang yang hendak menerima status dan peran sosial tertentu dalam masyarakatnya. Akan tetapi, ide-ide kemoderenan yang menghasilkan fakta-fakta empiris mengenai perubahan telah memberi tempat penting bagi kaum muda dalam struktur masyarakat Indonesia yang baru.

Memasuki masa pasca kemerdekaan, jika dilihat dari sudut pandang historiografi tertentu, terutama yang ditulis di bawah pengaruh kekuasaan Orde Baru, terdapat paling tidak dua momen historis yang menggambarkan peran kaum muda Indonesia dengan intensi kesadaran politik yang radikal. Momen pertama terjadi di sekitar Revolusi 1945, sementara momen kedua terjadi di sekitar peristiwa 1965. Dalam dua momen perubahan penting tersebut, sosok kaum muda digambarkan sebagai kelompok yang mempunyai kesadaran politik tinggi, meskipun tingkat dan cakupan kesadaran politik dalam genre historiografi tersebut akan selalu dibatasi oleh pengertian yang diperkenankan oleh negara. Secara politik, negara Orde Baru jelas mempunyai kepentingan dalam usahanya untuk mendefinsikan siapa sosok kaum muda Indonesia. Sebuah kementerian yang mengurusi kaum muda dibentuk dengan tujuan untuk memobilisasi potensi mereka dalam ‘pembangunan’. Agar tujuan tersebut memberi dampak yang luas, televisi Orde Baru akan menyiarkan siapa saja kaum muda yang dianggap menjadi pelopor pembangunan, sambil pada saat yang sama mereka diorganisasir ke dalam wadah-wadah yang diresmikan negara sampai ke desa-desa.

Akan tetapi, dalam ranah kebudayaan, agak berbeda dengan kebijakan pada masa Orde Lama yang menolak secara vulgar kehadiran bentuk-bentuk kebudayaan Barat di ruang publik, negara Orde Baru justeru tampak lebih berhati-hati. Film-film dan musik-musik yang berasal dari Barat diperbolehkan masuk dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, meski sensor terhadap hal tersebut tetap dijalankan dengan standar tertentu. Sikap yang berhati-hati Orde Baru itu merupakan cerminan arus globalisasi kebudayaan yang tidak mungkin dihindari bahkan oleh negara paling otoriter sekalipun. Seperti terjadi di negara-negara maju di Barat, kaum muda Indonesia pada masa Orde Baru adalah kelas konsumsi dari fenomena global tersebut, sebuah kenyataan yang menyulitkan identifikasi tunggal terhadap afiliasi dan afinitas mereka dengan ikatan-ikatan sosial politik tradisional.

Konsekuensi dari sikap hati-hati negara Orde Baru terhadap kaum muda menghasilkan ambivalensi dalam tubuh kaum muda itu sendiri. Secara politik, mereka dianggap ‘massa mengambang’, sebuah leksikon politik Orde Baru yang menyiratkan ketidakmandirian kaum muda dalam menentukan sikapnya terhadap perubahan. Akan tetapi, jikapun leksikon itu benar-benar sebuah fenomena faktual, makna yang terkandung dari fenomena itu adalah fakta bahwa kaum muda Indonesia sesungguhnya tidak pernah mempunyai afiliasi dan afinitas tunggal, bahkan terhadap negara Orde Baru sekalipun. Oleh karena itu, ketika Orde Baru mendekati detik-detik kejatuhannya, kaum muda tampak berdiri paling depan untuk menuntut perubahan. Sementara itu, secara sosial, afiliasi dan afinitas kaum muda Indonesia jelas lebih mengakar pada identitas primordial yang menjadi habitus mereka sehari-hari. Hal ini menyiratkan argumen bahwa kaum muda Indonesia bukanlah sebuah kategori tunggal. Peran yang dimainkannya akan selalu berkaitan dengan kategori-kategori lain dalam lingkungan yang lebih luas.

Ketika Orde Baru harus menyaksikan kekuasaannya berakhir pada 1998, pendefinisian yang dilakukan negara tentang siapa sosok kaum muda Indonesia dengan sendirinya mengalami tantangan. Historiografi Indonesia pasca Orde Baru, misalnya, memberi penekanan berbeda tentang peran kaum muda dalam sejarah Indonesia. Seolah ingin mencari preseden terhadap fenomena kekerasan yang menggejala dalam kasus-kasus konflik sosial pasca Orde Baru, seorang penulis menekankan afinitas kaum muda dengan budaya kekerasan dalam sejarah politik Indonesia (van Dijk, 2002). Pandangan ini sebenarnya tidak sama sekali baru, sebab beberapa penulis (misalnya Anderson, 1974 dan Reid, 1996) telah sejak lama memberi gambaran tentang peran kaum muda yang dekat dengan budaya kekerasan pada masa sekitar Revolusi 1945. Ada satu kontinuitas menarik yang bisa diamati dari fase-fase tertentu dari sejarah politik Indonesia itu dalam hal bagaimana kaum muda dikonstruksikan. Kalau pada masa Revolusi 1945 kaum muda dibayangkan sebagai sosok laskar pejuang dengan simbolisme fisikalnya yang khas, paralelisme serupa dapat ditemukan pada sosok satuan tugas (satgas) yang dimiliki partai politik yang tumbuh subur pada masa pasca Orde Baru. Afinitas yang berbau militerisme tersebut seolah menjadi penegas atas kedekatan kaum muda Indonesia dengan budaya kekerasan.

Pandangan historiografis di atas tentu saja hanyalah satu dari sekian banyak pandangan mengenai bagaimana kaum muda Indonesia didefinisikan. Dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya gejala fundamentalisme agama, menarik kiranya untuk melihat sosok kaum muda dalam isu tersebut. Mengikuti argumentasi Amartya Sen (2007), persoalan fundamentalisme sesungguhnya tidak semata berakar pada soal identitas agama, tetapi juga merupakan konsekuensi dari perseteruan identitas-identitas sosial politik. Bagi Sen, membatasi pemahaman fundamentalisme hanya pada soal identitas agama adalah ilusi soliteris yang akan gagal menangkap makna dari beragamnya asosiasi dan afiliasi sesorang dalam sebuah tindakan sosial. Lebih lanjut Sen berargumentasi bahwa keyakinan agama seseorang tidak menentukan semua keputusan yang mesti kita ambil dalam hidup, termasuk keputusan yang terkait dengan prioritas sosial-politik kita serta hal-hal yang berkenaan dengan tatakrama dan tindakan.

