Indriani Widiastuti, Program Officer Yayasan Interseksi

Teknologi banyak berperan di kehidupan manusia dewasa ini dan telah pula menjadi faktor pengubah pola hidup. Marc Prensky (2001;1) menggunakan istilah digital natives untuk menyebut mereka yang sepanjang waktu dikelilingi oleh dan menggunakan alat-alat berteknologi digital seperti komputer, videogame, pemutar musik digital/MP3 player, kamera video, telepon selular dan Internet. Mereka adalah “native speakers” atau golongan yang fasih menggunakan teknologi digital. Beberapa ciri dari golongan ini adalah kebiasaan menerima dan bertukar informasi secara cepat, cenderung menyukai proses kerja secara paralel/dalam satu waktu yang bersamaan dan multitasking. Banyak orang menyandarkan kegiatan sehari-harinya pada informasi, seperti untuk menentukan rute jalan, hari ini macet atau tidak, memperkaya diri dengan berita terkini atau sekedar melihat ada promosi diskon apa di toko kesayangan mereka. Read More...

Diskusi Terbatas Dwi-Bulanan Yayasan Interseksi Oktober 2011

Pengantar

“You can’t run the society on data and computers alone."
-Alvin Toffler

Menjadi seseorang yang up to date adalah sebuah kebutuhan, terutama pada sepuluh tahun belakangan ini. Mungkin sebagian dari kita yang memiliki smart phone sudah tanpa sadar memiliki ritme per sekian menit sekali menengok layar telepon genggam atau menanti lampu penanda berkelap-kelip merah tanda ada update pesan, status atau balasan chat. Mengikuti perkembangan gadget pun seperti menyimak naik turunnya saham di bursa efek, sunguh cepat perubahannya. Komputer jinjing atau laptop bukan barang asing yang kerap bersanding dengan secangkir kopi atau teh, teman nongkrong berjam-jam, sehingga kita tidak lagi takut nongkrong di kafe sendirian. Penemuan telepon genggam dengan tombol QWERTY pun mengubah kecepatan seseorang dalam mengetik SMS dan memungkinkan seseorang untuk menulis email panjang seperti menggunakan komputer.

Perkembangan dunia digital ini kemudian dilihat orang dengan kewaspadaan: di satu sisi ada yang merasa bahwa penemuan teknologi dan alat berkomunikasi ini memudahkan kehidupan mereka, tetapi di sisi lain ada juga yang merasa bahwa perkembangan teknologi ini hanya mendudukkan kita dalam posisi sebagai pasar belaka. Perkembangan gadget ini membuat alat komunikasi menjadi bagian dari gaya hidup. Kemasan menjadi lebih penting daripada fungsi yang dibutuhkan.


Sumber gambar: THE MARK

Mungkin ini keadaan yang diprediksi oleh seorang futurolog Alvin Toffler sebagai "future shock" di tahun 1970. Future shock ia definisikan sebagai perubahan yang begitu banyak dalam waktu yang begitu singkat yang dialami tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Perubahan struktural yang terjadi di masyarakat dari masyarakat industri menjadi super-industri, akan menenggelamkan masyarakat dalam percepatan kemajuan teknologi dan perubahan sistem sosial, sehingga mereka merasa terputus dan disorientasi. Salah satu yang menyebabkan hal ini adalah arus informasi yang tak terbendung (information overload). Sebuah masyarakat tidak dapat berjalan jika sepenuhnya dikontrol oleh data dan komputer, karena selain kemampuan kognitif, juga diperlukan emosi dan afeksi.

Selain itu muncul pula istilah digital native merujuk pada komunitas masyarakat saat ini yang menjadi bagian dari masyarakat digital. Pertanyaan dasarnya perlu diangkat di sini: apakah maksud dari digital native itu? Apakah serupa konsep Alvin Toffler atau John Naisbitt mengenai information society? Atau dengan the network society yang digagas Manuel Castell?

Pertanyaan di atas muncul sebagai akibat dari beberapa gejala di masyarakat antara lain meningkatnya kebutuhan masyarakat akan respon yang cepat dalam menggunakan jasa telekomunikasi. Telepon dan SMS yang dahulu dianggap paling cepat saja, sekarang tergantikan dengan instant messenger yang hemat tarif dan lebih cepat ditanggapi. Selain itu, kini informasi boleh jadi dianggap sebagai salah satu tulang punggung utama yang menggerakkan roda ekonomi industri media. Juga sering kita dengar, bahwa media baru, terutama jejaring sosial menjadi "rumah sakit bersalin" bagi aksi-aksi solidaritas seperti koin untuk Prita Mulyasari atau #prayforjapan (trending topic di Twitter ketika Jepang dilanda gempa besar bulan Maret 2011 lalu).