Selain isu fundamentalisme agama, masih banyak isu lain yang bisa digali di sekitar proses perubahan politik pasca jatuhnya Orde Baru. Bahkan jika dipandang sebagai sebuah kategori, ‘pasca Orde Baru’ adalah leksikon dalam bahasa kekuasaan Indonesia yang masih bisa diperdebatkan maknanya. Dalam semua isu itu, kaum muda adalah adalah sosok yang terus menerus dipertanyakan keberadaannya, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita memberi makna terhadap peran yang dimainkannya. Oleh karena itu, Forum Interseksi mempunyai kepentingan besar untuk membincangkan kembali apa yang dimaksud sebagai kaum muda dan bagaimana ia digunakan sebagai kategori untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru

Sub-sub tema diskusi

1. Analisis tentang sejarah yang melahirkan budaya kaum muda Indonesia pasca Orde Baru
2. Analisis tentang keberagaman asosiasi dan afiliasi kaum muda Indonesia pasca Orde Baru
3. Analisis tentang peran kaum muda dalam dinamika politik dan kebudayaan Indonesia Indonesia pasca Orde Baru
4. Rekomendasi mengenai peran yang seharusnya dimainkan kaum muda dalam sub tema diskusi di atas

Belum ada daftar definitif tentang peserta Forum Interseksi tahun 2008. Daftar nama-nama peserta yang lolos seleksi akan diumumkan pada awal bulan Juni 2008

Jumlah Peserta Diskusi
Untuk memelihara kualitas diskusi dan relasi antar peserta dalam Forum Interseksi, jumlah peserta akan dibatasi paling banyak 25 orang (sudah termasuk panitia). Usia peserta dibatasi maksimum di bawah 40 tahun. Di luar ketentuan usia, Forum Interseksi terbuka bagi peserta laki-laki maupun perempuan dan kaum difable.

Sasaran Peserta:
Peserta Forum Interseksi pada dasarnya akan berasal dari kalangan intelektual publik yang berusia muda. Ada bermacam-macam batasan tentang terminologi "intelektual publik" yang dirujuk orang di dunia, tapi kami membatasinya menjadi "orang atau kumpulan orang yang kapasitas intelektualnya tidak dikurung oleh benteng-benteng kehidupan akademis belaka, melainkan secara kritis dan independen didayagunakan untuk perbaikan kehidupan sesama". Dengan batasan tentatif semacam itu, sasaran peserta Forum Interseksi 2008 meliputi:

Aktivis LSM atau lembaga masyarakat sipil lainnya
Akademisi Kampus
Peneliti independen
Jurnalis

Syarat Peserta dan Makalah
Untuk menjadi peserta Forum Interseksi 2008 setiap calon diharuskan:

Menulis makalah dengan tema yang relevan dengan tema umum Forum Interseksi tahun 2008
Berpendidikan minimal S-1
Mengirimkan makalah kepada panitia selambat-lambatnya tgl. ~~15 Maret~~ 5 Juni 2008. Makalah dikirim melalui surat elektronik ke INTERSEKSIATGEMAILDOTCOM. Panitia tidak menerima pengiriman makalah melalui pos.
Berusia maksimal 39 tahun waktu melamar menjadi calon peserta.
Memiliki waktu kosong paling sedikit selama tiga hari tiga malam.
Dalam kondisi sehat dalam arti tidak sedang menderita penyakit yang bisa mengganggu partisipasinya dalam Forum.
Bersedia mengikuti seluruh rangkaian acara Forum Interseksi dari awal sampai akhir.
Bersedia menanggung biaya transportasi untuk dirinya sendiri ke dan dari lokasi penyelenggaraan Forum Interseksi.
Panjang makalah antara 10 - 15 halaman spasi rangkap, tidak termasuk daftar pustaka dan/atau catatan kaki dan end notes, dan menggunakan jenis huruf Times New Roman 12
Makalah bisa ditulis menggunakan pengolah kata apa saja tapi harus dikirim dalam format RTF atau PDF.
Makalah harus merupakan karya sendiri, dan belum pernah dipublikasikan pada media apa pun (peserta yang setelah terpilih kemudian terbukti mengirimkan naskah makalah yang bukan karyanya sendiri akan dibatalkan keikutsertaannya dan diminta pulang meninggalkan Forum Interseksi).
Makalah ditulis dengan gaya penulisan esai dan bukan makalah akademis yang rigid.

Batas Waktu Pengiriman Makalah
Makalah paling lambat dikirim pada tanggal ~~15 Maret~~ 5 Juni 2008.

Tata Cara Pendaftaran

Kirim makalah ke alamat INTERSEKSIATGEMAILDOTCOM
Lampirkan biodata atau curriculum vitae yang lengkap
Cantumkan alamat lengkap (termasuk nomor telepon/HP yang bisa dihubungi), dan alamat email
Tunggu pengumuman hasil seleksi dari panita

Publikasi Makalah Peserta
Tim Editorial Yayasan Interseksi akan menyeleksi makalah yang ditulis oleh peserta Forum Interseksi untuk kebutuhan publikasi. 15 makalah terbaik, setelah dimintakan revisi kepada masing-masing penulisnya, akan diterbitkan dalam buku Seri Interseksi. Syarat-syarat dan kriteria penulisan akan ditentukan kemudian.

Hak Peserta

Penginapan dan konsumsi selama forum berlangsung.
Menjadi pembicara, pembahas, dan moderator.
Membatalkan keikutsertaannya dalam Forum Interseksi tanpa alasan spesifik paling lambat seminggu sebelum tanggal pelaksanaan.
Memberikan usul perbaikan Agenda Acara kegiatan Forum Interseksi.
Merekomendasikan calon peserta Forum Interseksi berikutnya.

Kewajiban Peserta

Datang ke tempat acara minimal satu jam sebelum Forum berlangsung.
Mengikuti seluruh Agenda Forum Interseksi yang telah disepakati bersama-sama peserta yang lain.
Menyerahkan makalah untuk Forum Interseksi paling lambat tgl. ~~15 Maret~~ 5 Juni 2008
Mengisi dengan benar dan menandatangani Formulir Partisipasi yang telah disediakan, dan menyerahkannya kembali kepada panitia sebelum Forum berlangsung.

Beberapa Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions)

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang mungkin akan dikemukakan oleh calon peserta Forum Interseksi. Jika ada pertanyaan lain yang belum terjawab di rubrik ini, silakan langsung kirim email ke INTERSEKS AT GMAIL DOT COM.

Tanya (T): Mengapa Forum Interseksi membatasi usia peserta sampai di bawah 40 tahun? Mengapa tidak sampai 40 tahun?

Jawab (J): Tidak ada alasan spesifik di luar usaha untuk memberi ruang lebih luas pada generasi yang lebih muda. Kalau kesempatan itu tidak direbut, ia tidak akan pernah datang sendiri, karena yang tua-tua kebanyakan juga tidak cukup tahu diri bahwa waktu mereka sudah habis. Sampai usia 40 tahun seseorang tentu saja masih bisa dianggap atau menganggap dirinya muda tapi, dengan kekecualian pada beberapa orang saja, pada usia seperti itu orang umumnya sudah mulai berpikir mapan, standar, agak sulit diajak berpikir sedikit liar, menjauhi "pakem". Forum Interseksi membutuhkan pikiran-pikiran yang segar, bukan yang mapan dan standar yang mudah didapat dari perpustakaan atau halaman-halaman web di internet.

T: Apa kriteria untuk menentukan kualitas makalah yang dipakai oleh panitia Forum Interseksi?

J: Ini pertanyaan yang bagus dan sulit menjawabnya. Kami ingin mengatakan bahwa kami ingin berusaha menerapkan kriteria-kriteria objektif, tapi objektivitas di mana pun sebenarnya tidak pernah benar-benar bisa menjadi ukuran kualitas sebuah karya. Pasti akan ada subjektivitas kolektif tim penilai makalah, tapi kami akan berusaha menjadikan beberapa kriteria berikut sebagai patokan awal:

ide dan fokus bahasan, dan apakah ide dan pembahasan tersebut sesuai dengan tema umum yang telah ditetapkan
kejelasan bahasa yang digunakan; apakah bahasa yang digunakan mampu mengantarkan ide yang ingin disampaikan secara jernih.
rujukan kepustakaan yang jelas
koherensi antara ide dan pembahasan
kebaruan (novelty) dan orisinalitas gagasan

Di luar itu, gaya penulisan tentu saja juga menjadi kriteria bagi sebagian anggota tim penilai. Ada panitia yang mungkin lebih menyukai gaya penulisan reflektif dan prosais, ada pula yang menyukai gaya penulisan yang lain. Tapi tidak akan ada makalah yang dipilih hanya berdasarkan pada gaya penulisan semata.

T: Apakah saya bisa menulis makalah berdasarkan pengalaman kerja saya selama ini?

J: Sejauh relevan dengan tema umum Forum Interseksi, Anda bebas menentukan sumber inspirasi bagi tulisan Anda.

T: Saya seorang difable, apakah saya bisa mengikuti Forum Interseksi?

J: Selama Anda mampu menulis makalah yang relevan dengan tema umum (dan makalah Anda terpilih), berdiskusi secara aktif, dan datang sendiri ke lokasi, Forum Interseksi terbuka bagi Anda.

T: Saya berasal dari luar wilayah Jabodetabek dan Bandung, tapi saya ingin sekali bisa ikut Forum Interseksi. Apakah saya bisa mendaftar menjadi peserta?

J: Semula, batasan daerah asal peserta dibuat dengan pertimbangan penghematan anggaran transportasi. Tahun ini, dengan asumsi peserta menanggung sendiri biaya transportasinya, batasan daerah Jabodetabek sebenarnya tidak lagi terlalu relevan. Jadi selama Anda bersedia menanggung sendiri biaya transportasi dari dan ke tempat asal Anda, kami mempersilakan Anda untuk melamar menjadi peserta. Penentunya bukan domisili peserta tapi kualitas makalah yang ditulisnya.

T: Lantas bagaimana kita berangkat menuju lokasi?

J: Kecuali kelak diputuskan dan diumumkan berbeda, seluruh peserta diharapkan berangkat sendiri menuju lokasi yang sudah ditentukan. Kalau mengalami kesulitan, silakan menghubungi sekretariat.

T: Saya anggota Ormas tertentu, apakah saya bisa ikut serta dalam Forum Interseksi?

J: Forum Interseksi terbuka bagi siapa saja yang berpikiran merdeka. Latar belakang afiliasi politik, agama, ras, gender, dan etnis atau bentuk-bentuk pengelompokan lain tidak pernah menjadi kriteria. Pada prinsipnya kami berusaha mencari ragam latar belakang peserta yang berbeda, bukan yang sama satu dengan lainnya. Di luar syarat-syarat yang sudah dicantumkan dalam persyaratan peserta, tidak ada syarat lain.

T: Kalau makalah saya terpilih untuk diterbitkan, apakah saya akan mendapatkan honorarium atau royalti hasil penjualan buku?

J: Tidak. Hasil penjualan buku sepenuhnya akan didedikasikan untuk menutupi sebagian biaya Forum Interseksi berikutnya. Semua penulis yang tulisannya terpilih akan mendapatkan nomor bukti penerbitan masing-masing dua eksemplar buku.

T: Mengapa Forum Interseksi tahun ini tidak menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peserta?

J: Jawaban singkatnya adalah karena kami memang tidak memiliki dana yang cukup untuk itu. Jawaban yang sedikit filosofis, kita harus sudah mulai berani memutus relasi-relasi kerja yang selama ini memanjakan kita. Orang Indonesia sudah terlalu terbiasa mendapatkan sesuatu tanpa mau mengeluarkan biaya. Sebaliknya, banyak hal yang seharusnya tidak memerlukan biaya justru didapat dengan biaya tinggi. Padahal untuk sesuatu yang memang bermanfaat, kita harus mulai rela menyisihkan sedikit dana untuk mendapatkannya. Solusinya sangat sederhana: Anda ingin terlibat dalam Forum Interseksi silakan kirim makalah dan mendanai sendiri biaya transportasi yang diperlukan. Kalau makalah Anda dianggap memenuhi standar kualitas yang ditentukan, Anda tinggal berangkat ke lokasi dan bergabung dengan sesama peserta. Kalau Anda tidak ingin mengeluarkan biaya, Anda tidak perlu repot-repot menulis makalah.

T: Apakah saya boleh membawa orang lain (anggota keluarga, misalnya) ke lokasi Forum Interseksi?

J: Tidak.

T: Apakah saya diizinkan meninggalkan Forum Interseksi untuk beberapa saat dan kemudian kembali lagi?

J: Tidak.

T: Apa keuntungan saya ikut Forum Interseksi?

J: Tidak ada keuntungan material apa pun yang akan didapat dari Forum Interseksi. Forum Interseksi hanya bisa memberikan ruang-ruang untuk membuka pikiran lebih luas, belajar bersama, berbagi gagasan, dan merayakan kebebasan adu argumentasi. Di luar itu, kalau diperlukan setiap peserta memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi tenaga volunter di Yayasan Interseksi, Jakarta.