Bagaimana kita menyikapi era banjir informasi ini? Apakah yang dapat diperbuat oleh industri media "tradisional" untuk menghadapi era media baru yang serba cepat? Mari kita diskusikan bersama dalam acara Diskusi Dwi-Bulanan The Interseksi Foundation Oktober 2011 dengan pembicara seorang pakar media dan direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta, Ignatius Haryanto.

Sudiarto
Program Officer, Yayasan Interseksi

Dalam era globalisasi saat ini, kearifan lokal menjadi upaya untuk membentengi arus pasang naik individualisme vis-à-vis komunalisme. Komunisme, bentuk lain dari semangat komunalisme, yang pernah menguasai separuh belahan dunia mengalami kebangkrutan setelah runtuhnya Tembok Berlin. Gulirannya membawa pada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada kurun 1995 hingga dekade 2000-an, yang keputusan-keputusannya bersifat mengikat setiap negara anggotanya (legally binding). Berdirinya WTO menandai pasang naik individualisme, paham yang menurut teori konspirasi sudah dipopulerkan sejak 1970-an melalui penciptaan karakter superhero. Meskipun sudah ada sejak dekade sebelumnya, para pengamat komik melihat adanya akselerasi pemunculan tokoh-tokoh superhero, mendukung gagasan tentang sosok satu orang individu yang bisa menyelamatkan dunia. Demikian pengantar yang diberikan oleh Revitriyoso Husodo, penggiat budaya anti-globalisasi dalam Diskusi Dua Bulanan Interseksi, Kamis 18 Agustus 2011 di Jakarta. Read More...

Sumber gambar: Bakery Indonesia

Per Januari 2010, resmi berlaku kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Kesepakatan ini akan membuka pasar bebas terbesar di dunia, mencakup 1,9 miliar penduduk. Banyak pihak menengarai, agresifnya China untuk mendesakkan ACFTA karena imbas krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa. Untuk mengalihkan pasar bagi produk-produknya, China melirik ASEAN yang penduduknya berjumlah sekitar 600 juta jiwa, jumlah yang sangat menggiurkan dan letaknya yang strategis di selatan China.

Dalam praktiknya, realisasi perdagangan antara negara-negara ASEAN dengan China bersifat asimetris, artinya tidak seimbang antara kedua belah pihak. China lebih banyak diuntungkan, mengingat selama beberapa dekade terakhir industri manufaktur di China sedang tumbuh sangat pesat, sementara ASEAN masih berjuang untuk melepaskan diri dari dampak krisis ekonomi 1997. Kesepakatan ACFTA hanya melegitimasi banjirnya impor secara ilegal produk-produk China yang sudah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya.

Segera sesudah ACFTA dinyatakan berlaku, gelombang penolakan datang dari para pengusaha dan serikat-serikat buruh yang merasa terancam. Sektor-sektor yang paling terkena dampak antara lain tekstil, alas kaki dan mainan. Kalangan pengusaha berusaha menekan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, untuk melakukan renegosiasi terhadap sejumlah pos tariff dalam ACFTA. Para wakil rakyat di DPR pun terlibat dengan membentuk Panja Daya Saing untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, tidak saja terhadap ACFTA, tetapi juga terhadap kesepakatan-kesepakatan serupa seperti dengan India (AIFTA) dan Australia-Selandia Baru (AANZFTA).

Salah satu yang menjadi keprihatinan adalah ancaman terhadap industri batik, yang menjadi ciri khas Indonesia dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Membanjirnya tekstil bermotif batik dari China mengancam sentra-sentra industri batik di Pekalongan dan Solo. Namun para pengusaha batik merasa optimis dapat bersaing dengan produk serupa dari China. Batik China memang besar dalam volume perdagangan, tetapi coraknya sedikit, sementara batik lokal unggul dalam kekayaan motif. Tetapi tidak menutup kemungkinan China akan melakukan variasi terhadap motif-motif batik untuk menyesuaikan dengan kompetitor lokal.

Untuk mendiskusikan dampak kesepakatan perdagangan bebas (free trade agreement / FTA) terhadap industri nasional khususnya batik, Yayasan Interseksi mengadakan Diskusi Dwibulanan dengan menghadirkan pembicara seorang pemerhati budaya dan juga aktivis anti-globalisasi, Revitriyoso Husodo. Selain aktif di lembaga Institute for Global Justice (IGJ), beliau juga mendirikan Perkumpulan Budaya Bumi Bagus yang mengangkat isu budaya dalam upaya menyelamatkan kekayaan budaya Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing menghadapi dampak globalisasi. Detail acaranya adalah sebagai berikut:

• Pembicara: Revitriyoso Husodo
  
• Hari/tgl: Kamis, 18 Agustus 2011
  
• Waktu: pukul 15:30-17:30 dan diakhiri dengan buka puasa bersama,
  
• Tempat: di kantor Yayasan Interseksi, Jl. Kompleks Batan No. BL E/17, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Phone/Fax : 021-788 39335

Moh. Nurul Shobah
Finance Staf, Koordinator Diskusi Dwi Bulanan Yayasan Interseksi



Tgl 12 Mei 2011 yang lalu, Yayasan Interseksi kembali mengadakan Diskusi Dwi Bulanan, kali ini mengetengahkan permasalahan seputar tata kota Jakarta. Tema ini kami angkat karena DKI Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota Indonesia tampaknya tidak pernah sepi dari masalah. Banjir, polusi, kemacetan, dan kesemperawutan tata kelola Jakarta menjadi isu yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Memang ketiga masalah tersebut sepertinya selalu melekat sebagai permasalahan yang dihadapi oleh kota yang berpredikat sebagai ibukota di beberapa negara seperti Tokyo, Hongkong, Bangkok, dan Singapura.

Warga Jakarta, yang selama ini menjadi objek kebijkan Pemda DKI (Pemerintah Daerah), sudah selayaknya terbantu dengan peraturan-peraturan dan pembangunan sarana kota. Namun pada kenyataannya jauh dari harapan, justru banyak warga yang merasa dirugikan. Para pekerja yang beraktivitas di pusat kota, dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk menempuh perjalanan dari rumah menuju kantor, dan sebaliknya. Read More...

Sebagai Strategi Perjuangan Demokrasi dan HAM


Laporan ditulis oleh Sudiarto (Program Officer Yayasan Interseksi)

Masih segar dalam ingatan, kasus Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dari kelas menengah perkotaan harus berjuang memrotes buruknya layanan rumah sakit dan menghadapi ancaman penjara. Dalam keadaan tak ada perlindungan dari Negara, Prita pun berpaling kepada publik, yang saat itu sedang gandrung dengan teknologi baru social media. Didukung oleh kalangan blogger yang menentang penggunaan pasal-pasal Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam kasus tersebut, aksi Koin untuk Prita mengguncang kesadaran kewarganegaraan. Rasa malu yang meluas di publik (public shame) disertai mobilisasi berhasil mendesakkan pembebasan Prita dari segala sangkaan. Sebuah bentuk active citizenship mampu menerobos kebuntuan strategi klasik idealisme perjuangan HAM (hak asasi manusia) yang seringkali dikalahkan oleh prosedur hukum formal kenegaraan. Read More...

"Kenangan dan Aksi-aksi Perlawanan, Adakah Jawaban?"


Indriani Widiastuti, Program Officer, the Interseksi Foundation



Setelah lama vakum, di bulan Februari 2011 ini, Yayasan Interseksi kembali mengadakan diskusi dwi bulanan dengan tema ekonomi kerakyatan. Diskusi diadakan pada hari Kamis, 18 Februari 2011 di kantor Yayasan Interseksi, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan pembicara Abi Setyo Nugroho (Sekretaris Tim Identifikasi Makam Tan Malaka). Ia menjadikan Tan Malaka sebagai tokoh sentral dalam diskusi ini, karena Tan Malaka dinilai memiliki pemikiran lima langkah ke depan mengenai konsep-konsep ekonomi yang cocok dengan Indonesia. Terlebih lagi, jika mengingat apa yang beliau pikirkan muncul pada zaman pra revolusi dan revolusi. Namun seringkali jasa-jasa beliau terlupakan begitu saja dalam catatan sejarah Indonesia.

Diskusi dimulai pukul 14.00, peserta diskusi mayoritas adalah internal Yayasan Interseksi dan seorang tamu dari UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Diskusi dimulai dengan pengantar hasil beberapa penelitian sebelumnya oleh Harry A.Poeze mengenai signifikansi Tan Malaka dalam mewujudkan kemerdekaan dalam biografi “Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1897-1945", yang menggunakan tulisan Tan Malaka sebagai sumber utamanya. Peneliti lainnya, Ben Anderson pun menuliskan dalam disertasi doktoralnya “Jawa in a Time of Revolution” satu bab khusus berkenaan peran penting Tan Malaka. Menurutnya, dengan melupakan Tan Malaka dalam peta sejarah Indonesia, berarti sama dengan melupakan politik perjuangan revolusi Indonesia. Kenangan dan aksi-aksi perlawanan merupakan pandangan subjektif anakronis untuk melihat manusia yang hidup pada masa lalu. Kini, di masa informasi membanjiri kehidupan kita, Tan Malaka bisa hadir dalam bentuk interpretasi apa saja, dalam kostum abad ke-21. Read More...