Kecuali kalau ditetapkan lain kemudian, Forum Interseksi Tahun 2008 ini akan dilaksanakan pada:
Hari/Tgl: Selasa - Kamis, 16 - 18 Juni 2008
Tempat: PUSKAD Yogyakarta.
(Untuk informasi lebih lengkap tentang lokasi, silakan kontak Perkumpulan Lafadl (0274)888726, email: kantor@lafadl.org website: http;//lafadl.org )

Setiap peserta yang sudah lolos seleksi makalah dan menyatakan kesediaan partisipasinya akan dihubungi langsung oleh panitia bilamana terjadi perubahan jadwal dan tempat berlangsungnya Forum Interseksi.

Hasil seleksi calon peserta Forum Interseksi akan diumumkan pada tgl. 6 Juni 2008 melalui:

Situs web internet Yayasan Interseksi atau Intereksi.org (http://interseksi.org)
Melaui email kepada semua peserta yang telah mendaftarkan diri
Melalui kontak telepon oleh pihak Yayasan Interseksi hanya kepada mereka yang dinyatakan lolos seleksi

Keputusan panitia bersikap final dan tidak bisa diganggu gugat.

YAYASAN INTERSEKSI
Jl. Raya Lenteng Agung Barat No. 39
RT 003/RW 01, Kelurahan Lenteng Agung
Jakarta Selatan 12610
Telp./Fax.: 021 7820 444

PERKUMPULAN LAFADL INISIATIF
Jl. Dayu Baru No. 1A Sinduharjo
Ngaglik Sleman 55581
Telp (0274) 888726
Jogjakarta - Indonesia

PERKUMPULAN INISIATIF
JL. GUNTUR SARI IV NO. 16
BANDUNG 40264
TLP. 0227309987

FORUM PERGERAKAN
Jl. CIGADUNG SELATAN I NO. 31 BANDUNG 40191
TLP. 022-2505531

TENTANG FORUM INTERSEKSI BARU

Forum Interseksi sejak semula adalah sebuah medan aktivitas pertukaran gagasan yang dirancang untuk memberi ruang bagi para intelektual publik berusia muda di wilayah Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Dimulai pada bulan Oktober 2001, sampai tahun 2003 Forum Interseksi telah dilakukan sebanyak lima kali pertemuan. Seluruh kebutuhan pembiayaan waktu itu ditanggung sepenuhnya oleh the Japan Foundation, Jakarta melalui program Intelectual Exchange di bawah divisi program Asia Center. Untuk informasi lebih lengkap silakan membuka halaman penjelasan di situs internet Yayasan Interseksi.

Apa yang terbaik yang kami warisi dari Forum Interseksi adalah semangat untuk terus menghidupkan medan-medan produksi pelbagai narasi kecil. Kami datang ke dalam Forum Interseksi tidak untuk duduk tenang mendengar ceramah dari pembicara-pembicara terkenal, memberi komentar atau pertanyaan, dan si pembicara memberikan jawabannya (aktivitas yang sebenarnya sedikit mirip dengan program "Kelompencapir" di zaman Orde Baru-nya Pak Harto dulu). Sebaliknya, kami secara regular datang ke dalam Forum Interseksi karena kami merasakan adanya sebuah kebutuhan untuk terlibat dalam, sebut saja, "collective narrative creating processes". Forum Interseksi tidak mengenal konsep pemberi materi, penceramah, narasumber atau istilah-istilah lain yang sejenis yang pada dasarnya merujuk pada distingsi kutlural antara "yang lebih tahu" dan "yang kurang tahu". Sebaliknya, di dalam Forum Interseksi semua orang menjadi pembicara, pembahas atau moderator. Forum berlangsung dalam suasana yang benar-benar cair, keseluruhan acara bahkan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada para peserta untuk mengaturnya. Pertimbangannya, mungkin itu salah satu cara menstimulasi semua orang untuk berani berpikir dan berbicara karena semua dalam posisi sederajat. Teknisnya, panitia penyelenggara hanya bertugas membuka acara, selebihnya peserta diberi keleluasaan untuk menyusun agenda dan proses diskusi di dalam forum. Kalau pun ada batasan, itu adalah tema umum yang akan dibahas dan telah ditulis masing-masing peserta sesuai kompetensinya masing-masing, dan keharusan peserta untuk mengikuti seluruh acara tanpa kecuali.

Sejak Interseksi berubah menjadi sebuah entitas legal bernama Yayasan Interseksi (The Interseksi Foundation), aktivitas Forum Interseksi terhenti selama beberapa tahun, dan sebagai substitutsinya kami kemudian mengadakan diskusi terbatas bulanan yang secara internal kami sebut Foracafetaria. Sampai bulan februari tahun Oktober 2007 Interseksi telah mengadakan puluhan diskusi bulanan dengan beragam topik dan pembicara. Ke dalam Foracafetaria kami telah berusaha meneruskan semangat berpikir merdeka seperti dalam Forum Interseksi meskipun tidak sepenuhnya bisa. Jumlah peserta selalu kami pertahankan antara 5 sampai, paling banyak, 14 orang, agar diskusi lebih memuaskan. Dengan segala keterbatasannya, forum diskusi bulanan kami telah menjadi arena diskusi yang cukup bersemangat, dan serius.

Tahun 2007 kami memutuskan untuk kembali menyelenggarakan Forum Interseksi yang vakum selama lebih dari tiga tahun itu. Kami tidak bekerja sendirian, melainkan bersama-sama dengan dua lembaga nirlaba dari Bandung, yakni Perkumpulan Inisiatif dan Forum Pergerakan. Kebetulan pimpinan di dua lembaga tersebut keduanya tercatat sebagai "alumna" Forum Interseksi yang sama-sama terlibat mengelola dan mengembangkan Forum Interseksi sejak awal. Mereka menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh dinamik Forum Interseksi, termasuk ketika kami memutuskan untuk menjadi sebuah lembaga independen tahun 2003 yang lalu. Sampai saat ini.

Voluntarisme
Secara keseluruhan semangat Forum Interseksi baru pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dari sebelumnya. Yang membedakannya adalah karena kali ini kami ingin lebih memberi penekanan pada voluntarisme. Maksudnya, kalau dulu setiap peserta hanya dituntut menulis makalah dan aktif terlibat sepanjang acara, sedangkan seluruh pengeluaran biaya ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara, maka mulai tahun ini kami akan membagi sebagian beban tersebut dengan mereka yang memang benar-benar ingin secara sukarela berpartisipasi. Konkretnya, peserta Forum Interseksi kali ini diharapkan bisa mencari sendiri sumber pembiayaan untuk ongkos transportasi ke dan dari lokasi, sedangkan untuk akomodasi dan konsumsi tetap ditanggung oleh penyelenggara. Selain itu, kami juga harus memangkas salah satu pengeluaran terbesar, yakni perdiem atau uang saku yang biasanya diberikan kepada para peserta. Meskipun jumlah nominal untuk masing-masing peserta tidaklah besar, tapi dari pengalaman kami berhitung bahwa angka totalnya ternyata bisa lebih besar dari biaya untuk keperluan akomodasi seluruh peserta. Keputusan ini diambil sebagai semacam upaya untuk menguji sejauhmana masyarakat kita mulai berani mengeluarkan biaya sendiri untuk sesuatu yang memang mereka anggap ada gunanya. Kami berharap ini merupakan awal dari langkah panjang kita untuk mengurangi ketergantungan yang teramat besar pada bantuan pihak sponsor.

Salah satu penyebab, di antara alasan-alasan lain, vakumnya Forum Interseksi selama ini adalah karena besarnya ketergantungan semacam itu. Sponsor tidak lagi sekedar menjadi pendukung kegiatan tapi justru beban psikologis terbesar. Kita sering merasa takut tidak bisa mendapatkan sponsor bahkan sebelum kita melakukan apa pun. Tahun 2007 kami memutuskan untuk lepas dari hambatan psikologis tersebut. Kami mulai dari pertanyaan, mengapa kita tidak mulai menghimpun kekuatan sendiri dengan mengajak kerjasama teman-teman sesama organisasi masyarakat sipil. Kalau memang Forum Interseksi ada manfaatnya untuk penguatan kapasitas masyarakat sipil, mengapa kita tidak bisa bekerjasama menyelenggarakannya? Forum Pergerakan dan Perkumpulan Inisiatif ternyata menyambut semangat itu, dan kami bertiga sepakat mengadakan "saweran" bersama sehingga sponsor tidak lagi menjadi penentu satu-satunya. Tentu saja kami tetap akan berusaha mencari sponsor, tapi ia tidak lagi menjadi beban terberat yang kami rasakan sekarang. Yang menjadi tantangan berat sekarang justru sejauh mana kita bisa menarik minat dan melibatkan calon peserta ke dalam sebuah aktivitas yang sedang berusaha mengukuhkan semangat independensinya ini. Singkatnya, Forum Interseksi sejak tahun 2007 benar-benar hanya bagi mereka yang serius berminat terlibat dan memiliki kerelaan untuk ikut bersama-sama menanggung sebagian biayanya.

Ini memang bukan soal mudah. Tapi kalau tidak pernah dimulai, kita tidak akan pernah bisa.

Kami sadar kami bukan yang pertama dalam hal ini. Teman-teman di beberapa lembaga yang lain sudah banyak yang terbukti sanggup melakukannya. Kalau mereka bisa, mengapa kita tidak?

Link Terkait:
Tentang Forum Interseksi (Lama)
Forum Interseksi sebelumnya

Forum Interseksi was initially an internal program of the Japan Foundation Jakarta Office where Hikmat Budiman, cofounder and is currently the chairman of the Interseksi foundation, had worked with for five years. Assigned as a program coordinator of the intellectual exchange division of the foundation, in the year 2000 he designed a program to facilitate discussions amongst young Indonesian intellectuals and activists on current political issues resulted from political turmoils in Indonesia during the period of post "reformasi" movement. He proposed the program to the former director general of the foundation, and later was noticed that his proposal could only be realized in the next following Japanese fiscal year.

Based on the proposal, in the fiscal year of 2001, the foundation initiated a forum later to be named “ Forum Interseksi” for young intellectual in the region of Jakarta, Bandung, Bogor, Depok, and Yogyakarta to critically and freely discuss the current issues they have been faced with. The main objective of the discussion was to encourage young activists and/or intellectuals to share ideas to each other and to build critical understanding of social, cultural and political phenomena recently occurred after the downfall of Soeharto’s New Order Regime back in 1998.

DATES/VENUE	ORGANIZER(S)	TOPICS
10/30/2001 The Japan Foundation, Jakarta	The Japan Foundation, Jakarta	Indonesian CSOs After Wahid Era
01/15-17/2002 Hotel Panorama, Bandung	The Japan Foundation and Desantara, Institute for Cultural Studies	Communalism and the Future of Democracy in Indonesia
03/19/2002 The Japan Foundation, Jakarta	The Japan Foundation, Jakarta	Regional Autonomy, Regional Justice
08/12-14/2002 Hotel Selabintana, Sukabumi	Forum Interseksi and The Japan Foundation, Jakarta	Civil Rights: Conceptual Discourses and Indonesian Experience
01/27-29/2003 Hotel Grage Sangkan Hurip, Kuningan	Forum Interseksi and The Japan Foundation, Jakarta	Civil Rights (Part II)
06/7-9/2007 Perkumpulan Pergerakan Office, Bandung	The Interseksi Foundation, Perkumpulan Pergerakan, and Perkumpulan Inisiatif, Bandung	State, Market, and Intellectual
06/15-17/2007Pusad Yogyakarta	The Interseksi Foundation, Perkumpulan Inisiatif, Perkumpulan Pergerakan, Perkumpulan Lafadl	The Post-New Order Youth in Indonesia

The first discussion, convened in the Japan Foundation Jakarta office building, tried to elaborate the political stance and ideological position of Indonesian civil society organizations after the demise of Abdurrahman Wahid’s power. This issue is politically critical in that while Wahid has long been known as one of the prominent figures actively involved in the prodemocratic movements during Soeharto’s tenure, along with the coming of Megawati to power many people doubt if she has as a strong commitment toward democratization as people tend to believe Wahid does.

Attended by 15 selected participants, the discussion was conducted by Hikmat Budiman as the program coordinator of the intellectual exchange division of the Japan Foundation at that time. The forum went on discussing not only the political and ideological stance Indonesian CSOs should side with, but also on how to regain one of the fundamental aspect of democratization, the public sphere, which had long been coopted by the State through its autoritarian government.

One of the participants, Philips Jusario Vermonte, coined the term "interseksi" (intersection) to describe the intersection of interests and concerns shared together amongs civil society organizations, the state, and business sectors. Some other parctipants proposed to utlize the concept as an alternative to the mainstream perspective in which CSOs has always been seen as opposition forces against the state. According to the forum, that's not always the case anymore as we are now living in a radically new political situation. While that's by no means throwing away the idea of opposition against the state all together, the formation of civil society organizations should rather be based on cooperation with other elements of society, not opposing to each other. The forum agreed that we have to leave the notion that for the CSOs to win the state has to lose.

At the end of the first discussion, all participants were asked to give suggestion on what kind of forum they actually want to participate in, what specialty could make a different with other existing forum, who they recommend to be the participants for the next discussion, what topics to be elaborate in the next discussion, and who is the speaker they considered competent for the topic they agreed on to discuss.

THE FIRST MEETING
Date : October 30, 2001
Venue : The Japan Foundation Office, Jakarta

General Theme: Indonesian CSOs After Abdurrahman Wahid Era

Speakers and themes:

Juni Thamrin (Political Position of Indonesian CSOs After Wahid Era: Political Perspective)
Paper Title: Peta dan Peran Civil Society Organization di Indonesia Paska Pemerintahan Wahid (The Role and Political Map of Indonesian CSOs After Wahid Administrative)
Dr. Mudji Sutrisno (Indonesian CSOs and the Creation of the Publicsphere:Philosophical Perspective)
Paper Title: Ruang Publik/Res Publica (Public Space)

List of Participants

Didik Supriyanto (Jurnalist,Detik.com online media, former Secretary General of Indonesian Independent Jurnalist Aliance, Jakarta)
Philip J. Vermonte (Researcher at Central for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta)
Jujur T. Susilo (Student, Gadjah Mada University, Yogyakarta)
Gutomo Bayu Aji (Researcher at Indonesia Institute of Sciences)
E. Kusnadiningrat (Lecturer, Jakarta Syarief Hidayatullah State Institute for Islamic Studies)
Renata Aryuningtyas (Assistant Program Officer, Tifa Foundation)
Sapei Rusin (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
Juni Thamrin (Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
Mudji Sutrisno (Lecturer, Driyarkara School for Philosophy, Jakarta)
Gusnellly (Researcher, Indonesia Institute of Science, Jakarta)
T. Hari Prihatno (Executive Director of PROPATRIA Foundation, Jakarta)
Kurniawan Hastuti Dewi (Researcher, Indonesia Institute of Science, Jakarta)
Ratu Syafitri M (Center for Cultures and Languages, Jakarta Syarief Hidayatullah State Institute for Islamic Studies)
M. Nurkhoiron (Assistant Program Officer, DESANTARA, Institute for Cultural Studies, Depok)
Maho Sato (The Japan Foundation)
Hikmat Budiman (The Japan Foundation)

All participants were very eager to have the next discussion inviting more participants from many different backgrounds,Participants agreed to have the next meeting in Bandung to elaborate the issues on humanalism and the prospect of democracy. Participant from DESANTARA Institute for Cultural Studies was interested in coorganizing the next discussion

THE SECOND MEETING
Coorganized with DESANTARA, Institute for Cultural Studies
Date : January 15th –17th , 2002
Venue : Hotel Panorama Bandung, West Jawa
General Theme: Communalism and The Future of Indonesia Democracy

Speaker and theme

Paper Title: Bangsa yang Tidak Sempat Dewasa, Memahami Radikalisme, Otonomi Daerah, dan Demokrasi Paska Orde Baru (An Infantile Nation, Understanding Radicalism, Regional Autonomy, dan Democracy After Indonesia’s New Order)

List of Participants

Sapei Rusin (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
Didik Supriyanto (Executive Editor for Detik.com online media, Jakarta)
Pratikno (Lecturer, Gadjah Mada University, Yogyakarta)
M. Nurkhoiron (Assistant Program Officer, DESANTARA, Institute for Cultural Studies, Depok)
Sen Tjiauw (Journalist for FORUM KEADILAN, Jakarta)
Renata (Assistant Program Officer, TIFA Foundation, Jakarta)
Novin (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
Diding (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
Fadil (Nahdatul Ulema’s Research and Development Division, Jakarta)
Waidl (Nahdatul Ulema’s Research and Development Division, Jakarta)
E. Kusnadiningrat (Lecturer, Jakarta Syarief Hidayatullah State Institute for Islamic Studies)
Landry H. Subianto (Researcher, Central for Strategic and International Studies)
A. Malik Haramain (Post graduate student, University of Indonesia, Jakarta)
Miftahuddin (Assitant Program Officer, DESANTARA, Institute for Cultural Studies, Depok)
M. Alfan Alfian (Deputy Director, KATALIS Foundation, Jakarta)
Philip J. Vermonte (Researcher, Central for Strategic and International Studies)
Darpan A Winangun (Jurnalist, DANGIANG, Bandung)
Gutomo Bayu Aji (Researcher, Indonesia Institute of Science, Jakarta)
Djujur T. Susila (Student, Gadjah Mada University, Yogyakarta)
Chaider S. Bamualim (Lecturer, Jakarta Syarief Hidayatullah State Institute for Islamic Studies)
Novi (DESANTARA, Institute for Cultural Studies, Depok)
Maho Sato (The Japan Foundation)
Hikmat Budiman (The Japan Foundation)

Overal, the forum was excellent, and intellectually challenging, participants were very active, and the topic was heatedly discussed until midnight. Most of the participants had written a 2-3 page paper addressing the topic they have been interested in and related to the general theme. To all participants were given 15-20 minutes for presentation. After participants’presentation, they were enjoined to further elaborate the general theme of the discussion. All participants agreed to give the forum a name, Interseksi (Intersection). Participants were asked to revise their paper to incorporate ideas they developed during the discussion in the hope that they could publish the results of the discussion as a book. For the next discussion (slated to be held in March 2002) participants decided to further discuss the issues on regional autonomy and its political and social consequencies to the people in the region and to the process of democratization.

THE THIRD MEETING
March 19, 2002
Venue: The Japan Foundation Jakarta Office

General Theme: Regional Autonomy, Regional Justice

Speakers and themes

Dr. Francisia Seda (Regional Autonomy, and Development: Sociological Perspective)
Paper Title: “Qua Vadis Indonesia?”: Sebuah Pemikiran Awal Mengenai Perubahan Sosial yang Paradoksal (“Qua Vadis Indonesia”?: A Preliminary Remark on Paradoxal Social Changes)
Dr. Tri Ratnawati (Regional Autonomy and Local Politics)
Paper Title: Masalah “Keadilan Regional” Dalam Otonomi Daerah (The The Problem of “Regional Justice” in Regional Autonomy)

List of Participants

Philip J. Vermonte (Researcher, Central for Strategic and International Studies, Jakarta)
Landry H. Subianto (Researcher, Central for Strategic and International Studies, Jakarta)
Djujur T. Susila (Student, Gadjah Mada University, Yogyakarta)
Gutomo Bayu Aji (Researcher, Indonesia Institute of Science, Jakarta)
Diding (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
Chaider S. Bamualim (Lecturer, Jakarta Syarief Hidayatullah State Institute for Islamic Studies)
Miftahuddin (Assitant Program Officer, DESANTARA, Institute for Cultural Studies, Depok)
M. Nurkhoiron (Assistant Program Officer, DESANTARA, Institute for Cultural Studies, Depok)
Sen Tjiauw (Jurnalist for FORUM KEADILAN, Jakarta)
Sapei Rusin (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
Francisia Seda (Lecturer, Univesity of Indonesia, Jakarta)
Tri Ratnawati (Researcher, Indonesia Institute of Science, Jakarta)
Maho Sato (The Japan Foundation)
Hikmat Budiman (The Japan Foundation)

Despite only few participants attended the meeting, the discussion was still very interesting
Considering how hard it had been for the participants to write the 2-3 page paper for each discussion they had partipated in, they then set up a team of 5 participants to write a detailed guide lines for the next following meetings

THE FOURTH MEETING
Date, Venue: on August 12-14, at Selabintana Hotel, Sukabumi, West Java.

List of Participants

Philip J. Vermonte (Researcher at Central for Strategic and International Studies, Jakarta)
Landry H. Subiakto (Researcher at Central for Strategic and International Studies, Jakarta)
Diding (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
Jujur T. Susilo (Student, Department of Sociology, Gadjah Mada University)
Gutomo Bayu Aji (Researcher at Indonesia Institute of Science)
Ridwan Almakassary (Lecturer at Jakarta Institute for Islamic Studies)
Sapei Ruskin (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
M. Nurkhoiron (Program Officer, DESANTARA, Institute for Cultural Studies)
Hery Haryanto Azumi (Institute for Social Institution Studies, Jakarta)
T. Heppy Suaidi (KONTRAS-Aceh, Aceh)
Asep Kurniawan (TPRHR-Bandung, West Jawa)
Kacong Mohammad Johari (LATIN, Bogor)
Engelberd Rohi (KIPP- Surabaya)
Waidl (LAKPESDAM – NU, Jakarta)
Sinung Karto (KONTRAS-Jakarta)
Maho Sato (The Japan Foundation, Jakarta)
Hikmat Budiman (The Japan Foundation, Jakarta)

THE FIFTH MEETING
Date, Venue: January 27-29, Hotel Grage Sangkan Hurip, Kuningan West Java.

Started in the fourth round of its Discussion Series INTERSEKSI decided to not inviting well known speakers, and instead teamed up two working-groups, each consist of two and three members respectively, to prepare working papers to be presented in the forum. The two working groups were assigned to conduct small researches on the subject of civil rights with different focuses. The focus of the first working group was on the basic ideas (conceptual discourses) of the civil rights developed in Western (and Islam) intellectual tradition, while the second group was focused on Indonesian experience regarding the implementation of and the search for particular (local) concept of the civil rights. While the first group was based on literature study, the other one came up with a report based on field research. It is worth noting that, based on the two working papers, although conceptually the idea of the civil right is rather easier to define as something rooted in the liberal political tradition in the west, it has been quite problematic when the concept meets realities in Indonesia. Unfortunately, a member of the first working group who had been assigned to make a literature investigation on what the Islamic concept of civil rights is and in what way such ideas do contribute to the civil rights discourses in Indonesia could not come to the forum.

All participants were also asked to write a 3-page paper related to the general theme of the discussion. To them was given about 20 minutes to make a presentation. The absence of senior speakers had indeed made the discussion more dynamic. The presentations made by the two working-group are very good and all participants were vividly debating the subject until late of night. Although, for some reasons, some former participants could not participate in this forum, INTERSEKSI had managed to have some new participants who were as good as or better than the former. To my experience, this is the best forum that INTERSEKSI has ever had. At the end of the forum INTERSEKSI appointed again three different working groups to prepare working papers for the next discussion scheduled to be convened in January 2003.

In January 2003 Interseksi had been able to organized its fifth round discussion series, and invite more participants from such richer backgrounds as feminist organizations, and Forum Rektor, a trans-campus organization which was established to critically monitoring the general election and the politics of contemporary Indonesia. Still in this forum Interseksi kept its previous decision not to invite senior speakers. Instead of spending two to four hour listening presentation by “intellectual celebrities” from Jakarta, they spend all the time available to make their own presentation.

Furthering their discussion on the subject of the Civil Rights, some former participants either tried to improve their paper presentations or change their topic altogether, while the new participants had made their best to enrich the forum by presenting their own perspectives on the subject. New to the discussion was the feminist or gender-based perspective elaboration on the subject of civil rights where women had always been neglected in the discourse and, as a consequence, had always been victimized.

The fifth round meeting was also managed to give more time to discuss issues and concept of civil rights in the area of islamic studies. Two participants from Islamic State University, Jakarta (formerly known as State Institute of Islamic Studies, IAIN) delivered the presentation on the subject and had vividly generated challenging debate amongst participants. Another topic heatedly debated was the controversies about civil disobidience. Some argued that civil disobideince is in itlsef a part of civil rights hence must be incorporated in to the state constitution. On the other hand, while considering civil disobidience a part of civil rights, other participants convincingly arguing that this kind of civil rights need not be incorporated in to the state constitution as this will only reduce the essence of the concept of civil disobedience.

The end of the meeting was focused on discussing the future of forum Interseksi. They agreed to, in the future, make Interseksi less dependent of the Japan Foundation’s initiatif.

List of Participants

Philip J. Vermonte (Researcher at Central for Strategic and International Studies, Jakarta)
Diding (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
Jujur T. Susilo (Student, Department of Sociology, Gadjah Mada University)
Ridwan Almakassary (Lecturer at Jakarta Institute for Islamic Studies)
Sapei Ruskin (Researcher, Indonesian Partnership on Local Governance Initiative, Bandung)
M. Nurkhoiron (Program Officer, DESANTARA, Institute for Cultural Studies)
Adriana Veny (Jurnal Perempuan)
Irene Gayatri (Ridep Institute)
Astara Anantia (Ani Iwasaki Foundation, Jakarta)
Sobar Hartini (Pusat Kajian Wanita, UI)
Engelberd Rohi (KIPP- Surabaya)
Waidl (LAKPESDAM – NU, Jakarta)
Chaedar Bamualim (UIN, Jakarta)
Miftahuddin (Desantara, Depok)
Hanif Suranto (LSPP, Jakarta)
Mashudi Nursalim (Ridep, Jakarta)
M. Kurniawan Ginting (YPSDM- Forum Rektor)
Amir Mahmud (Swamitra, Cirebon)
Maho Sato (The Japan Foundation, Jakarta)
Hikmat Budiman (The Japan Foundation, Jakarta)

BOOK PUBLISHING AND LAUNCHING PARTY
In March 2003 Interseksi published its first book edited colaboratively by Hikmat Budiman (the Program Coordinator in Charge of Intellectual Exchange division of the Japan Foundation Jakarta office) and Landry H. Subianto (researcher from CSIS and one of Interseksi’s member). The title of the book is Komunalisme & Demokrasi, Negosiasi Rakyat dan Negara (Communalism and Democracy, Negotiation Between People and the State), and is based on rewritten version of the individual papers participants had presented in the second meeting in January 2002. It comprises of 9 (nine) essays written by the partcipants with one postscript essays written by Hikmat Budiman.

On March 31 Interseksi and the Japan Foundation Jakarta office is jointly convening book launching and discussion inviting three speakers: one from Interseksi, and the other two from other institutions.

Pengantar Yayasan Interseksi:

Setelah pertemuan Bandung tgl 7-9 Juni 2007 yang lalu, Forum Interseksi berikutnya rencananya akan diadakan pada bulan Desember 2007 atau Januari 2008. Seperti biasa, tema Forum Interseksi akan diangkat dari hasil diskusi para pesertanya. Untuk menampung diskusi tersebut, maka mulai bulan Oktober 2007 ini situs INTERSEKSI.ORG akan memuat ide-ide yang dilontarkan oleh peserta forum agar bisa mendapat respon yang lebih luas.

Kaum Muda Indonesia Pasca Orde Baru
Posted by
Amin Mudzakkir

|

Fenomena menguatnya sentimen fundamentalisme dalam politik Indonesia pasca Orde Baru sering dipahami sebagian pengamat asing—dan juga domestik—dengan sikap gusar. Akan tetapi apa yang sesungguhnya disebut fundamentalisme tetaplah merupakan sesuatu yang mirip siluman: ia ada bagaikan bayangan hitam di balik rerimbun ingatan. Lalu para pengamat itu membuat teka-teki, konspirasi, dan teori: sebentuk usaha untuk menerka secara lebih ilmiah apa yang sesungguhnya disebut fundamentalisme itu. Masalahnya belum berhenti sampai di sini, sebab apa yang disebut politik Indonesia pasca Orde Baru pun masih menyimpan tanya: apakah ia merupakan era baru atau hanyalah sumpah serapah yang akhirnya akan mengisi keranjang sampah sejarah?

Tetapi baiklah, katakanlah saya tidak melanjutkan diskusi ini dan menganggap bahwa apa yang disebut fundamentalisme itu memang benar-benar ada, lalu apa yang hendak kita kerjakan?

Ada sesuatu yang menarik dari rangkaian pemilihan gubernur DKI Jakarta kemarin yang menurut saya agak lepas dari amatan. Segera setelah Fauzi Bowo-Prijanto diketahui adalah pemenang dari pemilihan gubenur DKI Jakarta, saya justeru dibikin surprise oleh capaian Adang Daradjatun-Dani Anwar. Bayangkan saja, meski cuma didukung oleh PKS, Adang Daradjatun-Dani Anwar didukung oleh 42% lebih sedikit dari sekian juta pemilih Jakarta. Oleh karena itu, Fachry Ali dalam sebuah talk show di sebuah televisi swasta menilai juteru yang memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta sekarang adalah PKS!

Pertanyaannya, siapakah PKS itu? Apakah mereka adalah bagian dari apa yang disebut oleh sebagian pengamat sebagai aktor-aktor fundamentalis dalam politik Indonesia pasca Orde Baru?
Sebelum pertanyaan di atas dicari jawabnya, satu hal telah agak jelas sekarang, bahwa apa yang disebut fundamentalisme oleh sebagian pengamat itu hanyalah terbatas pada Islam. Lebih jelasnya, hanyalah kalangan Islam yang hendak menunjukan identitas agama dalam politik yang kemudian disebut kaum fundamentalis. Di Indonesia, munculnya PKS adalah contoh terbaik untuk menunjukan hal itu.

Selanjutnya, lagi-lagi, ada sesuatu tentang PKS yang menurut saya agak lepas dari amatan, yakni sebuah gambaran kasar tentang profil sebagian besar aktifis PKS yang ternyata adalah kaum muda. Kalau defenisi kaum muda kita sepakati adalah laki-laki atau perempuan berusia di bawah 40 tahun, ini berarti sebagian besar aktifis PKS adalah anak-anak yang dibesarkan di sekolah-sekolah Orde Baru, dirawat ketika sakit di puskesmas-puskesmas atau rumah sakit-rumah sakit Orde Baru, menonton televisi lewat media-media Orde Baru, dll. Singkatnya, mereka adalah anak-anak Orde Baru.

Akan tetapi, kalau diamati secara mendalam, kaum muda Orde Baru sesungguhnya tidak hanya mengacu pada kaum fundamentalis Islam, tetapi juga pada kaum fundamentalis ‘yang lain’. Yang saya maksud kaum fundamentalis ‘yang lain’ adalah kaum yang menolak mati-matian sejawat mereka dari kaum fundamentalis Islam. Contoh terbaik di Indonesia tentang kaum fundamentalis ‘yang lain’ adalah kaum Islam Liberal—sebagian dari mereka belakangan melembagakan diri ke dalam wadah bernama Jaringan Islam Liberal (JIL).

Mari kita bandingkan dua kutub yang sepintas tampak berseberangan itu. Ternyata, pentolan utama PKS dan JIL adalah kaum muda yang dibesarkan selama era Orde Baru. Sebut saja figur Anis Mata pada kubu yang satu, lalu Ulil Abshar-Abdalla pada kubu yang lain. Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana Orde Baru mereproduksi dua wajah kaum muda Indonesia yang tampak berseberangan itu?

Pertanyaan tentang kaum muda di atas sesungguhnya merefleksikan sebuah ikhtiar untuk lebih memahami fenomena fundamentalisme dalam politik Indonesia pasca Orde Baru dengan perspektif yang lebih bernuansa. Masalah fundementalisme, misalnya dalam pengertian Islam vis-a-vis Liberal, bukanlah soal kesalahkaprahan tekstual semata. Lebih luas dari itu, masalah fundamentalisme adalah konsekuensi dari perubahan-perubahan dalam sejarah transisi yang akan selalu terjadi dimanapun dan kapanpun.

Untuk mengurai semesta permasalahan tersebut dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, saya mengajak Anda untuk melihat peran kaum muda. Saya jadi ingat pembicaraan beberapa bulan lalau dengan Henk Schoulte Nordholt di sebuah hotel di daerah Menteng. Dia bertanya, mengapa tidak ada kajian tentang bagaimana kaum muda Orde Baru dibesarkan? Bagaimana mereka menghadapi pilihan-pilihan identitas? Sejak kapan mereka merasa menjadi ‘Islam’ pada kutub yang satu atau menjadi ‘liberal’ pada kutub yang lain?

Nah, untuk sementara begitulah usulan saya untuk Forum Interseksi mendatang.

Ada pertanyaan? <